PtrMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

Please download to get full document.

View again

of 8
37 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PtrMERINTAH KABUPATEN KOTABARU PERI$URAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 05 TAHUN 2O1O TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KOTABARU TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Document Share
Document Transcript
PtrMERINTAH KABUPATEN KOTABARU PERI$URAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 05 TAHUN 2O1O TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KOTABARU TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU, N{enimbang :4. b. c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkhir dengan Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru fahun untuk periode 20 (dua paluh) tahun; bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib runenyusun RPJPD yang memuat visi, misi dan arah pembangirnan daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ; lvlengingat t. 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 i 3): 3. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembarun Negara Republik Inilonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a19); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariu,isataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3a69); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); x 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a80); 1 l. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 13. Undang-Undang Nomor,+1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4t52); 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226); + 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 17. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 7OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 2l.lJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzrhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 22. Undang-Undang Nomor 33$Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Runag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4725); 25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4959); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai D (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor' 44, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31151; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363e); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200I Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4146); 35. Peraturan Pemerintah N6*o, 77 Tahun 2OOl tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2001 Nomor 143, l-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al56); 36. Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 85); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a655); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5e3) ; 40. Peraturan Pemerintah {omor 34 fahun 2006 tentang.lalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ), 41. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor a66a); L I 42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Flutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,Ta;r:}liltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomot 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 44. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 45. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan, 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan $euangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2006 tentang.tenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Peny'usunan Produk Hukum Daerah, 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang LembaranDaerah dan Berita Daerah; 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kolabaru Tahun 2005 Nomor 14); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran tlaerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor l9); Y Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARTJ dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: l.lcnetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA KOTABARU TAHUN TENTANG RENCANA PANJANG KABUPATT]N BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. :-.:: Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: J:erah adalah Kabupaten Kotabaru. -?;nenntahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD :rinurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya :'lam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud,;iam Undang-Undang Dasir Negara Republik lndonesia tahun 1945.?.nerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur : ::1 elenggara Pemerintahan Daerah. I -! *;ati adalah Bupati Kotabaru. l:,,ran Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnl,a disingkat DPRD adalah Den'an Penvakilan :l.ky at Daerah Kabupaten Kotabaru..' :raturan Daerah adalah Peraturan. - -l:irih Kabupaten Kotabaru. ' Rcncana Pembangunan.Iangka Panjang Kabupaten Kotabaru selanjutnya disingka.t RPJP i:rupaten Tahun adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten -'i,r:abaru untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. i=icana Pernbangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru selanjutnya disingkat IPJ\I Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 ir:ra) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan :=rpedoman kepada RPJP Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi...ng meliputi RPJMD Kabupaten Kotabaru I Tahun , RPJMD Kabupaten :,r::baru II Tahun , RPJMD Kabupaten Kotabaru III Tahun darr :i-r.r\ld Kabupaten Kotabaru IV Tahun BAB II RPJP KABUPATEN TAHUN Pasal 2? K.i[..upaten Tahun merupakan dokumen perencanaan yang bersifat :a, \:lrr lrerlrllat visi. misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. - RPJP Kabupaten Tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan iraksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh kornponen rnaslarakat, dunia usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD didalam mewujudkan cita-cita dan rujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati t'ersama. Pasal 3 S.- ien.ratika Penulisan RPJP Kabupaten Tahun , sebagai berikut: B{B I 3\B II ts.\b IIi B.{B IV BAB V B\B VI PENDAHULUAN KONDISI UMUM - VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGTINAN JANGKA PANJANG DAERAH STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGLINAN JANGKA PANJANG DAE,RAH SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGLINAN JANGKA PANJANG PENUTUP Pasatr 4 RPJP Kabupaten Tahun sebagailhana dimaksud Pasal 3. tercantum dalam Larnpiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan )'ang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Visi dan misi Bupati serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten ',i,ajib mengacu kepada RPJP Kabupaten Tahun Pasal 6 Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan RPJP Kabupaten Tahun kepada masyarakat. Pasal 7 Unttrk menjaga kesinan.rbungan pembangunan daerah, RPJP Kabupaten Tahun !. - nrenjadi pedomau dalanr Penrusunan RPJM Kabupaten sesuai dengan periode pelaksanaan [- dengan men.iperhatikan kondisi riil dan flexibilitas pembangunan daerah. I BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 D:,am hal terjadi keadaan darurat (Force Majeur) disebabkan oleh bencana alam atau hal-hal -.'irg bersifat tidak terduga, Bupati dapat menetapkan perubahan RPJPD 'traqaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan : ;:undan g- undangan yang berlaku. BAB TV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -\gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. l- Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 07 Oktober 20 I 0 TI KOTABARU, H: IRHAMI RIDJANI Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 07 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERA UPATEN KOTABARU H. SU\VARDI LEJ\IBARAN DAERAI-I K.\ BI-. P.\TEN KOI-.\B..\ RL] TAHLN 201O NOMOR 05
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks