Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 12, No. 2, Agustus 2016, Hal

Please download to get full document.

View again

of 8
13 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYIMPANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT Fitriah Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat .
Document Share
Document Transcript
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYIMPANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT Fitriah Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat . Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor aspek prilaku individu, aspek organisasi kepemerintahan, aspek pengawasan, pengaruhnya terhadap penyimpangan APBD di Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner ini disampaikan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode judgment sampling kepada responden dan kuesioner yang kembali dan dapat digunakan sebanyak 43 orang. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri pada instansi aparatur negara yakni pada Sekda dan Pemda. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat hipotesis yang diuji dengan menggunakan regresi linier. Dari pengujian dengan regresi linier dapat disimpulkan bahwa persepsi atas Aspek Pengawasan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan APBD di Kabupaten Sumbawa Barat. Koefisien determinasi (R 2 ) diperoleh sebesar 0,293, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,3%, sedangkan sisanya sebesar 70,3% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kata kunci: perilaku individu, organisasi kepemerintahan, pengawasan, penyimpangan APBD. PENDAHULUAN Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat di artikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran pengeluaran yang dimaksud (Mamesah,1995: 20; dalam Halim dan Kusufi, 2012). Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Menurut pasal 16 Permendagri NO.13/2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilitasi. Menurut undang-undang No. 2 tahun 2015 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerahyang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian APBD harus mencerminkan kondisi keungan pemerintah daerah berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Melalui suatu analisis, anggaran dapat menggambarkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah sesuai otonomi daerah yang mensyaratkan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya secara mandiri. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Sedangkan peran pemerintah untuk melakukan alokasi sumber daya publik, distribusi sumber ISSN Hal. 368 daya secara adil dan merata, serta stabilisasi ekonomi dan politik tidak dapat digantikan oleh sektor bisnis. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, sektor publik sedang mengalami goncangan akibat banyaknya ditemukan penyimpangan terhadap anggaran yang ada dalam organisasi sektor publik ini. Dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan terhadap anggaran tersebut telah banyak merugikan negara, khususnya masyarakat (Azrianti dkk). Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepemerintah daerah (subnational jurisdiction) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekuatiran munculnya kejahatan institusional dimana eksekutif dan legislatif secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pasal 2 korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bernardi (1994) dalam Sopanah dan Isa Wahyudi, korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Sementara Hermien H.K. (1994) dalam Sopanah dan Isa Wahyudi, mendefinisikan korupsi sebagai kekuasaan tanpa aturan hukum. Selain itu, korupsi juga dapat diartikan sebagai representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik, serta merupakan prilaku yang menyimpang dari kode etik formal yang berhubungan dengan tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, sebagai contoh kekayaan, kekuasaan, dan status yang dimilikinya. Oleh sebab itu, selalu ada dugaan tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti jabatan dan lain-lain selain dari tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan tersebut. Baswir (1993) dalam Sopanah dan Isa Wahyudi, menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik dari kalangan pemerintah maupun swasta antara lain, pola konvensional, upeti, komisi, menjegal order, perusahaan rekanan, kuitansi fiktif, dan penyalahgunaan wewenang. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan penyimpangan atau korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (faktor keinginan, hasrat, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). Menurut Isa Wahyudi dan Sopanah (2005), faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: Pertama, aspek perilaku individu organisasi. Kedua, aspek dari organisasi, dan. Ketiga, aspek dalam masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada. Sementara menurut Lutfhi (2002) dalam Isa Wahyudi (2005), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah: (1) motif, baik dari motif ekonomi maupun motif politik, (2) peluang, dan (3) lemahnya pengawasan. Korupsi kolektif oleh eksekutif daerah maupun legislatif daerah terhadap APBD menjadi pemandangan di hampir semua daerah. Disebut korupsi kolektif karena pelaku korupsi ini lahir melalui konspirasi yang saling menguntungkan antara DPRD dan eksekutif. Eksekutif daerah maupun legislatif daerah yang mempunyai kewenangan dalam proses pembuatan, penyusunan, dan pengesahan APBD justru bertindak sebagai pelaku. Penyimpangan terjadi mulai dari penyusunan APBD yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, prosentase belanja rutin yang lebih membengkak daripada belanja pembangunan, serta pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Pengalokasian APBD yang lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dewan daripada pembangunan, menunjukan bahwa orientasi Pemda dan DPRD lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat daripada untuk pembangunan rakyat. Adapun beberapa fenomena penyimpangan yang terjadi pada pemerintah kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintahan diantaranya adalah, kasus penyimpangan dana APBD pada tahun 2006 dalam proyek PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Demikian pula raibnya Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah senilai Rp 14 Miliar tahun 2012 dan juga kasus tanah Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Poto ISSN Hal. 369 Tano yang disebabkan karena tanah Proyek yang dibangun dari dana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI tersebut, tanahnya bermasalah karena diduga di mark up. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimpangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dari populasi tersebut, diambil secara judgment sampling sebanyak 100 orang pegawai negeri yang bekerja di instansi Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Data yang terkumpul diperoleh dari hasil analisis dokumen dan penyebaran kuesioner penelitian ke responden, kemudian dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dengan menggunakan program SPSS 20 for Windows dengan tingkat kemaknaan 5%(α=005), hasil pengolahan data dan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka rumus perasaan regresi linier yang digunakan adalah: Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Keterangan Koefisien Regresi a=28,709 X 1 Perilaku Individu -0,186 X 2 Organisasi Pemerintahan 0,208 X 3 Pengawasan 0,672 Sumber: Primer Diolah, Tahun 2016 berikut: Hasil perhitungan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui formulasinya sebagai Y = 28,709 0,186 X 1+ 0,208 X 2 + 0,672 X 3 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a= 28,709 merupakan nilai Kostanta, yaitu bahwa apabila tidak ada variabel bebas kelompok Perilaku Individu (X 1), Organisasi Pemerintahan (X 2), Pengawasan (X 3), maka besarnya variabel Penyimpangan APBD (Y) adalah 28,709. b 1= Variabel bebas Perilaku Individu (X 1) mempunyai koefisien sebesar -0,186 dengan taraf signifikansi sebesar 0,301 lebih besar dari α=0,05, yang berarti variabel termaksud tidak berpengaruh secara staktistik terhadap Penyimpangan APBD. b 2= Variabel bebas Organisasi Pemerintahan(X 2) mempunyai koefisien sebesar 0,208 dengan taraf signifikansi sebesar 0,204 lebih besar dari α= 0,05, yang berarti variabel termaksud tidak berpengaruh secara staktistik terhadap Penyimpangan APBD. b 3= Variabel bebas Pengawasan (X 3) mempunyai koefisien sebesar 0672 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari α= 0,05, yang berarti variabel termaksud berpengaruh secara staktistik terhadap Penyimpangan APBD. Uji Hipotesis 1. Uji Hipotesis Pertama (Uji Simultan) Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak berpengaruh maka ISSN Hal. 370 digunakan uji F (F-test) yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikannya dengan a. Kriteria pengujian adalah jika Sig. a maka H0 diterima dan Ha ditolak, sedangkan apabila Sig. a maka H0 ditolak dan Ha diterima. Adapun untuk mengetahui hasil uji F dalam penelitian ini maka akan dilakukan perbandingan antara nilai sig. F dengan tingkat signifikannya (a). Adapun hasil pengujian dengan uji F (F-test) digambarkan dalam tabel dibawah ini: Tabel 2. Hasil Analisis Uji F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression a 1 Residual Total a. Predictors:(Constant),Aspek Pengawasan, Aspek Organisasi, Aspek Perilaku Individu b. Dependent Variable: Penyimpangan APBD Sumber: Primer Diolah, Tahun 2016 Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,004, sedangkan pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05, artinya dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari α. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable Independen secara simultan berpengaruh terhadap variable Dependen. 2. Uji Hipotesis Kedua (Uji Parsial) Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independen, yaitu Aspek Perilaku Individu, Aspek Organisasi Pemerintahan dan Aspek Pemerintahan berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD Kabupaten Sumbawa Barat, maka digunakan uji t (t-test) dua arah dengan cara membandingkan nilai signifikansinya dengan α. Apabila nilai sig.t 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa variable indevenden secara parsial berpengaruh terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Secara lengkap hasil uji t dapat disajikan pada tabel dibawah ini. ISSN Hal. 371 Model (Constant) ASPEK PERILAKU INDIVIDU Unstandardized Coefficients 28,709-0,186 B Std. Error Beta 5,632 0,178-0,146 Tabel 3. Hasil Uji t Coefficients a Standar dized Coeffici ents T Sig. 5,098-1,05,000 0,301 95,0% Confidence Interval for B Lower Bound 17,309-0,546 Upper Bound Collinearity Statistics Toler ance VIF 40,11 0,174 0,958 1,044 ASPEK ORGANISASI PEMERINTAHAN 0,208 0,161 0,178 1,293 0,204-0,118 0,535 0,979 1,022 ASPEK PENGAWASAN 0,672 0,178 0,519 3,763 0,001 0,31 1,033 0,979 1,022 a. Dependent Variable: PENYIMPANGAN APBD Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2016 Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variable Aspek Perilaku Individu sebesar 0,301 α (5%), Aspek Organisasi Pemerintahan sebesar 0,204 α (5%) dan Aspek Pengawasan sebesar 0,001 α (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya variable Aspek Pengawasan yang berpangaruh terhadap Penyimpangan Anggara Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Dibawah ini adalah tabel hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 4. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted Square R Std. Error of the Estimate a a. Predictors: (Constant), Aspek Pengawasan, Aspek Organisasi Pemerintahan, Aspek Perilaku Individu b. Dependent Variable: Penyimpangan APBD Sumber: Primer Diolah, Tahun 2016 Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan pangaruh variable independen terhadap variable depeden yang dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R 2 ) yaitu sebesar 0,293. Artinya dapat memberikan kontribusi untuk mempengaruhi penyimpangan di Kabupaten Sumbawa barat 29,3% sedangkan sisanya sebesar 70,3% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. PEMBAHASAN ISSN Hal. 372 1. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Aspek Perilaku Individu, Aspek Organisasi Pemerintahan dan Aspek Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap Penyimpangan APBD Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan df 1 = 3 dan df 2 = 38 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, artinya dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari a. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa Aspek Prilaku Individu, Aspek Organisasi Pemerintahan dan Aspek Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD. 2. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t) Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, Aspek Perilaku Individu, Aspek Organisasi Pemerintahan dan Aspek Pengawasan berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD pmaka digunakan uji t (t-test) dua arah (two side atau 2 tail test) dengan cara membandingkan nilai signifikannya dengan a, dengan derajat. Kebebasan (degree of freedom) sebesar 95% (a = 5%). Berdasarkan uji t pada hasil analisis secara statistik analisis regresi secara parsial akan diuraikan sebagai berikut: a. Pengaruh Aspek Perilaku Individu terhadap Penyimpangan APBD Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Aspek Perilaku Individu yaitu sebesar 0,301 a (5%), artinya Aspek Prilaku Individu secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Aspek Perilaku Individu berpengaruh secara parsial terhadap Penyimpangan APBD tidak dapat diterima. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Isa Wahyudi dan Sopanah (2005) yang mengatakan bahwa aspek perilaku individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya Korupsi APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ifrisa Wardini (2011) yang menyatakan bahwa aspek perilaku individu berpengaruh terhadap terjadinya Penyimpangan APBD. b. Pengaruh Aspek Organisasi Pemerintahan terhadap Penyimpangan APBD. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Aspek Organisasi Pemerintahan yaitu sebesar 0,204 α (5%), artinya Aspek Organisasi Pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Aspek Organisasi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap Penyimpangan APBD tidak dapat diterima. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ifrisa Wardini (2011) yang menyatakan bahwa aspek organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap terjadinya Penyimpangan APBD. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Isa Wahyudi dan Sopanah (2005) yang menyatakan bahwa aspek organisasi pemerintahan berpengaruh Korupsi APBD. c. Pengaruh Aspek Pengawasan terhadap Penyimpangan APBD Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Aspek Pengawasan yaitu sebesar 0,001 α (5%), artinya Aspek Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Aspek Pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap harga saham dapat diterima. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Isa Wahyudi dan Sopanah (2005) yang mengatakan bahwa Aspek Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya Korupsi APBD. Dan hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ifrisa Wardini (2011) yang menyatakan bahwa aspek pengawasan berpengaruh terhadap terjadinya Penyimpangan APBD. ISSN Hal. 373 KESIMPULAN Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh Aspek Perilaku Individu, AspekOrganisasi Pemerintahan dan Aspek Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap Penyimpangan APBD Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian secara bersama-sama (simultan), Aspek Perilaku Individu, Aspek Organisasi Pemerintahan dan Aspek Pengawasan berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel Aspek Perilaku Individu secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi, perhitungan hipotesis untuk H0 diterima. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Aspek Perilaku Individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. 3. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel Aspek Organisasi Pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi, perhitungan hipotesis untuk H0 diterima. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Aspek Organisasi Pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten SumbawaBarat. 4. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel Aspek Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi, perhitungan hipotesis untuk H0 ditolak. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Aspek Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap Penyimpangan APBD Pada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan hasil penelitian ini, Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan dan membenahi system pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan anggaran pendapatan belanja daerah, seperti faktor-faktor perilaku
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks