Konstruksi ldentitas Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Oleh: Umi Rohmah

Please download to get full document.

View again

of 36
40 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
253 Konstruksi ldentitas Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Oleh: Umi Rohmah Abstrak Identitas adalah keunikan karakter, nilai, dan budaya yang melekat dan
Document Share
Document Transcript
253 Konstruksi ldentitas Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Oleh: Umi Rohmah Abstrak Identitas adalah keunikan karakter, nilai, dan budaya yang melekat dan dapat dirasakan pada diri seseorang atau sekelompok orang sebagai basil dari proses ekspresi diri ke dalam ruang masyarakat lainnya. Demi membentuk keunikannya tersebut BMT berinteraksi dengan masyarakat baik inter kelompoknya maupun antar kelompok lainnya. BMT mulai memperkenalkan keunikannya melalui berbagai berbagai media seperti pelatihan, loka karya, seminar, buku-buku panduan, dan kegiatan sosial. Setelah itu BMT mulai melakukan perannya dengan membentuk sistem keanggotaan, produk, modal, pengawasan, struktur, dan status hukum yang hanya diyakini BMT sebagai em khasnya. Demi kelangsungan hidupnya dan mempertahankan keberadaannya, BMT mempelajari mekanisme dari peran yang telah dilakukannya, seperti kode etik, sanksi, pengawasan, dan kaderisasi. Peran tersebut ingin dipertahankan BMT dengan menolak menjadi LKM karena BMT masih kesulitan menentukan posisinya, menghindari pajak dan audit yang ketat, serta khawatir akan hilangnya jiwa k~rakyatannya. Keyword: konstruksi, identitas, BMT, LKM, koperasi, syariah Volume 13 Nomor 02 llstiqro I 254 A. Pendahuluan Baitul Mal wa Tamwil yang disebut juga BMT merupakan lembaga memiliki peran yang sangat potensial dalam mendukung pembangunan perekonomian rakyat dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan sosial atau non profit maupun kegiatan komersil atau kegiatan ekonomi yang menguntungkan. 285 Keberadaan baitul mal wa tamwil ini tidak hanya ada di kota-kota besar namun sudah menjangkau daerah-daerah bahkan ke desa-desa/ 86 sehingga banyak kalangan yang memanfaatkan baitul mal wa tamwil ini untuk mengambil keuntungan komersil dengan kegiatan sosial dan komersil tanpa memperhatikan bahwa kontrak atau akad yang dijalankan terkadang tidak sesuai dengan prinsip bisnis Islam. 287 BMT dewasa ini masih memiliki tantangan tersendiri karena masih mengalami kesulitan untuk benar-benar menerapkan prinsip anti riba, dan menjunjung tinggi prinsip bisnis Islam atau syariah karena pada praktik kontraknya BMT dianggap membuka kran riba melalui pintu belakang. 288 Ini artinya BMT dianggap belum melaksanakan prinsip syariah terutama pada transaksi jual beli kredit dan simpan pinjam untuk kebutuhan non produktif. Selain itu, tantangan tersebut muncul disebabkan adanya kekosongan aturan terkait dengan BMT yang membuat aktivitas BMT tidak bisa berkembang sesuai dengan sistem operasionalnya yang berbeda dengan koperasi ataupun bank syariah pada umurnnya mengingat BMT berbadan hukum koperasi namun praktik operasionalnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PINBUK sebagaimana yang berlaku hingga kini di hampir seluruh BMT di Indonesia. Perbedaan menonjol antara koperasi simpan pinjam syariah dan koperasi unit jasa keuangan syariah BMT adalah BMT memiliki peran ganda sebagai lembaga keuangan sekaligus sebagai lembaga bantuan sosial, di mana lembaga ini berasal dari baitul mal yang berarti lembaga dana sosial dan bait al tamwil yang berarti lembaga pengelola keuangan komersil. 289 Berdasarkan fakta tersebut, BMT membutuhkan payung hukum khusus yang mengatur tentang BMT sebagai lembaga pengelola dana sosial sekaligus lembaga keuangan komersil yang berbasis hukum Islam. Lembaga BMT yang berbasis hukum Islam ini belum diatur khusus dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian meskipun pelaksanaan aktivitas BMT telah diatur oleh Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang 285 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskipsi Dan Jlustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, h Noorhaidi Hasan, The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on The Landscape of Indonesian Public Sphere, Springer Islam: Business Media, B.V. 2009, him Umi Rohmah, Iltizam Dalam Hukum Barat dan Islam, Jurnal Al-adl, edisi Juli Abdul Ghafar b. Ismail dan Achmad Tohirin, Islamic Law and Finance, Hwnanomics, Vol. 26 No. 3, 2010, him Kafi Wanatul Muna, Ana/isis Perbandingan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baihll Mal wa Tamwil, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: I Volume 13 Nomor 02 jlstiqro 255 Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Permeneg No. 35.2/PER/M.KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), di mana kelemahan pada aturan tersebut adalah kurangnya aturan mengenai pengelolaan dana sosial yang dikelola oleh Baitul Mal wa Tamwil dan merujukk:an manajemen BMT hanya kepada fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Hadirnya UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebenarnya diharapkan memberikan peluang khusus bagi BMT untuk menjadi salah satu juga hanya sekali menyebutkan koperasi syariah dalam pasal 1 ayat 16 yang menyebutkan bahwa unit simpan pinjam adalah salah satu usaha koperasi non koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah, 290 tetapi UU terse but memiliki beberapa kecacatan sehingga hams dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. UJKS, KJKS, dan KSPS BMT saat ini diberi pilihan untuk masuk ke dalam kelompok LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan sebagian besar dari BMT merasa kebaratan jika hams menjadi LKM dan berada di bawah pengawasan OJK seperti halnya lembaga perbankan. 291 Ini akan menjadi tantangan kelembagaan BMT untuk memperjuangkan identitas syariah dalam setiap aktivitasnya dengan bentuk yang berbeda dari koperasi konvensional dan bank syariah tanpa payung hukum yang jelas. Tantangan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau UJKS (Usaha Jasa Keuangan Syariah) BMT dengan jasa multi usaha, seperti simpan pinjam, jual beli, gadai, mini market, dan usaha lainnya, adalah bahwa BMT sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2013 tersebut dikelompokkan dalam lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Permasalahan semacam ini dialami oleh BMT-BMT yang memiliki aktivitas jasa keuangan serta simpan pin jam. 292 Selain itu, BMT BMT ini mengalami kerisauan mengenai strategi untuk mengaplikasikan prinsip syariah pada kegiatan usaha mereka, di mana Islam melarang meminjamkan uang dengan bunga dan untuk menghindari itu maka harus dilakukan usaha gadai, penyertaan modal usaha, atau jual beli halal yang harus dilakukan dalam usaha jasa keuangan syariah. Jika sistem ini dipaksakan pada BMT, maka akan sulit untuk menghindari adanya transaksi syubhat antara riba atau keuntungan usaha. 293 Oleh karena itu, BMT-BMT dengan peluang usahajasa keuangan yang besar sangat rentan terhadap penyalahgunaan dana yang telah dipercayakan kepada BMT. Realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan mekanisme yang ada di koperasi sebagaimana yang seharusnya. Misalnya, BMT memberikan 290 Hasil wawancara dengan Manajer BMT Beringharjo, tanggal 20 Maret Ibid. 292 Hasil wawancara dengan manajer BMT Beringharjo, 20 Maret Ibid. Volume 13 Nomor02llsTiQRO I 256 pelayanan selain anggota pada koperasi jenis simpan pinjam. Jika ini dilakukan maka sudah selayaknya BMT yang berbadan hukum koperasi tersebut beralih kepada lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur dalam UU LKM terbaru. Pada praktiknya koperasi BMT sebagai lembaga sosial dan komersil, BMT melupakan statusnya sebagai lembaga sosial dan lebih fokus pada kegiatan komersil. Ini tidak dapat dinafikan oleh kenyataan bahwa BMT tidak lagi melakukan tugasnya sebagai lembaga sosial, sehingga BMT tidak layak disebut sebagai Baitul Mal wa Tamwil namun hanya sebagai baitul tamwil, yakni lembaga pengelola. Menurut pengakuan salah seorang pengelola BMT di Y ogyakarta, dana milyaran bahkan trilyunan yang terkumpul dari masyarakat itu kan rawan penyalahgunaan, dan ini sudah terjadi pada beberapa BMI' di Yogyakarta. Bahkan, beberapa pengurus dan pengelolanya masuk bui karena itu. 294 Berdasarkan persoalan-persoalan di atas akan menarik jika BMT menunjukkan identitas sebenamya kepada masyarakat agar terbentuk karakter yang kuat dan BMT dapat menentukan posisinya sendiri baik dari segi status hukum maupun kategori kelasnya. B. Batasan Masalah Masalah penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya dibatasi pada bagaimana BMT membentuk identitasnya dan alasan BMT tidak ingin masuk ke dalam kelompok LKM. C. Tinjauan Pustaka Kajian pustaka dilakukan untuk menemukan posisi penelitian ini, di mana masing-masing artikel atau rujukan yang ditemukan oleh peneliti dapat mempertegas mengenai Baitul Mal wa Tamwil sudah banyak dikaji sebelumnya. Beberapa penelitian yang paling relevan dengan isu yang dibahas pada penelitian ini atau objek materialnya, di antaranya adalah studi yang telah dilakukan oleh Ahmad Ridlowi yang berjudul Tinjauan tentang Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional . Penelitian tersebut hanya fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap akad ganda atau multi, di mana asuransi dalam menggunakan beberapa jenis akad, yang diakomodir oleh fatwa DSN dan tidak ada pembahasan mengenai proses pembentukan akad asuransi sendiri oleh DSN. Ridlowi mengambil kesimpulan bahwa akad multi yang dilakukan oleh asuransi syariah hukumnya boleh selama tidak ada yang dirugikan. 295 Kajian mengenai BMT telah banyak dilakukan, namun ada yang paling menarik dari salah satu artikel yang berjudul Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . 294 Ibid. 295 Ahmad Ridlowi, Tinjauan tentang Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, I Volume 13 Nomor 02 llstiqro 257 Artikel tersebut membahas tentang kegelisahan BMT akan keberadaannya yang tak kunjung memiliki payung hukum yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya meskipun BMT telah memilih koperasi sebagai badan hukurnnya. Ia juga membandingkan badan hukum yang ada di Indonesia seperti koperasi, firma!cv, dan yayasan. 296 Kajian Lembaga Keuangan Mikro juga dilakukan oleh I Gde Kajeng Baskara dengan tema Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia . BMT menurutnya masuk dalam kelompok LKM jika dilihat dari fungsinya menjadi lembaga intermediari bagi usaha kecil dan menengah. 297 Kajian-kajian tersebut memunculkan persoalan strategi pembentukan identitas BMT dan motif pembentukan identitas BMT. Berdasarkan isu tersebut penelitian ini dilakukan dan jelas bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelurnnya dengan fokus dan kerangka berpikir yang berbeda. Untuk mengkaji isu tersebut penelitian menggunakan kerangka teori yang akan dijelaskan pada pembahasan selajutnya. D. Kajian Teori Kajian isu-isu Baitul Mal wa Tamwil memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, namun belum banyak yang membahas secara khusus bagaimana kesulitan dan strategi BMT dalam membentuk identitasnya dengan menjalankan prinsip bisnis Islam dan aktivitas sosialnya. Untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan tersebut akan digunakan kerangka teori yang meliputi teori konstruksi, teori identitas, konsep mengenai Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi, danlkm. 1. Konstruksi sosial atas realitas Realitas kehidupan dapat terbentuk melalui interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan proses dialektika antara tiga realitas, yakni realitas objektif, realitas simbolik, dan realitas subyektif. 298 Realitas objektif adalah realitas keyakinan dan rutinitas tindakan yang terpola dan diyakini sebagai sebuah fakta realitas, sementara realitas simbolik adalah ekspresi simbolik dari realitas objektif, dan realitas subyektif adalah realitas individu melalui proses eksternalisasi. 299 Proses dialetika ketiga realitas itu berlangsung melalui tiga tahapan, 296 Toto Tohir, Ed., Ekistensi Baitul Maal wat Tamwil Scbagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia , Jurnal Hukum Projustitia XXII, No. 4, Oktober I Gde Kajeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No.2 Agustus Peter L. Berger dan Thomas Luckrnann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Great Britany: Penguin Books, 1991), him Dedy N Hidayat, Konstruksi Sosial Industri Penyiaran : Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran, Makalah dalam diskusi UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers, di Salemba 8 Maret Volume 13 Nomor 02 llstiqro I 258 yakni ekstemalisasi, objektivasi, dan intemalisasi. 30 Ketiga tahapan ini terjadi bemlang-ulang sehingga membentuk sebuah budaya yang unik. Ekstemalisasi mempakan proses manusia di dalam membangun stmktur kehidupan, atau disebut proses penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya. Objektivasi adalah proses di mana manusia menjadikan tatanan kehidupan yang dibangun oleh manusia sebagai suatu realitas yang terpisah dengan subjektifitas, atau proses pelembagaan atau institusionalisasi, seperti nilai-nilai, simbol, ajaran dan praktik sosial lainnya. Intemalisasi merupakan proses pembelajaran kembali nilainilai general atau realitas objektif oleh individu dan kemudian dijadikan bagian dalam hidupnya Teori identitas. Menurut Rice (1990: 202), Identitas mempakan sejurnlah perasaan sekelompok orang mengenai simbol, nilai, dan kesamaan sejarah yang membuat mereka berbeda. 302 Identitas bagi Berger (1991) adalah sebuah elemen penting dari realitas subyektif, seperti semua realitas subyektif yang ada dalam sebuah hubungan dialektika dengan masyarakat. Identitas dibentuk melalui prosess sosial. Pada saat teljadi kristalisasi, maka identitas akan dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang melalui relasi sosial. Proses sosial yang masuk baik dalam pembentukan maupun pelestarian identitas ditentukan oleh stmktur sosial. Sebaliknya, identitas dibentuk melalui interaksi timbal balik dari organisme, kesadaran individual dan stmktur sosial merespon struktur sosial yang ada, mempertahankannya, memodifikasinya, atau bahkan membentuknya kembali. Mayarakat memiliki sejarah pada saat identitas-identitas khusus muncul. Namun demikian, sejarah mereka dibentuk oleh orang-orang dengan identitas-identitas tertentu. Jika seseorang berhati-hati terhadap dialektika 1m maka ia dapat menghindari gerakan identitas kolektif yang salah arab tanpa memiliki daya keunikan dari eksistensi individual 303 Dalam teori identitas, identitas dibentuk melalui identifikasi sedangkan dalam teori identitas sosial, identitas dibentuk melalui proses pengkategorisasian diri, sehingga diri dapat mengelompokkan dan menamakan dirinya dengan cara tertentu menghubungankannya dengan kelompok sosial lain. Identitas sosial adalah pengetahuan seseorang 300 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Great Britany: Penguin Books, 1991), h1m. 35. Lihat juga dalam Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. IV, 2010), him Ibid. him, Baca juga Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. IV, 2010), him , dan Sukidin Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya: Insan Cendekian, 2002), him Aditya Ari Prabowo, Konstruksi Identitas Budaya, (Jakarta: FIB UI, 2010), him Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Great Britany: Penguin Books, 1991), him. I Volume 13 Nomor 02 ilsti~o 259 bahwa ia masuk ke dalam kelompok atau kategori masyarakat tertentu. 304 E. For:masi identitas BMT Identitas sebagaimana didefinisikan oleh Rice (1990: 202), adalah perasaan sekelompok orang mengenai simbol, nilai, dan kesamaan sejarah yang membuat mereka berbeda. 305 Identitas menurut Berger (1991) terbentuk melalui prosess sosial. Pada saat teljadi kristalisasi, maka identitas akan dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang melalui relasi sosial. Pembentukan identitas BMT dapat dijelaskan melalui 3 hal berikut: 1. Per:kenalan BMT Interaksi sosial terbentuk ketika masing-masing individu mencoba mengekspresikan dirinya di ruang sosial di mana ia mulai berinteraksi. Ini akan berlangsung pada saat perkenalan teijadi. Jika individu memulai menentukan apa yang akan dilakukan pada saat berinteraksi dengan lingkungannya pada suatu ruang tertentu, maka ia akan mengekspresikan dirinya melalui ekspresi simbolik dan subyektif. Ekspresi tersebut dapat beragam. Ini dapat didentifikasi melalui penginderaan terhadap individu tersebut dan ruang yang melingkupinya. Melalui penggambaran akan dirinya, BMT ingin memperkenalkan dirinya melalui identifikasi diri dan menginfomasikannya melalui aktivitas-aktivitas khusus yang memang akan dengan sendirinya merujukkan beberapa kegiatannya sebagai BMT. Di antara kegiatan untuk memperkenalkan diri BMT kepada masyarakat adalah melalui pelatihan, loka karya, penyebaran buku panduan, seminar, dan kegiatan so sial. a. Pelatihan Pelatihan-pelatihan BMT dilakukan oleh beberapa lembaga. Misalnya, pertama kali MUI telah melakukan sosialiasi BMT melalui loka karya. Kemudian ada juga pelatihan yang dilakukan oleh pendiri BMT BIK (Bina Insan Kamil) yang akhimya menginspirasi dan membantu berdirinya BMT -BMT yang lain. Selain itu pelatihan dilakukan oleh dompet duafa untuk mempersiapkan SDM yang siap untuk berpasitipasi dalam pengembangan BMT yang tersebar dan didirikan oleh atau yang bekeija sama dengan dompet duafa. Dompet duafa bahkan mengembangkan sekitar 60an BMT yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Usaha Kecil atau P3UK juga mengkader 1000 SDM dalam bentuk short course tentang koperasi dan BMT yang dikumpulkan dari 304 Stets, JanE; Burke, Peter J, Identity theory and Social Intentity theory, 305 Aditya Ari Prabowo. Konstruksi Identitas Budaya, (Jakarta: FIB Ul, 20!0), him.!0. Volume 13 No mar 02 llstiqro I 260 berbagai wilayah di Indonesia. Pusat Inkubasi Bisnis dan usaha kecil atau PINBUK sebagaimana yang didirikan oleh Insinyur Ir.H.B.J.Habibie juga melakukan pengkaderan SDM BMT secara besar-besaran yang diwakili oleh BMT -BMT yang ada di Indonesia. BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang didirikan setelah pelatihan yang diberikan oleh Dompet Duafa, sementara Puskopsyah BMT DIY dan BMT Amanah terlibat dalam pelatihan-pelatihan bagi itu dari PINBUK maupun Dinas Koperasi untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. 306 b. Loka karya Loka karya pada awalnya dilakukan oleh ICMI (Ikatan Cendikia Muda Indonesia) di Jakarta dengan mengundang perwakilan dari koperasi pesantren dari wilayah Jawa dan Sumatera. Loka karya tersebut dilakukan untuk memperkenalkan BMT kepada masyarakat luas karena pada saat itu BMT mulai tampak pergerakkannya dikalangan masyarakat. Loka karya lainnya juga dilakukan oleh PINBUK untuk mensosialisasikan standar struktur dan operasional atau pengelolaan BMT. Kegiatan ini kemudian menginisiasi menjamurnya BMT di pesantren-pesantren karena mendapat dukungan ku d d.. h 307 curan ana an pemermta. c. Penyebaran buku panduan BMT Buku-buku panduan pengelolaan dan pendirian BMT dibagikan untuk para pengelola dan pengurus BMT, baik koperasi BMT di daerah maupun di kota besar di Indonesia. Buku-buku panduan tersebut tidak hanya dibagikan begitu saja tetapi juga diberikan dalam program pelatihan-pelatihan pengelolaan BMT. Selain itu, buku-buku panduan BMT tersebut diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui BMT lebih jauh. Menurut pengakuan manajer BMT Amanah Kendari bahwa buku panduan BMT disebarkan setelah Habibie meresmikan BMT di bawah PINBUK seperti berikut: 308 Awalnya BMI' adalah gerakan remaja masjid tahun Bank Muamalat berdiri tahun Padahal BMI' sudah berdiri sebelum itu. Amin Azis Dirut Bank Muamalat bersama Ketum 1CMJ Pak Habibie meresmikan PINBUK untuk melegalkan BMI'. Setelah itu, pembuatan buku panduan BMI dilakukan dan disebarkan . Pengakuan ini menunjukkan bahwa BMT ingin menunjukkan dirinya sebagai individu yang lahir jauh sebelum perbankan Islam dan lembaga y
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks