LAPORAN HASIL PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P)

Please download to get full document.

View again

of 9
145 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
LAPORAN HASIL PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Daerah (Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang) Tahun Ke Satu dari Rencana Dua
Document Share
Document Transcript
LAPORAN HASIL PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Daerah (Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang) Tahun Ke Satu dari Rencana Dua Tahun Ketua: Dr. Alifiullahtin Utaminingsih, MSi. ( ) Anggota: Aswin Ariyanto Azis, S.IP, MDevSt ( ) M. Lukman Hakim, SIP. MSi ( ) Dibiayai oleh: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya Nomor : DIPA /2013, tanggal Desember 2012 dan berdasarkan SK Rektor Universitas BrawijayaNomor: 295/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013 UNIVERSITAS BRAWIJAYA OKTOBER 2 RINGKASAN Kebijakan penanggulangan bencana yang efektif merupakan kebutuhan mendesak dirumuskan. Sekalipun UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) dinilai telah memberikan kerangka kebijakan yang lebih pasti dalam proses penanggulangan bencana dibanding kebijakan sebelumnya, namun masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut begitu terlihat dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Studi yang peneliti lakukan di Kabupaten Malang dengan metode diskriptif kualitatif dan menggunakan implementasi kebijakan Van Metter & Horn menunjukkan hal itu. Dari temuan-temuan lapangan yang peneliti dapatkan diketahui bahwa pada saat pra bencana sejumlah hal belum dilakukan, yakni; mengintegrasikan pelaksanaan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah, melaksanakan pengurangan risiko bencana, melakukan pencegahan bencana, merumuskan dokumen Analisis Risiko Bencana, menegakkan rencana tata ruang, melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, dan merumuskan dokumen standart teknis penanggulangan bencana. Pada saat bencana hal-hal penting dan mendesak juga belum dilakukan di antaranya; melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Sejumlah dokumen yakni dokumen rencana kontijensi dan rencana operasional belum dirumuskan. Penilaian risiko juga belum dilaksanakan dengan tepat. Sementara itu pada saat pasca bencana rencana rehabilitasi dan rekontruksi belum dijalankan secara maksimal. Temuan-temuan tersebut menambah daftar persoalan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah yang sedianya segera dicarikan jalan keluarnya. 3 DAFTAR PUSTAKA BUKU Agustino, Leo Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Asian Disaster Reduction Center, The Concept of Total Disaster Risk Management.Asian Disaster Reduction Center Bradbury. Raymond J, 2002, Involving Citizens In Hazard Mitigation Planning. Making The Right Coices, Australian Journal of Amergency Management Vol 16 No 3 P 45. Spring Ben. Agger, 2003, Criticaal Social Theories and Introduction, dalam Nurhaaddi (ter), 2007, Teori Sosial Kritis Kritik, Penerapan, dn Impliksinya, Kreasi Wacana, Jogjakarta Dedy N Hidayat, Analisis Wacana Sebuah Alternatif, dalam Jurnal ISKI Vol III/ April/ 1999 Eriyanto, 2001, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. LKIS, Jogjakarta ISDR, Living Wit Risk, A Global Review of Disaster Reduction Innitiatives, (ter) Bastian Affeltranger, dkk, 2008, Hidup Akrab Dengan Bencana, Sebuah Tinjauan Global tentang Inisiatif-inisiatif Pengurangan Bencana Seri Ke-2, MPBI Press, Jakarta Karine Matthews and Matthew Paterson, Boom or Bust? The Economic Engine Behind The Drive For Climate Change Policy, Global Change, Peace and Security Februari 2005 Lukman Hakim, Revolusi Sistemik Solusi Stagnasi reformasi dalambingkai Sosialisme Relegius, Kreasi Wacana, Jogjakarta Miles,M.B. and A.M. Huberman.1992, Analisis Data Kualitatf, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), Qualitative Data Analysis, UI Press. Jakarta. Marshall, 1995 dalam Miles,M.B. and A.M. Huberman.1992, Analisis Data Kualitatf, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), Qualitative Data Analysis, UI Press. Jakarta. 4 Mustopadidjaja AR, Perkembangan Penerapan Studi Kebijaka. Jakarta: LAN Ma mun, Sjaefuddin. 2005, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan Terhadap Pencapaian Efektivitas Pemeliharaan Jalan Propinsi Di Jawa Bara Solichin, Abdul Wahab Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Malang Soenarko Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Papyrus 1998 Sofyan dkk, Membangun Kekuatan Kolektif-Reduksi Resiko Bencana, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Walhi Press, Jakarta Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfa beta, Bandung Van, Meter, Donald, S and Van, Horn, Carl E, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society, Vol. 6 No. 4, February, Sage Publications, Inc. University States of America JURNAL Bradbury. Raymond J, 2002, Involving Citizens In Hazard Mitigation Planning. Making The Right Coices, Australian Journal of Amergency Management Vol 16 No 3 P 45. Spring Depkominfo (2008), Politik Bumi dan Manajemen Bencana, Jurnal DIALOG Kebijakan Publik, Edisi 1 / Juni / Tahun II / John Mooney, A Case Study of Performance Appraisal In A Small Public Sector Organisation: The Gaps Between Expectations and Experience, Chester Businees Schol. Muktaf Haifani. A, Managemen Risiko Bencana Gempa Bumi, Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei Jurnal Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan, Edisi XII tahun 2008 Rina Oktarina, 2009, Konseptual Perancangan Sistem Informasi Managemen Logistik Penanggulangan Bencana (Simlog PB) Berbasis GIS (Geographic Information Sistem) 5 Subiyantoro Iwan, 2010, Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasis Masyarakat, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol 1. No 2 Tahun 2010 Siti Irene Astuti D dan Sudaryono SU, 2010, Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol 1. No 1 Tahun 2010 Taib, M. I. T., M. T. Zen, M. Untung, F. Hehuat, The Banda Sea Dilemma, In Selected Papers on the Geodynamics of the Indonesia Regionǁ, Special Edition of Jurnal Geofisika Edited by M. T. Zen, MAKALAH Zen, M.T., Dari Tradisi Operasi Penyelamatan ke Kultur Mitigasi dan Prevensi. Seminar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta 31 Oktober Zen, M. T., dan Moedomo, Membangun Bangsa di Benua Maritim Indonesia, Proceedings Workshop Majelis Guru Besar ITB, Bandung Juli PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI); Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional; Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 6 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) ; Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya; Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Undang-undang No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KesejahteraanSosial; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Peraturan Mentri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaika Darurat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian Pertolongan dan Evaluasi 7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun ; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun (Lembaran Daerah kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun ; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang; 8 Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bantuan Terhadap Korban Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana. 9
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks