PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Please download to get full document.

View again

of 13
110 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
Document Share
Document Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA BARAT, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Sumbawa Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340); 1 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2 dan BUPATI SUMBAWA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah sebagai berikut : 1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni 15 a dan angka 15 b serta angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. 6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. 8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD. 9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. 10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat. 3 11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya. 12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. 13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 15 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. 15 b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. 16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD. 18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya. 19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraaan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya. 20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4 22. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 23. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 24. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah. 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : a. Uang Representasi; b. Tunjangan Keluarga; c. Tunjangan beras; d. Uang Paket; e. Tunjangan Jabatan; f. Tunjangan Panitia Musyawarah; g. Tunjangan Komisi; h. Tunjangan Panitia Anggaran; i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. 3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 A (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional. 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah. (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 5 5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 A (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras. (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. 6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut : a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; 7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 5 (lima) Pasal yakni Pasal 14 A, Pasal 14 B, Pasal 14 C, 14 D dan Pasal 14 E yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 A Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang refresentasi Ketua DPRD. Pasal 14 B (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang refresentasi yang bersangkutan. (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan. Pasal 14 C (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 14 D Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari Pasal 14 E Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A dan 14 B ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD. (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak. (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. 10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua A dan ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 7 Bagian Kedua A Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah Pasal 22 (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi. (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi. (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. 12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan : a. rapat-rapat; b. kunjungan kerja; c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; 13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal. 8 (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Ditetapkan di Taliwang pada tanggal 15 Pebruari 2007 BUPATI SUMBAWA BARAT, ttd Diundangkan di Taliwang pada tanggal 15 Pebruari 2007 ZULKIFLI MUHADLI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, ttd AMRULLAH ALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 3 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT I. UMUM Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun Perubahan tersebut dalamr rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan efisiensi dalam tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang. Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 10 Pasal 1 Angka 2 Pasal 10 Angka 3 Pasal 10 A Angka 4 Pasal 11 Angka 5 Pasal 11 A Angka 6 Pasal 14 Angka 7 Pasal 14 A Pasal 14 B. Pasal 14 C Ayat (1) Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa serta tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan da
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks