PUTUSAN Nomor 115/PUU-VII/2009 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Please download to get full document.

View again

of 25
78 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PUTUSAN Nomor 115/PUU-VII/2009 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama
Document Share
Document Transcript
PUTUSAN Nomor 115/PUU-VII/2009 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. N a m a : RONALD EBENHARD PATTIASINA Tempat tanggal lahir : Malang, 05 November 1972; Agama : Kristen; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Kampung Bojong Jati Nomor 11 RT.003 RW.016 Kelurahan Depok Pancoran Mas Kota Depok; Nomor KTP : Nomor Telepon/Faksimili : Nomor Telepon Seluler : N a m a : PUJI RAHMAT Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 23 Februari 1981; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Jalan Mustafa VI Nomor 3A RT. 004 RW. 005 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Madya Jawa Barat 16425; 2 Nomor KTP : /03445/ Nomor Telepon/Faksimili : ext Nomor Telepon Seluler : baik untuk atas nama pribadi maupun sebagai perwakilan dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang dalam hal ini adalah: N a m a Nomor Pencatatan Alamat Koresponden : Serikat Pekerja BCA Bersatu; : 519/V/P/VII/2007 pada Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan; : PT. Bank Central Asia Menara BCA Lantai 22 Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat 10310; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan registrasi Nomor 115/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian (judicial review) Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Bukti P-2); 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Bukti P-3) 4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Jika terdapat ketentuan dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini; II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon 5. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat;atau 4 d. lembaga negara. 6. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 huruf a UU MK beserta penjelasannya; 7. Sebagai persyaratan awal Pemohon telah menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut: i. Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Ronald Ebenhard Pattiasina (Lampiran 1a); ii. Kartu Tanda Penduduk Nomor /03445/ atas nama Puji Rahmat (Lampiran 1b); iii. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP BCA Bersatu (Lampiran lc); 8. Pengesahan Pemohon sebagai sebuah organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama adalah mengacu pada surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 2744/ tanggal 06 Juli 2007 perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB yang memberikan Konfirmasi Nomor Bukti Pencatatan 519/V/P/VIU2007 tanggal 6 Juli 2007 kepada Pemohon (Lampiran 2); 9. Berdasarkan Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) SP BCA Bersatu di Tretes, Pasuruan pada tanggal 05 sampai dengan 07 Maret 2009 dengan Nomor Keputusan 009/MUNASLUB/SP BCA BERSATU/2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal Penetapan Ketua Formatur (Ex Officio Ketua Umum DPP SP BCA Bersatu), sehingga dalam posisinya tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SP BCA Bersatu dalam hal ini adalah Ronald Ebenhard Pattiasina dapat mewakili untuk atas nama organisasi SP BCA Bersatu yang keanggotaannya terbentang dari Lhokseumawe sampai Papua (Jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari orang untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi (Lampiran 3); 10. Berlandaskan pada Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan dan hak dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi sebagaimana disebutkan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 5 dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ; (Bukti P-2) 11. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; (Bukti P-2) 12. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan, Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya ; (Bukti P-4) 13. Selanjutnya dalam pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga mengatur bahwa Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan ; (Bukti P-4) 14. Dengan berlandaskan pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, maka Pemohon secara konstitusional mempunyai hak asasi untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja melalui perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) yang ada di dalam perusahaan; 15. Dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur 6 dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut, maka Pemohon pun mempunyai hak untuk turut serta menjadi salah satu pihak dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja dengan Pengusaha yang diwakili oleh Manajemen (dalam hal ini adalah Manajemen PT Bank Central Asia Tbk), dalam rangka menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi/ hak anggotanya; 16. Pertimbangan mendasar yang digunakan dalam permohonan ini adalah bahwasanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, maka dengan demikian dapat ditarik sebuah analogi bahwa hakikat dari pada pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah pembuatan Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan; 17. Pembuatan Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan, maka sudah barang tentu menjadi suatu keharusan di dalam negara hukum yang berkeadilan bahwa pembuatan Undang- Undang tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan, yang dalam hal ini adalah seluruh serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan; 18. Asas Keterwakilan di dalam Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama di dalam perusahaan adalah sebuah hak asasi maupun hak konstitusional yang harus dilindungi oleh Undang-Undang sebagai amanat dan pelaksanaan dari hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagai dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut; 19. Jika kemudian terdapat suatu bantahan, argumentasi atau pandangan bahwasanya akan terjadi kemungkinan begitu banyaknya perwakilan dari serikat pekerja yang akan duduk dalam Tim Perunding Serikat Pekerja, maka dengan mengacu asas keterwakilan sebagaimana dinyatakan dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serikat pekerja dengan keanggotaan lebih dari 2,5% dari total seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan dapat duduk dalam Tim Perunding Serikat Pekerja untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Tim Perunding Manajemen perusahaan; 7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD 1945 karena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hak-hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya Serikat Pekerja di dalam perusahaan; III. Alasan-Alasan Hukum Permohonan Alasan-Alasan Hukum Permohonan Uji Materi Pasal 120 ayat (1): 20. Pasal 120 UU 13/2003 yang menyatakan: (1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut; (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/ buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha; (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh ; 21. Dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003, maka Pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari 51% dari total seluruh karyawan menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan aspirasi melalui perundingan perumusan Perjanjian Kerja Bersama di PT Bank Central Asia Tbk, hal ini dibuktikan dengan tidak diikutsertakannya Pemohon dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia Tbk ; (Bukti P-5) 22. Dengan adanya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 telah secara nyata merugikan 8 Pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam sebuah perusahaan merupakan proses pembuatan Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, maka seharusnya asas keterwakilan dari seluruh komponen atau serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan seharusnya diakomodasi dan dilindungi oleh Undang- Undang; 23. Selanjutnya, di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ; (Bukti P-2) 24. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 pun mengatur bahwa Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ; (Bukti P-2) 25. Dengan menggunakan alasan konstitusional di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mengajukan kembali permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003; 26. Permohonan pengujian kembali Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 mengacu pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, Permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda ; 27. Pemohon sebelumnya mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dengan landasan konstitusional Pasal 28 UUD 1945 dengan alasan bahwa seluruh serikat pekerja harus diberikan hak (secara masing-masing) untuk menjadi Tim Perunding dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama, sehingga Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada saat itu berkesimpulan bahwa UU Ketenagakerjaan menganut prinsip bahwa di dalam 1 (satu) perusahaan hanya berlaku 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku untuk seluruh karyawan di 9 perusahaan tersebut. Apabila di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan tiap-tiap serikat pekerja/serikat buruh secara sendiri-sendiri melakukan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan maka di perusahaan tersebut akan terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian kerja bersama ; 28. Dalam putusan tersebut, Pemohon memandang bahwa Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat dalam putusan terhadap Perkara Nomor 012/PUU-II/2003 belum mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Asas Keterwakilan (Representative) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan adalah pembuatan Undang-Undang, oleh karenanya dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut, keterwakilan seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan atau keterwakilan seluruh serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan hams diakomodir dan dilindungi oleh Undang-Undang; b. Kesederajatan Hukum (Legal Equality) Perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum telah dijamin dalam UUD 1945, oleh karenanya Undang-Undang sebagai ketentuan peraturan perundangan yang berada di bawah UUD seyogianya tetap menghargai dan menghormati kesederajatan hukum, termasuk dalam hal ini adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan, tidak boleh membedakan hak antara serikat pekerja mayoritas maupun serikat pekerja minoritas, semuanya harus diberikan hak yang sama untuk ikut serta dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di dalam perusahaan; 29. Oleh karenanya, Pemohon mengajukan kembali permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 menggunakan landasan konstitusional Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan apakah status Pemohon merupakan serikat pekerja yang mayoritas ataukah serikat pekerja minoritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) tersebut; Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan ketentuan lain di bawahnya yang hanya memberikan hak berunding kepada hanya satu serikat pekerja dengan jumlah anggota lebih dari 50% dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan, telah secara nyata mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hak-hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya Serikat Pekerja di dalam perusahaan sehingga dengan demikian, pasal tersebut telah memandulkan atau mengabaikan 49% suara di luar serikat pekerja mayoritas tersebut. Hal ini, secara jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2); 31. Pemohon mengajukan kembali permohonan uji materi Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya seluruh serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk secara bersama-sama dengan serikat pekerja mayoritas untuk duduk dalam Tim Perunding yang akan merumuskan dan menyepakati hanya satu Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan berlaku di dalam perusahaan dengan pengusaha yang diwakili oleh Manajemen Perusahaan; 32. Penentuan komposisi Tim Perunding dapat dilakukan secara koalisi atau proporsional berdasarkan jumlah anggota, sehingga asas keterwakilan dalam perumusan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di dalam perusahaan tetap melibatkan seluruh komponen serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan; 33. Asas keterwakilan atau yang dikenal dengan istilah proportional representative dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan hal yang lazim dilakukan di negara-negara maju, pendapat ini disampaikan oleh Bapak Dr. Mochtar Pakpahan kepada Pemohon berdasarkan pengalaman dan keahliannya baik sebagai aktivis serikat pekerja maupun sebagai pengacara dalam sebuah diskusi dan konsultasi. Jika Mahkamah berkenan dan berpendapat perlu menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi ahli, maka Pemohon dengan segala hormat mempersilakan Mahkamah untuk memanggil yang bersangkutan dalam persidangan berikutnya; 34. Selanjutnya, dalam buku yang berjudul Makna Pemerintahan, dengan pengarang 11 Muhammad Ryass Rasyid mengemukakan bahwa: Dalam proses pemerintahan, pembuatan hukum dan peraturan merupakan salah satu kewajiban yang hakiki. Fenomena pemerintahan modern antara lain ditandai oleh tersedianya banyak peraturan yang merujuk pada semua segi antar hubungan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan peraturan peraturan (hukum) yang banyak itu dimaksudkan untuk memberi kepastian dan keadilan kepada setiap warga masyarakat tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa (halaman 11 dan 12); Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya yang wajar; Oleh karena itu, secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan:... Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks