P U T U S A N NOMOR : 46/G/2017/PTUN-MTR

Please download to get full document.

View again

of 30
146 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
P U T U S A N NOMOR : 46/G/2017/PTUN-MTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
Document Share
Document Transcript
P U T U S A N NOMOR : 46/G/2017/PTUN-MTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : LILY MARYATI, A.Ma, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-1.138/LBH-UK-SK/ , tanggal 12 Desember 2016, memberikan kuasa kepada : 1. RIKI RIYADI, S.H. ; 2. IMAM SOFIAN, S.H..M.H.; 3. RATNA HAYATI, S.H.; 4. MUHAMAD ALFAN, S.H.; 5. FAUZI YOYOK, S.H.; 6. LALE SURYANA L.L. S.H.; 7. HENDRO PURBA, S.H.; 8. IMAM SUBAWAIH, S.H.; 9. SUHENDRA HARYADI, S. Sy; 10. SAIFUL AKBAR, S.H.; 11. SATRIO EDI SURYO, S.H. M.H.; 12. EVAN FERDIYANTY, S.H.; 13. SIGIT MARSIANTO, S.H.; Halaman 1 dari 88 hal. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan R.A. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Pekerjaan Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT MELAWAN : BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jln. Beringin No. 1-Dompu, NTB. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/64/KUM, tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada : 1. H. AGUS BUKHARI, S.H. M.Si.; 2. HAIRUDDIN, S.H.; 3. ASRARUDDIN, S.H.; 4. FURKAN, S.H. M.H.; 5. H. KHAIRUDDIN, S.H.; 6. CHAIRUN NUZUL, S.H.; 7. ANDI KARSA, S.H.; 8. DIAN NOVITASARI, S.H.; 9. DEWI ANGGREANY, S.H.; 10. SANTOSO ANDI WIRAWAN, S.H.; 11. BAMBANG, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-34/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 15 Dompu, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SKS-34/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa kepada : Halaman 2 dari 88 hal. 1. ZULKARNAEN, S.H.; 2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H.; 3. DEDI DILIYANTO, S.H.; 4. AHMAD SULHAN, S.H.; 5. NURHADI YUTAMA, SH; 6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.; 7. MILA MEILINDA, S.H.; 8. FERA YUANIKA, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Februari 2017 dengan Nomor Register Perkara : 46/G/2017/PTUN-MTR; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 46/PEN- DIS/2017/PTUN-MTR. tanggal 13 Februari 2017 tentang Lolos Dismissal; 3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 46/PEN- MH/2017/PTUN-MTR. tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/PEN-PP/2017/PTUN-MTR. tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/PEN-HS/2017/PTUN-MTR. tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; 6. Mempelajari, meneliti berkas perkara,bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini; Halaman 3 dari 88 hal. TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 46/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: I. OBJEK GUGATAN : Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Lily Maryati, A.Ma; I.I. DASAR HUKUM OBJEK GUGATAN : Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi : - Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh Halaman 4 dari 88 hal. setiap orang yang melihatnya; Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu; Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum; Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur : 1. Ketetapan tertulis; 2. Dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan; 3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan; Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; Halaman 5 dari 88 hal. II. TENGGANG WAKTU GUGATAN : - Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016; - Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016; - Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan/ mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan; III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN : Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri SIpil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/279/BKD/2015 tanggal 21 September 2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat; Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016; Halaman 6 dari 88 hal. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; IV. ALASAN GUGATAN : Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/279/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; 2. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diverifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI; Halaman 7 dari 88 hal. 4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIK selama ± 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II; 5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik; 6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut; 7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Halaman 8 dari 88 hal. Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014; 8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013; 9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II; 10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat; 11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat; 12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Tergugat mengeluarkan SK Halaman 9 dari 88 hal. dan menetapkan Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu terhitung mulai 1 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/279/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu; 13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan: Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. 14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal 01 Agustus 2014 dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdi pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat; 15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, tiba-tiba pada awal bulan Halaman 10 dari 88 hal. September 2016 (dua tahun sejak diangkat), Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus dan telah diangkat. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014; Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014; Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK); 16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan (pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas Umum Halaman 11 dari 88 hal. Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1 dan 15.2) serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu : Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 56 tahun 2012 menyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Halaman 12 dari 88 hal. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS. Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks