KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN

Please download to get full document.

View again

of 20
55 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Document Share
Document Transcript
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Oleh : AJENG FAUZIYAH HASTUNGKOROWATI NIM. C PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017 i HALAMAN PERSETUJUAN KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN PUBLIKASI ILMIAH Oleh: AJENG FAUZIYAH HASTUNGKOROWATI NIM. C Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: Dosen Pembimbing, Darsono, SH, MH i HALAMAN PENGESAHAN KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN Pada Hari OLEH: AJENG FAUZIYAH HASTUNGKOROWATI : Selasa Tanggal : 31 Oktober 2017 NIM. C Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dewan Penguji: 1. Darsono, SH, MH (...) (Ketua Dewan Penguji) 2. Inayah, SH., M.Hum (...) (Anggota I Dewan Penguji) 3. Septarina, SH., M.Hum (...) (Anggota II Dewan Penguji) Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum) ii iii ABSTRAKSI KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Bentuk dan isi/kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten dilaksanakan secara tertulis, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yaitu mengatur tentang jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, berakhirnya perjanjian, keadaan kahar (force majeure), ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum serta ketentuan lain-lain. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten tidak terdapat kendala yang amat berarti yang dapat menghambat proses terjadinya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian untuk penanaman bibit tebu. Kendala-kendala yang dialami oleh PG. Gondang Baru PTPN IX dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adalah terjadinya force majeure. Keadaan force majeure adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, misalnya terjadi bencana alam. Kata Kunci: perjanjian, sewa menyewa ABSTRACT The purpose of this research are: 1) Knowing the form and contents / construction of land lease agreement between PG. Gondang Baru PTPN IX with farmers' group in Daleman Tulung Klaten Village. 2) Recognizing the constraints arising in the implementation of land lease agreements between PGs. Gondang Baru PTPN IX with farmers' group in Daleman Village Tulung Klaten. Based on the analysis result, it can be concluded that: 1) The form and contents / construction of land lease agreement between PG. Gondang Baru PTPN IX with farmer's group in Daleman Tulung Klaten Village is executed in writing, the agreement contains clauses that set about time period, cost, payment procedure, rights and obligations, termination of agreement, force majeure, procedures for dispute resolution and legal domicile and other provisions. 2) Constraints in the execution of land lease agreements between PG. Gondang Baru PTPN IX with Kelompok Tani In Daleman Tulung Klaten Village there are no significant obstacles that can hamper the process of land lease agreement for the planting of sugar cane seedlings. Constraints experienced by PG. Gondang Baru PTPN IX in the execution of land lease agreement is the occurrence of force majeure. The state of force majeure is a state in which the agreement is not executed because things are completely unexpected, such as natural disasters. Keywords: agreement, lease 1 1. PENDAHULUAN Indonesia terkenal sebagai negara agraris, hal ini dapat ditunjukkan dari tersedianya tanah vulkanik yang subur dengan luasan yang besar, curah hujan cukup, dan iklim sesuai bagi pertumbuhan berbagai tanaman. Pendapatan masyarakat di pedesaan tergantung pada sektor pertanian, ditinjau dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja di bidang usahatani atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. 1 Sejak jaman kolonial, usaha tani tebu telah diusahakan oleh masyarakat pedesaan yang pelaksaannya diatur oleh pabrik gula dengan cara menyewa lahan milik petani. Pabrik gula bertanggung jawab terhadap semua tanaman dan penggilingan tebu, sedangkan petani hanya menyewakan tanah miliknya kepada pabrik gula. Tujuan pemerintah kolonial Belanda saat itu adalah untuk keperluan ekspor. Pada tahun 1928 industri gula menghasilkan tiga perempat dari ekspor Jawa keseluruhan, dan industri ini telah menyumbang seperempat dari seluruh penerimaan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat 178 pabrik gula yang mengusahakan perkebunan di Jawa dengan luas areal tebu yang dipanen kira-kira hektar dengan produktifitas 14,8 persen dan rendemen mencapai 11-13,8 persen. Besarnya produktivitas tebu telah menghasilkan hampir 3 juta ton gula dimana hampir separuhnya diekspor (sekitar 2,4 juta ton). Hal tersebut yang menjadikan Indonesia pernah menjadi ekportir terbesar kedua setelah Kuba. Sistem pola tanam pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan cultuurstelsel dan sistem glebagan. Sistem glebagan merupakan sistem pola tanam yang menerapkan perguliran komoditas tanaman. Komoditas tanaman yang digulir adalah padi, palawija dan tebu. Setiap setahun sekali pelaksanaan sistem glebagan ini dievaluasi oleh pemerintah setempat. Pada masa awal kemerdekaan terdapat ketidakstabilan perekonomian dalam negeri yang berimbas pada industri gula. Produksi gula terus mengalami penurunan selama beberapa tahun berikutnya. Keterpurukan industri gula yang terjadi di Indonesia mendorong Presiden Soeharto untuk meningkatkan produksi pertanian. Sistem pengusahaan tebu diubah oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun Inpres No. 9 Tahun 1975 ini mengganti sistem pola tanam yang semula menganut 1 Mubyarto, 1989, Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta : Edisi Ke-tiga, LP3S, Hal Mardianto dkk, 2005, Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula Nasional,Forum Penelitian Agro-Ekonomi Volume 23 No. 1, Juli 2005, hal sistem glebagan menjadi sistem Tebu Rakyat Intensif (TRI). Sistem TRI ini yang menjadikan petani sebagai produsen tebu utama dan pabrik gula sebagai mitra usaha petani serta membimbing petani dalam usaha taninya tersebut. Inpres No 9 Tahun 1975 menghendaki petani menjadi tuan di tanahnya sendiri. Namun pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut banyak disalahgunakan. Banyak lahan petani yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu, dalam konteks ini yang dimaksud dengan oknum adalah para cukong yang membeli hak petani sebagai objek dari TRI. Namun di era reformasi saat ini, pola penanaman tebu kembali kepada sistem kolonial Belanda, yaitu pelaksanaannya diatur oleh pabrik gula dengan cara menyewa lahan milik petani. Pabrik gula bertanggung jawab terhadap semua tanaman dan penggilingan tebu, sedangkan petani hanya menyewakan tanah miliknya kepada pabrik gula. Pemanfaatan lahan tanah itu diberikan kepada penyewa dalam bentuk perjanjian tertulis berupa perjanjian sewa-menyewa lahan tanah pertanian oleh pemilik lahan di Kelurahan Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX berupa perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian baku, yaitu yang telah ditentukan sepihak oleh PG. Gondang Baru PTPN IX atas isi perjanjian sewa lahan tanah dengan format baku yang telah disiapkan khusus dengan aturan tertentu yang memuat luas tanah yang disewa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu pengajuan permohonan sewa, jumlah yang harus dibayar dan masa sewa yang diinginkan dalam format yang telah tersedia. Sebagaimana diketahui perjanjian baku yang dipahami adalah dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa yang timbul antara pihak petani di Kelurahan Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX, yang bentuknya sebagaimana bentuk perjanjian pada umumnya, yang diinginkan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, bahwa eksistensi perjanjian lahir karena persetujuan (overeenkomst) dan juga karena Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 3 dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan. 3 Memahami pengertian Perjanjian atau verbintenis secara umum mengandung arti: suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memberikan kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum / rechts handeling. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. 4 Perjanjian yang terjadi antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa lahan tanah pertanian untuk penanaman bibit tebu, yang mengikatkan dirinya dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan PG. Gondang Baru PTPN IX, menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya, dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa. Sewa menyewa atau huur en verhuur adalah persetujuan antara pihak yang meyewakan dengan pihak penyewa. 5 Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa perjanjian sewa lahan tanah antara petani pemilik lahan dengan penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX merupakan: 1) Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dalam hal ini pemilik lahan tanah yaitu petani kepada pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX. 2) Pihak yang menyewa menyerahkan sesuatu barang (dalam hal ini adalah lahan tanah) kepada penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (volledige genot). 3) Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula. Pengertian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1548 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan, dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut 3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Perikatan perikatan yang lahir dari perjanjian, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal M.Yahya Harahap, 1986, Segi-segi hukum perjanjian, Alumni, Bandung, hal.7 5 Abdul Kadir, 2006, Hukum perjanjian, Alumni,Bandung, hal belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sewa-menyewa merupakan persetujuan konsensual yang bebas bentuknya, sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan atau yang diperjanjikan, secara lisan maupun tulisan, yang objek nya meliputi segala jenis benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, jadi objek sewa-menyewa adalah yang dapat dipersewakan, dengan harga sewa yang sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kebiasaan dan kepatutan. Pada Sewa-Menyewa, barang yang menjadi objek sewa-menyewa tadi bukan untuk dimiliki. Tapi hanya untuk dinikmati. 6 Atas dasar penikmatan inilah memungkinkan terjadinya persetujuan sewamenyewa, artinya untuk penggunaan penikmatan yang diberikan kepada si penyewa, sipenyewa tersebut harus menyerahkan kontraprestasi berupa sejumlah pembayaran tertentu (uang sewa) penikmatan sebagai salah satu unsur yang ditekankan pada pasal 1548 KUH Perdata, sebagai apa yang disebut haknya penyewa, sedangkan pembayaran merupakan wujud dari prestasi/ kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa atas penikmatan yang diterimanya yang telah diberikan oleh pemilik barang/yang menyewakan, pembayaran yang dilakukan si penyewa merupakan hak dari pemberi sewa bagi pembayaran atas kewajibannya menyerahkan barang untuk dinikmati oleh penyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi atas lahan tanah pertanian antara petani di Kelurahan Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX, tidak berbeda dengan bentuk perjanjian sewa-menyewa yang diinginkan oleh KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1548 yaitu bentuk perjanjian yang terbentuk atas hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa yang disepakati kedua belah pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, dalam bentuk perjanjian baku dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian penyewaan lahan tanah secara tertulis. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Sepakat yang dimaksud sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri dalam isi perjanjian yang disetujui yang dikenal sebagai azas konsensualitas. Arti azas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang 6 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hal timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. 7 Memperhatikan bentuk perjanjian sewa lahan tanah merupakan bentuk hubungan hukum yang menjadi isi dari perjanjian yang terjadi antara petani disatu pihak dan penyewa dipihak lainnya, dalam perjanjian baku terpenuhinya unsur sepakat, ketika detik ditandatanganinya perjanjian penyewaan lahan tanah yang disepakati oleh pihak penyewa diatas, dalam format perjanjian yang telah disiapkan PG. Gondang Baru PTPN IX sesuai isi permohonan yang diinginkan pihak penyewa. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. (2) Mengetahui hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. Teknik analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 2. METODE PENELITIAN 2.1. Metode Pendekatan Masalah Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. 8 Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten Sifat Penelitian Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. 7 Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, hal Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal 10. 6 2.3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalma hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan pihak PG. Gondang Baru PTPN IX selaku penyewa dan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten selaku pihak yang menyewakan. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. 9 b. Data Sekunder Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten Sebagai desa pertanian dengan wilayah yang terdiri atas lahan yang cukup luas, menimbulkan dampak tersendiri dalam sewa-menyewa yang ada di Desa Daleman Tulung 9 Soetrisno Hadi, 1986, Metodologi Research Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Hal. 26 7 Klaten. Hal tersebut tampak dari maraknya praktek sewa-menyewa lahan pertanian untuk penanaman tebu. Di Desa Daleman Tulung Klaten jumlah pelaku sewa-menyewa cukup banyak, karena sewa-menyewa lahan pertanian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Daleman Tulung Klaten. Perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian oleh masyarakat petani di Desa Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX berupa perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian baku, yaitu yang telah ditentukan sepihak oleh PG. Gondang Baru PTPN IX atas isi perjanjian sewa lahan tanah dengan format baku yang telah disiapkan khusus dengan aturan tertentu yang memuat luas tanah yang disewa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu pengajuan permohonan sewa, jumlah yang harus dibayar dan masa sewa yang diinginkan dalam format yang telah tersedia. Berdasarkan isi perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani di Desa Daleman Tulung Klaten di atas, maka bentuk perjanjian sewa menyewa tanah dibuat secara tertulis, para pihak dalam perjanjian ini menuangkannya dalam bentuk tertulis mengenai kepentingan mereka dalam perjanjian, syarat-syarat yang diperjanjikan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, berakhirnya perjanjian, keadaan kahar (force majeure), ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks