IMPLEMENTASI ASEAN MARITIME FORUM DALAM SISTEM INDONESIA MARITIME SECURITY

Please download to get full document.

View again

of 12
185 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
IMPLEMENTASI ASEAN MARITIME FORUM DALAM SISTEM INDONESIA MARITIME SECURITY Dina Sunyowati 1, Masitha Tismananda K 2 1 Dosen Program Pascasarjana Universitas Airlangga di bidang Hukum Laut 2 Mahasiswa Magister
Document Share
Document Transcript
IMPLEMENTASI ASEAN MARITIME FORUM DALAM SISTEM INDONESIA MARITIME SECURITY Dina Sunyowati 1, Masitha Tismananda K 2 1 Dosen Program Pascasarjana Universitas Airlangga di bidang Hukum Laut 2 Mahasiswa Magister Hukum Internasional di Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Abstrak: Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Sebagai upaya menyelamatkan sumberdaya alam laut dan kekayaan maritim tersebut, maka diperlukan jaminan kemanan perairan Indonesia dari gangguan dan ancaman segala bentuk kejahatan di laut. Sumber ancaman dan tantangan keamanan dapat datang dari aktor negara maupun non negara. Ancaman yang berasal dari aktor negara seperti sengketa perbatasan antar negara yang belum terselesaikan, perlombaan senjata Angkatan Laut (naval arms race) dan masalah kebebasan penggunaan laut. Sedangkan ancaman yang muncul dari aktor non negara seperti perompakan, pembajakan, terorisme maritim, proliferasi senjata pemusnah massal, pencurian sumber daya laut dan perdagangan obat-obatan terlarang dan psikotropika. Ancaman dan tantangan keamanan di laut tersebut, tidak saja dialami oleh Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga menjadi beban bagi negara-negara ASEAN lainnya. Dalam kerangka keamanan ASEAN Community, maka pada pertemuan di Bali yang kemudian menghasilkan Bali Concord II tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyepakati pentingnya kerjasama keamanan maritim antar negara anggota ASEAN untuk menangani berbagai isu kelautan dan lintas-batas, secara regional dan komprehensif. Untuk selanjutnya kesepakatan negara-negara ASEAN ini dikenal dengan ASEAN Maritime Forum (AMF). Ditetapkannya dan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015, mengharuskan Indonesia mampu untuk mengantisipasi semua tantangan dan ancaman melalui laut yang semakin kompleks. Sangat perlu untuk dilakukan analisis konsep Indonesia Maritime Security dalam negara kepulauan dan negara maritim yang kemudian dikaitkan dengan prinsip kerjasama AMF dan implementasinya bagi keamanan maritim Indonesia. Kata kunci: ASEAN Community, ASEAN Maritime Forum, Indonesia Security Maritime I. PENDAHULUAN Dalam beberapa tahun mendatang searah dengan berlakunya Economic ASEAN Community (Masyarakt Ekonomi ASEAN/MEA) mendatang, Pemerintah Indonesia akan menghadapi suatu tantangan yang besar pada keamanan maritim baik di kawasan nasional, regional dan internasional. Kebijakan politik dalam pemerintahan saat ini yang mengedepankan Indonesia menjadi poros maritim dunia, mengharuskan Pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Di era perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, maka sarana transportasi dituntut untuk selalu berkembang, mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selain transportasi A-60 Dina Sunyowati, Masitha Tismananda K: Implementasi Asean Maritime Forum melalui darat dan udara, maka transportasi melalui laut masih menjadi sarana transportasi yang utama di dunia. Dengan kondisi luasnya perairan Indonesia, maka sudah sewajarnya apabila keinginan menjadi negara maritim yang menguasai sumberdaya alam di laut dan mempunyai kekuatan pada keamanan maritimnya menjadi suatu keniscayaan. Dalam sejarah, negara-negara yang mempunyai kekuatan maritim besar diantaranya Inggris, Spanyol, Belanda, Portugis, Turki, Jepang, pernah menjadi adikuasa pada suatu era dengan mengandalkan kekuatan laut, dan mampu bertumpu pada satu aspek yaitu transportasi laut dan keamanannya. Beranjak dari pemikiran cita-cita menjadi negara maritim besar, para pemimpin negara-negara ASEAN menghasilkan kesepakatan di Bali yang kemudian dikenal dengan Bali Concord II (2003). Kesepakatan Bali Concord II berisikan tiga point penting, yaitu rencana pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara, ASEAN Community Security (ASC) sebagai forum keamanan bersama, dan ASEAN Sociocultural Community (ASCC) yang erat dan saling menguatkan untuk tujuan menjamin stabilitas perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan. Pada pembahasan kerjasama keamanan maritim antar negara anggota ASEAN dimaksudkan untuk menangani berbagai isu kelautan dan lintas-batas di tingkat regional. Tindak lanjut dari Bali Concord II, pada KTT ASEAN Ke-10 di Vientiane tahun 2004, disepakati ASEAN Security Community - Plan of Action (ASC- PoA) dan Vientiane Action Program (VAP) dengan program 5 tahunan yang dimulai pada tahun Pada kerjasama VAP hal penting yang disepakati adalah adanya kerjasama keamanan maritim ASEAN, dan menjajaki pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF). Berdasarkan kesepakatan tahun 2003, maka pada ASEAN Security Community Plan of Action Coordinating Conference, 2006, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan Workshop tentang pembentukan AMF. Langkah selanjutnya, Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui Japan ASEAN Integration Fund menyelenggarakan Workshop Pembentukan ASEAN Maritime Forum, di Batam, Indonesia (2007). Hasilnya disepakati pentingnya kerjasama ASEAN di bidang maritim. Pada ASEAN SOM di Singapura tahun 2008, Indonesia mengajukan konsep mengenai pembentukan AMF dan kemudian menjadi salah satu poin dalam cetak-biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN yang disepakati pada KTT ASEAN ke-14 di Vietnam (2009). Dokumen Road Map for an Asean Community , pada aspek Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, secara khusus membahas AMF dengan empat poin, yaitu: (i) Establish the ASEAN Maritime Forum, (ii) Apply a comprehensive approach that focuses on safety of navigation and security concern in the region that are of common concerns to the ASEAN Community, (iii) Stock take maritime issues and identify maritime cooperation among ASEAN member countries, and (iv) Promote cooperation in maritime safety and search and rescue (SAR) through activities such as information sharing, technological cooperation and exchange of visits of authorities concerned. Tercapainya kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN dalam MEA dimana salah satu pilarnya adalah Komunitas Politik-Keamanan ASEAN serta adanya AMF merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Terkait dengan keinginan mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, merupakan peluang bagi Indonesia untuk mewujudkannya. Selain bekerja sama dikawasan ASEAN mengenai keamanan maritim, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral dengan Dina Sunyowati, Masitha Tismananda K: Implementasi Asean Maritime Forum A-61 negara-negara lain tentang pentingnya keamanan maritim kedua negara, misalnya RI dengan Australia, dan RI dengan Amerika Serikat. Dengan dibentuknya AMF, perlu diteliti kembali apa sebetulnya prinsip kerjasama AMF. Mengingat dua pertiga wilayah laut Asia Tenggara adalah wilayah yurisdiksi dari Indonesia, maka perlu juga untuk diteliti apa makna prinsip kerjasama AMF bagi Indonesia dan implementasinya terhadap keamanan maritim Indonesia. II. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang undangan (statute approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach), beranjak dari pandanganpandangan, doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum internasional, hukum perjanjian internasional, hukum laut, hukum maritim terutama mengenai keamanan maritim (Maritime Security). Pendekatan perundang undang (statute approach), adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah perundangundangan, dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional, perjanjian internasional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer, terdiri dari ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan maritime security. Bahan hukum diperoleh dari Konvensi konvensi Internasional dan Perjanjian Internasional antara lain, The Vienna Convention on the law of Treaties, 1969, United Nations Convention on the Law of The Sea, 1982, ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari semua referensi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, serta berbagai pendapat dan pakar hukum yang dimuat diberbagai media internet yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan melakukan wawancara dengan para ahli dan pejabat di Sekretariat ASEAN atau Kementerian Luar Negeri terkait permasalahan yang diteliti. Disamping itu, pengumpulan beberapa artikel elektronik yang berkaitan dengan Indonesia Martime Security. Semua hasil penelusuran tersebut kemudian diaplikasikan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. III. Pembahasan 3.1. ASEAN Economic Community ASEAN Economic Community (AEC-Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA atau Komunitas ASEAN atau Masyarakat ASEAN) merupakan keberhasilan dari transformasi ASEAN menjadi suatu organisasi yang rules-based dan berorientasi kepada masyarakat melalui kesepakatan Bali Concord II. Melalui Komunitas ASEAN, negara-negara anggota ASEAN akan menunjukkan kepada masyarakat internasional lainnya akan keberhasilan kerjasama mereka dan sekaligus juga sebagai bentuk kemampuan memberikan kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global. Hal ini menjadi suatu kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat internasional dewasa ini. A-62 Dina Sunyowati, Masitha Tismananda K: Implementasi Asean Maritime Forum Diawali dengan KTT ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, disepakati Visi ASEAN 2020, yang dapat dianggap sebagai road map kerjasama ASEAN. Selanjutnya, setelah krisis ekonomi khususnya yang melanda Asia Tenggara, pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali, para Kepala Negara/Pemerintahan menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang politik keamanan, ekonomi dan budaya atau dikenal dengan Bali Concord II. Rencana mewujudkan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020 terdiri dari tiga pilar yang berbeda, Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC); Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Waktu pencapaian yang semula disepakati pada tahun 2020 berubah menjadi 2015 berdasarkan Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun Komunitas ASEAN adalah salah satu cita-cita yang dicanangkan terwujud oleh ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Komunitas ini memiliki semangat menyatukan seluruh warga masyarakat Asia Tenggara dalam suatu suatu wadah komunitas atau masyarakat besar. Hal ini merupakan salah satu konsep kerjasama yang dirancang oleh negaranegara yang tergabung dalam ASEAN yang melibatkan setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan dan kebudayaan. Komunitas yang pada awalnya direncanakan untuk dapat dicapai pada tahun 2020, namun berdasarkan pemikiran dan pertimbangan setiap negara anggota ASEAN yang menilai pentingnya konsep Komunitas ASEAN dalam memajukan dan mengembangkan kawasan ASEAN itu sendiri, setiap negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat target terbentuknya Komunitas ASEAN, yaitu di tahun Pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN Persoalan perdamaian dan keamanan dalam hubungan internasional telah menjadi persoalan yang utama dan setua hubungan itu sendiri. Sejarah masyarakat internasional menggambarkan bahwa sepanjang kehidupan manusia, perdamaian dan keamanan senantiasa menjadi persoalan diantara mereka. Salah satu upaya untuk mengatur bidang tersebut dilakukan melalui kerjasama diantara mereka dan lazimnya kerjasama tersebut diwujudkan dalam suatu wadah/lembaga/organisasi internasional. Melalui organisasi internasional inilah negara-negara anggota bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang. Aspek pertama yang harus diwujudkan untuk mendukung pelaksanaan kerjasama tersebut adalah aspek perdamaian dan keamanan, yang merupakan wujud bidang politik dan keamanan. Keamanan dan perdamaian/stabilitas regional sangat menentukan keberhasilan suatu kerjasama. Hal inipun sangat disadari oleh para pendiri ASEAN, dengan mencantumkan dalam Deklarasi Bangkok, bahwa maksud dan tujuan ASEAN adalah, pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan. Kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsipprinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Situasi di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya sangat dinamis, baik sebelum dan setelah ASEAN dibentuk, bahkan salah satu faktor lahirnya ASEAN dipicu konflik yang terjadi di Vietnam. Dengan demikian faktor keamanan regional menjadi Dina Sunyowati, Masitha Tismananda K: Implementasi Asean Maritime Forum A-63 aspek yang senantiasa mewarnai kerjasama tersebut. Sudah barang tentu dinamika stabilitas keamanan di kawasan/regional serta internasional akan mempengaruhi keberlangsungannya. Dalam perjalanannya, kerjasama ASEAN tidak terlepas juga dari persoalan-persoalan yang terkait dengan aspek politik keamanan. Bahkan seringkali dikatakan keberhasilan kerjasama ASEAN dalam dua puluh tahun kerjasamanya lebih kepada keberhasilan menumbuhkan solidaritas antar negara-negara anggota. Melalui solidaritas yang dibangun maka bibit-bibit konflik dapat diatasi. Diharapkan hal tersebut akan berlangsung tidak hanya saat ini, namun juga seterusnya, karena stabilitas kawasan akan mempengaruhi stabilitas internasional. Sebagai contoh, saat ini di Asia Pasifik ada beberapa situsai yang dapat dikatakan menjadi sumber konflik masa depan dan kemungkinan akan mempengaruhi dunia internasional. Hal yang perlu dipahami, seringkali aspek politik kemananan seringkali tidak menjadi perhatian ataupun kalau disadari pentingnya namun seringkali aspek itu dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan dalam kerangka kerjasama ASEAN, terbukti sampai saat ini bidang ekonomi yang menjadi prioritas utama. Dengan kata lain, meskipun dalam kerjasamanya aspek ekonomi nampak lebih dominan, namun tidak boleh dilupakan bahwa aspek yang satu ini tidak boleh diabaikan. Kawasan yang damai dan pola hubungan yang kondusif akan menentukan terwujudnya berbagai kesepakatan yang ada. Dasar dari pembentukan komunitas ASEAN 2015 ini adalah untuk menghadapi tantangan global yang akan datang kemudian sehingga negara-negara ASEAN siap dalam menjawab atau menghadapi tantangan tersebut. ASEAN Political Security Community diharapkan dapat menjawab tantangan ASEAN dalam perkembangan politik global yang semakin kompleks dan juga kondisi keamanan negara-negara ASEAN baik secara regional atau internasional. Pilar pertama ini ditujukan untuk mewujudkan kondisi politik antar negara ASEAN yang harmonis. Sehingga kedepannya hubungan antar negara akan lebih baik dan juga untuk menangkal ancaman-ancaman dari luar ASEAN. Selain menghadapi ancaman politik dari luar ASEAN juga untuk menghadapi disharmonisasi dari dalam, potensi konflik diharapkan dapat ditekan sehingga negara negara dapat menjalankan kehidupan negaranya secara aman dan tentram. Komunitas Politik Keamanan ASEAN ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dengan mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk masyarakat internasional. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy). Komunitas Politik Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada sebelumnya, seperti Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ). Selain kesepakatan yang ada di ASEAN, yang melandasi komunitas di bidang ini adalah Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya. Istilah Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang dikenal saat ini pada awalnya bernama ASEAN Security Community sebagaimana dicantumkan di dalam Vientiane Action Programme, yang kemudian diubah menjadi ASEAN Political Security Community (APSC) sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemilihan istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerjasama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata namun juga pada aspek-aspek keamanan. Dalam hubungannya dengan pilar politik keamanan, ASEAN Security Community didefinisikan sebagai A Security Community exists when a group of countries have A-64 Dina Sunyowati, Masitha Tismananda K: Implementasi Asean Maritime Forum forged a sense of collective identity, meaning the will settle differences without resorting to force. The mantra here is renunciation of the use or threat of force. In this regard, it is important for ASEAN to develop a higher of confidence and trust, by which members no longer perceive threats as coming from within the community. Melalui pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN mempunyai harapan terciptanya ketertiban regional sehingga memperkuat ketahanan nasional dan pada saat yang bersamaan mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Ketertiban regional akan terwujud dengan berlandaskan pada pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan internasional menurut Hukum Internasional. Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh anggota. Perlu dipahami bahwa pengertian Komunitas Keamanan ASEAN tidak sama dengan komunitas pertahanan yang mengedepankan kerjasama militer, tetapi keamanan dalam arti komprehensif yang menekankan pada kerjasama membangun tata pergaulan antar negara dan mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Konsep komunitas keamanan merupakan upaya untuk membangun rasa kebersamaan ASEAN sebagai satu keluarga yang memiliki norma dan tata berinteraksi yang disepakati bersama. Dengan kata lain,meningkatkan perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kesejahteraan di daerah melalui kerja sama politik dan keamanan yang komprehensif merupakan intisari dari pilar ini. Keberhasilan kerjasama ASEAN selama ini dapat dilihat dari situasi hubungan antar negara-negara anggota ASEAN yang harmonis, saling menghormati dan persoalan yang muncul diselesaikan dengan cara damai. Suatu prestasi yang luar biasa dari organisasi internasional regional karena telah berhasil meningkatkan kerjasama antar anggota dan juga di luar negara anggota serta memilih menyelesaikan persoalan melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan Hukum Internasional. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, ASEAN telah menyusun draft ASEAN Political Security Community Blueprint untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Desember ASEAN SOM Working Group (SOM WG) membahas mengenai draft ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint, telah sepakat membagi menjadi 3 karakteristik yaitu: A) arules-based Community of Shared Values and Norms; (B) a Cohesive, Peaceful, and Resilient Region which Shared Responsibility for Comprehensive Security, dan (C) a Dynamic and Outward Looking Region in a Globalized World. Dalam kaitan ini, berbagai usulan Indonesia telah dapat diterima seperti antara lain: 1. Mendorong voluntary electoral observations; 2. Pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; 3. Memasukkan elemen memerangi korupsi dan pem
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x