perbup-40-tahun-2017-1.pdf

Please download to get full document.

View again

of 14
44 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1 PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya
Document Share
Document Transcript
  1 PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 40 TAHUN 2017  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a.   bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya  yang bersumber dana dari Pemerintah; b.   bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahirditetapkan kebijakan pembiayaanmelalui Jaminan Persalinan; c.   bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung; d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf bdan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung  Tahun 2017. Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);  2 3.   Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.   Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.   Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8.   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10.   Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) 11.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  3 12.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 13.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14.   Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137  Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Tahun Anggaran 2016; 15.   Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66  Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Tahun Anggaran 2016; 16.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017; 17.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2  Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2  Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 18.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8  Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007, Nomor 8); 19.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5  Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);  4 20.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9  Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009, Nomor 9); 21.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12  Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 22.   Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12  Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.   Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2.   Daerah adalah Kabupaten Bandung. 3.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. 4.   Bupati adalah Bupati Bandung. 5.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bandung. 6.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 7.   Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 8.    Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat  Jampersal adalah Jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 9.   Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun obstetrik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta. 10.   Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamayang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks