Masa Depan Demokrasi Di Indonesia Perspektif K

Please download to get full document.

View again

of 5
12 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
m
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Masa Depan Demokrasi di Indonesia Perspektif K. H. Abdurrahman Wahid Demokrasi itu bukan hanya tak haram, tapi wajib dalam Islam. Meneakkan demokrasi itu salah satu prinsip Islam, yakni !yuro #us Dur$ %alan panjan yan ditempuh bansa ini dalam merealisasikan demokratisasi dalam kehidupan  berneara denan berbaai hambatan dan rintanannya, namun usaha itu terus berlanjut sampai saat ini denan tanpa menenal rasa lelah atau putus asa.K.H. Abdurrahman Wahid atau serin disebut #us Dur salah satu tokoh republi& ini yan  berjuan meneakkan nilai nilai demokrasi di bumi persada nusantara ini. Diantara jejak  perjuanannya adalah terbentuknya 'orum Demokrasi ('or Dem) di awal tahun *+ an, suatu komunitas diskusi yan men&oba membi&arakan dan mendiskusikan seala ma&am aspek dan  persoalan tentan demokrasi yan terjadi pada saat itu dan kemunkinan kemunkinan apa yan terjadi di hari kemudian.Dalam seminar, dan &aramah keaamaan tidak jaran ia menyampaikan atau menyisipkan informasi informasi tentan demokrasi baik sebaai ilmu penetahuan atau fakta yan terjadi di tenah tenah masyarakat. !elain penyampaian se&ara erbal, ia jua menyampaikan tentan demokrasi se&ara spesifik tertulis dalam tema yan tersebar diberbaai media massa, diantaranya sebaai berikut- Pemilihan ima #ubernur dan /radisi Demokrasi, /0I dan Demokrasi, PK1 /0I dan Demokratisasi, Pemilu Demokrasi dan Kejujuran /0I, Aama dan Demokratisasi, Demokrasi Keadilan dan Keterwakilan, Membanun Demokrasi 1ukan /uas yan 2inan, Demokrasi adalah !ebuah Pilihan, 3lama dan Demokratisasi di Indonesia,  0asionalisme /asawuf dan Demokrasi, Demokratisasi dan /erorisme Internasional, 03 Pluralisme dan Demokratisasi %anka Panjan, Aama dan Demokrasi, Islam 4toritarianisme dan Demokrastisasi, Demokrasi Aama dan Prilaku Politik 1ansa, !ekali ai tentan 'orum Demokrasi, Masa Depan Demokrasi di Indonesia.Dari tulisan tersebut, penulis men&oba membatasi pembi&araan denan menekankan pada  permasalahan proses demokratisasi di 2epublik Indonesia ini baik rintanan ataupun solusinya demi terwujudnya prilaku masyarakat Indonesia yan demokratis di masa sekaran dan yan akan datan dalam perspektif #us Dur.Penuasaan 4rde 1aru yan otoritarian selama 5+ tahun dan motori oleh Ankatan 1ersenjata 2epublik Indonesia (A12I) atau sekaran disebut /entara 0asional Indonesia (/0I), ini menyisakan permasalahan tersendiri bai sebaian wara bansa Indoneisa atas keterlibatan /0Iuntuk mendoron dan terwujudnya demokrasi dalam merformasi diri denan meninalkan elanan politik praktis dan kembali ke funsi semula sebaai instansi pertahanan dan keamanan 0eara dan waranya.Prasanka ketidakper&ayaan masyarakat akan totalitas /0I membantu terwujudnya demokratisasi bukan tanpa sebab, dikarenakan salah satu doktrin yan dikembankan dalam instansi internal /0I, yaitu dominasi kaum militer atas pihak sipil.  !elain permasalahan tersebut di atas, permasalahan yan lain dan dianap uren sebaai  penhalan demokrasi adalah intimidasi yan dilakukan para politisi terhadap masyarakat sipil atau sesame teman politisinya yan men&oba berprilaku taat terhadap konstitusi.!isi lain adanya ketidak per&ayaan masyarakat nasionalis terhadap oranisasi oranisasi keaamaan khususnya oranisasi yan berafiliasi kepada ajaran aama Islam, ini menjadikannya sebaai salah satu penhalan atau rintananan dalam mewujudkan demokrasi di 2epublik Indonesia baik sekaran atau masa yan akan datan.Dalam menjawab permasalahan permasalahan di atas, pertama yan terkait denan totalitas keberpihakan /0I P42I dalam membanun kehidupan demokrasi, tidak dapat dipunkiri meman terjadi perulatan yan sanat dahsyat diantara para perwiranya dalam instansi tersebut antara kelompok yan inin mempertahankan system setatus 6uo, yaitu pemerintahan yan otoriter. Dan mereka yan dapat menerima demokrasi sebaai sebuah proses jalan panjan yan harus dilalui oleh semua komponen bansa ini, tidak terke&uali instansi /0I P42I.Perulatan yan amat dahsyat dalam tubuh /0I, antara mereka yan inin kembali kepada setatus 6uo system pemerintahan otoriter dan mereka yan dapat menerima demokratisasi sebaai sebuah proses yan berjalan sanat lambat.789 !e&ara konstitusi kelembaaan totalitas /0I P42i dalam keterlibatannya membanun kehidupan demokrasi tidak perlu diraukan kembali, terbukti denan suka rela dan sadar ia melepaskan atribut politik praktisnya dari keanotaan salah satu fraksi di DP2 pada tahun :++; dan di MP2 pada tahun :++*./0I sendiri sebaai instansi telah menerima dihapusnya 'raksi /0I P42I dari DP2 tahun :++; dan dari MP2 tahun :++*, karena mereka harus tunduk kepada 33D 8*;<.7:9Artinya se&ara instansi tidak ada kemunkinan mereka untuk melakukan pelanaran dan melawan konstitusi, karena ia se&ara pribadi berfunsi sebaai alat penjaa konstitusi dari seala  penyelewenan penyelewenan yan dilakukan oleh aparatur 0eara atau wara 0eara.Adapun se&ara personal dari masin masin perwira instansi tersebut sudah membuktikan diri, ketika ada keininan untuk kembali dalam arena elanan politik maka &ara yan dilalui sesuai denan aturan main, yaitu melalui jalur P=MI3 sebaai mana jalur yan diikuti oleh masyarakat sipil. Perwira perwira militer tersebut diantaranya> %end (purn) Wiranto, %end (purn) !usilo 1amban ?udhoyono, etjend (purn) Prabowo !ubianto, dan sekaran yan hanat dan akan ikut dalam kontestasi memperebutkan kursi #ubernur DKI 8, yaitu Mayor (purn) Aus Harimukti ?udhoyono.Permasalahan kedua tentan intimidasi politik yan dilakukan oleh para politisi pemenan kontestan pemilu terhadap politisi yan kalah, atau perlawanan politisi yan kalah terhadap  politisi yan menan denan perlawanan di luar jalur hukum, semisal praktek praktek anarkis denan melakukan demonstrasi se&ara brutal sehina memunkinkan terjadinya reolusi sosial atau konflik hori@ontal melalui penjarahan dan tindak kekerasan anatar sesama wara 0eara.Hal tersebut dapat terkikis sedikit demi sedikit seirin berjalannya waktu di awali dari proses reformasi sampai saat ini, maka yan terjadi sekaran telah berkembannya kesadaran wara  masyarakat akan pandanan politik dan menyelesaikan seala permasalahan permasalahannya melalui jalur hukum yan difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Mahkamah Kostitusi.Kesadaran dalam menyelesaikan seala persenketaan di ranah politik melalui jalur hukum, ini memunkinkan terjadinya stabilitas politik di neeri ini baik untuk masa sekarana atau masa yan akan datan. Proses demokratisasi di neeri ini akan sulit terwujud dikala tidak ada jaminanstabilitas politis dari para pelakunya, oleh sebab itu stabilitas politik menjadi sanat pentin untuk memper&epat proses demokratisasi itu sendiri.Kedewasaan pandanan politik itu memunkinkan teaknya stabilitas politik di neeri ini. Karena tantanan politik dewasa ini akan mementinkan ter&apainya stabilitas politik yan amat dibutuhkan untuk menatasi krisis multidimensi diberbaai bidan kehidupan.759Adapun permasalahan terakhir yan terkait denan doktrin ajaran aama islam tentan anjuran  pelaksanaan hukum hukum dan tata &ara islam se&ara menyeluruh (kaffah). %ua masih adanya sebaaian dari oranisasi oranisasi yan afiliasi kepada aama Islam baik oranisasi politik ataupun oranisasi kemasyarakatan yan terus berusaha atas keyakinan yan dianutnya untuk merealisasikan pesan yan se&ara literal menanjurkan terwujudnya masyarakat yan reliious melalui jalur politik denan merubah ideoloy dasar 0eara (pan&asila). Dan denan sendirinya dapat memberikan ke&uriaan kepada kelompok aama lain akan eksistensinya sebaai wara  0eara kesatuan yan telah disepakati bahwa kedudukan sama dihadapan 3ndan 3ndan denan tidak melihat salah satu dari unsur !A2A. 0amun ke&uriaan akan hal tersebut di atas dari kelompok aama lain, sekiranya tidak perlu dibesar besarkan. Meman ada sebaaian yan berpikir seperti di atas. Akan tetapi dari berbaai erakan oranisasi islam denan perbedaan latar belakan dan historisnya, serta tujuan sasaran yan inin dapat di&apai. Karena pada kenyataanya masyarakat muslim Indonesia menyetujui  0eara kesatuan yan berlandaskan ideoloy Pan&asila dan 33D 8*;< denan seala konsekuensinya demi menjaa keutuhan 0K2I.Dan se&ara aris besar oranisasi oranisasi Islam tersebut dapat dikelompokkan menjadi tia kelompok berdasarkan pemahaman dari masin masin akan hubunannya denan system kekuasaan yan ada, diantaranya sebaai berikut>  Kelompok pertama , yaitu kelompok yan pendekatannya se&ara budaya denan menedepankansikap lebih menutamakan penembanan kemampuan melakukan perubahan tanpa harus masuk kedalam system kekuasaan melainkan berperan sebaai anti tesis dari seala apa yan dilakukan oleh pemerintah yan berkuasa melalui proram proramnya.  Kelompok kedua, yaitu erakan oranisasi Islam yan pendekatannya se&ara sosio politik atau erakan antithesis terhadap apa yan dilakukan oleh kelompok pertama, denan meyakini  perubahan dapat terwujud denan masuk ke dalam system pemerintahan, baik sebaai pelaku lansun maupun hanya sebaai perumus kebijakan atau jalur penetapan (kin makers) bai  peronalia yan bererak dalam pemerintahan.  Kelompok ketiga , merupakan kelompok erakan sintesa dari keduanya denan menitikberatkan  pendekatan erakan pada sosio kultural, yaitu pendekatan denan menutamakan sikap  penembanan pandanan dan perankat &ultural, yan dilenkapi oleh upaya membanun  system kelembaaan masyarakat yan sesuai denan wawasan yan inin di&apai, seperti apa yan telah dilakukan oleh lembaa lembaa !wadaya Masyarakat (!M) dan pesantren yan menabdikan diri pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.Perbedaan pendekatan dari ketia kelompok tersebut sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan  bahwa erakan Islam sebaai an&aman bai kelompok lain yan minoritas, perbedaan tersebut merupakan tiada lain hanyalah sebuah arian dalam aplikasi erakan atas pemahaman masin masin kelompok dalam internalisasi ajaran yan diyakininya.1eitu pula dari masin masin kelompok islam sendiri bahwa perbedaan tersebut tidak bisa dijadikan sebaai alasan perpe&ahan satu denan lainnya, karena perpe&ahan itu selain  bertentanan denan ajaran islam yan menyerukan persatuan dan salin memahami perbedaan itu sifatnya kodrati, %ua tidak sesuai denan sifat karakteristik dari demokrasi. 4leh sebab itu  perlu ada kesadaran bersama yan tidak perlu terlebih dahulu dikomunikasikan satu denan lainnya, yaitu bahwa masin masin kelompok perlu menempuh stratei anda>  pertama , membiarkan oran yan menurusi proses formalisasi aama dalam kehidupan berneara melalui &ara &ara dan produk produk yan nantinya menampilkan syiar (ebyar) Islam sebaaimana apa yan telah dilakukan oleh embaa Departemen Aama, Majelis 3lama Indonesia (M3I), Ikatan endikiawan Muslim Indonesia (IMI), Partai Keadilan !ejahtera (PK!), Partai 1ulan 1intan (P11) dan lain sebaainya.  Kedua,  di sisi yan lain harus peka dan siap dalam merebut isu isu umum yan bukan Bkhas IslamC untuk dikelola, seperti Isu kemanusiaan, demokrasi, pemberantasan korupsi, kesetaraan, dan lain sebaainya.Perlu ditempuh stratei anda> membiarkan oran yan menurusi proses formalisasi aama dalam kehidupan berneara melalui &ara &ara dan produk produk yan nantinya menampilkan syiar (ebyar) Islam yan tenah diperjuankan oleh Depa, M3I, IMI dan sebaainya. !ementara harus ada pula yan merebut isu isu umum yan bukan khas IslamC untuk dikelola.7;9!ehina dapat diharapkan denan seala perbedaan itu dapat ditemukan erakan islam diberbaai lini dan bidan baik di pemerintahan ataupun kebudayaan dan memberikan kemanfaatan bai masyarakat luas jua menambah semarak proses demokratisasi denan tanpa menan&am kelompok lain baik yan se iman atau beda keyakinan. Dan denan sendirinya Islam akan menjadi besar bukan hanya doma tapi jua dalam kenyatannya, tetapi yan harus dihindari adalah overislamisasi  di pemerintahan.Karena yan lebih pentin itu ajaran Islam dijadikan moralitas dalam kehidupan berbansa dan  berneara bai penanutnya bukan menjadikannya ideoloy. !esuai denan apa yan telah dilakukan oleh para 3lama yan terkumpul dalam wadah 0ahdlatul 3lama (03) dan tertera sebaai keputusan bersama dalam Muktamar ke :E di Asem 1aus !itubondo %awa /imur pada tahun 8*F;, mereka meyakini Pan&asila sebaai ideoloy dalam kehidupan berneara dan aamaIslam sebaai akidah dalam menjalankan seala syariat ajaran aama.Dari uraian di atas dapat memberi pemahaman bahwa demokrasi Indonesia dapat berkemban  beitu &epat dan seala rintanan yan dahulu dianap sanat urent dapat dibuktikan sekaran semua hambatan itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yan relatie sinkat jika dibandin denan proses demokratisasi di 0eara neara lain.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks