PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Please download to get full document.

View again

of 13
68 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Document Share
Document Transcript
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas amil zakat, perlu mengatur mengenai standardisasi dalam pengelolaan di bidang zakat; b. bahwa untuk memenuhi standardisasi dalam pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan sertifikasi bagi amil zakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Sertifikasi Amil Zakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI AMIL ZAKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. 4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. 5. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 6. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. 7. Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS. 8. Sertifikasi Amil Zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional. 9. Skema Sertifikasi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Skema Sertifikasi Okupasi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan tertentu. 11. Pimpinan BAZNAS adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAZNAS yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. 12. Pimpinan BAZNAS Provinsi adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 13. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Deputi, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Biro atau nama lain pada BAZNAS. 15. Jabatan Administrator adalah Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat atau nama lain pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. 16. Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian dan Kepala Seksi atau nama lain pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. 17. Jabatan Pelaksana adalah pegawai pelaksana pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. 18. Pimpinan LAZ adalah direktur atau nama lain pada LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota. 19. Asesmen adalah proses penilaian kompetensi Amil Zakat dengan menggunakan verifikasi bukti maupun portofolio kompetensi yang memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai. 20. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Amil Zakat dengan menggunakan metode tes tulis, wawancara, dan/atau praktek simulasi. 21. Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen serta Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BAZNAS yang selanjutnya disebut Lemdiklat BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pengelolaan zakat. 23. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi pengesahan dari BNSP melalui proses akreditasi oleh BNSP, yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. BAB II TUJUAN Pasal 2 Sertifikasi Amil Zakat bertujuan untuk: a. memastikan dan memelihara kompetensi Amil Zakat di bidang pengelolaan zakat; b. memastikan terjaminnya kredibilitas Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; c. meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Amil Zakat; d. memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; e. memastikan standardisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; dan f. melindungi, meningkatan martabat, dan membangun citra profesi Amil Zakat. BAB III SKEMA SERTIFIKASI Pasal 3 (1) Sertifikasi profesi bagi Amil Zakat menggunakan Skema Sertifikasi yang berlaku pada LSP BAZNAS. - 6 - (2) Skema Sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diakui dan terdaftar pada BNSP. (3) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan Skema Sertifikasi Okupasi. (4) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrator; c. Jabatan Pengawas; d. Jabatan Pelaksana; dan e. Pimpinan LAZ. BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTIFIKASI AMIL ZAKAT Bagian Kesatu Persyaratan Sertifikasi Pasal 4 (1) Untuk dapat mengikuti Sertifikasi Amil Zakat, Amil Zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat; dan b. memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat; dan b. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS. - 7 - (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Amil Zakat juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. fotokopi ijazah terakhir; dan c. daftar riwayat hidup. Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 5 (1) Permohonan pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui laman resmi LSP BAZNAS. (2) Permohonan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kantor LSP BAZNAS atau tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP BAZNAS. Pasal 6 (1) Permohonan pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh LSP BAZNAS. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh LSP BAZNAS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, LSP BAZNAS memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. - 8 - (4) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan gugur. Pasal 7 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) permohonan dinyatakan lengkap, LSP BAZNAS memberitahukan kepada pemohon untuk dilakukan Sertifikasi Amil Zakat. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI AMIL ZAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Sertifikasi Amil Zakat dilakukan dengan cara: a. Asesmen; atau b. Uji Kompetensi. Bagian Kedua Asesmen Pasal 9 (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Asesor. (2) Dalam melaksanakan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asesor wajib menerapkan prinsip Asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai. - 9 - (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi prinsip Asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, dinyatakan kompeten. (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi prinsip Asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, direkomendasikan untuk Uji Kompetensi. Bagian Ketiga Uji Kompetensi Pasal 10 (1) Uji Kompetensi dilaksanakan di tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau LAZ. (2) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Asesor sesuai dengan Skema Sertifikasi. (3) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi prinsip Uji Kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, dinyatakan kompeten. (4) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi prinsip Uji Kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, dinyatakan belum kompeten. Bagian Keempat Penerbitan Sertifikat Pasal 11 (1) LSP BAZNAS memberikan sertifikat kepada Amil Zakat yang dinyatakan kompeten. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. BAB VI LSP BAZNAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 12 (1) BAZNAS membentuk LSP BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat dibentuk pada wilayah tempat Uji Kompetensi di BAZNAS Provinsi dan LAZ. (2) LSP BAZNAS bertanggung jawab kepada BAZNAS. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 13 (1) Tugas dan Wewenang LSP BAZNAS: a. melakukan Asesmen dan Uji Kompetensi Amil Zakat; b. mengembangkan Skema Sertifikasi; c. mengangkat Asesor; d. menetapkan tempat Uji Kompetensi; e. menerbitkan, membekukan, dan mencabut sertifikat kompetensi Amil Zakat; dan f. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP BAZNAS bersifat independen dan profesional. Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 14 LSP BAZNAS memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Dewan Pengarah; b. Komite Skema; c. Kepala Lembaga; d. Bidang Sertifikasi; e. Bidang Kerjasama; dan f. Bidang Administrasi. BAB VII PELAPORAN Pasal 15 (1) LSP BAZNAS wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada BAZNAS dan BNSP tentang: a. laporan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat kompetensi Amil Zakat setiap bulan atau setiap penerbitan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat kompetensi Amil Zakat; dan b. laporan berkala pencapaian kinerja LSP BAZNAS setiap 6 (enam) bulan. (2) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan keuangan secara tertulis kepada BAZNAS dengan melampirkan bukti yang valid, asli, terkini dan memadai. BAB VIII PENDANAAN Pasal 16 Pendanaan LSP BAZNAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran BAZNAS, biaya sertifikasi, dan/atau sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, LSP BAZNAS harus sudah beroperasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018 KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG SUDIBYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 418 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kepala Biro Hukum, Kesekretariatan, dan Organisasi ttd. Ahmad Hambali
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x