KONFLIK INDUSTRI DALAM HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA (Studi Kasus Mekanisme Konflik Industri dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha di Perusahaan X , Malang) JURNAL ILMIAH

Please download to get full document.

View again

of 22
159 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KONFLIK INDUSTRI DALAM HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA (Studi Kasus Mekanisme Konflik Industri dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha di Perusahaan "X", Malang) JURNAL ILMIAH
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  KONFLIK INDUSTRI DALAM HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA (Studi Kasus Mekanisme Konflik Industri dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha di Perusahaan “X”, Malang ) JURNAL ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Minat Utama Sosiologi Pembangunan Disusun Oleh : Katon Baskoro  NIM. 0911210043 JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014  KONFLIK INDUSTRI DALAM HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA (Studi Kasus Mekanisme Konflik Industri dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha di Perusahaan “X”, Malang ) Oleh Katon Baskoro 0911210043 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 ABSTRAK Studi ini membahas tentang konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha Perusahaan “X” , Malang. Konflik disebabkan oleh kontrol yang dilakukan oleh pihak  perusahaan (pengusaha beserta manajemen) terhadap buruh yang dinilai terlalu memberatkan buruh. Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme konflik yang diawali dengan distribusi wewenang dan kekuasaan hingga terbentuknya kelompok kepentingan antara pihak buruh dan pihak Perusahaan “X”, Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme konflik terbentuk dari keterkaitan unsur yang muncul akibat distribusi wewenang dan kekuasaan. Implikasi tersebut menjadikan beberapa unsur saling terkait dan bekerja semenjak prakonflik hingga pasca konflik. Unsur yang muncul diantaranya hubungan kekuasaan antara  pengusaha dan buruh kerah biru , dominasi yang digambarkan dengan perintah dan sanksi, keterpaksaan yang dialami oleh buruh kerah biru , bentuk kepentingan yang secara teoritis terdiri dari kepentingan manifes dan laten. Dalam mekanisme konflik,  peneliti menemukan bahwa kepentingan manifes tidak hanya terbentuk melalui  penyadaran, namun terbentuk pada saat buruh dengan kapasitasnya tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri sebagai kelompok tertindas. Penyelesian konflik dilakukan melalui compromise  oleh pihak buruh dan pihak perusahaan. Pihak perusahaan diwakilkan oleh cucu dari pemilik perusahaan dan tidak memiliki posisi struktural dalam perusahaan. Hal ini dilakukan karena wakil  perusahaan memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak struktur perusahaan mengenai mekanisme penyelesaian konflik industri. Perbedaan pandangan ini ditunjukan dengan mekanisme penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Pihak  perusahaan menghendaki penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industri, sedangkan wakil perusahaan menginginkan penyelesaian konflik secara bipartit sehingga konflik dapat segera terselesaikan. Kata Kunci: konflik industri, buruh, pihak perusahaan, mekanisme konflik.  ABSTRACT This study discusses the conflict between labour and employers Company “X” , Malang. Conflicts caused by the control exercised by the company (employer and its management) of labour which was considered too burdensome labor that occurs the disintegration the labour and the company. This study discusses how the conflict mechanism that began with the distribution of authority and power to create interest groups between the labour and the company “X” , Malang. The results of this study shows that mechanism of conflict is formed by relation of elements that arise from the distribution of authority and power. That implication makes some elements have been related and worked since pre-conflict to  post-conflict. Elements that appear among the relations of power between employers and blue-collar workers/labour, who described the dominance of orders and sanctions, compulsion experienced by blue-collar workers/labour, which theoretically form of interest consists of interest manifest and latent. In the mechanism of conflict, researcher found that the manifest interest is not only formed through awareness, but is formed when labour with their capacity do not have the ability to defend themselves as oppressed groups. The conflict resolution is done through compromise made by the labour and the company. The company was represented by granddaughter  , an employer’s granddaughter and has not structural relationship within the company. This is done because has a different view with the corporate structure about the mechanism of industrial conflict resolution. This difference view is shown by the mechanism of conflict resolution is done. The company requires resolution through Labour Court while employer’s g randdaughter wants conflict resolution through bipartite so that conflicts can be resolved soon. Keywords: industrial conflict, labour, employers, the conflict mechanism.  Perselisihan Hubungan Industri Keberadaan industri yang dalam porses produksinya diiringi oleh semangat kapitalisme  justru menimbulkan masalah yang semakin memperlemah keadaan buruh. Kegiatan produksi  barang atau jasa yang hanya berorentasi pada keuntungan justru akan menimbulkan perselisihan yang memperburuk kualitas hubungan antara buruh dan pengusaha. Sejatinya, sifat hubungan yang terjalin adalah hubungan yang saling membutuhkan. Namun, perselisihan terjadi disebabkan oleh kepentingan yang bertentangan antara pengusaha dan buruh. Konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha merupakan cerminan dari dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Keperbedaan tersebut timbul keinginan saling menghilangkan satu sama lain. Buruh memiliki keinginan untuk menghilangkan pengusaha yang terkesan eksplotatif sedangkan pengusaha mempunyai keinginan untuk menghilangkan buruh yang selalu  protes atas kebijakan yang diturunkan dari pihak elit perusahaan sebagai bentuk kekuasaan. Fenomena demonstrasi atau advokasi yang seringkali kita lihat dan dengar merupakan gambaran dari perlawanan buruh terhadap kekuasaan pengusaha. Upaya yang dilakukan buruh ialah semata-mata untuk memperjuangkan hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap buruh. Buruh melakukan perlawanan karena dalam proses kerja, buruh selalu mendapatkan timbalbalik yang tidak diharapkan, baik secara tindakan yang bersifat eksploitatif seperti pembatasan cuti,  jaminan sosial yang tidak diberikan secara optimal dan minimnya upah. Lemahnya kekuatan buruh dan tidak terorganisirnya kelompok buruh justru membuahkan hasil perjuangan yang tidak maksimal. Namun, pada saat ini upaya yang dilakukan oleh buruh lebih terorganisir dengan adanya serikat buruh. Terbentuknya serikat buruh dapat memberikan dampak yang baik dalam menunjang perjuangannya karena dapat meningkatkan pengetahuan tentang ketenagakerjaan dan kemampuan dalam melakukan lobi atau negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan. Pada sesungguhnya pembangunan industri merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di setiap daerah dalam arti memberikan kontribusi pada tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu benar karena masih terdapat beberapa permasalahan industrial yang mewarnai keberadaan industri di beberapa kota  besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang dan kota lainnya. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Meskipun tidak dijuluki sebagai kota industri, namun terdapat beberapa industri yang beroperasi di kota tersebut. Berdasarkan laporan Dinas Industri dan Perdagangan Kota Malang tercatat 966  perusahaan yang beroperasi di Kota Malang (Laporan Dinas Industri dan Perdagangan Kota Malang, Maret 2013). Selanjutnya diperjelas pula oleh pernyataan Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Kota Malang, Kasyiadi, dalam media elektronik lokal yang menyatakan  bahwa jumlah perusahaan yang beroperasi diantaranya terdapat 70 persen perusahaan telah memenuhi hak normatif buruh, namun sisanya masih belum dapat memenuhi hak normatif tersebut (Malang-post (Online), 30 Maret 2013). Berdasarkan data tersebut, terdapat 30 persen  perusahaan mendapat pengawasan dari Disnakertrans Kota Malang dan melakukan himbauan agar menjaga stabilitas perindustrian dengan memenuhi target UMK yang telah ditetapkan. Upaya menciptakan kestabilan perusahaan dan buruh di Kota Malang akan terus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Namun hal tersebut bukan berarti kondisi industri di Kota Malang luput dari permasalahan sosial yang berimplikasi pada gejolak antara buruh dan pengusaha. Berdasarkan laporan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, diketahui bahwa terdapat 40 kasus  perselisihan industrial yang terhitung sejak tahun 2012 hingga bulan Maret tahun 2013 (Laporan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, Maret 2013). Secara keseluruhan   permasalahan yang terjadi disebabkan oleh permasalahan pemenuhan hak normatif buruh termasuk permasalahan kepentingan, PHK, dan hak yang sekiranya menjadi bahan pokok yang harus dimiliki oleh buruh. Table 1. Perselisihan Industri Tahun 2012-Maret 2013 Jenis Perselisihan Jumlah (kasus) Hak 7 Kepentingan 5 PHK 28 Antar serikat buruh dalam satu perusahaan 0 Jumlah 40   Sumber: Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang. Menanggapi berbagai bentuk pemasalahan hubungan industrial, pada sesungguhnya  pemerintah telah menyusun regulasi tentang penyelesaian permasalahan hubungan industri yang termuat dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan beberapa mekanisme penyelesaian  permasalahan industrial seperti perundingan bipartit, tripartit, konsiliasi dan arbitrase. Melalui  beberapa mekanisme yang termuat dalam Undang-Undang, tentunya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan industrial, namun pada kenyataannya saat ini masih banyak  perselisihan yang penyelesaiannya menjalani prosesi mekanisme tersebut justru tidak mendapati keputusan yang dapat menyelesaikan perselisihan. Penelitian ini dilakukan di perusahaan “X” (nama disamarkan). Perusahaan “X” merupakan salah satu dari beberapa perusahaan di Kota Malang yang mengalami permasalahan industrial. Permasalahan ini digambarkan dengan aksi mogok kerja yang dilaksanakan oleh buruh pada awal bulan Februari tahun 2013. Disintegrasi antara pengusaha dan buruh disebabkan oleh tindakan pengusaha yang melakukan pembatasan hak buruh dan pelanggaran hak-hak normatif. Penyebab permasalahan yang paling dominan dalam kasus ini ialah buruh menerima gaji dalam waktu kerja selama seminggu yang memiliki nominal sangat jauh dengan UMK, dimana jumlah UMK yang berlaku di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar Rp.1.340.300. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, peneliti akan melakukan kajian secara Sosiologis terhadap topik yang telah ditentukan. Penelitian ini mengambil judul “Konflik Industri dalam hubungan Buruh dan Pengusaha” (Studi kasus mekanisme konflik industri dalam hubungan buruh dan pe ngusaha di Perusahaan “X”, Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme konflik industri dalam hubungan antara  buruh dan pengusaha di Perusahaan “X”, Malang. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf . Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme konflik dalam masyarakat industri yang didasari atas kekuasaan dan paksaan satu golongan terhadap golongan lain. Di samping itu, metode peneilitan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal terjalin yang membahas lebih dari satu unit analisis.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks