Jurnal Politik Profetik JPP Volume 4 No 2 Tahun 2016 Darmiah.pdf

Please download to get full document.

View again

of 14
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Implementation of the Village Fund and Community Participation in Development in Rural District of Tellu Limpoe Teteaji Sidenreng Rappang.The purpose of research is to determine the Village Fund Policy Implementation in Rural Development in the
Document Share
Document Transcript
  Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2  Tahun 2016   ISSN: 2337-4756   IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  Ahmad Mustanir, Darmiah  Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang  Email: ahmadmustanir74@gmail.com   Abstract  Implementation of the Village Fund and Community Participation in Development in Rural District of Tellu Limpoe Teteaji Sidenreng Rappang.The purpose of research is to determine the Village Fund Policy Implementation in Rural  Development in the District Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang and to determine the Community Participation in Rural Development in the District Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang. The population of this study of 2,265  people, while the sample using the formula slovin is numbered 96  people.Techniques of data collection are (1) observation, (2) Interviews (3) of  Library Studies and (4) questionnaire. The data was analyzed using frequency tables and percentages. The results of this study indicate that the Village Fund  Policy Implementation indicator with a value of 69.78% both categories, Public  Participation indicator with a value of 67.2% to the category of good, Rural  Development Indicators in the District Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang with a value of 71.4% categorized good. Keyword: Community Participation, Development, Policy Implementation   Pendahuluan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan pemerintah tentang desa nomor 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independen community sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak  berbicara atas kepentingan sendiri.   Ahmad Mustanir & Darmiah   226 Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat, dan apabila organisasi dapat mengidentifikasikan perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari. Pada sebuah organsasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia 1 .Mengenai pembangunan desa dengan adanya perubahan struktur masyarakat, maka dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut  prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat berarti memberikan  peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya dengan pemahaman seperti ini, maka  posisi desa yang memiliki otonomi sangat sterategis sehingga memerlukan  perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan  pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 1 Istianto , “  Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik  ” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h.2   Implementasi Kebijakan Dana Desa ….   227 kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana  perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Di dalam penjelasan  pasal 72 ayat (2), besaran anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung  berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah  penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan  pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu penyelenggaraan  pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari  pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap  penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Selain itu, pembangunan di Desa Teteaji belum maksimal dilaksanakan dari usulan masyarakat atau belum termasuk kategori  pembangunan partisipatif sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam   Ahmad Mustanir & Darmiah   228 Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”.   Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Kebijakan dalam definisi yang mashur menurut Dye adalah whatever government choose to do or not to do . Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Dye dalam Indiahono menguraikan beberapa  pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan: what, why, who, where,  dan how 2 . Semua  pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program 3 . Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat  penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan  berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasian tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan 2  Lihat Dye dalam Dwiyanto Indiahono, “  Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy  Analysis ” , (Yogyakarta : Gava Media, 2009), h. 17 3 Lihat Gordon dalam Keban , “  Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu ”,( Yogyakarta:Gava Media, 2008), h.76   Implementasi Kebijakan Dana Desa ….   229 hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan 4 . Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki  berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan  batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster Wahab, (2005) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulakan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebuat akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implementasi, maka pada bagian ini beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. Menurutmemberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3) disposisi /sikap (dispotition/ attitude), (4) stuktur birokrasi (bureucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain 5 : 4 Lihat Udoji dalam Leo Agustino, “  Dasar-Dasar Kebijakan Publik  ”, ( Bandung: Alfabeta. 2006) 5 Lihat Edward III dalam Jamaladdi n Ahmad, “  Perilaku Birokrasi dan Pengambilan  Keputusan ” , (Makassar: UNM, 2011),h.84
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks