JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol.4, No.2, September 2013 Halaman JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 4, Nomor 2, September

Please download to get full document.

View again

of 18
9 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol.4, No.2, September 2013 Halaman JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 4, Nomor 2, September PENGARUH PERSEPSI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENGGUNAAN
Document Share
Document Transcript
JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol.4, No.2, September 2013 Halaman JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 4, Nomor 2, September PENGARUH PERSEPSI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENGGUNAAN SAK ETAP DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Sentra Kripik Segalamider Bandar Lampung) Rosmiaty Tarmizi Ni Luh Sartika Bugawanti (Universitas Bandar Lampung - UBL) Abstract Accounting practices, financial accounting in particular on SMEs in Indonesia is still low and has many drawbacks. Weakness, partly due to lack of education, lack of understanding of Financial Accounting Standards (GAAP) of the owners and managers in the absence of regulations requiring the preparation of financial statements for SMEs. The main problem in this research is how the influence of perception of small and medium enterprises to the use of SAK ETAP?. The purpose of this study was to determine the effect of the perception of how small and medium enterprises to the use of SAK ETAP . The hypothesis is the perception of small and medium enterprises to the use of SAK ETAP in Bandar Lampung. From the discussion of the results obtained by the regression equation Y = X and hypothesis test results using the t test, where the real level tcount df = 54 and = 0.05 at significant at p-value and the value of TTable (appendix t_tabel ) of 2.005, thus tcount TTable (3.567 2.005). Which means that the hypothesis is proven and can be accepted as true. Keywords: Perception, Small and Medium Enterprises, SAK ETAP 1. PENDAHULUAN Perkembangan sektor UKM yang demikian pesat memperlihatkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Sementara itu, di sisi yang lain UKM juga masih dihadapkan pada masalah yang terletak pada proses administrasi. Masalah utama dalam pengembangan UKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UKM. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh sebagian besar UKM, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit lunak. Selain itu, apabila UKM berkeinginan memperoleh tambahan modal juga dituntut menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Pihak perbankan sendiri tidak ingin mengambil resiko dalam penyaluran kredit bagi UKM dikarenakan perbankan tidak mengetahui perkembangan usaha tersebut. Sementara hampir semua UKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena UKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara 66 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 4, Nomor 2, September 2013 sistematis. Laporan keuangan berguna bagi pemilik untuk dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata. Kebanyakan dari UKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun, pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan. Meskipun tidak dapat dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi (H. Jati, Beatus B., Otniel N., 2004). Akuntansi merupakan indikator kunci kinerja usaha, informasi akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Hal ini memungkinkan para pelaku UKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu. Para pelaku UKM tidak hanya dapat menghitung untung atau rugi, tetapi yang terpenting untuk dapat memahami makna untung atau rugi bagi usahanya (Wulan dan Nindita, 2009). Laporan keuangan yang merupakan bagian dari akuntansi menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan harus ditumbuhkan di kalangan UKM. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara khusus kewajiban UKM menyusun laporan keuangan. Namun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung telah mengisyaratkannya melalui pasal 66 yang berbunyi Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dengan demikian, bagi suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, tidak terkecuali usaha kecil ataupun menengah, diwajibkan menyusun laporan keuanganƒ. Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini & Suhairi, 2006). Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM. Sudarini (1992) dalam Wahdini & Suhairi (2006) juga memb uktikan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar perhitungan pajak. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. Namun, karena UKM memiliki berbagai keterbatasan, kewajiban seperti itu diduga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar bagi UKM dibandingkan dengan manfaat yang dapat dihasilkan dari adanya informasi akuntansi tersebut (cost-effectiveness). Di samping itu, tersedianya informasi yang lebih akurat melalui informasi akuntansi yang dihasilkan diduga tidak mempengaruhi keputusan atas masalah yang dihadapi manajemen (relevance). JURNAL Pengaruh Akuntansi Persepsi Pengusaha & Keuangan Kecil Volume (Rosmiaty 4, Nomor Tarmizi 2, September & Ni Luh 2013 Sartika B) 67 Studi terhadap penerapan SAK memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UKM (Wahdini & Suhairi, 2006). Dalam penelitian Wahdini dan Suhairi (2006) studi yang sama juga pernah dilakukan di beberapa negara, dan menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UKM (Williams, Chen, & Tearney, 1989; K nutson & Hendry, 1985; Nair & Rittenberg 1983; Wishon 1985). Hal ini telah mendorong komite Standar Akuntansi Internasional (The International Accounting Standards Board) untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan yang khusus bagi UKM. Saat ini telah diterbitkan SAK baru khusus untuk ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dalam rangka pengembangan standar akuntansi bagi UKM. Sekalipun memberatkan, penelitian tentang jenis informasi akuntansi yang disajikan dan digunakan oleh perusahaan kecil di Australia mengungkapkan bahwa informasi akuntansi utama yang banyak disiapkan dan digunakan perusahaan kecil adalah informasi yang diharuskan menurut undang-undang (statutory), yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas (Homes & Nicholls, 1989). Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa sebahagian besar UKM yang menjadi responden tidak mampu menyiapkan sendiri informasi akuntansi yang diperlukannya, sehingga perusahaan meminta jasa Akuntan Publik (Homes & Nicholls, 1989). Kondisi UKM di Kota Bandar Lampung, khususnya di sentra kripik Segalamider Kota Bandar Lampung juga tidak jauh berbeda, mereka masih banyak mengalami kesulitan dalam mempraktekan akuntansi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak memadai dan juga tidak akurat. 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 2.1 Pengertian Persepsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:674) persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui bebarapa hal melalui panca inderanya. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:57) persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Mangkunegara (dalam Arindita, 2000) berpendapat bahwa persepsi adalah proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencangkup penafsiran obyek, penerimaan stimulis (input), pengo rganisasian stimulus, dan pemberian penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi prilaku dan perubahan sikap. 2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Menurut Robbins (2003) persepsi pada umumnya dipengaruhi oleh dua fa ktor, yaitu faktor internal dan faktor ekstenal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu misalnya sikap, kebiasaan dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. 68 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 4, Nomor 2, September 2013 Dijelaskan oleh Robbins (2003) bahwa meskipun i ndividu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh: 1. Pelaku persepsi Apabila seorang individu memandang suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan. 2. Obyek atau yang dipersepsikan Karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. 3. Keadaan dimana persepsi itu dilakukan. Unsur lingkungan atau situasi yang terjadi saat seseorang menilai suatu obyek. 2.3 Definisi Usaha Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp ,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp ,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp ,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp ,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp ,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp ,00 (lima puluh milyar rupiah). 2.4 Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah Menurut Suryana (2001:90-92) Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi: 1. Penyediaan barang dan jasa 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Pemerataan pendapatan 4. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah 5. Peningkatan taraf hidup masyarakat Keberhasilan usaha kecil dan menengah dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan sudut panang sosial. Dari segi ekonomi, keberhasilan perusahaan ditinjau dari adanya peningkatan kekayaan perusahaan diluar penjaman, misalnya kenaikan laba. Sedangkan dari segi social, keberhasilan perusahaan ditinjau dari adanya kelangsungan hidup perusahaan dengan kaitannya keberadaan perusahaan. JURNAL Pengaruh Akuntansi Persepsi Pengusaha & Keuangan Kecil Volume (Rosmiaty 4, Nomor Tarmizi 2, September & Ni Luh 2013 Sartika B) Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hingga saat ini telah menerbitkan empat standar akuntansi di Indonesia atau yang biasa disebut empat pilar standar akuntansi Indonesia. Empat pilar standar akuntansi tersebut yaitu: 1. Standar Akuntansi Keuangan 2. Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah 4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau biasa disebut dengan SAK ETAP 2.6 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( General Purpose Financial Statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. Dari pernyataan diatas, jelas mengandung makna bahwa entitas kecil dan menengah yang dimaksud oleh SAK ETAP adalah entitas kecil menengah nonlisted atau entitas yang tidak masuk dalam bursa saham. Artinya ada dua standar akuntansi yang berbeda yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Ini berarti juga akan ada standar pengukuran dan pengungkapan yang berbeda dari masing-masing standar akuntansi tersebut. Di satu sisi ada SAK ETAP yang khusus ditujukan untuk entitas kecil menengah yang non-listed, di sisi lain ada SAK umum, dalam hal ini PSAK yang ditujukan untuk entitas lainnya, termasuk entitas kecil menengah jika entitas tersebut termasuk listed company. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas nantinya harus menyebutkan bahwa laporan keuangan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan, apakah SAK ETAP atau PSAK. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (SAK ETAP 2009:166). 70 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 4, Nomor 2, September Peran Akuntansi Bagi UKM Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil (Magginson et al. 2000). Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur (Bank). Kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil sebenarnya telah tersirat dalam Undang-Undang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil. Adanya SAK ETAP merupakan cerminan upaya untuk mempermudah UKM dalam menyusun laporan keuangan. Hal yang baru, tentu akan menimbulkan pro dan kontra, dari situ peneliti ingin mengetahui bagaimana pengusaha UKM dalam menyikapi hal tersebut, tetap membuat laporan keuangan yang sederhana atau beralih pada laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. 2.8 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan Tujuan dari laporan keuangan SAK ETAP itu sendiri adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Soemarso (2004) Salah satu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya adalah karakteristik kualitatif, yaitu: 1. Dapat dipahami (Understandability) 2. Relevan (Relevance) 3. Materialitas (Materiality) 4. Keandalan (Reliability) 5. Substansi mengungguli bentuk (Subtance Over Form) 6. Pertimbangan Sehat (Prudence) 7. Kelengkapan (Completeness) 8. Dapat dibandingkan (Comparability) 9. Tepat waktu (Timeliness) 10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat (Balance Between Benefit And Cost). 2.9 Penyajian Laporan Keuangan Penyajian laporan keuangan dalam SAK ETAP tidak berbeda dengan sebagaimana yang diatur dalam PSAK 1: Penyajian laporan keuangan, dimana secara substansi pengaturan tersebut merupakan ringkasan dari PSAK yang juga mencakup pengaturan mengenai komponen laporan keuangan. Perbedaan yang paling mendasar adalah, dalam SAK ETAP, entitas yang menggunakan standar ini harus mengungkapkan pernyataan bahwa entitas patuh secara keseluruhan terhadap SAK ETAP ini dalam catatan atas laporan keuangannya. Hal lain terkait JURNAL Pengaruh Akuntansi Persepsi Pengusaha & Keuangan Kecil Volume (Rosmiaty 4, Nomor Tarmizi 2, September & Ni Luh 2013 Sartika B) 71 dengan pengaturan mengenai penyajan laporan keuangan ini adalah kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, konsistensi penyajian, informasi komparatif, materialitas, agregasi dan komponen lengkap laporan keuangan. Posisi dan kinerja keuangan yang ada dalam SAK ETAP secara umum tidak berbeda dengan yang ada dalam PSAK, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban. Dalam SAK ETAP, ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan PSAK yaitu : 1. Tidak diperkenankannya adanya pos luar biasaƒ 2. Diperkenankannya untuk menggabungkan laporan laba rugi dan laporan perubahan jika memenuhi kondisi tertentu, yaitu perubahan ekuitas yang hanya berasal dari : Laba Rugi periode berjalan Pembayaran dividen Koreksi kesalahan periode sebelumnya Perubahan kebijakan akuntansi Adanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai judgement ketidakpastian dan persyaratan modal. Adapun perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), menurut Pricewaterhouse Coopers yaitu: Tabel 1 Perbedaan PSAK dengan SAK ETAP No Perbedaan PSAK SAK ETAP 1 Metode yang Menggunakan metode Hanya menggunakan digunakan untuk langsung dan tidak metode tidak langsung laporan arus kas dari langsung aktivitas operasi 2 Metode tingkat suku bunga Wajib bagi investasi diukur pada biaya amortisasi 3 Penggabungan usaha Menunjukkan dan goodwiil penggabungan usaha dan goodwiil 4 Investasi pada Laporan keuangan perusahaan cabang konsolidasi bagi cabangnya 5 Investasi dalam Menggunakan metode asosiasi ekuitas 6 Pengukuran Menggunakan biaya property, plant and perolehan atau nilai equipment wajar 7 Pendekatan metode Setiap komponen penyusutan untuk property, plant and property, plant and equipment harus equipment didepresiasi secara terpisah 8 Property investasi Menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar Tidak secara eksplisit mewa
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks