PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 48 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Please download to get full document.

View again

of 115
232 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Menimbang Mengingat : : PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 48 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU
Document Share
Document Transcript
Menimbang Mengingat : : PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 48 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau. 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau; 2. Gubernur adalah Gubernur Riau; 3. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau; 4. Unit Pelaksanan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT yang terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. 3 BAB II UPT PELATIHAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pasal 2 (1) Susunan organisasi UPT Pelatihan Pemuda dan Olahraga terdiri dari: b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; Pasal 3 (1) Kepala UPT Pelatihan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis Pelatihan Pemuda dan Olahraga. UPT Pelatihan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelatihan pemuda dan olahraga. b. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dengan penyelenggaraan pelatihan pemuda dan olahraga. c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan. d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 4 a. Menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian tata usaha; b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan olahraga; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; 4 a. melaksanakan dan memberikan petunjuk, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; c. melaksanakan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Dinas Pemuda dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri. Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU H. M. RUSLI ZAINAL H. WAN SYAMSIR YUS Pembina Utama Madya NIP BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 5 6 a. Menyusun perencanaan kegiatan pengembanagan kegiatan Akademi Kesehatan; b. Menyusun Perencanaan, Penggerakan, Pelaksanaan serta Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian tugas-tugas pokok Akademi Kesehatan; c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Akademi Kesehatan; d. Melaksanakan Advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral baik didalam maupun diluar lingkungan Departemen Kesehatan RI e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Akademi Kesehatan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan Akademi Kesehatan; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan tata kerja; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan sarana operasional/perlengkapan dan peralatan kantor dan Akademi Kesehatan; e. Menyusun rancangan Perencanaan, Penggerakan, Pelaksanaan serta Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian tugas-tugas pokok Akademi Kesehatan f. Melaksanakan Mengkoordinir personil Tata Usaha dan teknis/pengajar Akademi Kesehatan melaksanakan pekerjaan & kegiatan Akademi Kesehatan dan pelayanan masyarakat; g. Melaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Akademi Kesehatan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT. (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas : a. Melaksanakan perencanaan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT Akademi Kesehatan; b. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT Akademi Kesehatan; c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT Akademi Kesehatan; d. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanan kegiatan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT. BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PETALA BUMI DINAS KESEHATAN Pasal 23 7 (1) UPT Rumah Sakit Petala Bumi terdiri dari : c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; d. Seksi Keperawatan. yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit Petala Bumi. Pasal 24 (1) Kepala UPT Rumah Sakit Petala Bumi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Propinsi Riau dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. UPT Rumah Sakit Petala Bumi Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan teknis operasional pelayanan kesehatan Rumah Sakit Petala Bumi; b. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait pada Dinas Kesehatan; c. Pelaksanaan kegiatan tugas ketata usahaan, kepegawaian, tata kerja serta pelaksanaan operasional Rumah Sakit Petala Bumi ; d. Menyusun rancangan pedoman dan kebijaksanaan Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; e. Menyusun master planning Rumah Sakit Petala Bumi f. Menyusun rancangan kebutuhan Sarana, prasarana, Sumberdaya Manusia dan Anggaran Rumah Sakit baik jangka pendek/tahunan dan jangka panjang. g. Melaksanaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Petala Bumi h. Menyusun rancangan dan tindak lanjut pelayanan unggulan Rumah Sakit Petala Bumi. i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan Evaluasi pelaksanan tugas Rumah Sakit Petala Bumi. j. Membuat laporan secara berkala pelaksanan tugas Rumah Sakit Petala Bumi ke Dinas Kesehatan Propinsi Riau. k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 25 (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas; a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan tata kerja; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; e. Melaksanakan koordinasi pelaksanan program dengan lintas program dan lintas sektoral terkait dibidang kesehatan; 8 f. Menyusun rancangan master planing dan perencanaan jangka pendek/tahunan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat; g. Menyusun laporan pertanggung jawaban program dan keuangan setiap bulan, triwulan dan laporan tahunan; h. Melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi, ketata usahaan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik a. Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis dibidang pelayanan medis; b. Melaksanakan pelayanan di bidang medis; c. Menyusun kebutuhan medis dan penunjang medis dalam rangka melaksanakan pelayanan unit rawat jalan, unit elektromedik dan gawat darurat d. Menyusun, melaksanakan dan mengkoordinir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelayanan medis dan non medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing unit. e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan medis dan penunjang medis ; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis ; g. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT. (3) Kepala Seksi Keperawatan a. Melaksanakan perencanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan. b. Melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan dan unit rawat inap; c. Melaksanakan upaya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keperawatan, tenaga pelaksana gizi dan tenaga pemulasaran jenazah; d. Menyusun kebutuhan keperawatan dalam rangka melaksanakan pelayanan ; e. Melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan f. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT BAB X UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH PEKANBARU DINAS SOSIAL Pasal 26 9 (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah Pekanbaru Dinas Sosial terdiri dari: c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 27 (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Propinsi Riau dibidang Pelayanan Sosial, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah Pekanbaru Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja UPT; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut; c. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial; d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT; f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial; g. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial; h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan evaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan UPT; i. mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan; j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan masyarakat; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 28 a. Menerima dan mencatat surat masuk; b. Mengirim surat keluar; c. menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi; d. menyelenggarakan pekerjaan pengetikan dan penggandaan; e. memberikan informasi, penerangan dan publikasi; 10 f. melaksanakan hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers/media; g. melaksanakan pemeliharaan, serta rencana kebutuhan sarana dan prasarana balai; h. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Kelompok Jabatan Fungsional : a. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan,pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan kunjungan rumah; c. melaksanakan seleksi dan diagnosa sosial; d. memberikan advokasi kelayan yang bermasalah; e. menyampaikan usulan rujukan pelayanan kelayan kepada kepala balai; f. melaksanakan pemahaman kasus; g. melaksanakan pembinaan lanjutan h. melaksanakan studi kasus i. melaksanakan tata kearsipan administrasi pekerjaan sosial dalam panti; j. melaksanakan sidang kasus dalam tahap pelayanan pekerjaan sosial; k. melaksanakan rujukan; l. menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kasus. 11 BAB XI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SOSIAL MARSUDI PUTRA TENGKU YUK PEKANBARU DINAS SOSIAL Pasal 29 (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Pekanbaru Dinas Sosial terdiri dari: c. Kelompok Jabatan Fungsional; Pasal 30 (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Propinsi Riau dibidang Pelayanan Sosial, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Pekanbaru Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja UPT; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut; c. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial; d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT; f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial; g. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial; h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan evaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan UPT; i. mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan; j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan masyarakat; 12 k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 31 a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Kelompok Jabatan Fungsional : a. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan, pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi anak dan remaja nakal, eks korban NAPZA dan korban HIV/AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan kunjungan rumah; c. melaksanakan seleksi dan diagnosa sosial; d. memberikan advokasi kelayan yang bermasalah; e. menyampaikan usulan rujukan pelayanan kelayan kepada kepala balai; f. melaksanakan pemahaman kasus; g. melaksanakan pembinaan lanjutan h. melaksanakan studi kasus i. melaksanakan tata kearsipan administrasi pekerjaan sosial dalam panti; j. melaksanakan sidang kasus dalam tahap pelayanan pekerjaan sosial; k. melaksanakan rujukan; l. menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kasus. BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA DINAS SOSIAL Pasal 32 (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Dinas Sosial terdiri dari: c. Kelompok Jabatan Fungsional; 13 Pasal 33 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Propinsi Riau dibidang Pelayanan Sosial, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. memberikan pelayanan teknis kepada kelayan/siswa melalui satuan kerja yang ada yaitu melalui identifikasi dan registrasi yang mencakup pemberian motivasi, observasi, identifikasi dan seleksi calon/siswa, konsultasi individu/kelompok, pengungkapan dan pemahaman; b. memberikan pembinaan dan bimbingan sosial yang meliputi kegiatan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat serta bimbingan keterampilan kerja; c. memberikan/melaksanakan penyaluran kelayan/siswa dan bimbingan lanjut bagi eks kelayan/siswa BPSBR yaitu melalui kegiatan bantuan sosial,penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/usaha (resosialisasi) serta kegiatankegiatan pembinaan lanjut bagi eks kelayan/siswa BPSBR dalam masyarakat; d. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lainnya maupaun dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan teknis kepada kelayan/siswa; e. menyelenggarakan dan melaksanakan urusan surat menyurat baik masuk maupun keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pengeluaran keuangan balai baik dalam bentuk pelaporan maupun pemeriksaan langsung pada petugas bendaharawan yang ada; g. memanfaatkan/menggunakan keuangan balai sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan anggaran secara efektif dan efisien; h. membuat usulan-usulan dalam bidang keuangan sesuai dengan program balai dan perencanaan pengembangan balai; i. melakukan usulan-usulan kepegawaian, baik dalam penilaian pelaksanaan tugas pemberian hak pegawai sesuai peraturan yang berlaku, pemberian penghargaan maupun usulan-usulan pemberian sanksi kepegawaian; j. melakukan penyediaan data baik yang menyangkut kepegawaian, fasilitas yang ada maupun penyediaan data-data pelayanan kepada kelayan/siswa BPSBR; k. membuat laporan-laporan yang menyangkut pelayanan teknis dan penyelenggaraan fungsi pengadministrasian/ketatausahaan balai serta kegiatan-kegiatan insidentil lainnya; l. penyelenggaraan rumah tangga balai yaitu yang menyangkut pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga balai (perkantoran, gedunggedung dan fasilitas lainnya), pemeliharaan rumah tangga balai dan pengawasan pemanfaatannya serta keamanan, keindahan BPSBR. 14 Pasal 34 a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawai
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks