Jurnal Hukum Bisnis/Vol II/ Nomor 1 /April 2018 E-ISSN

Please download to get full document.

View again

of 12
11 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT BM DAN TIM DOKTER ATAS TINDAKAN PEMBIUSAN TOTAL DI PERGELANGAN TANGAN TN YANG BERAKIBAT SYARAF JARINGAN TANGAN MATI DAN MEMBUSUK SEHINGGA DUA JARI HARUS DIAMPUTASI Stevie Maggie
Document Share
Document Transcript
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT BM DAN TIM DOKTER ATAS TINDAKAN PEMBIUSAN TOTAL DI PERGELANGAN TANGAN TN YANG BERAKIBAT SYARAF JARINGAN TANGAN MATI DAN MEMBUSUK SEHINGGA DUA JARI HARUS DIAMPUTASI Stevie Maggie Santoso Universitas Airlangga Abstract When a person needs a medical action the person will go to the hospital or the doctor's office to ask for help in handling the health constraints he is facing. But if such medical action harms the patient for any mistakes, omissions or lack of prudence, then the need to provide legal protection against the patient who loses the medical treatment. The results of the study show BM Hospital and the team of doctors accountable to the TN, because: BM Hospital is legally responsible for all losses caused by negligence made by health personnel, ie doctors working in the hospital, based on Article 46 of the House Law Pain and Article 1367 KUHPer. The team of BM Hospital physicians is legally responsible for providing four injections of anesthesia that are not in accordance with professional standards, standard operating procedures, and not referring patients to other doctors who have better skills or abilities, pursuant to Article 51 of the Medical Practice Law. Keywords: Liability, Hospital, Medical Actions Abstrak Ketika seseorang memerlukan tindakan medis maka orang tersebut akan pergi ke Rumah Sakit atau tempat praktek dokter untuk meminta pertolongan dalam menangani kendala kesehatan yang sedang dihadapinya. Tetapi apabila tindakan medis tersebut merugikan pasien atas kesalahan, kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, maka perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapatkan kerugian dari tindakan medis tersebut. Hasil penelitian menunjukan Rumah Sakit BM dan tim dokter bertanggung gugat terhadap TN, karena: Rumah Sakit BM bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu tim dokter yang bekerja di Rumah Sakit tersebut, berdasarkan Pasal 46 UU Rumah Sakit dan Pasal 1367 KUHPer. Tim dokter Rumah Sakit BM bertanggung jawab secara hukum karena memberikan suntikan pembiusan sebanyak empat kali yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, berdasarkan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran. Kata Kunci: Tanggung Gugat, Rumah Sakit, Tindakan Medis Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 34 PENDAHULUAN Seorang pasien wanita berinisial TN berusia 37 tahun diduga menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit yang berinisial Rumah Sakit BM di Bandung. Dugaan malpraktik ini berawal dari operasi kuret yang dijalaninya 2015 lalu. Saat itu TN mengalami keguguran sehingga harus menjalani operasi kuret. Saat operasi akan dimulai TN diberi empat kali suntikan pembiusan, alasannya diberikan suntikan ke empat karena suntikan pembiusan pertama hingga ketiga tidak berdampak apapun kepada TN. Setelah suntikan keempat TN baru mulai tidak sadarkan diri. Operasi dilakukan dan berjalan lancar, namun saat mulai sadar TN merasa sakit di bagian lengannya lalu tangannya diberi boorwater. Khususnya di bagian sekitar pergelangan tangan bekas lokasi suntikan yang keempat, ketika TN masih mengeluh kesakitan pada pergelangan tangannya, dokter rumah sakit BM memberikan keterangan bahwa sakitnya pergelangan tangan hanya sebatas efek biusan. Ketika TN menanyakan mengenai penggunaan boorwater yang di kompreskan pada tangannya, Berdasarkan keterangan yang dia dapat bahwa obat tersebut sudah dilarang sejak 1999 lalu. Sejak saat operasi itu telah selesai TN sering memeriksakan rasa sakit pada pergelangan tangannya, TN melakukan kontrol untuk memeriksakan rasa sakitnya ke Rumah Sakit BM. Oleh Rumah Sakit BM dirujuk ke Rumah Sakit Immanuel, Oleh dokter di Immanuel diperiksa dan dokter kaget kenapa tangannya sangat dingin. Seiring berjalannya waktu tangan kanannya semakin parah, sehingga pada 7 Februari 2017 jari telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan harus diamputasi, karena syaraf jaringan tangan TN sudah mati dan membusuk yang mengharuskan pihak Rumah Sakit Immanuel mengambil tindakan amputasi. Atas kejadian tersebut TN melayangkan gugatan kepada Rumah Sakit BM melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bandung didampingi Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Jalan Mastraman, Kota Bandung, Selasa tanggal 4 April Sementara itu, Ketua himpunan HLKI Firman Turmantara mengatakan sudah mencoba membantu TN menyelesaikan masalah ini pada 31 Maret 2017 dengan dilakukannya mediasi yang dihadiri pihak Rumah Sakit dan TN, namun tidak menemui titik Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 35 temu. Kemudian 1 April 2017 pihaknya juga mencoba memediasi agar masalahnya segera selesai, namun pihak Rumah Sakit tidak datang Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat rumah sakit BM dan tim dokter atas tindakan pembiusan total di pergelangan tangan TN yang berakibat syaraf jaringan tangan mati dan membusuk sehingga dua jari harus diamputasi. 2. Manfaat Penelitian Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan. Dari segi praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris dan aparat Penegak Hukum serta warga masyarakat terhadap tanggung gugat rumah sakit BM dan tim dokter atas tindakan pembiusan total di pergelangan tangan TN yang berakibat syaraf jaringan tangan mati dan membusuk sehingga dua jari harus diamputasi. 3. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis(historical approach). 2 Metode analisis bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primer berupa perundanganundangandikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card sistem), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat 1 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d /kehilangan-ibu-jari-dan-telunjuk-tina-gugat-rsbersalin-di-bandung, Diakses pada tanggal 14 mei 2017, pukul Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal. 113., Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 36 asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis). PEMBAHASAN Wanita berinisial TN menjalani operasi kuret di Rumah Sakit BM karena mengalami keguguran yang mengharuskan menjalani operasi kuret. Hal tersebut memberikan tugas kepada Rumah Sakit BM untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap TN karena berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang di atur dalam Pasal 5 huruf a UU Rumah Sakit, yaitu: Penyelenggaraan pelayanan pengobatan, pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, hal ini memberikan arti bahwa Rumah Sakit BM termasuk sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang harus mengutamakan kegiatan pengobatan, pemulihan terhadap pasiennya berdasarkan peran, tugas dan fungsi Rumah Sakit. Rumah Sakit BM juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan yang aman dan bermutu terhadap TN sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 huruf b UU Rumah Sakit, yaitu: Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Tim dokter Rumah Sakit BM saat melaksanakan operasi kuret terhadap TN, telah melakukan perjanjian transaksi terapeutik terlebih dahulu. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. 3 Perjanjian tersebut yaitu TN meminta bantuan medis terhadap dirinya yang mengalami keguguran dan dokter di Rumah Sakit BM menerima perjanjian tersebut dan mendapatkan persetujuan oleh TN untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan terhadap TN. Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: 1. Inspanningsverbintenis, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. 2. Resultaatverbintenis, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan 2013, Hal Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 37 memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 4 Dalam perjanjian TN dengan dokter Rumah Sakit BM meskipun perjanjian tersebut adalah perjanjian upaya (Inspanningsverbintenis), dan upaya dalam perjanjian TN dengan dokter telah terlaksana pada operasi kuret yang bertujuan untuk melakukan tindakan medis bagi TN yang mengalami keguguran. Dari tindakan yang diawali dengan suntikan pembiusan untuk terlaksananya operasi tersebut, timbul sebuah kerugian fisik yang di luar dari tujuan TN yang datang untuk menjalani operasi kuret tetapi mendapatkan kerugian di luar dari tujuan yang di perjanjikan yaitu pada telunjuk dan ibu jari tangan kanannya. Dokter tidak dapat menolak dan melepas tanggung jawab dengan alasan sudah berdaya usaha dengan dasar memakai perjanjian Inspanningsverbintenis. Memang benar dokter melakukan segala tindakan medis dengan berdaya upaya semaksimal mungkin, apabila usaha yang dilakukannya tersebut di bawah standar profesi dan standar prosedur operasional maka dokter tersebut tidak dapat menjadikan alasan berdaya upaya bila telah melakukan kelalaian atau ketidak hati-hatian yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang kurang baik dalam melakukan tindakan medik tersebut. Tim dokter yang melakukan tindakan operasi terhadap TN haruslah dokter yang memiliki suatu keilmuan dan kompetensi sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) UU Praktik Kedokteran, yaitu: Profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Tim dokter yang menangani TN harus memperhatikan dan melaksanakan tindakan operasi tersebut sesuai dengan standar profesi, dan standar prosedur operasional berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Praktik Kedokteran, yaitu: Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, Penjelasan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran dapat di artikan bahwa, yang dimaksud dengan Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. 4 Ibid., yang dimaksud dengan standar prosedur Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 38 operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Memahami standar profesi yang menjadi ukuran terhadap tim dokter Rumah Sakit BM, maka tim dokter memiliki batasan kemampuan yang di bawah dari standar profesi dalam hal pengetahuan disertai kemampuan dalam melakukan tindakan pembiusan, yang pada pelaksanaannya standar prosedur operasionalnya tidak memberikan langkah yang benar dengan dilakukannya suntikan pembiusan sebanyak empat kali tersebut yang tidak tepat dan akurat dalam melaksanakannya. Dokter Rumah Sakit BM dalam melakukan tindakan pembiusan saat operasi kuret terhadap TN mempunyai kewajiban melakukan tindakan tersebut dengan standar yang telah di tentukan pada Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran, yaitu: Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Apabila dokter yang menangani TN dalam melakukan suntikan pembiusan tersebut tidak mampu melakukan pembiusan dengan benar harus di alihkan kepada dokter lain yang lebih ahli dalam melakukan pembiusan, hal ini sesuai dengan pasal 51 huruf b UU Praktik Kedokteran, yaitu: Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Pasal 51 huruf b UU Praktik Kedokteran menunjukan bahwa tindakan tim dokter Rumah Sakit BM tidak mempunyai keahlian atau kemampuan yang baik dalam melakukan tindakan pembiusan tersebut, seharusnya dokter tersebut tidak meneruskannya saat merasa tidak mampu dan mengganti dokter yang lebih ahli dalam bidangnya untuk melakukan suntikan pembiusan tersebut. TN sebagai pasien memiliki hak mendapatkan pelayanan yg bermutu dan efektif di Rumah Sakit BM sesuai dengan Pasal 32 huruf d UU Rumah Sakit, yaitu: Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 39 operasional. Hak TN sebagai pasien berdasarkan Pasal 32 huruf e UU Rumah Sakit, yaitu: Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, maka dari Pasal 32 huruf e UU Rumah Sakit ini dapat dikatakan bahwa TN datang ke Rumah Sakit BM bertujuan untuk melakukan operasi kuret tetapi ada kerugian fisik lain yang timbul disaat proses operasi tersebut berlangsung akibat dari pelayanan yang tidak efektif dan efisien saat terjadinya suntikan pembiusan tersebut. Pada saat operasi kuret tersebut dilaksanakan tim dokter Rumah Sakit BM melakukan tindakan yang diluar standar profesinya yaitu memberikan pembiusan sebanyak empat kali yang merugikan pergelangan tangan TN. Ketika operasi tersebut selesai TN merasakan lengannya kesakitan khususnya di bagian sekitar pergelangan tangan bekas lokasi suntikan pembiusan yang keempat. Karena ada kerugian fisik yang diperoleh oleh TN, yang awalnya hanya ingin melakukan tindakan operasi kuret saat keguguran tetapi mendapatkan kerugian akibat dari kesalahan dokter yang melakukan pembiusan sebanyak empat kali, mengakibatkan jari tangan TN harus di amputasi. Dari kasus TN ini dapat di katakan tindakan dokter tesebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat di mintakan tanggung gugat terhadap tim dokter dan Rumah Sakit BM. TN dapat mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit BM dan tim dokter yang telah melakukan tindakan medis tersebut berdasarkan hak pasien Pasal 32 huruf q UU Rumah Sakit yaitu: Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. TN dapat menggugat Rumah sakit BM dan tim dokter dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum karena telah merugikan dirinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Karena kasus ini di akibatkan oleh dokter tidak melakukan sesuai standar profesi, tidak memberikan suntikan pembiusan secara benar dan mengakibatkan TN harus mengamputasi jarinnya, maka berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata Seseorang harus Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 40 bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati. Rumah Sakit BM turut bertanggung jawab atas tindakan tim dokter yang berada di bawah pengawasan dan bekerja untuk Rumah Sakit BM tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu: Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Dikaitakan dengan Pasal 46 UU Rumah Sakit yaitu: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Rumah Sakit BM turut bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tim dokternya dikaitkan dengan prinsip Vicarious Liability yaitu tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Rumah sakit BM turut bertanggung jawab karena adanya hubungan personalia dan mutu pengobatan yang dilakukan oleh tim dokter di Rumah Sakit BM, antara lain: a. Tanggung jawab terhadap personalia Hal ini berdasarkan hubungan majikan-karyawan. Hubungan ini, dahulu bersifat universal dan negara kita sampai kini masih berlaku berdasarkan KUH Perdata Pasal 1366 jo 1365 jo Di dalam tanggung jawab ini termasuk seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit. b. Tanggung jawab profesional terhadap mutu pengobatan atau perawatan Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan,baik oleh dokter maupun oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Dengan demikian, maka secara yuridis rumah sakit bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan cure and care yang tidak lazim atau dibawah standar. 5 Unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan tuntutan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 2006, Hal. 11. a. Ada perbuatan melawan hukum; b. Ada kerugian; c. Ada hubungan kausalitass antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; d. Ada kesalahan. 6 5 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hal Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan sanksi bagi dokter buku I, Prestasi Pustaka, Jakarta, Stevie Maggie Santoso/ Tanggung Gugat Rumah Sakit BM Dan Tim Dokter 41 Dari unsur-unsur diatas bersifat kumulatif yang artinya harus terpenuhi semuanya, apabila tidak terpenuhi salah satu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pengajuan tututan perbuatan melanggar hukum terhadap tim dokter Rumah Sakit BM memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu: 1. Ada perbuatan melanggar hukum, tim dokter Rumah Sakit BM melakukan pelanggaran hukum yaitu pelanggaran standar profesinya sebagai dokter yang tidak melakukan dengan benar, tidak berbuat dengan teliti saat melakukan suntikan pembiusan dengan pengetahuan dan keahlian yang harus dimilikinya karena tindakan pembiusan merupakan suatu keahlian sesuai dengan pendidikan yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan juga melanggar hak pasien dari kerugian fisik yang timbul dari akibat tindakan tersebut. 2. Ada kerugian, kerugian yang timbul yaitu materil dan imateril, kerugian materil yaitu TN telah kehilangan keuntungan penyembuhan terhadap dirinya yang awalnya mengeluarkan biaya untuk operasi kuret, namun mendapatkan kerugian fisik lainnya pada telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan akibat dari suntikan pembiusan operasi, TN mengeluarkan biaya kontrol, pengobatan yang dijalaninya untuk tangannya sehingga mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan biaya dilakukannya amputasi terhadap jari telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan, terhalangnya pekerjaan yang menggunakan fungsi jari dalam mencari mata pencahariannya. Kerugian imateril yaitu kerugian kehilangan bagian jari telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan yang tidak dapat di kembalikan
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks