KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI WILAYAH DTPK

Please download to get full document.

View again

of 35
268 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI WILAYAH DTPK PERTEMUAN KOORDINASI PENINGKATAN AKSES YANKES DI DTPK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (MAKASSAR, MARET 2018) OUTLINE PENDAHULUAN VISI, MISI DAN KEBIJAKAN
Document Share
Document Transcript
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI WILAYAH DTPK PERTEMUAN KOORDINASI PENINGKATAN AKSES YANKES DI DTPK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (MAKASSAR, MARET 2018) OUTLINE PENDAHULUAN VISI, MISI DAN KEBIJAKAN YANKES DI DTPK HARAPAN YANKES PRIMER PENUTUP PENDAHULUAN 3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN VISI DAN MISI PRESIDEN TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES JKN DTPK KOTA KELUARGA SEHAT Program Indonesia Sehat RENSTRA DTPK KELUARGA SEHAT Tantangan Pelayanan Kesehatan AKI & AKB Perbaikan Gizi Masy, Stunting 4 AREA PRIORITAS: Pengendalian Penyakit Menular (HIV/Aids, TB, Malaria) Pengendalian Penyakit Tidak Menular (HT, DM, Obesitas, Kanker, Ggn jiwa) Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DGN PENDEKATAN KELUARGA PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK (FLYING HEALTH CARE) PENINGKATAN AKSES REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN PELAYANAN TELEMEDICINE PEMENUHAN SDM (WKDS, NS) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan AKREDITASI FKTP AKREDITASI RUMAH SAKIT KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEBIJAKAN YANKES DI DTPK Kebijakan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil, Perbatasan, Dan Kepulauan Perpres No. 131 tahun 2015 Penetapan Daerah Tertinggal tahun Kepres No. 6 tahun 2017 Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar Permenkes No. 90 tahun 2015 Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil/ Sangat Terpencil Kebijakan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil, Perbatasan, Dan Kepulauan Permenkes No. 16 tahun 2017 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Kepmenkes No.HK.02.02/MK/367/ Puskesmas Sasaran Program Prioritas Nasional Yankes di Daerah Perbatasan tahun SK Dirjen Yankes Nomor HK.02.02/II/0360/2018 Penetapan Puskesmas T/ST berdasarkan surat Kadinkes Provinsi kepada Kementerian Kesehatan Definisi Operasional Fasyankes Terpencil, Sangat Terpencil (1) PMK 90 Tahun 2015 Pasal 8 ayat 2 Penetapan fasyankes kawasan T/ST harus memenuhi kriteria: a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir; b. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu; c. jarak tempuh PP dari ibukota kabupaten perlu waktu lebih dari 6 jam; d. transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; e. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Definisi Operasional Fasyankes Terpencil, Sangat Terpencil (2) PMK 90 Tahun 2015 Pasal 8 ayat Kab/Kota 1003 PKM Fasyankes yang tidak memenuhi kriteria pada ayat 2, dapat ditetapkan sebagai fasyankes T/ST setelah memenuhi kriteria: a. Adanya keterbatasan sarana infrastruktur aksesibilatas yang menjadi hambatan Puskesmas untuk mencapai wilayah kerja tersebut b. Jarak dari Puskesmas ke wilayah kerja lebih dari 100 km; dan/atau c. Adanya isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja Puskesmas dengan Puskesmas, seperti sungai, laut, gunaung, lembah dan hutan belantara. SK Dirjen Yankes Nomor HK.02.02/II/0360/2018 TTG Penetapan Puskesmas dengan Kategori Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Pada Kabupaten/Kota Sebagai Sasaran Program Yankes Primer PENETAPAN FASYANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL 14 ALUR PENETAPAN FASYANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT Keterangan: TERPENCIL 1. Dinkes kab/kota atau dinkes prov bersama dinkes kab/kota mengajukan usulan fasyankes kawasan terpencil dan sangat terpencil kepada Bupati/Walikota DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI ATAU 1 5 PENILAIAN USULAN USULAN FASYANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL 2 BUPATI/ WALIKOTA 3 6 PENETAPAN FASYANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL 2. Usulan disertai dengan kelengkapan: a. Profil fasyankes yg berisi identitas, visi, misi serta layanan fasyankes b. Data srana, prasarana dan peralatan c. Data ketenagaan d. Dokumentasi berupa foto fasyankes dan lingkungan sekitar 3. Paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya usulan, Bupati/ Walikota membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria (menggunakan Formulir 1). 4. Tim Penilai terdiri unsur: dinkes prov, dinkes kab/kota dan dinas yg bertanggungjawab di bidang pengembangan desa. 5. Paling lama 14 hari kerja sejak penugasan, Tim harus memberikan hasil penilaian kepada Bupati/Walikota. Hasil penilaian berupa nilai thd pemenuhan kriteria sbb: a. Fasyankes dikategorikan sbg fasyankes terpencil, bila hasil penilaian mencapai 25% s.d 50% 4 TIM PENILAI 7 GUBERNUR DAN MENKES b. Fasyankes dikategorikan sbg fasyankes kawasan sangat terpencil, bila hasil penilaian mencapai 50% 6. Paling lama dlm waktu 7 hari kerja sejak menerima hasil penilaian, Bupati/Walikota harus memberikan penetapan atau surat penolakan yang disertai alasan yang jelas. 7. Penetapan harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Kesehatan sebagai laporan 15 Definisi Operasional Kabupaten Tertinggal Perpres 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 s.d 2019 Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional Fasyankes di Kabupaten Tertinggal dapat berupa 122 Kab/ Kota Fasyankes di Perbatasan Fasyankes di Kawasan Terpencil Fasyankes di Kawasan Sangat Terpencil Fasyankes di Kepulauan Pendekatan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Pendekatan yankes dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing masing daerah dan kebutuhan masyarakat setempat 1 + Pengembangan Pola Yankes 3 Ketersediaan Perbekalan Kesehatan, Sarpras dan Alkes Pendekatan Program Yankes 2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan 4 Pasal 3 + Pendekatan Program Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kepulauan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Perawatan Model Kangguru (PMK) Pemberdayaan Masy. dengan Kearifan Lokal (msl : UKBM) Sustainable Outreach Service (SOS) Dalam peningkatan cakupan Imunisasi Kemitraan Bidan dan Dukun Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) Program Khusus Daerah dan Nasional lain Pengembangan Pola Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bergerak Dilaksanakan berdasarkan analisa situasi didukung SDM & sarana prasarana yang cukup Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau Pelayanan kesehatan berkelompok dari beberapa faskes di beberapa pulau tanpa memperhatikan batas administrasi Rumah Tunggu Kelahiran Berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum dan sesudah masa persalinan. Pelayanan Berbasis Telemedicine Bertujuan meningkatkan ketepatan & kecepatan diagnosis medis & konsultasi medis di Faskes yang tdk pny nakes tertentu Pelayanan Kesehatan Bergerak Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan daerah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi. Upaya yang dapat dilakukan adalah Pengamatan (sarana prasarana dan demografi), Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan, Pelayanan lab lapangan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan yang terdapat di beberapa pulau yang membentuk suatu kelompok untuk memberikan satu kesatuan pelayanan tanpa memperhatikan batasan wilayah administrasi Fasyankes Pusat Gugus sebagai pengampu seluruh fasyankes bagian dari gugusnya Pelayanan Rumah Tunggu Kelahiran Rumah Tunggu kelahiran merupakan tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum dan sesudah masa persalinan Rumah Tunggu kelahiran berada dekat fasyankes yang mampu memberikan pertolongan persalinan (dapat memanfaatkan rumah penduduk atau bangunan lain) Dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan Pelayanan Berbasis Telemedicine Bertujuan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan diagnosis medis serta konsultasi medis di Fasyankes tingkat pertama dan tingkat rujukan yang tidak memiliki tenaga kesehatan tertentu Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan fasyankes di T/ST dengan fasilitas rujukan untuk keperluan seperti telekonsultasi, teleasistensi, teleedukasi dan telemonitoring Ketersediaan Tenaga Kesehatan Pelayanan kesehatan di DTPK dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan Pelatihan Jika tidak tersedia Kurikulum Pusat Sertifikat Pelatihan Surat Ijin Praktik dengan kewenangan tambahan yang ditetapkan oleh Pemda Kab/kota Pemindahan tenaga Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan perbekalan kesehatan di fasyankes T/ST mempertimbangkan : Kebutuhan pelayanan, ketersediaan nakes, kesulitan geografis Obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan Obat penyelamatan nyawa (life saving) Perbekalan kesehatan untuk skrining penyakit menular dan tidak menular Perbekalan kesehatan untuk rapid test Lainnya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan HARAPAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Melaksanakan Tugas Dan Tanggungjawab Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penetapan kebijakan, penjaminan keamanan, advokasi lintas sektor, koordinasi, monitoring dan evaluasi Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Dalam rangka peningkatan mutu, pemenuhan kebutuhan pelayanan, pengembangan jangkauan pelayanan, peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. HARAPAN BAGI PEMDA KAB/KOTA Melakukan Penetapan Kebijakan Daerah Misal : Penetapan SK Tim, Penetapan Fasilitas S/TS, Kebijakan penggunaan anggaran daerah Melaksanakan Tugas Dan Tanggungjawab Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penetapan kebijakan, penjaminan keamanan, advokasi lintas sektor, koordinasi, monitoring, melakukan pelaporan Melakukan Pembinaan Pembinaan terhadap Puskesmas; tim pelayanan kesehatan bergerak (TPKB) PENUTUP Perlu menjadi perhatian... Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penetapan kebijakan, penjaminan keamanan, advokasi lintas sektor, koordinasi, monitoring, melakukan pelaporan Kulkas tidak difungsikan karena tidak ada listrik dan tidak ada solar cell Kulkas reagen di ruang laboratorium juga digunakan untuk menyimpan makanan Perlu menjadi perhatian... Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penetapan kebijakan, penjaminan keamanan, advokasi lintas sektor, koordinasi, monitoring, melakukan pelaporan Hematology Analizer dan kursi ginekologi tidak difungsikan karena tidak ada listrik dan tidak ada solar cell Perlu menjadi perhatian... Prasarana dan Alkes ditumpuk di gudang dan tak dapat Melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penetapan kebijakan, penjaminan keamanan, advokasi lintas sektor, koordinasi, monitoring, melakukan pelaporan difungsikan Kebersihan Puskesmas kurang dipelihara Perlu menjadi perhatian... Perlu menjadi perhatian... Kebersihan dan kerapihan Puskesmas yang kurang terpelihara Perlu menjadi perhatian... Penanganan limbah medis Puskesmas TERIMA KASIH
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks