PPN (Rupiah) CV Lubrima Pratama Agust

Please download to get full document.

View again

of 7
35 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
: Put /PP/M.XV/16/2013 Mahkamaa Pengadilan Pajak Nomor Jenis Pajak : PPN Tahun Pajak : 2008 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan
Document Share
Document Transcript
: Put /PP/M.XV/16/2013 Mahkamaa Pengadilan Pajak Nomor Jenis Pajak : PPN Tahun Pajak : 2008 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp ,00; Menurut Terbanding Menurut Pemohon Banding Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi koreksi Kredit Pajak sebesar Rp ,00 dengan alasan bahwa pada saat Terbanding melakukan konfirmasi Surat Setoran Pajak Masa Pajak Agustus 2008 dijawab tidak ada, : bahwa atas jawaban konfirmasi Tidak Ada , Pemohon Banding menegaskan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan Pemohon Banding yaitu dengan membayar PPN Masukan yang dikenakan oleh supplier Pemohon Banding; : bahwa Majelis melakukan penelitian atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding; bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi terdiri dari: Nama Penjual BKP/Pemberi JKP NPWP Faktur Pajak/Nota Retur Kode dan Nomor Seri Tanggal ahkamaa PPN (Rupiah) CV Lubrima Pratama Agust bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ulang yang dilakukan atas Faktur Pajak Nomor tanggal 5 Agustus 2008 telah dijawab oleh KPP Pratama Sleman dengan surat Nomor SP516/WPJ.23/KP.0103/2011 tanggal 1 Juni 2011 dengan jawaban tidak Ada ; bahwa pada tanggal 3 November 2011 KPP Pratama Sleman mengirimkan surat nom or S- 1427/WPJ.23/KP.0103/2011 tanggal 1 November 2011 hal Ralat Jawaban Klarifikasi Faktur Pajak Keluaran via faksimili yang meralat jawaban klarifikasi pada surat nomor SP- 516/WPJ.23/KP.01 03/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dijawab Tidak Ada menjadi Ada ; bahwa berdasarkan penelitian formal atas Faktur Pajak Masukan Nomor tanggal 5 Agustus 2008 tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Faktur Pajak Standar sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya, karena tidak mencantumkan jabatan yang menandatangani Faktur Pajak, sehingga tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) huruf f UU No 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn 8M beserta perubahannya); bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Terbanding koreksi Faktur Pajak Masukan Nomor tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp ,00 sudah tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; bahwa atas konfirmasi yang dilakukan Terbanding tersebut, dalam persidangan Majelis Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 1 telah meminta Terbanding untuk melakukan konfirmasi ulang atas Faktur Pajak Masukan tersebut namun sampai dengan persidangan berakhir, Terbanding tidak memberikan hasil jawaban atas konfirmasi ulang Faktur Pajak Masukan; bahwa dalam persidangan, atas permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan data pendukung bahwa Pajak Masukan tersebut sudah dibayar sehingga seharusnya dapat dikreditkan; bahwa dalam bukti P-5, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemohon Banding tidak setuju bahwa Terbanding yang hanya mendasarkan koreksi dari Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan jabatan penandatangan, sebagai berikut: 1. Dasar hukum dan alasan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak bahwa dalam Surat Edaran Terbanding No.SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 ditegaskan bahwa : Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi perpajakan yang dilakukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Namun konfirmasi bukan merupakan satu-satunya alat uji yang digunakan untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi, pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan transaksi tersebut ; a. bahwa dalam proses pemeriksaan, yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPK), pemeriksa dalam rangka meneliti Faktur Pajak Masukan dalam negeri telah melakukan kegiatan yang antara lain: - Pengujian arus uang dan barang; - Mengecek dan mencocokan jenis BKP/JKP yang dibeli atau diperoleh PKP dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 UU PPN, dan - Telah melakukan penelitian berkenaan dengan Surat Edaran Terbanding No. SE- 09/PJ.52/2005 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah dengan hasil negatif (tidak ada Faktur Pajak Fiktif); bahwa lebih lanjut, dalam proses Keberatan, Penelaah keberatan telah melakukan penelitian sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut (sumber: Laporan Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa no. LAP-82/WPJ.07/2012): b. Penelitian terhadap Persyaratan Formal Faktur Pajak Standar bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. Keputusan Terbanding No. PER- 159/PJ./2006, diperoleh hasil bahwa Faktur Pajak Masukan yang disampaikan Wajib Pajak (dalam hal ini Pemohon Banding) terkait pokok sengketa di atas, tidak memenuhi kriteria ahkamaa Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 2 sebagaimana disyaratkan harus tercantum dalam suatu Faktur Pajak Standar karena tidak mencantumkan jabatan yang menandatangani Faktur Pajak; c. Penelitian terhadap Penerbitan Faktur Pajak Fiktif bahwa berdasarkan Surat Edaran Terbanding No. SE-27/PJ s.t.d.t.d. SE- 04/PJ.52/2006 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, ditegaskan mengenai Daftar Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, Penelaah dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang disengketakan adalah tidak termasuk ke dalam Faktur Pajak Fiktif; d. Penelitian terhadap Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (9) UU PPN, Penelaah Keberatan telah menyatakan bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang menjadi pokok sengketa telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (9); e. Penelitian terhadap Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak bahwa Keputusan Terbanding No. KEP-754/PJ tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur bahwa: - bahwa konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. (Pasal 1) - bahwa hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa antara lain tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat KPP Penjual di administrasikan belum melakukan perekaman; (Butir ) - bahwa apabila jawaban klarifikasi menyatakan Ada dan Sesuai maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; (Butir ) bahwa berdasarkan data dan fakta yang diberikan oleh Penelaah Keberatan dalam Laporan Penelitian Keberatan disebutkan bahwa pada tanggal 3 November 2011 KPP Pratama Sleman telah mengirimkan surat No. S-1427/WPJ.23/KP.0103/2011 tanggal 1 November 2011 hal Ralat Jawaban Klarifikasi Faktur Pajak Keluaran via faksimili yang meralat jawaban klarifikasi pada surat nomor SP-516/WPJ.23/KP.0103/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan berpendapat bahwa untuk Faktur Pajak senilai Rp ,00 yang dijawab Tidak Ada oleh KPP terkait menjadi Ada ; 2. bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam butir I di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa pada saat pemeriksaan, Pemeriksa telah melakukan uji arus uang dan barang dan juga telah memperoleh kesimpulan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak fiktif dan telah mengecek bahwa barang/jasa yang dibeli sesuai dengan kegiatan usaha pembeli; ahkamaa Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 3 Mahkamaa b. bahwa Penelaah Keberatan menyatakan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Faktur Pajak Standar karena tidak mencantumkan jabatan penandatangan Faktur Pajak; c. bahwa Penelaah Keberatan telah meyakini bahwa Faktur Pajak tersebut tidak fiktif; d. bahwa Penelaah Keberatan telah menyatakan bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan; e. bahwa Penelaah Keberatan telah menerima ralat jawaban klarifikasi Faktur Pajak Keluaran dari KPP terkait yang mcnyatakan Faktur Pajak Masukan yang dimaksud Ada maka Faktur Pajak tersebut seharusnya dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; 3. bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa dari kesimpulan yang dijabarkan dalam butir 2 (a), (c), (d), dan (e) di atas, bahwa sebenarnya Terbanding telah dapat menilai bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikeluarkan oleh CV Lubrima Pratama dengan nomor tertanggal 5 Agustus 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp ,00 tersebut tidak fiktif dan telah meyakini bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar PPN Masukan tersebut kepada PKP Penjual dengan melakukan uji arus uang dan arus barang. Dengan demikian Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang sah untuk dapat dikreditkan; 4. bahwa namun demikian, untuk butir 2 (b) di atas, bahwa atas ketentuan yang tidak terpenuhi dalam penerbitan Faktur Pajak Masukan tersebut, kesalahan pengisian Faktur Pajak yang dikarenakan tidak adanya jabatan penandatangan bukan semata-mata kesalahan Pemohon Banding, namun merupakan kesalahan Pengusaha Kena Pajak Penjual selaku penerbit Faktur Pajak; bahwa pada butir 4 di atas, Pemohon Banding melihat bahwa T'erbanding mengabaikan fakta yang ditemukan Terbanding pada saat T'erbanding melakukan penelitian terhadap dokumen bukti dan prosedur-prosedur pembuktian lain yang disyaratkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa Terbanding telah melakukan prosedur pemeriksaan lain seperti yang disebutkan pada butir 2 (a), (c), (d), dan (e) dan berpendapat bahwa Faktur Pajak tersebut dikeluarkan atas transaksi yang benar-benar terjadi dan terbukti kebenarannya, sehingga sesuai dengan peraturan tersebut di atas, seharusnya PPN atas Faktur Pajak tersebut di atas tetap dapat diakui dan dapat dikreditkan (Pemohon Banding melampirkan contoh Pengadilan Pajak atas kasus yang sama dan diterima sebagai PPN yang dapat dikreditkan, yaitu melalui dengan No. Put.38135/PP/M.XI/16/2012); bahwa Terbanding telah meneliti bukti pelunasan PPN dan telah terbukti bahwa Faktur Pajak Masukan yang disengketakan telah dibayar PPN-nya kepada pihak Penjual (dokumen bukti: Rekening Koran) dan dalam hal ini Negara tidak dirugikan karena PPN Masukan tersebut telah dibayarkan, sehingga seharusnya Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding; ahkamaa Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 4 bahwa PPN adalah merupakan pajak tidak langsung. Dengan demikian, apabila PKP pembeli telah dipungut PPN-nya oleh PKP Penjual maka pada dasarnya sama dengan telah membayar PPN tersebut ke Kas Negara. Oleh karena itu, jika PKP Penjual tidak menyetorkan PPN yang telah ia pungut, maka Otoritas Pajak seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada PKP Penjual dan bukan PKP Pembeli. Dengan kata lain, sepanjang Wajib Pajak telah dipungut PPN-nya oleh PKP Penjual dan telah membayarkannya kepada PKP Penjual maka hak Wajib Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukannya seharusnya tidak dikaitkan dengan ada atau tidak adanya jawaban konfirmasi. Apalagi secara ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, Faktur Pajak yang dikreditkan telah memenuhi persyaratan sebagai Pajak Masukan; bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa dengan berbekal bukti berupa Faktur Pajak yang sah (tidak fiktif) dan bukti-bukti pembayaran lainnya, maka demi hukum sesuai dengan asas keadilan, pihak pembeli atau penerima BKP/JKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar tersebut; bahwa demikianlah penjelasan Pemohon Banding untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar Pemohon Banding untuk memohon demi hukum dan asas keadilan agar dapat meminta pengkreditan PPN tersebut karena pada dasarnya PPN tersebut telah dibayarkan kepada pihak Penjual; bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak; bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama; bahwa dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, disebutkan bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa : a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tanggung jawab penyetoran PPN sudah beralih kepada PKP Penjual sehingga KPP Domisili PKP Penjual bertanggung jawab untuk menagih penyetoran PPN yang sudah dibayar oleh PKP Pembeli; ahkamaa Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 5 bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen pendukung Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak - Faktur Pajak tersebut telah didukung oleh alat bukti yang menunjukkan PPN sudah dibayar oleh Pemohon Banding sehingga dapat dikreditkan; bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Faktur Pajak sebesar Rp ,00 telah dibayar sehingga dapat dikreditkan, dengan demikian atas koreksi Terbanding sebesar Rp ,00 tidak dapat dipertahankan; Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi; Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut : Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam rupiah) : Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Terbanding Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang Versi Pemohon disengketakan tidak dikabulkan dikabulkan oleh Banding Versi Pemohon oleh Majelis Majelis Banding Pajak terutang Kredit pajak , , Jumlah pajak yang kurang (lebih) , ,00 dibayar Dikompensasikan masa berikutnya Jumlah pajak ymh dibayar , ,00 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (3) , ,00 Jumlah ymh (lebih) dibayar Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding; ahkamaa Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 6 Mahkamaa Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini; Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 3009/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00044/207/08/053/10 tanggal 28 Oktober 2010, atas nama : XXX, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 menjadi sebagai berikut : Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN) Rp ,00) Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp ,00) Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp ,00) Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp ,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp ,00) PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp ,00) Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp ,00) Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp ,00) ahkamaa Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks