PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG

Please download to get full document.

View again

of 8
21 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN
Document Share
Document Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - 1 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4828); 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Luwu Timur. 9. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kabupaten Luwu Timur. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) BPBD Kabupaten Luwu Timur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) BPBD Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) BPBD Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas: - 3 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala aerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 5 BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, mempunyai fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 7 (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas : a. Menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. Memantau; dan c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas : a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan b. Anggota masyarakat professional dan ahli (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur. Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 8 (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur sehari-hari. Pasal 9 Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. Pasal 10 Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian; b. pengkomandoan; dan c. pelaksana. Pasal 11 Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pasal 12 Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Pasal 13 Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur terdiri dari : a. Kepala Pelaksana b. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan, dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari: 1. Seksi Pencegahan; dan 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 1. Seksi Kedaruratan; dan 2. Seksi Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi; dan 2. Seksi Rekonstruksi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas. BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN Pasal 16 (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II/b. (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III/b. (3) Kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IV/a. Pasal 17 Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 18 (1) Pejabat eselon II/b, eselon III/b dan eselon IV/a dimaksud Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 20 Pembiayaan BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII TATA KERJA Pasal 21 (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar Unsur (3) Pelaksana yang secara langsung mempunyai hubungan kerja. Pasal 22 (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan dan Keputusan Bupati Luwu Timur yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 21 Desember 2010 BUPATI LUWU TIMUR, ANDI HATTA M. Diundangkan di Malili pada tanggal 21 Desember 2010 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks