Perbawaslu No. 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen Bawaslu

Please download to get full document.

View again

of 24
7 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);   2.   Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 181);    2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor B/189/M/PAN-RB/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perihal persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN. BAB I SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 1 (1)   Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. (2)   Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 2 Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas   memberikan   dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat  Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:  3 a.   koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan; b.   pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan c.   pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat  Jenderal Bawaslu. Paragraf 3 Susunan Organisasi   Pasal 4 Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas: a.   Biro Administrasi; b.   Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; c.   Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan d.   Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bagian Kedua Biro Administrasi Pasal 5 Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi: a.   pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu dan DKPP; b.   pengelolaan keuangan; c.   pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan; dan d.   pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan. Pasal 7 Biro Administrasi terdiri atas: a.   Bagian Perencanaan; b.   Bagian Keuangan;  4 c.   Bagian Umum; dan d.   Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan. Pasal 8 Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.   pengelolaan data dan informasi; b.   penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; c.   penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran; dan d.   penyiapan bahan tugas-tugas strategis. Pasal 10 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.   Subbagian Data dan Informasi; b.   Subbagian Program dan Anggaran; dan c.   Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Pasal 11 (1)   Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan sistem dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. (2)   Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran. (3)   Subbagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran. Pasal 12 Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks