PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TAHUN 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Please download to get full document.

View again

of 20
54 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEI{YUSUNAN PEMTURAN PEMERINTAH TAHUN 2018 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
Document Share
Document Transcript
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEI{YUSUNAN PEMTURAN PEMERINTAH TAHUN 2018 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayar (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturar Pemerintah Tahun 2018; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PEITYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 20I8. KESATU PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -2- KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Peraturan Pemerintah Menetapkan Rancangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisatrkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Dilrtum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2Ol8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ukum dan Perundang-undangan, tk / oll f,rrr.r.r Djaman I #-w F)RESIDfN FtEFrLJ ELI lr. I N CIO N IS izr. LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OI8 TENTANG PROGRAM PEI{YUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN RPP tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional 2. RPP tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 3. RPP tentang pajak Penghasilan Bagi Penanaman Bidang-Bidang Modal di Usaha Tertentu dan/atau di Daerah / Daerah Tertentu UU Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang kmbaga Pembiayaan Indonesia Pasal 4 Ekspor UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 3lA 1. Rencana Jangka Panjang Pembiayaan ekspor Nasional. 2. Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. 3. Sinergi LPEI dengan pemangku kepentingan (Bank dan LK, Pemerintah pusat dan daerah, serta eximbank dan export credit aoerlcu (ECAI nesara lainl Pengaturan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Perubahan pengaturan mengenai: 1. Wajib Pajak (WP) yang diberikan tlasilitas. 2. Kriteria dan persyaratan pemberian. 3. Bentuk fasilitas perpqjakan. 4. Mekanisme pengaiuan permohonan fasilitas. 4. RPP... ffi =ir4y*4? PRES IDEI'J I?EF]U8LIF. INL)OI'JLSI.:\ RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai 5. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Keg'a dan Anggaran Neqara / I*mbasa UU Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2OO3 tentang Negara Pasal 14 ayat (6) 6. RPP tentang Dana Reboisasi PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pqiak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu Pasal 16 Perubahan pengaturan mengenai: 1. Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN. 2. Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. 3. Jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Tata Cara penyusunan RI(A K/L. Penyesuaian penggunaan PNBP Dana Reboisasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah. 7. RPP PF{ESiDi-r'.i REF)t.JFJl,K i\d(]i'i:: -3- jla 7. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 1. UU Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 47 ayat (21 dan Pasal 50 ayat (2) 2. UU Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 47 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Penambahan Penambahan Pengesahan instrumen investasi. sumber aset dana jaminan sosial. laporan keuangan dan program oleh. 8. RPP tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pasal 17 ayat l7l 1. Subjek pengenaan pqiak penghasilan. 2. Objek pengenaan pajak penghasilan. 3. Tarif pajak penghasilan UMKM. 4. Tata cara pelunasan pajak penghasilan. 9. RPP PRES i DEN REPU 8L.I K i i'.j L-1 O N 5!, i A RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik 1. UU Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Cukai Pasal 4 ayat (21 2. UU Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang APBN TA 2018 Pasal 4 ayat (6) 1. Obyek, subyek, dan saat terutang Cukai. 2. Perizinan. 3. Tarif cukai. 4. Fasilitas cukai. 5. Insentif cukai. 6. Tahapan pengenaan cukai. 10. RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Batubara UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 48 UU Nomor 36 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31D Kewajiban Pajak Penghasilan. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau PKP2B. Pemegang PKP2B yang Belum Berakhir Kontraknya. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari PKP2B yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi. 3. UU PF{ESlDEir ite.ptj EiLl K I l{ r-)c l; ::- -; ia -5- UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang P4jak Nilai Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 19 UU Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nornor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 17 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3 7. UU Pf{[SiiIii FIEFJt.JRL-tK i'.jdoili_:ia UU Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral 1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pasal 48 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31D 1. Kewajiban Pajak Penghasilan. 2. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau KK. 3. Pemegang KK yang Belum Berakhir Kontraknya. 4. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari KK yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi. 5. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUPK yang Merupakan Perubahan Bentuk Usaha Pertambangan dari KK Mineral logam yang Belum Berakhir Kontraknya. 3. UU PR ES id E).I REfrt.l BLIK. i.\j tfosjl-':lia -7 - NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 3. UU Nomor 8 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 17 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3 7. UU F)F,i f S IDEI,J REFrl.JgLlK lndol.ii -8- ':,!,'\ 7. UU Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pqiak UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 ayat (2) 1. Pengaturan jenis PNBP pada instansi. 2. Pengaturan jenis tarif pada instansi. 13. RPP tentang Penyertaan Modal Negara UU Nomor 15 Tahun 2OI7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Peneta.pan penambahan penyertaan modal negara. 2. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara. 3. Sumber penambahan penyertaan modal negara. t4. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2OlO tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 47 avat (21 Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penambahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II. 2. Tempat kedudukan Perum Jasa Tirta II. 3. Penetapan perubahan wilavah kerja. Badan Usaha Milik Negara 15. RPP.. ffi -*$*1# PR E S IDEI.J t?epubli I . Ii! DOi\JLSIA RPP tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan UU Nomor 43 Tahun 20O8 tentang Wilayah Negara Pasal Penetapan dan penegasan batas negara. 2. Pertahanan dan Keamanan. 3. Penegakan hukum. 4. Kelembagaan. 5. Pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam Negeri 16. RPP tentang Konservasi Energi UU Nomor 3O Tahun 2OO7 tentang Energi Pasal 25 ayat (5) 17. RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 2Ol2 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik UU Nomor 3O Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3) 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi. 2. Kemudahan, insentif, dan disinsentif. 3. Sanksi administratif. Perubahan pengaturan mengenai: 1. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik. 2. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi, dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum. Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral 18. RPP... PRE S ID EI,J REPU BLI K lnooi..j E 1l;: RPP tentang Komisi Banding Merek UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 32 dan Pasal Tata cara permohonan pemeriksaan. 2. Penyelesaian banding. 3. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota. 4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Hukum dan Hak Asasi Manusia 19. RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi 20. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2OL3 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2All tentang Keimigrasian 2t. RPP tentang lzin L,okasi Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap UU Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan Pasal 47 ayat{41 1. Tata cara perizinan. 2. Persyaratan produksi hak ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi. Perubahan pengaturan mengenai pengadaan blanko Paspor dan mekanismenya. 1. Izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 2. Sanksi administratif. 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kelautan dan Perikanan 22. RPP ffi [i) f? F.. S i D i: i'r tlf-pl.-ifjl-il\ ii.l [ ]i:r \ i- i ir\ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN 22. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 1O9 Tahun 2Al2 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 23. RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagt Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 24. RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh UU Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan Pasal UU Nomor 36 Tahun 2Al4 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5) 2. UU Nomor 38 Tahun 2Ol4 Keperawatan Pasal 58 ayat (3) tentang UU Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan Pasal 65 ayat (3) POKOK MATERI MUATAN Perubahan pengaturan mengenai: 1. Gambar dan tul.isan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. 2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau. 3. Larangan. 2 3 Pengelompokan tenaga kesehatan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. iata cara pengenaan sanksi administratif. Pembelaan dan klarifikasi. 1. Penyelenggaraan l-ransplantasl urgan oan Transplantasi Jaringan. 2. Sistem Informasi Transplantasi. 3. Peran serta masyarakat. PEMRAKARSA Kesehatan Kesehatan Kesehatan 25.RPP... PRE S ID5 NI t?epu EJLIK I;..IDONf SII\ -t2-25. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kery'a dan Jaminan Kematian 26. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 4l Tahun 2OO4 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung 27. RPP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air UU Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 33, 34 ayat (41, Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 avat (4) UU Nomor 2 Tahun 2OO4 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 72 UU Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 55, dan Pasal 56 Perubahan pengaturan mengenai: 1. Manfaatjaminan kecelakaan kerja. 2. Manfaat jaminan kematian. Perubahan pengaturan mengenai tata cara seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 1. Inventarisasi sumber air dan sumber pencemar. 2. Pemantauan kualitas air dan kriteria mutu air. 3. Integrasi lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dengan Izin Lingkungan. 4. Instrumen Ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air. 5. Penguatan peran serta masyarakat. Ketenagakerjaan Ketenagakedaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28. RPP.. F'FIES!DL.N hlt-'ru B!-lK i N fio l.l i:s la _ 13_ 28. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi UU Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (71, dan Pasal lo2 1. Usaha Jasa Konstruksi. 2. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 3. Rantai Pasok Sumber Daya Konsruksi. 4. Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Partisipasi Masyarakat. 6. Sistem Informasi Jasa Konstruksi. 7. Tata Cara Pengenaan Sanksi. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan dan Rehabilitasi Bagi Pelaku Persetubuhan dan Pencabulan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Pasal 81A ayat (a) dan Pasal 82A ayat (3) 1. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. 2. Tata cara pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 3. Tata cara rehabilitasi. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30. RPP PRES I D=N T?EPUBLIK Ii\DCNE'I,A RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2Ot7 tentang Sistem Perbukuan 31. RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan UU Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Sistem Perbukuan Pasal 25 ayat (21, Pasal 27 ayat (21, Pasal 29 ayat (21, Pasal 34, Pasal 35 ayat (21, Pasal 43 ayat (21, Pasal 46 ayat (21, Pasal 53 ayat (21, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat l2l, Pasal 60 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 15 ayat (7), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25,Pasal27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (41, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal Hak dan kewajiban pelaku perbukuan. Akses, pembinaan, pengawasan dan insentif fiskal. Standar, kaidah, dan kode etik penyaduran, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Penyediaan dan pendistribusian buku. Peran serta masyarakat. Tata cara pengenaan sanksi administratif. 1. pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu. 2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. 3. Insentif penghargaan dan fasilitasi. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan 32. RPP. f^k-ru Tn*-*-.r4ff F-'F?i.:S li-r'.t t{hfrtj [!l_i11. inli-jc lrj rj i:i ir\ _ 15_ 32. RPP tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Lembaga Sensor Film UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perfilman Pasal Tata cara pengelolaan dana yang diterima dari tarif film yang disensor. 2. Pengaturan terkait dana yang diterima dari tarif film yang disensor bukan termasuk PNBP. Pendidikan dan Kebudayaan 33. RPP tentang Akomodasi yang i.ayak Bagr Peserta Didik Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 43 ayat (21 1. Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di lembaga penyelenggara pendidikan. 2. Sanksi administratif. Pendidikan dan Kebudayaan 34. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 59 Tahun 2001 kmbaga tentang Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pendaftaran LPKSM. 2. TUgas LPKSM. 3. Pembatalan Pendaftaran LPKSM. Perdagangan 35. RPP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 (31 1. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pengarusutamaan disabilitas dalam SPPN dengan isu tematik juklak dan penyusunan Rencana Induk. Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 36. RPP. PRES Ii]EN F-tIFrlJ Rr--lK I i.j DCll r.:'j i r+ _16_ 36. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri 37. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 67 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Veteran Republik Indonesia 38. RPP tentang Pembiayaan Usaha Tani UU Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian Pasal99 dan Pasal 1O0 Non delegasi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 87 dan Pasal RPP tentang Pulau Karantina UU Nomor 41 Tahun 2OL+ tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D avat (2) 1. Objek tindakan pengamanan industri. 2. Bentuk tindakan penyelamatan industri. 3. Pengkqjian dan rekomendasi Tim Penyelamatan Industri. Ferubahan pengaturan mengenai Besaran T\rnjangan Veteran 1. Jenis kegiatan usaha tani. 2. Penyelenggaraan pembiayaan. 3. Sumber dan bentuk PembiaYaan. 4. Pembinaan dan pengawasan. 5. Ketentuan sanksi. 1 Persyaratan pulau karantina. 2 Penetapan pulau karantina. 3 Pengelolaan pulau karantina. Perindustrian Pertahanan Pertanian Pertanian 40. RPP. PRES! DEN REPUBLIK lr\dcnesia RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi oleh atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian UU Nomor L2 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi Pasal Tanggungjawab, tugas, dan wewenang. 2. Pendirian, pembukaan program, dan program studi pada PTKL. 3. Pemberian gelar daa ijazah oleh PTKL. Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 41. RPP tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal Rehabilitasi Sosial. 2. Jaminan Sosial. 3. Pemberdayaan Sosial. 4. Perlindungan Sosial. 5. Peran Serta Masyarakat. Sosial 42. RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Rehabilitasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Pasal 1 13 Penyandang Fungsi dan Ben
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks