KEBIJAKAN MENTERI AGAMA A. MUKTI ALI TERHADAP KEMAJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. M. Yusuf Aminuddin 1

Please download to get full document.

View again

of 15
64 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KEBIJAKAN MENTERI AGAMA A. MUKTI ALI TERHADAP KEMAJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA M. Yusuf Aminuddin 1 Abstract: Religious Affairs policy is important because at the moment the new order that the Indonesian
Document Share
Document Transcript
KEBIJAKAN MENTERI AGAMA A. MUKTI ALI TERHADAP KEMAJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA M. Yusuf Aminuddin 1 Abstract: Religious Affairs policy is important because at the moment the new order that the Indonesian people are still in the fight for the dynamics of community life state and nation toward a more settled. This maturation process, is considered significant because the foundation in developing the life of the nation. So the role of the Department of Religion large also need to be assessed because leads to the development of Islamic education in the future. To be more focused, then limited to the figure A. Mukti Ali being very influential in Indonesia today. How Policy Minister of Religion A. Mukti Ali in the field of Islamic education? And How to Influence Policy Department of Religion at the time Minister of Religion A. Mukti Ali of the Islamic Education in Indonesia? In the world of Islamic education, Policy Department of Religion at the time A. Mukti Ali became minister of religion is the implementation of a new curriculum in Islamic educational institutions with a share of 70% general subjects and 30% of subjects of Religion. This resulted in a diploma of Islamic educational institutions have the same role with the diploma of general education institutions. As well as graduates of the schools can continue to the public school level or above. Thus, the impact of the policy of the Department of Religion is still felt to this day. Keywords: Policy, Islamic Education. Pendahuluan Persoalan pendidikan memang tidak pernah selesai.hari demi hari selalu terdapat kekurangan.baik dari segi sarana dan prasarana, materi pengajaran, dan kurikulum yang diberikan.seolah tidak pernah lepas dari persoalan. Sehingga pemerintah dianggap tidak mampu memperbaiki pendidikan. Semua terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yang dirasa kurang memihak terhadap masyarakat kelas bawah. Hal yang menjadi perhatian serius adalah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan. Dan salah satunya adalah perhatian yang serius terhadap kemajuan pendidikan Islam guna sebagai salah satu alat untuk memperbaiki moral bangsa saat ini. Pendidikan akhlak menjadi penting dalam perbaikan tersebut, seperti pentingnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Dalam kurikulum 2013 yang lebih sering disebut sebagai K-13 ini semua mata pelajaran diintegrasikan, Pelajaran agama Islam juga disisipkan ke dalam mata pelajaran yang lain. Selain itu juga lebih dapat dipertanggung jawabkan karena menggunakan prinsip Scientific. K-13 diterapkan di lembaga yang dinaungi oleh menteri agama dan menteri pendidikan.namun masyarakat lebih menyukai pendidikan di lembaga yang dinaungi oleh kementrian pendidikan. Masyarakat lebih menyukai belajar di sekolah umum dibandingkan dengan di sekolah yang bernuansa Islami. Banyak alasan yang melatar belakangi dari sikap 1 STAI Al-Hikmah Tuban, 202 tersebut, salah satunya adalah perhatian yang besar dari pemerintah, persoalan sarana dan prasarana juga lebih lengkap, kurikulum lebih memadai, dan tenaga pendidik lebih dianggap professional. Sehingga membentuk mindsite masyarakat bahwa sekolah di Lembaga Umumlebih dapat diharapkan dalam meraih kesuksesan. Perbedaan mindsite di atas hingga saat ini masih terus terjadi, sehingga seolah tembok besar yang menghalangi antara keduanya. Memang tidak berdampak besar, Namun itu berakibat bahwa lembanga pendidikan Islam seolah kehilangan perannya. Peran yang sebenarnya sejak zaman kolonialisme dalam mengambangkan pendidikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan pandangan Sirozi tentang Perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari awal pertumbuhannya hingga sekarang dapat dikaji melalui empat masa yaitu masa kolonial, orde lama, orde baru dan masa reformasi. 2 Disisi lain, Salah satu keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pendidikan adalah dengan menyetarakan antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan nasional. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sama yaitu sama sama sebagai wadah anak negeri dalam memperoleh pendidikan layak yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu peserta didik tersebut. Tokoh yang berpengaruh dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia salah satunya adalah A. Mukti Ali. Dia ketika menjadi menteri agama mampu memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Banyak kebijakan tentang pendidikan Islam yang dikeluarkan ketika menjadi menteri agama. Salah satu jasa yang tidak pernah terlupakan hingga saat ini adalah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam lembaga pendidikan Islam begitupun sebaliknya. 3 Selain pendidikan juga berperan besar pada modernisasi lembaga Departemen Agama. 4 Modernisasi yang dimaksud adalah perubahan paradigma yang digunakan untuk membaca permasalahan kebangsaan.salah satunya adalah ketika tentang pembentukan lembaga MUI yang pada saat itu masih dianggap tabu. Lembaga ini sebagai alat pemerintah untuk mempersatukan umat Islam yang mayoritas masih dilanda perpecahan antar golongan serta kondisi pemerintahan yang masih belum stabil. Persoalan pendidikan Islam menjadi perhatian yang serius, karena dianggap mampu untuk memperbaiki tatanan nilai masyarakat Indonesia. Apalagi agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas diantara sekian banyak agama yang ada. Informasi terbaru adalah terdapat 7 agama 5 yang diakui oleh pemerintah dan saling menghormati. Dalam tesis Max Weber ( ) disebutkan bahwa agama dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat 2 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989, (Jakarta: -, 2004), 15 3 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), DepartemenAgama adalah untuk bagian dari aparatur pemerintah negara republik Indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama 5 Pemerintah Indonesia sekarang menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Lihat: www. republika.co.id /berita /dunia -islam/islamnusantara/14/07/25/n97 vws -menag-akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia 203 (Sosio - Kultural). Sedangkan dalam tesis Emile Durkheim ( ) dinyatakan bahwa realitas sosial (Harmoni Sosial) adalah spirit untuk menentukan tata kelola kehidupan keagamaan. 6 Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas namun pola keberagaman yang dibangun oleh masyarakat multikultural di Indonesia adalah upaya untuk membangun keharmonisan sosial. Praktik keberagaman yang mereka kembangkan adalah upaya pengejawantahan prinsip ajaran agama masing - masing. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa upaya membangun kerukuan antar umat beragama tidak banyak ditentukan oleh semangat keagamaan, akan tetapai struktur sosial atau lingkungan sekitar yang berperan dalam membangun pola keberagaman. 7 Yang harus digaris bawahi adalah, kondisi heterogenitas bangsa Indonesia ibarat pedang bermata ganda, di satu sisi kemajemukan bisa menjadi kekuatan konstruktif - produktif dalam rangka membangun bangsa. Hal ini bisa dilakukan ketika kita memiliki cetak biru yang bisa dijadikan sebagai acuan normatif dalam mengelola heterogenitas sosial - budaya kita.sejauh ini, Indonesia cukup teruji dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang dapat memorakporandakan bangunan kebangsaan kita. Kita memang patut berbangga atas prestasi yang sudah kita raih.tetapi kita tidak boleh lengah terhadap hadirnya tangan - tangan jahil yang tidak menghendaki Indonesia utuh dan berjaya. 8 Di sisi lain, jika heterogenitas kebangsaan kita tidak bisa dikelola dengan baik, maka ia bisa menjelma menjadi kekuatan destruktif yang bisa mencabik - cabik bangunan kebangsaan yang sudah sedemikian lama terbangun di bawah panji - panji Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 9 Seperti yang terjadi pada akhir - akhir ini, banyak terjadi konflik horizontal yang mengatasnamakan agama. Entah itu dalam lingkaran se-agama atau beda agama. Kasus yang pertama adalah antara konflik Sunni - Syiah yang berada di Sampang, Madura pada pertengahan tahun 2013 lalu, dan di daerah Pasuruan. Kemudian kasus yang kedua adalah konflik horizontal antara Islam Kristen di daerah Poso, Maluku dan Ambon.Dan yang terakhir adalah perusakan rumah ibadah di Tolikara, Papua. Problem di atas kemudian menimbulkan suatu pertanyaan. Mengapa hal itu bisa terjadi?, padahal di dalam ajaran semua agama mengajarkan kebaikan kepada sesama, selain itu tidak sesuai dengan adat ketimuran yang cenderung sopan, ramah dan gotong - royong. Ataukah tidak ada peran pemerintah untuk mencegah atau meredam konflik horizontal tersebut? Di sini, menjadi penting untuk mengkaji masalah kebijakan pemerintah dalam memberikan tatanan nilai kepada rakyat Indonesia karena ini menjadi tonggak dasar untuk menjadikan bangsa ini bisa hidup beragam dengan mengangkat nilai - nilai pendidikan. Tetapi perlu juga untuk disampaikan bahwa arah kemanusiaan - pendidikan pemerintah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebenarnya menjadi suatu sistem yang saling melengkapi. 6 Kunawi Basyir, Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali (Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomer 1, September 2013), 5. 7 Ibid, Masdar Hilmy, Islam, Politik & Demokrasi (Surabaya: Imtiyaz, 2014), Ibid, 22 204 Dalam ranah kebijakan pendidikan Islam yang sebenarnya berdampak positif pada dinamika pendidikan di Indonesia karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam masa orde baru, pendidikan Islam sudah memiliki lembaga formal yang mumpuni seperti IAIN. Lembaga ini mulai diperhitungkan dalam mengembangkan peradaban nasional. Tokoh pelopor IAIN ini adalah A. Mukti Ali yang kala itu menjadi menteri agama. 10 Hal menarik lain dalam kebijakan departemen agama ketika di pimpin oleh menteri agama A. Mukti Ali adalah penyetaraan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum. Memang ketika menteri agama K. H. Wahid Hasyim sudah ada tetapi ketika dipimpin oleh A. Mukti Ali, penyamaan setatus ini merata di sebagian besar Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Contoh konkrit adalah ketika K. H. Wahid Hasyim memimpin Departemen Agama, metode pembelajaran agama di pesantren (Pendidikan Islam) menggunakan bahasa Indonesia 11 dan pada praktiknya berlaku hanya di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Namun ketika A. Mukti Ali memimpin departemen agama, pemberlakuan 70% Pelajaran Umum dan 30% Pelajaran Agama di hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pembahasan masalah kebijakan pendidikan penulis mengangkat isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangkan pemahaman utuh. Kebijakan 12 bisa menunjuk kepada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusankeputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan 13 yang ini masih dalam rangkaian sistem kebijakan pendidikan Islam yang ada, khususnya pada masa A. Mukti Ali menjadi menteri Agama. Di sinilah studi pengambilan kebijakan pendidikan Islam pada masa A. Mukti Ali menjadi penting karena didasarkan pada formulasi awal pembentukan bangsa Indonesia yang mengenal nilai - nilai pluralisme baragama yang saat itu bangsa Indonesia mengalami gejolak sosial-politik. Sehingga rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali di bidang pendidikan Islam? Dan Bagaimana Pengaruh Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri Agama A. Mukti Aliterhadap Pendidikan Islam di Indonesia? Mukti Ali Ketika menjadi Menteri Agama. Ketika A Mukti Ali memimpin departemen agama, posisi jawatan pemerintahan sudah sangat mapan di dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Boleh dikatakan, hampir tidak ada lagi kalangan masyarakat di Indonesia yang mempertanyakan, apalagi meragukan, kehadiran dan fungsi Departemen Agama.struktur organisasi yang yang juga sudah lengkap 10 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), Kebijakan departemen agama pada masa menteri agama K. H. Wahid Hasyim ini tertuang dalam undangundang R.I. No. 12/ 1954 pasal 5 ayat 1. Yang berbunyi, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah diseluruh indonesia. 12 James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Lihat:James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, cet. ke-3), Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), 3. 205 dan pada batas - batas tertentu, dianggap memiliki kepentingan-kepentingan seluruh komunitas beragama. Semenjak langkah reorganisasi yang diprakarsai oleh K H. Wahid Hasyim, menteri agama pada pemerintahan RIS dan kabinet Natsir ( M), dan berlanjut hingga K H. Mohammad Dachlan, susunan organisasi departemen agama terus mengalami perubahan dan penambahan. Hal ini terjadi karena desakan desakan politik yang mempertanyakan fungsi departemen yang secara khusus mengatur masalah-masalah keagamaan. Suatu proses panjang yang menjadikan departemen agama berada pada posisi sulit untuk sekian lama. 14 A. Mukti Ali terhindar dari periode tersebut. Sehingga, tak banyak yang dilakukan dalam kaitannya dengan penataan internal organisasi. Kebijakan internalnya organisasinya, seperti yang tercermin dalam Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975; lebih diprioritaskan pada efektifitas dan efisiensi kerja Departemen. Misalnya, penjabaran tugas pokok Departemen, pengajuan dan pengelolaan dana yang besar, serta perbaikan sumberdaya manusia. Dalam hal ini, prestasi utama A Mukti Ali terletak pada peran yang ia mainkan dalam reorientasi politik kebijakan departemen agama dengan membangkitkan kegairahan kehidupan beragama dan memperbaiki citra lembaga - lembaga keagamaan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan tersebut dibarengi dengan kebijakan menumbuhkan keharmonisan hubungan antar umat beragama, khususnya antara muslim dan Kristen di Indonesia. 15 Secara garis besar, kerangka kebijakan keagamaan A Mukti Ali mengikuti keyakinannya pada posisi agama dalam pancasila dan peran agama di dalam agenda modernisasi orde baru. Dasar Negara pancasila, yang lahir bersamaan dengan UUD 45, merupakan suatu bentuk upaya politik dalam mencari landasan persatuan dari seluruh komunitas komunitas agama seperti Muslim, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Sehingga terciptalah suatu basis ideology politik yang dapat diterima semua pihak yang mengambil bentuk otoritas Negara Non - Theokrasi. Dengan demikian, menurut A Mukti Ali diasumsikan adanya suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang memisahkan antara otoritas politik dengan otoritas agama. Tetapi, pada sisi lain, pemerintah turut bertanggung jawab dalam mendukung dan membina kehidupan agama masyarakat. Negara pancasila, dengan demikian, mengakui kewenangan departemen agama dan kebijakan-kebijakan keagamaan sebagai bagian yang integral dari kebijakan politik pemerintahan. 16 Karakteristik ideologi Negara semacam itu oleh A. Mukti Ali di pandang sebagai basis legitimasi bagi agenda modernisasi politik orde baru. Bagi A. Mukti Ali, pemerintahan orde baru membagi kegiatan keagamaan ke dalam dua bentuk, disatu sisi bersifat agama dan di sisi lain bersifat politis. Terhadap yang pertama, pemerintah membolehkan dan bahkan mendukung. Segala bentuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan penghayatan terhadap agama.namun demikian, pemerintah menghindari segala bentuk kegiatan keagamaan yang menyadarkan atau cenderung untuk perjuangan politis. Atas dasar inilah, dalam sebuah seminar di malang pada 1972, A. Mukti Ali menegaskan bahwa, Itulah 14 Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru, (Portal Kementerian Agama, 1997), Ibid, Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali,, 294 206 suatu aspirasi dan pilihan politik yang saya percaya akan memperbaiki hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia. 17 Dengan penegasan di atas, A. Mukti Ali berusaha menjawab kekhawatiran sebagian besar kalangan muslim Indonesia yang sejauh itu masih curiga terhadap pilihan politik orde baru untuk menegakkan Negara kebangsaan modern, yang tidak didasarkan atas ideologi agama. Secara politis, kekhawatiran itu muncul akibat berbagai perubahan politik pasca kudeta PKI 1965 yang gagal, sehingga dianggap sangat merugikan kelompok islam. 18 Semenjak konsolidasi orde baru dicanangkan pada seminar di bandung 1966, ABRI. khususnya angkatan darat yang tampil sebagai kekuatan politik paling dominan. Beberapa agenda politik yang ditetapkan ABRI adalah melakukan rekonstruksi politik, ekonomi dan kebudayaan yang diarahkan pada modernisasi.istilah yang sangat populer pada saat itu namun juga sangat kontroversial. 19 Di saat pemerintah percaya bahwa modernisasi 20 merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, beberapa pemimpin muslim justru menolak. Umumnya mereka berpendapat, agenda modernisasi itu hanya dimaksudkan untuk mengakhiri bentuk sistem pemerintahan yang bersifat ideologis, yang berarti juga mengakhiri kekuatan Islam sebagai ideologi politik di Indonesia. Modernisasi yang secara jelas di topang dengan stabilitas politik dan pragmatisme, juga dianggap mengabaikan kondisi demokratis dimana Islam sebagai kekuatan religio politik, mempunyai peluang besar untuk mempertegas kembali kehadirannya di dalam pentas politik nasional. 21 Dengan latar belakang politik semacam itu dan di dukung oleh massa Islam yang secara ideologis masih kuat. Elit muslim menyampaikan beberapa harapan terhadap presiden Soeharto. Harapan itu sendiri sebenarnya bermuatan politis. Namun, karena coraknya yang terlalu ideologis dan subtansinya mengarah pada ideologi Islam, banyak kalangan memandang bahwa harapan itu menampakkan sisa sisa aspirasi ideologis umat Islam untuk tetap memperjuangkan berdirinya Negara Islam di Indonesia. Pertama, rehabilitasi partai masyumi oleh pemerintah. Kedua, pemberian status resmi terhadap piagam Jakarta dalam pancasila. Dan ketiga, pelaksanaan pemilu secara demokratis dengan menggunakan sistem multi partai secepatnya. 22 Harapan pertama ditolak. Bahkan, Presiden Soeharto, dengan mengikuti apa yang telah di putuskan angkatan darat pada 1966, secara tegas melarang rehabilitasi masyumi. Hal ini diambil karena alasan konstitusional, yakni posisi masyumi yang terlibat dalam usaha pemberontakan mengganti pancasila. Dan yang lebih penting, alasan psikologis, yakni trauma politik yang dialami sebagian besar perwira Angkatan Darat. 23 Sedangkan terhadap harapan 17 Ibid., Kamil Hasan, Muslim Intelectuals Responses To New Order Modernization In Indonesia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982), Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan social yang terarah yang didasarkan pada perencanaan yang biasa disebut social planning. Lihat: Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, Alfian, Suharto and The Question of Political Stability, Pacific Community, Vol. II, No. 3 (April, 1971), Kamil Hasan, Muslim Intelectuals Responses, 9. 207 kedua, pemerintah mengambil sikap untuk tidak membicarakannya lagi, dengan pertimbangan bahwa, Dekrit Presiden 5 juli 1959 telah memutuskan kandungan piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 dan meny
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x