NOMOR : 36 TAHUN : 2004 SERI : D PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN 2004 TENTANG

Please download to get full document.

View again

of 13
47 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SALINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 36 TAHUN : 2004 SERI : D PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
Document Share
Document Transcript
SALINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 36 TAHUN : 2004 SERI : D PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tertib pelaksanaan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan tentng Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 28 Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakya, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 1 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4416); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Bupati adalah Bupati Bandung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah. 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 7. Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Bandung. 8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Sekretariat adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. 10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD. 11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. 12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatn/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat. 3 13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan rakat daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat pemerintah daerah, serta undangan lainnya. 14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atu acara resmi. 16. Tata Penghormatan adalah urutan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Angota DPRD dalam menghadiri dan mengikti rapat-rapat dinas. 19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. 20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan pengurusan jenazah. 22. Uang Jasa Pengabdian adalah adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahuan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25. Instansi vertical adalah adalah perangkat Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah. 4 BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi. (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3 Tata tempat Pimpinan dan Angota DPRD dalam Acara resmi yang diselenggarakan emerintah Daerah yaitu sebagai berikut : a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati; b. Para Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya; c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Unit Kerja lainnya. Pasal 4 Tata tempat dalam rapat DPRD sebagai berikut : a. Ketua didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD; b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD; c. Para Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan untuk anggota; e. Para anggota Muspida duduk ditempat yang telah disediakan protokol; f. Sekretaris Daerah duduk ditempat yang telah disediakan; g. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan ditempat yang telah disediakan; h. Para Pejabat Eksekutif ditempat yang telah disediakan. Pasal 5 Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan akil Bupati sebagai berikut : a. Ketua DPRD; b. Wakil-wakil Ketua DPRD; c. Anggota DPRD; d. Bupati dan Wakil Bupati; 5 e. Calon Bupati dan Wakil Bupati; f. Sekretaris DPRD, g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil umpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 6 Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi : a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati ; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk ditempat yang telah disediakan. c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati; d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD; f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/radio disediakan ditempat tersendiri. Pasal 7 Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati; b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan. Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8 (1) Tata Upacara dalam Acra Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera; (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6 Bagian Keempat Tata Penghormatan Pasal 9 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah. (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Pasal 10 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Uang Representasi b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Panitia Musyawarah e. Tunjangan Komisi f. Tunjangan Panitia Anggaran g. Tunjangan Badan Kehormatan; h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. Pasal 11 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Repersentasi. (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus dari uang representasi dari uang representasi Ketua DPRD. (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan Ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. Pasal 12 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket. (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. 7 Pasal 13 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi. Pasal 14 Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut : a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan dan Ketua DPRD; c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. Pasal 15 Pajak Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 16 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan; (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak. (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tunjangan lainnya berupa General Check Up. (5) Penetapan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. Pasal 17 (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. 8 (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perberhentian. Pasal 18 (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya. (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 19 (1) Dalam rangka kelancaran tugas Komisi, Badan Legeslasi, Panitia Anggaran Operasional Dinas DPRD. (2) Penyediaan kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan faktor potensi, kelayakan atau kepatutan dan kondisi beban kerja. Pasal 20 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. Pasal 21 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang sewa rumah, listrik, telepon, gas dan air yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku dan ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. Pasal 22 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari : a. PSH (Pakaian Sipil Harian), 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. PSR (Pakaian Sipil Resmi), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. PSL (Pakaian Sipil Lapangan), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan; 9 (2) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan guna mendukung kegiatan tertentu disediakan pakaian adat, pakaian khas keagamaan dan pakaian olah raga. (3) Standar satuan harga dan kualitas sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. Pasal 23 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan : d. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi. e. Bantuan biaya pengurusan jenazah. Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 24 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi; d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi; e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi. (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan kepada akhli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabidan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 25 (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancara tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapak Pimpinan DPRD. (3) Kegiatan DPRD yang dibiayai dari belanja penunjang kegiatan diantaranya meliputi kunjungan kerja, kajian peraturan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan, dan biaya rapat-rapat fraksi. BAB V PENGELOLAN KEUANGAN DPRD Pasal 26 (1) Sekretaris DPRD mempersiapkan dan menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD. (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 3 (tiga), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut : g. Belanja Pegawai; h. Belanja Barang dan jasa; i. Belanja Perjalanan Dinas; j. Belanja Pemeliharaan; k. Belanja Modal. (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengeluaran dan kesejahteraan dan penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pimpinan. 11 Pasal 27 (4) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. (5) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuankerja perangkat daerah lainnya. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kedudukan Protokoler dankeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks