KP_629_TAHUN_2017._.compressed_.pdf

Please download to get full document.

View again

of 93
41 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 629 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undan
Document Share
Document Transcript
   ENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  EPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLI INDONESIA NOMOR P 629 TAHUN 2017 TENTANGRENCANA INDU PELABUHAN CIREBON PROVINSI JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLI INDONESIA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang epelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan;b. bahwa Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;c. bahwa Rencana Induk Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, rencana tata ruang wilayah ota Cirebon, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan Cirebon, kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan serta keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;d. bahwa ...    Mengingatd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat;: 1. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);6. Peraturan ...   3 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaandi Lingkungan Departemen Perhubungan;12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);13. Peraturan ...   4 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;Memperhatikan: 1. surat Walikota Cirebon Nomor 550/ 1307 Bappedatanggal 25 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP);2. surat Gubernur Jawa Barat Nomor 552.3/6179/DISHUB tanggal 30 Desember 2016 perihal Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Cirebon;MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT.PERTAMA: ..
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks