TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN SKRIPSI

Please download to get full document.

View again

of 38
71 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
i TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN SKRIPSI Untuk memenuhi sebagaimana persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum OLEH: ADINDA MARWAH
Document Share
Document Transcript
i TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN SKRIPSI Untuk memenuhi sebagaimana persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum OLEH: ADINDA MARWAH HAJJANI D1A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2017 ii Halaman Pengesahan TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN Oleh: ADINDA MARWAH HAJJANI D1A Pembimbing Pertama, Menyetujui Pembimbing Kedua, Prof.Dr. H.Zainal Asikin, SH.,SU. NIP Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH.,MH. NIP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2017 iii SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI PADA TANGGAL:.. OLEH : DEWAN PENGUJI Ketua Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU. NIP Anggota I ( ) Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH. NIP Anggota II ( ) Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum. NIP ( ) Mengetahui, Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Bisnis Budi Sutrisno, SH.,M.Hum. NIP iv SKRIPSI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM PADA TANGGAL... Dekan, Prof.Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. NIP v. KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penyusun panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat Skimming Pada Sektor Perbankan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat dibutuhkan untuk kebaikan karya penyusun di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun menyadari tidak hanya bersandar pada kemampuan penyusun semata tetapi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penyusun. Untuk itu, sudah sepantasnya memberi penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Bapak Budi Sutrisno, SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram. 3. Bapak Prof. Dr. H.Zainal Asikin, SH.,SU selaku Dosen Pembimbing pertama yang penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH.,MH selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing dengan sabar, membantu dan meluangkan waktunya sejenak dalam pemeriksaan skripsi ini. 5. Bapak Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum selaku anggota tim penguji dua (penguji netral) yang juga telah banyak memberikan nasehat dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa. 7. Buat kedua orang tuaku, Ibu Al Wardah Fajriah dan Bapak Diar Ichsan Nah, karena dengan kesabaran dan do a keduanya sampai saat ini penyusun tidak pernah kehilangan semangat dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Atas jasa dan jerih payah mereka yang tidak akan pernah bisa terbalaskan, penyusun panjatkan do a untuk mereka dan tidak ada satu halpun yang sangat penyusun inginkan dari segala ikhtiar kecuali hanya untuk membahagiakan mereka dan semoga vi dengan ilmu yang bermanfaat yang didapat selama perkuliahan dapat memberikan sebiris senyum kepada mereka. 8. Buat saudara kembar saya Ananda Shafa Hajjana yang selalu menemani dan menyemangati dalam pengerjaan skripsi. 9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Syauqi yang telah banyak membantu, memberikan motivasi kritik serta saran dalam penyusunan skripsi ini. 10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat serta teman-teman tercinta yang juga telah memberikan banyak dukungan dan motivasi bagi penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini,dan 11. Teman-teman KKN Tematik Universitas Mataram Desa Kuranji Dalang tahun Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik berupa moril maupun materiil, serta pihak-pihak yang telah memberikan kepercayaan dan kerja sama yang baik dengan penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu, maka penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya. Dengan segala kerendahan hati, akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun pribadi maupun bagi pihakpihak yang membutuhkan referensi atau bagi semua orang yang membaca skripsi ini. Mataram, April 2017 Penyusun Adinda Marwah Hajjani vii RINGKASAN TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN Adinda Marwah Hajjani Pembimbing Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.,SU dan Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH.,MH Transaksi elektronik kini telah menjadi hal umum bagi kehidupan konsumen. Selain memberikan manfaat, memiliki ATM juga mempunyai risiko. Salah satunya yang dapat terjadi adalah hilangnya simpanan nasabah karena ulah para criminal dengan cara skimming. Skimming merupakan kegiatan menggandakan data kartu nasabah secara illegal pada saat bertransaksi menggunakan ATM. Dengan modus skimming ini informasi yang tersimpan secara magnetis pada kartu ATM dapat terbajak kemudian disalin pada kartu ATM kosong. Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem perbankan Indonesia serta bagaimana penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis isu atau permasalahan hukum melalui peraturan perundangundangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem perbankan Indonesia serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat kejahatan skimming pada sektor perbankan. Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan pertama, perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM yang bermasalah adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yaitu mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah. Kedua, penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan ditempuh melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu bank bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah yang hilang akibat skimming dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah dan cepat. Sedangkan apabila nasabah tidak puas dengan ganti kerugian akibat skimming tersebut nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah agar nasabah lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta selalu melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan resiko menjadi korban penggandaan kartu ATM. viii ix TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem perbankan Indonesia serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM yang bermasalah adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa akibat skimming dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan litigasi Kata kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Skimming JURIDICAL ANALYSIS OF THE DISPUTE RESOLUTION FOR BANK ACCOUNT SKIMMING CASES IN BANKING SECTOR ABSTRACT This research has purposed to discover the legal protection for a customers which is using ATM card in Indonesia banking systems and to discover the dispute resolution against skimming system in banking sector. This research used normative research method. The conclusion from this study that is the legal protection for customers who is using ATM cards is based Act Number 8 of 1999 concerning Customer Protections and Act Number 21 of 1999 concerning Financial Services Authority especially on The regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Customers Legal Protection on Financial Services. The dispute resolutions for skimming system problems can be resolved by litigation and non litigation. Keywords: Legal Protection, Customers, Skimming x DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL... LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI DAN KETUA BAGIAN... LEMBAR PENGESAHAN DEKAN... KATA PENGANTAR... RINGKASAN... ABSTRAK... DAFTAR ISI... i ii iii iv v vii xi x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Rumusan Masalah... 7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 7 D. Ruang Lingkup Penelitian... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Bank Pengertian Bank Fungsi dan Tujuan Bank Tanggung Jawab Bank ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Sebagai Produk Bank B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah Penyimpan Dana Pengertian Nasabah Nasabah Penyimpan Dana Hubungan Hukum Nasabah dan Bank C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Akibat Skimming Pada Sektor Perbankan... 20 xi 1. Pengertian Card Skimming Pada Kartu ATM Pengertian Sengketa BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitan B. Metode Pendekatan C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum D. Teknik dan Sumber Pengumpulan Bahan Hukum E. Analisis Bahan Hukum BAB IV HASIL PENELITIAN A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu ATM Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan B. Penyelesaian Sengketa Akibat Skimming Pada Sektor Perbankan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu hal yang ikut serta menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi adalah stabilnya sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan jantung dalam sistem perekonomian sebuah Negara dan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan moneter. Berdasarkan fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana juga penyalur atas dana, maka bank akan selalu berkepentingan dengan pihakpihak yang kelebihan dana dan juga pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana, yang sering disebut kreditur. Dalam aktifitasnya, bank akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dasar perbankan. Hubungan bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat dan nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 (dua) unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat menaruh kepercayaan untuk menempatkan uangnya melalui produk perbankan yang ditawarkan oleh bank tersebut berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memodalisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya, dan bank akan dapat memberikan jasa-jasa perbankan. 1 Persoalan disektor jasa keuangan menjadi kasus aduan masyarakat paling dominan. Kedepan, persoalannya bisa makin banyak serta beragam 1 Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjuan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm.34 2 seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi perdagangan yang linier dengan pengguna jasa keuangan. Transaksi elektronik kini telah menjadi hal umum dalam kehidupan di hampir setiap harinya. Dengan ATM, nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai kepuasan terhadap layanan yang diberikan bank. Semua dimaksudkan untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi karena dengan metode transaksi elektronik ini, nasabah tidak perlu membawa uang tunai yang notabene memiliki resiko kejahatan. Pelayan terbaik merupakan peran penting bank terhadap nasabah, namun dewasa ini kejahatan bank banyak terjadi yaitu salah satunya kejahatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 2 Hal ini telah meresahkan nasabah, karena telah memakan banyak kerugian akibat kejahatan card skimming. Card skimming merupakan kegiatan menggandakan data kartu nasabah karena pada saat bertransaksi menggunakan mesin ATM telah terpasang alat skimmer di depan mulut card reader. Belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Berdasarkan dasar perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.120 3 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa: Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mencantumkan bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/ informasi Konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Berdasarkan Pasal tersebut di atas terlihat bahwa perlindungan konsumen sangat penting untuk kita perhatikan bersama, bukan hanya masyarakat saja selaku konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam 4 sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena kebutuhan dan semakin tergantungnya masyarakat terhadap penggunaan Automatic Teller Machine (ATM), telah melahirkan kejahatan-kejahatan dengan bentuk yang baru, salah satunya adalah pembobolan rekening nasabah melalui ATM. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat khususnya nasabah dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM. Dalam dunia perbankan, keamanan bertransaksi menjadi jaminan bagi setiap nasabah. Hal ini dikarenakan kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, hal ini dapat terjadi karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehatihatian, dan kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam Pasal 29 ayat (5) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 5 Pada Pasal tersebut tidak terlihat mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal tersebut tidak terdapat penjelasan dan pengertian secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana perlindungan kepentingan nasabah yang dirugikan akibat pengguanaan jasa bank dalam kegiatan transaksi nasabah. Jika dilihat berdasarkan pengertiannya nasabah bank pengguna kartu ATM adalah konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak-hak konsumen yaitu : 3 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; 2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang barang dan atau jasa; 4. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 2008, hlm.31 3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 6 7. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang menyebutkan bahwa : Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangkan. Masalah yang terjadi pada umumnya adalah masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat juga pada umumnya tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM. Kurangnya sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum yang terjadi jika dilihat pada masalah yang ada dalam nasabah sehingga masyarakat tidak memahami perlindungan hukum apabila masyarakat mengalami kerugian terutama masalah kartu ATM dan 7 penyelesaian ma
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks