LAPORAN TAHUNAN TAHUN PDF

Please download to get full document.

View again

of 85
232 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BANGIL JL. DR. SOETOMO NO.25 BANGIL website : pn-bangil.go.id Pengantar KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat rahmat
Document Share
Document Transcript
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BANGIL JL. DR. SOETOMO NO.25 BANGIL website : pn-bangil.go.id Pengantar KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya Laporan Tahunan pelaksanaan tugas tahun 2017 dibidang Administrasi teknis Yustisial/Administrasi Kepaniteraan dan dibidang Administrasi Kesekretariatan telah dapat disusun. Laporan ini telah dilengkapi dengan data-data yang ada diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Bangil kepada publik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas tahun 2017 ini disamping sebagai informasi dan pertangung jawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. untuk dijadikan bahan evaluasi dan rencana tugas dimasa mendatang. Kami telah berusaha dalam menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas tahun 2017 ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi laporan ini tentunya saja masih mengandung kelemahan dan kekurangan disana-sini, yang tentu perlu untuk disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini untuk masa yang akan datang Bangil, 2017 Ketua, Dr.GUTIARSO, SH. MH. NIP i Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii B A B I P E N D A H U L U A N... 1 B A B II A.STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) B. Pelayanan Publik yang Prima Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) Posbakum Sidang Keliling / pelayanan terpadu Perkara Prodeo B A B III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Mutasi Promosi Pensiun Diklat B. Penyelesaian Perkara Jumlah sisa perkara yang diputus Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi tahun Jumlah Perkara Perdata yang berhasil melalui di mediasi tahun C.Pengelolaan Sarana dan Prasarana D.Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis) E.Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP Publikasi perkara (one day one publish) F.Regulasi Tahun ii Daftar Isi B A B IV PENGAWASAN A.INTERNAL B.EVALUASI B A B V PENUTUP A.Kesimpulan B.Rekomendasi iii Pendahuluan B A B I P E N D A H U L U A N A. Kebijakan Umum Peradilan. Pembangunan nasional merupakan usaha mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Salah satu sektor pembangunan yang tidak kalah penting dari sektor sektor yang lain adalah pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum harus diselenggarakan sebagai pembangunan integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Indonesia sebagai Negara Hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, dengan demikian seluruh komponen bangsa, baik sebagai Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat harus menghormati hukum dan menegakkan aturan hukum yang berlaku di Negara kita ini, termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Bangil sebagai bagian dari sub sistem dalam Sistem Peradilan Indonesia. 1 Pendahuluan Yudikatif sebagai satu bagian dari Lembaga Penegakan Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, Pengadilan Negeri Bangil merupakan suatu Lembaga Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dimana dalam Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat adanya asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk mewujudkan supremasi hukum ini tentunya diperlukan suatu tindakan nyata yang terencana dalam suatu program kerja dan kegiatan kerja kedepan yang merupakan implementasi pemenuhan harapan-harapan masyarakat pencari keadilan. Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan : pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur, peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar, memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan, Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas, melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan. 2 Pendahuluan Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat ; 2. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran ; 3. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak ; 4. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi ; 5. Menyelanggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib ; 6. Menyelanggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 3 Pendahuluan B. Visi dan Misi. Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil, disamping harus ditunjang adanya sarana dan prasarana gedung dan fasilitas gedung yang memadai, juga perlu dilakukan adanya pembinaan, pengelolaan dan pembenahan administrasi baik administrasi Peradilan maupun administrasi umum dan Sumber Daya Manusia, baik Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial maupun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial dan pada akhirnya adanya evaluasi dan pengawasan internal sebagai bagian integral dari perwujudan kebijakan umum peradilan yang akan dijabarkan secara detail lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Visi Pengadilan Negeri Bangil adalah mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang Agung. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan. Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah : 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil 2 Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil. 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil. 4 B A B II A. STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) Susunan Pengadilan Negeri Bangil terdiri dari Ketua, Hakim Anggota, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Staf. Pimpinan Pengadilan Negeri Bangil terdiri dari seorang Ketua Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Desember 2017, berikut ini Bagan Struktur Organisasi dan daftar nama-nama seluruh pegawai aktif Pengadilan Negeri Bangil selama tahun Struktur Organisasi (Tupoksi) B - Aswin Arief, SH.MH - I Ketut Martawan, SE. SH.M.Hum - Andi Musyafir, SH. - Handry Satrio, SH.MH. - A. Fajarisman, S.Kom. SH. 6 Struktur Organisasi (Tupoksi) - Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) biasanya diatur ketentuan ketentuan umum yang berlaku dalam suatu unit kerja, sedangkan ketentuan khususnya diatur tersendiri dalam bentuk Surat Edaran (SE). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengadilan Negeri Bangil meliputi Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Sub Bagian Perencanaa, TI dan Pelaporan. 7 Struktur Organisasi (Tupoksi) 1. Kepaniteraan Perdata Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Perdata sebanyak 16 (enam belas), yang meliputi Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan, Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan, Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata Banding, Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata Kasasi, Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Perkara Perdata Peninjauan Kembali, Prosedur Penyelesaian Permohonan Eksekusi, Prosedur Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Keberatan Gugatan Sederhana, Prosedur Penyelesaian Permohonan Consignasi, Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara Perdata, Prosedur Biaya Proses, Prosedur Penyelesaian Minutasi Perkara Perdata, Prosedur Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata, Prosedur Delegasi Ke Pengadilan Lain, Prosedur Penerimaan Berkas Upaya Hukum dan Prosedur Pengembalian Sisa Panjar. 8 Struktur Organisasi (Tupoksi) 2. Kepaniteraan Pidana Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Pidana sebanyak 11 (sebelas), yang meliputi Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Biasa, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Singkat, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Cepat, Tipiring dan Lalu Lintas, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Banding, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Kasasi, Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Praperadilan, Prosedur Proses Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Prosedur Proses Penyelesaian Grasi, Prosedur Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan, Prosedur Penyelesaian Permohonan Diversi. 53 Struktur Organisasi (Tupoksi) 3. Kepaniteraan Hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Hukum sebanyak 13 (tujuh belas), yang meliputi Prosedur Pembuatan laporan Bulanan, Prosedur Pembuatan Laporan Catur Wulan, Prosedur Pembuatan Laporan Semester, Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan, Prosedur Pelayanan Informasi, Prosedur Pendaftaran Badan Hukum, Prosedur Pengarsipan Berkas Perkara, Prosedur Pengelolaan Surat Keluar, Prosedur Surat Kuasa, Prosedur Penanganan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih dan Tidak Sedang Menjalani Pidana, Prosedur Kerjasama Pos Bantuan Hukum, Prosedur Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan, Prosedur Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan, Prosedur Penangan meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan, Prosedur Penanganan Pengelolaan CD Putusan, Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Penelitian, Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Prosedur Pembuatan Statistik Perkara. 66 Struktur Organisasi (Tupoksi) 4. Sub Bagian Umum dan Keuangan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 18 (delapan belas), yang meliputi Prosedur Pengelolaan Perpustakaan, Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan), Prosedur Administrasi Keuangan Pembuatan Kartu Identitas Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)/Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Prosedur Pengelolaan Aplikasi Persediaan, Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pengelolaan Dan Pengiriman Surat Keluar, Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara, Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Susulan), Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Kekurangan Gaji), Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan), Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur), Prosedur Penerbitan SPP-LS Belanja Modal, Prosedur Pengajuan Uang Persediaan, Prosedur Pengajuan (Remunerasi), Prosedur Pengelolaan Belanja Pegawai, Prosedur Belanja Rutin, Prosedur Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Prosedur Pelaporan UAKPA, 80 Struktur Organisasi (Tupoksi) 5. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Urusan Kepegawaian sebanyak 13 (Tiga belas), yang meliputi Prosedur Kenaikan Gaji Berkala, Prosedur Kenaikan Pangkat, Prosedur Usulan Jabatan,Menduduki Jabatan, Prosedur Usulan Pensiun,Prosedur Cuti Hakim dan Pegawai Negeri Sipil, Prosedur Surat Tugas Hakim dan Pegawai Negeri Sipil, Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Prosedur Pengelolaan Surat Keluar, Prosedur Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Prosedur Update Data Kepegawaian Kedalam Aplikasi Sikep, Prosedur DUK, Prosedur Satya Lencana, Prosedur Inventarisasi Pegawai Bezetting. 109 Struktur Organisasi (Tupoksi) 6. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sebanyak 9 (Sembilan), yang meliputi Prosedur Penanganan Surat Masuk, Prosedur Penanganan Surat Keluar, Prosedur Perencanaan Anggaran, Prosedur Revisi Dipa, Prosedur Perawatan Dan Mengatasi Permasalahan Jaringan Internet, Prosedur Perawatan Sipp/Cts, Prosedur Laporan Tahunan Dan Lkjip, Prosedur Peliputan Dan Penginputan Website, Prosedur Pengelolaan Website. 126 Struktur Organisasi (Tupoksi) 7. Panitera Pengganti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Panitera Pengganti sebanyak 5 (Lima), yang meliputi Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Biasa, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Pra Peradilan, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Anak, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Gugatan, Prosedur Panitera Pengganti Dalam Perkara Permohonan. 138 Struktur Organisasi (Tupoksi) 8. Jurusita / Jurusita Pengganti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Jurusita / Jurusita Pengganti sebanyak 5 (Lima), yang meliputi Prosedur Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana, Prosedur Pemberitahuan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Prosedur Pemanggilan Sidang Perkara Perdata,Prosedur Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Perkara Perdata, Prosedur Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali Perkara Perdata Struktur Organisasi (Tupoksi) - Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan Hasil penilaian kerja bagi setiap unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk Pengadilan Negeri Bangil meliputi Hakim, Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pejabat Fungsional yaitu Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, serta Staf di Urusan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 157 Struktur Organisasi (Tupoksi) - Ketua dan Hakim Dr. GUTIARSO, SH.MH. NIP Ketua TARGET NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU 1 Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk perkara bln 2 Menerima dan mendisposisi berkas perkara perkara bln 3 Melaksanakan pembinaan kepegawaian 0 12 perkara bln 4 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA 0 5 perkara bln 5 Menugaskan hakim pengawas bidang 0 4 perkara bln 6 Memimpin pelaksanaan eksekusi 0 4 kegiatan bln 7 Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara 0 12 kegiatan bln BIAYA 158 Struktur Organisasi (Tupoksi) ASWIN ARIEF, SH.MH. Hakim NIP NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU TARGET WAKTU BIAYA 1 Menerima, memeriksa dan berkas bln 2 Minutasi perkara berkas bln 3 Melakukan mediasi 0 1 laporan bln 4 Melaksanakan pengawasan bidang 0 12 laporan bln 0,00 159 Struktur Organisasi (Tupoksi) I KETUT MARTAWAN, SE.SH.M.Hum Hakim NIP NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU TARGET WAKTU BIAYA 1 Menerima, memeriksa dan memutus perkara berkas bln 2 Minutasi perkara berkas bln 3 Melaksanakan pengawasan bidang 0 12 berkas bln 0 0,00 160 Struktur Organisasi (Tupoksi) ANDI MUSYAFIR, SH Hakim NIP NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU TARGET WAKTU BIAYA 1 Menerima, memeriksa dan memutus perkara berkas bln 2 Minutasi perkara berkas bln 3 Melaksanakan pengawasan bidang 0 12 laporan bln 0,00 161 Struktur Organisasi (Tupoksi) HANDRY SATRIO, SH.MH Hakim NIP NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU TARGET WAKTU BIAYA 1 Menerima, memeriksa dan memutus perkara berkas bln 2 Minutasi perkara berkas bln 3 Melakukan mediasi 0 2 laporan bln 4 Melaksanakan pengawasan bidang 0 12 laporan bln 0,00 162 Struktur Organisasi (Tupoksi) - Panitera SUWANDI, SH.MH. NIP Panitera - 163 Struktur Organisasi (Tupoksi) Wakil Panitera NUR KHALIM, SH.MM. NIP Wakil Panitera 164 Struktur Organisasi (Tupoksi) - Sekretaris SUYOTO, SH NIP Sekretaris - 165 Struktur Organisasi (Tupoksi) Kesekretariatan ROHMANA HANIK. SH. NIP Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana 166 Struktur Organisasi (Tupoksi) BUDI WALUYO, SH. NIP Kasubbag Umum dam Keuangan 167 Struktur Organisasi (Tupoksi) AGUS RIYANTO, SH. NIP Kasubbag Perencanaan,Ti Dan Pelaporan NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU 1 Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan 0 12 Kegiatan bln penyajian data / informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi 0 12 Kegiatan bln BIAYA 3 Mendesposisi surat-surat masuk sehubungan dengan Perencanaan,Informasi Teknologi dan 0 12 surat bln Pelaporan 4 Membantu Sekretaris menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke 0 12 Laporan bln Pengadilan Tinggi Surabaya. 5 Membuat adminsitrasi inventaris perangkat IT 0 12 Kegiatan bln 6 Membuat data evaluasi dan laporan kegiatan layanan informasi 0 12 Laporan bln 7 Mengevaluasi aplikasi perkara SIPP 0 12 Kegiatan bln 8 Menyusun rencana perancangan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi,meningkatkan 0 12 Kegiatan bln kualitas data yang lebih akurat dan tepat waktu 0,00 168 Struktur Organisasi (Tupoksi) - Kepaniteraan IDA SULISTYAWATI, SH. NIP Panitera Muda Hukum 169 Struktur Organisasi (Tupoksi) DIYANTO WARDOYO, SH. NIP Panitera Muda Perdata NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU TARGET WAKTU BIAYA 1 Menerima berkas perkara 0 40 Berkas Bulan 2 Membuat penetapan - penetapan perkara 0 40 Berkas Bulan 3 Minutasi perkara 0 30 Berkas Bulan 4 Membuat berita acara sidang 0 40 Berkas Bulan 5 Memasukkan data perkara ke CTS/SIPP 0 40 Berkas Bulan 6 Melaksnakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri 0 12 Laporan Bulan 7 Mengelola CTS/SIPP dan memonitoring pelaksnaan CTS/SIPP di Pengadilan Negeri 0 40 perkara Bulan 8 Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf ba
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x