Wujud Sistem Pemerintahan Indonesia

Please download to get full document.

View again

of 2
27 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SATU DEKADE BELAKANG INI MASYARAKAT INDONESIA SELALU MENGANGGAP BAHWA RAKYAT LAH PEMEGANG KEKUASAAN DARI SEBUAH NEGARA INI. KARENA PENDIDIKAN INDONESIA HARI INI MENGAJARKAN BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA REPUBLIK DAN BER DEMOKRASI.
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Wujud Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia NORMA DASAR KONSTITUSI UUD U-U PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN 1. W.J.S. Poerwadarminta, Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. 2. Austin Raney, Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintahan, yaitu proses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara. 3. K.C Wheare, Demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. 4. Aristoteles, Demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat. 5. George Jellinek, Republik yaitu Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak rakyat atau kemauan dari hasil peristiwa secara yuridis. 6. Leon Duguit, Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (lazim disebut Presiden) memperoleh kedudukan karena dipilih melalui pemilihan dan memegang jabatannya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian apakah Indonesia yang terdogma oleh kita bahwa sistem pemerintahnya memang benar berbentuk Demokrasi dan Republik? Atau proses Pemilihan Kepala Negara tersebut hanya untuk sebagai baju bagi melindungi sistem yang turun Temurun? Saya akan mencoba melihat dari sudut pandang di luar “kotak”. Kemudian saya akan mencoba berbagi dari apa yang saya kenal. Salah satu prinsip dari Negara Republik dan Demokrasi adalah kekuasaan-kekuasaan tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa seperti tertuang dalam pengertian TRIAS POLITICA , yang diajarkan Jhon Locke dan Montesque.  GROUND NORM KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR EKSEKUTIF YUDIKATIF LEGISLATIF SKEMA TERSEBUT APA YANG TELAH TERTANAM, TANPA KITA SADARI DI ALAM BAWAH SADAR KITA, KETIKA ADA PENDAPAT YANG BERBEDA DARI APA YANG TERTANAM ITU, TANPA DICERNA, KITA AKAN MENOLAK PENDAPAT TERSEBUT, JELAS BAHWA KITA KORBAN DOGMA. SISTEM YUDIKATIF JELAS SEHARUSNYA BERDIRI SEJAJAR DENGAN EKSEKUTIF PRESIDEN (GRASI) MENTERI HUKUM DAN HAM (REMISI) MAHKAMAH AGUNG (PUTUSAN) SKEMA SELANJUTNYA TERLIHAT APA YANG TELAH DI PUTUSKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG TERNYATA MASIH BISA DI RUBAH OLEH REMISI YANG DIBERIKAN OLEH MENKUMHAM (EKSEKUTIF) SETIAP HARI RAYA BAGI YANG MERAYAKAN. TIDAK BERHENTI DI SITU, PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA PUN MENJADI PUCUK DARI SISTEM HUKUM TERSEBUT. OLEH SEBAB ITU, APAKAH MASIH LAYAK KITA SEBUT INDONESIA MENGANUT SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK SERTA DEMOKRATIS.. DI LUAR ITU SEMUA SAYA MR MOH. BARLI ADAM MENGAJAK PUTRA PUTRI INDONESIA YANG TUMBUH, KEMBANG DAN HIDUP DARI TANAH, AIR, ANGIN DAN API INDONESIA INI, UNTUK TERUS MEMBAKAR RASA PENASARAN PADA ILMU PENGETAHUAN. KARENA ILMU PENGETAHUAN YANG MAMPU MEMBATASI SUBYEKTIFITAS. RAHAYU
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks