PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN PDF

Please download to get full document.

View again

of 20
6 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014 NASKAH PUBLIKASI OLEH UPIT GARNASI NIM : PROGRAM
Document Share
Document Transcript
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014 NASKAH PUBLIKASI OLEH UPIT GARNASI NIM : PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2018 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014 UPIT GARNASI Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Abstrak Pada prinsipnya good governance menunjuk pada cara kekuasaan merespon masalah-masalah 2las a dengan mengikuti prinsip atau nilai tertentu yang dinilai baik oleh masyarakat. Dalam masyarakat demokratis tentu memiliki nilai-nilai umum yang melekat pada praktek penyelenggara pemerintah yang dianggap mencirikan pemerintahan yang demokratis. Dilliahat dari sisi nilali yang mendasarinya, pemerintah yang baik (good governance) adalah bahwa proses governance tidak lebih dari pada proses kebijakan yang melibatkan banyak pelaku, pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan, setelah adanya kewenangan yang baru berdasarkan undang-undang pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014, penelitian ini dilakukan di provinsi kepulauan riau dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sedarmayanti good governance. Hasil dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi kepulauan riau bidang kelautan belum secara maksimal dilakukan, kurangnya sarana-prasarana, keungan ditambah lagi kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi antar instansi menjadi 2las an hari ini kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan. Kata Kunci : Good governance, Pemerintah Daerah Abstract In principle good governance refers to the way power responds to public problems by following certain principles or values that are valued by the public. In a democratic society certainly has the common values inherent in the practice of government organizers who are considered to characterize a democratic government. Dilliahat from the underlying nilali, good governance is that the process of governance is nothing more than a policy process involving multiple actors, government and non-government. The regional government shall be all things done in the form of a good act in the context of implementing regional autonomy as a right, authority, and obligation of local governments to regulate and manage their own governmental affairs and the interests of local communities in accordance with the laws and regulations. The purpose of this study is to see how the implementation of local government affairs in the field of marine, after the new authority based on local government law number 23 of 2014, this research was conducted in Riau Islands Province by using descriptive qualitative research approach using sedarmayanti theory governance The results of the research conducted found that the implementation of the provincial government affairs of the Riau Islands Islands has not been maximally done, the lack of infrastructure, the added value of the lack of human resources and inter-agency coordination is the reason for today s lack of maximum local government in organizing the marine government affairs. Keywords: Good governance, Local Government PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu Negara maritim di dunia, sebagai salah satu Negara maritim yang bercirikan kepulauan tentunya Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari sabang hingga merauke. Sebagai Negara kepulauan tentunya sistem pemerintahan yang sentralistik sangatlah tidak sesuai diterapkan di Negara Indonesia. Seperti halnya yang telah diterapkan pada era orde baru, yang menerapkan sistem sentralistik. Yakni hanya memusatkan pemerintahan dan pembangunan hanya di pusat ibu kota saja atau hanya di pulau jawa. Hal ini terlihat dengan adanya ketimpangan pembangunan serta infrasturktur lainnya yang terjadi antara pemerintahan di daerah luar jawa dan pemerintahan yang berada di pusat ibu kota. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang telah tertuang di dalam amanat konstitusi tertingg yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Setelah lengsengnya pemerintahan orde baru sistem pemerintahan kembali membawa semangat pembangunan dengan mengusung sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi yakni otonomi daerah dimana, pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengurus rumah tangga pemerintahanya sendiri. Kemudian untuk memperkuat komitmen dalam pemberian wewenang kepada daerah tersebut. Pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar yang mengatur kewenangan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada Tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah terbaru Nomor 23 Tahun 2014 yang mana secara hukum undang-undang pemerintah daerah tahun nomor 32 tahun 2004 tidak berlaku lagi. Namun lahirnya Undang-Undang pemerintah daerah Tahun 2014 ini memiliki kecendrungan kearah sentralistik dimana, kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan. Khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam kelautan, kehutanan, dan tambang. Dengan berlakunya Undang- Undang pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014 secara tidak lansung mengurangi semangat desentralisasi otonomi daerah di Kabupaten/kota. Pengesahan UU 23 Tahun 2014 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dimana dalam Pasal 27 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi. (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi b. pengaturan administrative c. pengaturan tata ruang d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil Sebelumnya didalam Undang- undang pemerintah daerah yang lama Nomor 32 Tahun 2004 di dalam pasal 18 pemerintah daerah kabupaten/kota masih memilii kewenangan 0-4 mil dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut b. pengaturan administratif c. pengaturan tata ruang d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan. Dengan demikian setelah tidak berlakunya lagi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, kewenangan mutlak sepenuhnya menjadi milik provinsi dalam pengelolaan sumber daya kelautan mulai dari garis pantai hingga 12 Mil kearah laut. Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang semula memiliki kewenanagan 0-4 Mil sekarang tidak memiliki kewenangannya lagi. Segala kewenangan telah dilimpahkan menjadi kewenangan provinsi dalam hal melakukan pengawasan, konservasi maupun pengelolaan sumber daya alam laut lainnya. Namun dengan beralihnya kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tidak serta merta menyelesaikian masalah di bidang kelautan. Yang ada iyalah semakin menambah permasalah, yang jelas terlihat terutama di bidang pengawasan yang belum sepenuhnya dapat di atasi oleh pemerintah provinsi. masalah-masalah di bidang pengawasan ini umumnya terjadi di karnakan adanya pelanggaran terhadap jalur penanangkapan ikan, serta penggunaan alat penangkapan yang telah dilarang oleh pemerintah dalam hal ini KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). Di Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di Desa Kiabu, terdapat 7 kapal nelayan dari pulau Jawa, 14 kapal dari Medan, 4 buah kapal dari Kalimantan dan 2 buah kapal dari Kota Batam (sumber : data sekretaris nelayan desa kiabu, 2017) dengan tonase kapal mulai dari 7-99 GT (Gross Tonase) puluhan kapal nelayan ini tiap malamnya melakukan aktifitas penangkapan ikan tanpa adanya pengawasan dari instansi terkait, hal ini terlihat dari hasil penangkpan kapal pukat lengkong yang dilakukan sendiri oleh nelayan Desa Kiabu. Tabel 1.1 Indikasi pelanggaran berdasrakan Jalur Tangkap dan Tonase Nama Kapal KM. Sumber Mas (Medan) KM. Jamain (Medan) KM. Tonase Nahkoda Lokasi tangkap seharusnya Fakta lapangan 45 GT Sopian Jalur II dan III Jalur I 52 GT Misran Jalur II dan III Jalur I (Batam) Sumber: data sekretaris nelayan desa kiabu 2017, Nelayan melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut karna merasa terganggu dengan aktifitas nelayan modern, yang melakukan aktifitas penangkpan ikan di bawah 12 mil. Bahkan melakukan aktifitas penangkapan ikan di rumpon nelayan desa yang sangat dekat dengan pulau. Dan kemudian mereka tidak melapor kepada desa untuk melakukan aktifitas penangkpan di wilayah desa kiabu tersebut. Karna berdasarkan prosedur desa, setiap nelayan luar dari Kabupaten Anambas yang melakukan aktifitas penangkapan ikan harus melaporkan surat kapal dan surat izin penangkapan ikan yang dibawa dari daerah asalnya. Berdasarkan Undang-Undang pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014 di pasal 27 jelas bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan di luar minyak bumi dan gas alam sepenuhnya telah menjadi kewenangan provinsi itu sendiri dari garis pantai hingga 12 Mil kearah laut. Namun fakta lapangan belum terlihat adanya tindakan pengawasan yang dilakukan dinas terkait. Berita dimedia juga mempertegas bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait, terhadap sumber daya kelautan dan jalur penangkapan ikan. Dari beberapa permasalahan yang terjadi, sebagaimana yang telah dilansir oleh media. Dalam hal ini terlihat adanya kegiatan pengawasan yang belum terlihat. Sebagaimana telah menjadi tugas provinsilah dalam menyelenggaraka tugasnya di bidang kelautan, yang telah di amanatkan dalam undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 27. Kemudian pada peraturan gubernur provinsi kepulauan riau nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Pada pasal 500 telah mengatur tentang tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan yang mana dinas kelautan dan perikanan memiliki delapan fungsi dan terdiri dari empat bidang, salah satu fungsi dinas kelautan dan perikanan provinsi adalah. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin,dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dankapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi diatas terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi di bidang kelautan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneitian lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Kelautan Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 (studi pada bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepri) Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas serta dari berbagai fenomena yang terjadi dibidang kelautan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan paska berlakunya undangundang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat serta mengetahui bagaimana penyelengaraan urusan pemerintah daerah dibidang kelautan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah berlakunya undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:7) Penelitian Deskriptif kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif) Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Dengan teknik dan alat pengumpulan data yakni. Dokumentasi, Observasi dan Wawancara yang dilakukan dengan informasn penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Pemerintahan provinsi kepulauan Riau, Merupakan salah satu provinsi yang baru di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Di provinsi kepri sendiri memiliki 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota. Provinsi kepulauan riau merupakan salah satu provinsi yang memilki keistimewaan tersendiri dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, yakni dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratanya, serta salah satu provinsi yang berbatasan lansung dengan beberapa negara ASEAN seperti. Singapura, Malaysia dan Vietnam. Memiliki wilayah laut yang luas tidak hanya menguntungkan bagi provinsi kepri, namun disisi lain kemanan wilayah laut serta pengawasan terhadap sumber daya alam laut yang ekstra juga sangat diperlukan, dalam rangka memberikan rasa aman kepada para nelayan serta demi menjaga derah teritorial provinsi kepri itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan lah satu instans pemerintah yang kusus menangani dan menyelenggarakan urusan di wilayah laut provinsi kepri tersebut. Pemerintah provinsi kepri membentuk instansi di lingkungan pemerintahannya, berdasarkan pada peraturan daerah provinsi Nomor 4 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam peraturan pemerintah daerah provinsi ini terdapat tujuh belas organisasi pemerintah yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah provinsi kepri. serta diatur pula kedudukan, tugas dan fungsi dari dinas itu sendiri. Berlakunya Undang-undang pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014 memberikan nuansa yang berbeda bagi setiap pemerinta daerah di Indonesia. Kususnya daerah-daerah yang memiliki wilayah laut bercirikan kepulauan, dimana dalam pasal 27 Undang-undang nomor 23 tahun Di sebutkan bahwa. Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal ini adanya perbedaan yang terjadi antara undang-undang pemerintah daerah nomor 32 tahun 2004 dengan undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun Dimana dalam pasal 18 undang-undang 32 tahun 2004 pemerintah daerah kabupaten/kota masih memiliki kewenangan di wilayah laut, Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Melihat dari sisi perbedaan yang terjadi didalam undang-undang pemerintah daerah tersebut, pemerintah provinsi pada umumnya memiliki keuntungan, dikarnakan semua kewenangan sepenuhnya dilimpahkan ke provinsi. Namun dari sisi yang lain pemerintah provinsi yang dalam hal ini dinaungi oleh dinas kelautan dan perikanan memiliki berbagai pekerjaan yang telah menanti untuk diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk dapat melihat penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan yang baik atau dalam kata lain dikenal dengan good governance (kepemerintahan yang baik), menurut Sedarmayanti ada empat hal yang harus diperhatikan yakni. Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum. 1. Akuntabilitas a. Pertangungjawaban publik yakni, bidang melakukan pertanggung jawaban terhadap tugas yang telah ditetapkan pemerintah Berdasarkan informasi dari informan di atas telah dapat kita ketahui bahwa dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau telah melakukan tugasnya, sebagai mana yang terdapat dipasal 27 undang-undang pemerintah daerah tahun nomor 23 tahun Namun Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) itu belum berjalan sebagaimana yang di sampaikan didalam KAK (Kerangka Acuan Kerja). Didalam KAK ada tujuan yang ingin di capai yakni, untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilam POKMASWAS dalam Penerapan SISWASMAS yang berguna untuk mengurangi tekanan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta memperkuat koordinasi antar aparat pengawas yang ada di provinsi Kepulauan Riau. 2. Transparansi a. Adanya akses informasi kepada masyarakat Berdasarkan pemaparan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa dinas Kelautan dan Perikan
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks