KEBIJAKAN LANDRENT PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI JAWA TAHUN (Skripsi) Oleh Kiki Rizky Palmaya

Please download to get full document.

View again

of 44
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KEBIJAKAN LANDRENT PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI JAWA TAHUN (Skripsi) Oleh Kiki Rizky Palmaya FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS LAMPUNG 2017
Document Share
Document Transcript
KEBIJAKAN LANDRENT PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI JAWA TAHUN (Skripsi) Oleh Kiki Rizky Palmaya FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS LAMPUNG 2017 ABSTRAK KEBIJAKAN LANDRENT PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI JAWA TAHUN Oleh KIKI RIZKY PALMAYA Sejak William Jansens (Belanda) menyerah kepada Inggris melalui sebuah perjanjian Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 pasca Inggris melakukan serangkaian ekspansi di wilayah jajahan Belanda (Indonesia), maka secara resmi Inggris menguasai dan mulai melaksanakan imperialismenya di Jawa mulai tahun dengan tata kelola eksploitasinya melalui sebuah kebijakan landrent. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penyebab kegagalan landrent di Jawa Tahun ?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kegagalan kebijakan landrent di Jawa Tahun Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian diperoleh data bahwa penyebab kegagalan landrent di Jawa ialah karena Pulau Jawa masih bersifat feodalisme yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam memperkenalkan azaz kehidupan barat melalui landrent, yang kedua ialah sangat kurangnya tenaga pengawas pajak Eropa yang bertugas untuk mengawasi pemungutan pajak yang memang melibatkan tenaga yang cukup, dan yang ketiga ialah adanya pelanggaran Instruksi Pajak 1814 nyatanya aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten sehingga adanya pelanggaran peraturan yang dibuat berimbas pada kacaunya landrent di Pulau Jawa jadi tidaklah heran bahwa secara praktis landrent memang gagal dilaksanakan di Jawa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kegagalan landrent bersifat multifaktor yang terjadi karena Pulau Jawa yang masih bersifat feodal, kurangnya pengawas pajak Eropa dalam mengawasi landrent dan pelanggaran Intruksi Pajak 1814 yang berimbas pada gagalnya landrent di Jawa. Kata kunci : Landrent, Kegagalan, Pemerintah Inggris. KEBIJAKAN LANDRENT PADA MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI JAWA TAHUN Oleh KIKI RIZKY PALMAYA Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN Pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017 RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 31 Juli 1996, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Kamran dan Ibu Uswatun Hasanah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dwi Tunggal Jagabaya II pada tahun 2001, kemudian di SD Negeri 2 Penengahan Bandar Lampung pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Bandar Lampung pada tahun Pada tahun 2013 penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti Organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni Pendidikan Sejarah) sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) periode Pada tahun 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi di Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dan melakukan Praktek Pengalaman Lapangan di SMP Trijaya Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dari tanggal 18 Juli-27 Agustus 2016. MOTTO Man Jadda Wa Jadda Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. (Pepatah Arab) PERSEMBAHAN Puji skukur kepada Allah SWT, dengan keikhlasan hati dan mengharap ridho-nya kupersembahkan skripsi ini kepada: Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dalam setiap sujudmu, selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang tiada hentinya demi tercapainya cita-citaku. Para pendidik yang senantiasa membimbing selalu memberikan saran masukan serta ilmu yang bermanfaat. Almamater tercinta Universitas Lampung. SANWACANA Bismillahirrohmanirrohim... Alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat nikmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut serta ummatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Tugas akhir yang berjudul Kebijakan Landrent Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun telah penulis selsesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (Sejarah) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan do a dari orang-orang di sekitar penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas semua yang telah diberikan yaitu kepada: 1. Bapak Dr.Hi.Muhammad Fuad, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si, Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universita Lampung. 6. Bapak Drs. Syaiful M., M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan juga sebagai Penguji Utama terima kasih atas segala kritik, saran, dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 7. Bapak Drs. Wakidi, M.Hum, sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing I terimakasih atas segala saran, dukungan, nasehat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 8. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum, sebagai Pembimbing II terimakasih atas segala saran, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 9. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Drs.Iskandar Syah, M.H, Drs. Ali Imron, M. Hum, Drs.Maskun, M.H, Drs.Tontowi Amsia, M. Si, Drs. Hendri Susanto, S.S, M.Hum, Dr. Risma Sinaga, M.Hum, M. Basri, S. Pd, M.Pd, Suparman Arif, S.Pd, M. Pd, Myristica Imanita, S.Pd, M.Pd dan Bapak Marzius Insani, S.Pd.,M,Pd. 10. Bapak dan Ibu staff tata usaha dan karyawan Universitas Lampung; 11. Adik-adikku Nada Dwi Yolanda,Salsa Dava Azzahra, Dedek, Uwais Alfarizi, Maya Asmarina, Himawati Puspita dan Dwi Gesti Jayanti terimakasih atas doa, motivasi, kontribusi materiil maupun moril, primadanke. 12. Sahabat seperjuangan Afida Afianingsih, Yesi Meilinda, Puput Suryani, Dini Rahma Oktora, Puput Suryani, Taufik Siswoyo, Yesi Surya Resita, Hesti Puspita Sari, Berli Herawan terimakasih atas support materiil dan moril. 13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah 2013 terimakasih untuk kebersamaan dan support kalian. Semoga amal ibadah dan ketulusan hati kalian semua mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Bandar Lampung, September 2017 Penulis Kiki Rizky Palmaya DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakangMasalah IdentifikasiMasalah PembatasanMasalah RumusanMasalah Tujuan, Kegunaan dan RuangLingkupPenelitian TujuanPenelitian KegunaanPenelitian RuangLingkupPenelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA 2.1 TinjauanPustaka KonsepKebijakan KonsepKebijakanLandrent Konsep Masa PenjajahanInggris di JawaTahun KonsepKegagalan KerangkaPikir Paradigma BAB III METODE PENELITIAN 3.1 MetodePenelitian Metode Yang Digunakan Langkah-LangkahDalamPenelitianHistoris VariabelPenelitian TeknikPengumpulan Data TeknikKepustakaan TeknikDokumentasi TeknikAnalisis Data... 26 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. HasilPenelitian 4.1 Pulau Jawa Masa ImperialismeInggris di Jawa BentukKepemilikanTanahJawa Masa ImperialismeInggris KebijakanLandrent LatarBelakangDiterapkannyaLandrent GagalnyaLandrentPada Masa PenjajahanInggris di Jawa Tahun Pulau JawaMasihBersifatFeodalisme KurangnyaPersonilInggrisDalamMengelolaPerpajakan PelanggaranInstruksiPajak B. Pembahasan 4.4 GagalnyaLandrent Pada Masa PenjajahanInggris di Jawa Tahun BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Persetujuan Judul Skripsi Lampiran 2 : Surat Permintaan Pembahas Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Perpustakaan Universitas Lampung Lampiran 4 : Surat keterangan telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Universitas Lampung Lampiran 5 : Gambar Luitenant Governor of Java Sir Thomas Stamford Raffles Lampiran 6 : Gambar Governor General The East India Company Sir Gillbert Elliot Murray Kynynmond (Lord Minto) 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol, Belanda telah memperoleh tanah jajahan luas di penjuru dunia pada abad ke 17. Sekitar pertengahan abad ke 18 negara penjajah seperti Belanda dan Inggris berhasil mengalahkan kompetitor lainnya dalam urusan perebutan daerah kekuasaan baik dalam luas tanah jajahan yang diperoleh maupun dalam perdagangan Internasional abad 18. Penguasaan hal-hal yang dahulunya diabaikan oleh Inggris kemudian menjadi hal yang esensial pasca Inggris kehilangan 13 negara koloninya di Amerika Utara (Sumekto, 1976 : 50). Keinginan untuk memperluas tanah jajahan menjadi pertimbangan berarti setelah Inggris mengalami kehilangan sejumlah negara koloninya, Hindia Belanda (Indonesia) yang kala itu telah menjadi negeri jajahan Belanda kemudian dilirik Inggris untuk dijadikan target penguasaan wilayah selanjutnya. Pertimbangan-pertimbangan secara geografis Hindia Belanda yang berada di kawasan yang strategis dalam jalur perdagangan dunia dan dengan turut mempertimbangkan potensi alam yang ada di dalamnya berhasil mengundang Inggris untuk kemudian bernafsu untuk menguasai jantung jajahan Belanda di Hindia Belanda yakni Pulau Jawa dan beberapa daerah potensial lain yang lantas dikemudian hari menjadi persoalan penguasaan wilayah tersebut menjadi lahan sengketa diantara kedua negara imperator kala itu yakni Inggris dan Belanda. 2 Misi Ingris kala itu tidaklah sesederhana yang hanya bicara tentang pride atau gengsi mereka sebagai negara imperator untuk memperluas tanah jajahannya di wilayah Asia Tenggara, melainkan misi untuk menguasai penuh hasil-hasil produksi atas kekayaan tanah Jawa untuk kemudian menjadikannya sebagai lumbung bahan mentah utama untuk menyuplai permintaan pasar global yang tinggi yang mendatangkan keuntungan besar bagi negeri induk (Inggris). Kondisi perdagangan Internasional kala itu dimana permintaan pasar dunia khususnya permintaan yang tinggi dari benua Eropa dan Amerika Utara akan hasil-hasil produksi perkebunan dan pertanian yang dibutuhkan untuk keperluan industrialisasi abad 18, rupanya menjadi faktor penting mengapa kemudian Inggris akhirnya memutuskan untuk menguasai Pulau Jawa yang potensial untuk dijadikan lahan yang mendatangkan keuntungan. Pada abad kedelapan belas hasil pertanian yang menjadi komoditi utama pasar global kala itu sebagian besar adalah tembakau dan gula dan hasil pertanian itu meluas pada berbagai bahan makanan dan minuman seperti kopi, teh, coklat dan beras maupun bahan mentah industri seperti karet, kapas, sisal dan minyak kelapa sawit (Jeffery M Paige, 2004 : 45). Berbicara tentang penjajahan maka turut pula berbicara mengenai tanah yang menjadi hal esensial bagi kelancaran penguasaan suatu negeri. Tanah sendiri merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Sebelum penjajahan, Indonesia masih berada pada zaman kekuasaan raja-raja. Rakyat menganggap dan percaya bahwa raja ialah orang suci, sehingga rakyat akan merasa bangga jika apapun yang mereka punya diperlukan oleh raja, termasuk dalam hal tanah sekalipun. 3 Hukum tanah berdasarkan sistem feodalisme, dibangun di atas hukum tak tertulis bahwa tanah adalah milik raja. Rakyat adalah milik raja juga. Di kerajaan Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (Kagungan Dalem) dan rakyat hanya pemaro dan statusnya peminjam (Wewenang Anggaduh) (Apriliandi Damar, 2002 : 2). Bentuk kepemilikan tanah pasca Indonesia dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda tepatnya pada masa pemerintahan Herman Williem Deandels, tanah dan segala bentuk penguasaan kekayaan tanah Jawa merupakan hak mutlak milik pemerintah kolonial termasuk tentang bagaimana cara mereka (pemerintah kolonial) mengolah kekayaan tanah dengan eksploitatif. Herman Williem Deandels ( ) dikirim ke Indonesia dengan tugas utama dalam bidang kemiliteran yaiutu mempertahankan kedudukan Belanda dari serangan Inggris. Selain itu tugas-tugas yang diserahkan kepadanya adalah penyerahan paksa hasil bumi kepada pemerintah, memperbaiki kehidupan pribumi, serta membersihkan Batavia atau memindahkan ibukota ke tempat yang lebih sehat di Jawa ( Chusnul Hayati, 1986 : 4). Pelaksanaan tata cara eksploitasi yang demikian pada halnya sama dengan apa yang dilaksanakan Dirk van Hogendorp sebelumnya. Akan tetapi mendengar kabar bahwa Inggris akan menyerang Pulau Jawa, maka tugas penting Deandels ialah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, oleh karena itu pembangunan fasilitas fisik untuk melindungi Pulau Jawa seperti pembangunan Jalan Raya Pos ( Grote-Postweg) dari Anyer-Panarukan, membangun pelabuhan dan juga sejumlah benteng-benteng pertahanan. Proyek raksasa ini sangat membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga tidak heran jika eksploitasi tenaga manusia dalam era Deandels sangat menyiksa dan menyengsarakan penduduk Jawa dengan keharusan mereka untuk melakukan kerja wajib (verplichte diensten). 4 Program pembuatan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa dari Anyer hingga Panarukan yang dibangun hanya selama satu tahun dengan menggunakan tenaga manusia secara paksa. Kerja paksa ini dilaksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat dan keras serja kejam. Sistem kerja paksa pada masa Deandels ini terkenal dengan sistem kerja paksa Rodi (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 291). Sementara itu pada tahun 1811 setelah negeri Belanda digabungkan dengan Perancis, Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis kala itu menerima laporan tentang tindakan Deandels yang sewenang-wenang dan kejam di negeri jajahannya (Indonesia) dan ditambah lagi dengan kacaunya pengelolaan tanah jajahan yang dilakukan oleh Deandels yang juga mengalami kesulitan keuangan, dimana satu-satunya pemasukan kas negara saat itu hanya bersumber dari pajak yang dikenakan pada penjualan barang, jalan tol, judi, rumah madat, pencetakan assigant dan penjualan dan penyewaan tanah yang dilakukan menjadi awal lahirnya pola penguasaan tanah baru yakni adanya tanah partikelir. Kekacauan roda pemerintahan Deandels dan laporan-laporan kesewenangannya akhirnya mengakibatkan Deandels dipanggil Kaisar Napoleon untuk kembali ke negeri Belanda pada tahun Kemudian pada tanggal 29 Juni 1811 diutuslah Gubernur Jendral William Jansens untuk memimpin Pulau Jawa. Inggris yang sudah menunggu-nunggu waktu untuk melaksanakan ekspansionismenya di wilayah jajahan Belanda akhirnya melancarkan serangannya ke Hindia Belanda pada tanggal 3 Agustus 1811, justru di tahun yang sama dimana Jansens yang baru menjabat 2 bulan sebagai sebagai Gubernur Jendral akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada pemerintah Inggris. Melalui proses diplomasi antara kedua kolonisator besar dalam hal ini Belanda dan Inggris, akhirnya pada tahun 1811 William Jansens menyerah kepada Inggris di Tuntang melalui sebuah perjanjian atau yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. 5 Perjanjian tersebut secara resmi ditandatangani oleh Letnan Jendral Sir Samuel Auchumuty (Inggris) dan juga Gubernur Jendral William Jansens (Belanda) pada tanggal 18 September Dalam surat penyerahan di Tuntang antara lain ditetapkan bahwa Pulau Jawa dan daerah kekuasaan Belanda lainnya seperti di Makassar, Palembang, Madura, Banjarmasin dan Maluku diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris dan orang-orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris (Syafii, 1982 : 25). Dengan berkuasanya Inggris di Indonesia, maka Indonesia kembali memasuki era baru dalam sistem penjajahan di bawah penjajahan Inggris yang juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai wakil pemerintah Inggris untuk daerah jajahannya yang baru (Indonesia), maka ditunjuklah seorang Thomas Stamford Raffles sebagai wakil pemerintah Inggris di Jawa. Berdasarkan pengalaman dan keterampilannya (Raffles) dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan, maka ketika di Indonesia (khususnya Pulau Jawa) Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan dan penindasan serta pengeksploitasian negara jajahan secara besar-besaran. Raffles sendiri menentang sistem VOC karena keyakinan-keyakinan politiknya, yang sekarang dapat disebut liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem eksploitasi seperti yang dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Apa yang dikehendakinya sebagai pengganti sistem VOC adalah suatu sistem pertanian dimana para petani atas kehendak sendiri menanam tanaman dagangan ( cash crop) yang dapat di ekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintahan kolonial hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasar yang diperlukan guna merangsang para petani untuk menanam tanam-tanaman ekspor yang paling menguntungkan (Marwati Djoened Poesponegoro dk, 2008 : 346). 6 Menurut Raffles sistem penyerahan wajib dan kerja paksa akan memberikan tindakan penindasan yang menyengsarakan rakyat jajahan sehingga sikap eksploitatif terhadap tenaga mereka tidak akan mendorong semangat kerja penduduk yang akhirnya akan merugikan negara penguasa. Oleh karena itu, Raffles yang notabene wakil pemerintah Inggris di Jawa menghendaki suatu perubahan dalam sistem penyerahan paksa yang seperti dilakukan Herman Williem Deandles agar digantikan dengan sistem kebijakan baru terkait penguasaan faktor-faktor agraris di Pulau Jawa. Oleh karena itu, melalui landrent atau sewa tanah diterapkan dengan harapan untuk menguntungkan kedua belah pihak, baik negara maupun penduduk. Pengenalan landrent dilancarkan Raffles sebagai bagian integral dari upaya memberbaiki sistem eksploitasi atas kekayaan alam serta untuk memperbaiki taraf kesejahteraan kehidupan rakyat jajahan. Dalam hal ini pikiran Raffles terkait dengan ide liberal David Ricardo ( ) yang melahirkan konsep tentang the rent of land beserta teorinya. Gagasan ini dikombinasikan dengan ide Robert Malthus ( ) yang sangat berpengaruh pada masa itu dan dirasakan langsung gaungnya oleh Raffles (Ahmad Nashih Luthfi, 2011 : 30). Dengan arah kebijakan Thomas Stamford Raffles dalam hal perbaikan tata cara eksploitasi tanah jajahan berdasarkan pengalaman-pengalaman dengan sistem yang serupa seperti yang diterapkan di Inggris dan juga daerah kekuasaan imperium Britania Raya pada abad ke 18 seperti yang juga diterapkan di India, maka landrent dipilih sebagai solusi untuk menghilangkan wujud ekstrem penghisapan kekayaan tanah jajahan melalui cara-cara yang lebih humanis dan dalam autobiografinya Raffles bahkan menggambarkan bahwa Inggris datang ke Pulau Jawa datang sebagai teman dan berusaha menghilangkan sifat penjajahan yang selama ini terkesan despotik. 7 Ditambah dengan mengambil hikmah dari hilangnya 13 koloni di Amerika Utara dan berkat pengaruh gagasan-gagasan demokratis yang meluas, maka negarawan Ing
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks