KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Please download to get full document.

View again

of 6
214 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 24/PL.03.5-Kpt/33/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
Document Share
Document Transcript
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 24/PL.03.5-Kpt/33/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati clan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Mengingat... - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi... - 3 - Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum... - 4 - Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1526); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota clan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018; Nomor 1/ PP.02.3-Kpt/ 33/ Prov / VII / 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Nomor 22 / PP.02.3-Kpt/ 33/ Prov/ IX/ 2017 tentang Pedoman Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Nomor 13/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan -5- Nomor 14 / PP.02.3-Kpt/ 33/ Prov/ IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Nomor 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/ PL.03.5-BA/33/ Prov/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA KESATU TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp ,- (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) untuk jenis Metode Kampanye: Rapat Umum; Pertemuan Terbatas; Pertemuan Tatap Muka; Pembuatan Bahan Kampanye; Jasa Manajemen/Konsultan; Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon; KEDUA - 6 - KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Februari 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, ttd JOKO PURNOMO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM INSI JAWA TENGAH RI S,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks