SIMBOLIKA. Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Langkat

Please download to get full document.

View again

of 11
184 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SIMBOLIKA, Vol. 3 (1) April (2017) p-issn: X e-issn: SIMBOLIKA Available online Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam Program Nasional
Document Share
Document Transcript
SIMBOLIKA, Vol. 3 (1) April (2017) p-issn: X e-issn: SIMBOLIKA Available online Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Langkat Communication Competency of Kecamatan Facilitator in National Program for Empowerment of Rural Mandiri Communities in Langkat Syamsul Adha* Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia * Abstrak Penelitian ini berjudul kompetensi komunikasi fasilitator kecamatan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Langkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi komunikasi Fasilitator dan aktivitas program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM-MP di Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah fasilitator dan pengelola anggaran PNPM-MP pada tahun 2014 di Kecamatan Secanggang yang berjumlah 1310 orang. Penarikan sampel menggunakan rumus Slovin dan didapat sampel penelitian ini berjumlah 93 responden. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel tunggal, analisa tabel silang, dan uji hipotesis. Dari uji hipotesis koefisien korelasi tata jenjang (Rank-Order Corelation) Spearman diperoleh hasil untuk kompetensi komunikasi fasiltator. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima dan hubungannya signifikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompetensi komunikasi fasilitator kecamatan pada program PNPM-MP di kecamatan Secanggang dapat dilihat dari bagaimana fasilitator menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, memobilisasi setiap kelompok masyarakat, melakukan perubahan, menentukan prioritas, melakukan pelatihan, dan pengembangan lembaga desa, dimana hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kinerja institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan Kata Kunci: Kompetensi Komunikasi, Fasilitator, Pemberdayaan Masyarakat Abstract This research entitled competence communication facilitators subdistrict in the national program of rural community empowerment (PNPM -MP) of Langkat Regency. The purpose of this research is to know the communication competence of Facilitators and community empowerment program activities within the PNPM-MP in Langkat Regency. The method used in this research is correlation method. The population in this research is the facilitator and Manager a budget of PNPM-MP in 2014 in district of Secanggang, the population in this research as much as Withdrawal of samples using the sample Slovin formula and obtained the study amounted to 93 the respondent. Data analysis technique used in this research is single table analysis, cross table analysis, and hypothesis test. Of the hypothesis a correlation coefficient of the level of (rank-order corelation) the spearman the results to competence communication fasiltator. Thus can be concluded that hypothesis in research is accepted and its relation significant. The results of this study conclude that the communication competence of facilitators in the PNPM-MP program in Secanggang sub-district can be seen from how the facilitator maintains good relationships with the community, mobilizes every community, changes, priorities, training and development of village institutions, able to improve the welfare of the community, improve the performance of local institutions, and improve the performance of local governments in poverty reduction efforts. Keywords: Community Empowerment, Facilitator, Communication Competence How to Cite: Adha, S., (2017), Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Langkat, SIMBOLIKA, 3 (1): Syamsul Adha, Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PENDAHULUAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan di era sebelumnya. Sebelumnya telah banyak programprogram penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat ( community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Kemudian Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri 1998, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum 1999, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lainnya. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari Corporante Social Responcibility (CSR) dan hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Komunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendekatan partisipatif. Bila pembangunan memiliki relevansi dengan masyarakat yang paling membutuhkan maka komunikasi harus dapat dimulai untuk menguraikan masalah yang ada. Bagi sebagian besar, mereka belum mampu melakukan komunikasi antar partisipan karena kurangnya partisipasi sejati, mengingat dalam strategi pembangunan hal tersebut seolah-olah dibentuk bertujuan memperbaiki permasalahan. Keberadaan partisipan aktif dapat mengkomunikasian pembangunan seperti yang diinginkan, komunikasi berbasis berbagi pengetahuan dan setara dapat menjadi salah satu jawaban 56 SIMBOLIKA, 3 (1) (2017): untuk pembangunan di negara berkembang. Model ini secara kultural dapat diterima dan secara praktis jauh lebih relevan, karena menjanjikan forum yang lebih demokratis dalam berkomunikasi ( Harun dan Ardianto, 2011). Komunikasi pembangunan partisipatif sebagai pendekatan alternatif dapat dipandang sebagai sarana ampuh untuk memfasilitasi proses-proses partisipatif bila sejalan dengan dinamika pembangunan di tingkat lokal. Proses partisipatif yang dimaksud adalah adanya partisipasi komunitas. PNPM sendiri terdiri dari beberapa bagian salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM - MP). Fasilitator Kecamatan sebagai garda terdepan yang berhadapan dan berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan proses pendampingan masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan. Peran fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Pedesaan. Fasilitator Kecamatan dan penyuluh juga harus memiliki kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi adalah istilah yang kompleks, kaya struktur internal dan eksternal. Kualitas kompetensi komunikasi tertentu diperlukan tidak hanya dalam interaksi sosial di tingkat interpersonal, tetapi juga di tingkat organisasi dan masyarakat, serta untuk pertukaran antarbudaya (Rickhet, et al., 2008). Fasilitator Kecamatan dan penyuluh tidak secara langsung merupakan sumber informasi utama, karena pada dasarnya mereka adalah penyampai informasi berikutnya yang dalam model komunikasi dikenal dengan nama two steps flow communication. Banyak aspek yang ingin dilihat dari fasilitator Kecamatan dalam program PNPM MP, namun peneliti sangat tertarik dari segi kompetensi komunikasi si fasilitator. PNPM MP secara langsung telah mampu melahirkan fakta bahwa pembangunan saat ini tidak hanya bersifat fisik semata tetapi sudah pembangunan seutuhnya. Ini merupakan pembuktian bahwa bangsa ini peduli dengan masyarakatnya yakni lewat penyataan: PNPM-MP adalah program yang menjunjung tinggi falsafah dari, oleh dan untuk rakyat. Program PNPM-MP selama pelaksanaanya menghasilkan hasil kinerja yang bagus dikarenakan pendamping desa (orang PNPM dan PNPM-MP dibawah kementerian dalam negeri) membuat penulis tertarik untuk meneliti karena beranjak pada permasalahan bahwa pada masing-masing wilayah yang melaksanakan program tersebut memiliki Fasilitator Kecamatan. Penulis mengamati apakah ada pengaruh kompetensi komunikasi Fasilitator Kecamatan di terhadap pemberdayaan masyarakat dalam PNPM-MP. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi, secara positif ataupun negatif dan juga mengeksplorasi apakah para Fasilitator tersebut memiliki kompetensi komunikasi. Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yakni: Penelitian yang dilakukan oleh Pipsa Purhonen (2012) yang berjudul Interpersonal Communication Competence and Collaborative Interaction in SME Internationalization (Komunikasi Interpersonal Kompetensi dan Kolaborasi 57 Syamsul Adha, Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Interaksi di Internasionalisasi UKM), Disertasi di Department of Communication, University of Jyväskylä, Finlandia. Temuan mengungkapkan keragaman hubungan kolaboratif dari kemitraan baru dibentuk untuk jangka panjang hubungan berkelanjutan selama beberapa tahun. Hubungan antara perwakilan UKM dan organisasi perantara yang biasanya dimulai dalam konteks kerja seperti proyek, tugas, atau pertemuan bisnis, atau melalui jaringan bisnis dan perantara formal. Namun, hasil menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif juga dapat dibentuk secara informal melalui teman atau saudara. Woraporn Limpornpugdee, Brian D Janz dan Sandra M Richardson pada (2009) berjudul Communication Competence Factors as Moderators to the Relationship between User Participation and Information Quality (Faktor Kompetensi Komunikasi sebagai Moderator Hubungan Partisipasi Pengguna dan Kualitas Informasi), untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi dari sistem dengan memanfaatkan partisipatif pengambilan keputusan teori dan kerangka kompetensi komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara partisipasi pengguna dan kualitas informasi. Analisis regresi moderated menunjukkan bahwa pengalaman kerja pengguna ' negatif moderator hubungan, sementara komponen kompetensi komunikasi positif moderator itu. Penelitian yang dilakukan Mubarak (2010) berjudul Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengembangan kapasitas, masyarakat di Desa Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya. Temuan yang didapatkan adalah perubahan kesadaran masyarakat tidak berhubungan dengan usia responden, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM, namun memiliki hubungan dengan jenis kelamin, dimana peran dan keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat komunitas. Masyarakat Desa Sastrodirjan telah menyadari konsep pemberdayaan dan mengerti untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertangggungjawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya. Masyarakat juga telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, meskipun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan masih membutuhkan pendampingan yang intensif dari pihak luar serta bantuan pendanaan secara kontinyu. Sagala (2009) berjudul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM -MP) terhadap Pengembangan Sosio-ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. PNPM-MP di Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan secara 58 SIMBOLIKA, 3 (1) (2017): baik, sarana dan prasarana fisik dibangun belum menjadi prioritas utama. Disebabkan tidak jelas manfaat serta pemanfaatnya. Tingkat partisipasi masyarakat belum datang dari hati nurani tetapi masih digerakkan oleh tokoh-tokoh (informal leader) yang ada di desa tersebut. Dampak PNPM-MP terhadap kondisi sosio-ekonomi pendapatan dan pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda nyata secara positif. Demikian juga pendapatan dan pendidikan masyarakat yang tidak menerima PNPM-MP juga signifikan atau berbeda nyata. Justru kenaikan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang menerima Program PNPM-MP lebih rendah, karena umumnya masyarakatnya miskin, tingkat kualitas sumberdaya manusia rendah dan secara umum pekerjaan mereka adalah petani. Dengan adanya program PNPM-MP di Kecamatan Balige menciptakan peluang kerja kepada masyarakat. Kompetensi komunikasi adalah kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara tepat dan efektif sesuai dengan situasi sosialnya, yang meliputi kemampuan individu dalam bertindak, serta pengetahuan dan motivasi yang dimiliki individu. Brian Spitzberg dan William Cupach (dalam Greene dan Burleson, 2003; Payne, 2005) menyatakan terdapat tiga komponen kompetensi komunikasi, yaitu, knowledge, motivation, skills. Soler dan Jordan (2007), berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan atau kompetensi seorang, yaitu: Acquisition Context, a) Usia saat pertama kali mempelajari Bahasa; b) Frekuensi penggunaan bahasa kedua; c) Jenis kelamin; d) Usia; e) Level pendidikan. Komunikasi Pembangunan merupakan suatu kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan luas dan jauh ke depan untuk terjadinya perubahan besarbesaran dalam mental dan perilaku manusia, karena itu, ia menuntut setiap warga masyarakat untuk mengambil keputusan tentang kesediaannya melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan demi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya dalam arti yang lebih luas (Mardikanto, 2010). Komunikasi Pembangunan dapat dirumuskan (Mardikanto, 2010) sebagai: Proses interaksi seluruh warga masyarakat, untuk tumbuhnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan terencana demi perbaikan mutu-hidup segenap warga masyarakat secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan inovasi yang sudah terpilih. Mardikanto (2010) warga masyarakat adalah semua stakeholders (pemangku kepentingan) pembangunan yang meliputi: aparat pemerintah, tokohtokoh (informal) m asyarakat, pekerja sosial, aktivitas LSM, dan perseorangan atau kelompok/organisasi sosial. Dalam praktek komunikasi pembangunan, sumber atau komunikator diperankan oleh fasilitator atau agenperubahan/change agent). Lippit dan Rogers (1958) menyebut fasilitator itu sebagai agen perubahan ( change agent), yaitu seseorang yang atas `nama pemerintah atau penyelenggara komunikasi pembangunan berkewajiban 59 Syamsul Adha, Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam kegiatan pembangunan. Fasilitator adalah pekerja profesional sebagai pelaksana program/ kegiatan demi keberhasilan dan atau tercapainya tujuantujuan komunikasi pembangunan. Berdasarkan status dan lembaga tempatnya berkerja, fasilitator dibedakan dalam ( UU No. 16 Tahun 2006): Pegawai Negeri Sipil, fasilitator swasta, fasilitator swadaya. Fasilitator harus mampu mengorganisasikan, memotivasi dan menggerakkan, melakukan peran bantuan dan advokasi kebijakan yang diperlukan penerima manfaatnya dan mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau penyelenggara komunikasi pembangunan yang diwakili dengan masyarakatnya. Berlo (1961) mengemukakan 4 (empat) kualifikasi yang harus dimiliki setiap fasilitator mencakup: Kemampuan berkomunikasi, Sikap fasilitator yang menghayati dan bangga terhadap profesinya, Meyakini bahwa inovasi yang disampaikan itu telah teruji kemanfaatannya, Menyukai dan mencintai masyarakat, Kemampuan /penguasaan pengetahuan tentang: Isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan. Latar belakang dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya, Segala sesuatu yang seringkali menyebabkan warganya suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan dan segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat seringkali cepat/lambat mengadopsi inovasi. Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan. Tugas Pokok dan Fungsi Fasilitator Kecamatan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan berdasarkan penjelasan V PTO PNPM-MP termaktub di Departemen dalam negeri tahun Jim Ife & Frank Tegoriero (2008), ada enam dimensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dan kesemuanya berinteraksi satu sama lain dalam bentuk yang kompleks, yaitu: 1) Pengembangan social, 2) Pengembangan ekonomi, 3) Pengembangan politik, 4) Pengembangan budaya, 5) Pengembangan lingkungan, 6) Pengembangan personal/ spiritual PNPM-MP merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya bersifat sentralistik. PNPM-MP telah menjadi bagian dari tahapan perencanan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Langkat sejak tahun 2007 dan telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik dan telah melibatkan hampir seluruh masyarakat di 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Konsep pelaksanaan PNPM-MP menekankan pada strategi pembangunan bottom up yakni meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan strategi ini masyarakat menjadi motor utama pembangunan. Salah satu contoh keberhasilan PNPM-MP adalah Kecamatan Secanggang yang menerima PNPM Mandiri Pedesaan yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2007 dan masih berjalan sampai sekarang. Kecamatan Secanggang dianggap berhasil dalam pelaksanaan PNPM-MP karena memiliki progress yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agendaagenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan 60 SIMBOLIKA, 3 (1) (2017): masyarakatnya, kegiatan pembangunan fisik lingkungannya maupun kegiatan simpan pinjam khusus perempuan. Model Teoritis Kompetensi (x) - Knowledge - Skill - Motivasi Pemberdayaan Masyarakat (y) - Miningkatkan Kesejahteraan - Menigkatkan Institusi Lokal - Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan Hipotesis Hipotesis Ho: Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam program PNPM-MP tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat Hipotesis Ha: Kompetensi Komunkasi Fasilitator Kecamatan dalam program PNPM-MP berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Teknik pengambilan datanya
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks