Perbup No. 2 Tahun 2013

Please download to get full document.

View again

of 4
44 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Vuhff
Document Share
Document Transcript
  BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWASNOMOR 2 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATANMASYARAKAT DI RUMAH SAKIT Dr.SOBIRINDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untukhidup layak dan produktif;b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat khususnya masyarakat miskin telah diselenggarakanProgram Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas);c. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanankesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas danefisiensi pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Dr.Sobirin telahditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Dr.Sobirin, perludiadakan perubahan;d. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Dr.Sobirin,perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (LembaranNegara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 1821);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4400);5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);1  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4844);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 5063);10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 5072);11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 45, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3637);12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4737);13.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004tentang Sistem Kesehatan Nasional;14.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan MenteriKesehatan RI Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat;15.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2012 tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (LembaranDaerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);17.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial KesehatanProvinsi Sumatera Selatan;18.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit DaerahKabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 10);2  19.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TehnisDaerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten MusiRawas Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi RawasNomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran DaerahKabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10);20.Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2008 tentangPenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit dr. SobirinKabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 41);MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANGPEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATANMASYARAKAT DIRUMAH SAKIT Dr.SOBIRINPasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dirumah Sakit Dr.Sobirin(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 16),diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :1. Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyisebagai berikut :Pasal 8”(1) Dana yang didapat dari hasil klaim pelayanan dihitungsebagai penerimaan/pendapatan fungsional rumah sakit, Jasa sarana dengan pembagian sebagai berikut:a. Sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari klaimdana yang diterima dapat digunakan Jasa Sarana untukmemenuhi kebutuhan pelayanan, antara lain:1) Obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai;2) Pelayanan darah: transfuse darah, cuci darah(hemodialisa),CAPD;3) Operasional dan pemeliharaan sarana/prasaranarumah sakit yang berkaitan dan mendukungpelayanan peserta jamkesmas; dan4) Administrasi pendukung lainnya.b. Sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari klaimdana yang diterima dapat digunakan sebagai jasapelayanan, antara lain:1) Jasa medis (dokter)2) Jasa Keperawatan;3  3) Jasa Paramedis non keperawatan;4) Jasa pelaksana teknis; dan5) Jasa manajemen serta non medis.(2) Pengaturan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan DirekturRumah Sakit.Pasal 2Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas..Ditetapkan di Lubuklinggaupada tanggal 2013`BUPATI MUSI RAWAS,DTORIDWAN MUKTIDiundangkan di Lubuklinggaupada tanggal 2013SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUSI RAWAS,DTOH.RAIDUSYAHRI,S.H.MM.Pembina Utama MadyaNip. 19570704 198603 1 005.BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR........` 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks