' ' ' il'^= ^0, ,,, oe. ^'a; ^ =. >. ^ ' :a < . a. ^.. I= ^^^ ' ^^,^ '.^ Co. ^ ^ ^ ^ ^.,.^ ^ ^ < E: ^ ^.^ ^.^ < ^ ^ ^ 61. a.

Please download to get full document.

View again

of 22
11 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
- C == = - Goo I e e : e = = : ;:; : - ai e: 11: ' 'boo :: : - - I I' co' ;5 ;II I I!- I:~! I I 1:1 I ;' ' ' 131' ; ;; ' ' I II ~' ' ' 1;'j g;i 'o ' ' ' il'= 0 oe 'a; - = ;= ~
Document Share
Document Transcript
- C == = - Goo I e e : e = = : ;:; : - ai e: 11: ' 'boo :: : - - I I' co' ;5 ;II I I!- I:~! I I 1:1 I ;' ' ' 131' ; ;; ' ' I II ~' ' ' 1;'j g;i 'o ' ' ' il'= 0 oe 'a; - = ;= ~ 'I 'I'v c ' co a ee 00 ISE c _ = I a I-a ;: ; = a ; ' ' Co : n ~ E:= = a a E ; ;: I= ' a = ' :a co t 2; E * a -r * L CS = A _ :a o ; : Z =; = : = = I; a e I e: O :; Q o0 61 E: co a\ Q Q ~ un I 8 :- :;-:: ; ; ; -- ~ Q = 60 8; fj GB = ~! = = ; Z; ; = 63 = O a - Q o ' CD * ~ Q o CS N Q P =r ė; * P 610 CD Q Q co GB ~ o 8 88 co== :a o - :a CS ; - 60 P Q ; q b \O Q Q e o f * Q CS e! t6 ; 61 ~ KGcamatan Makassar Jakarta TimurtFeinohon lll SGIanjutnya disebut para Pemohon dengan ini meng:jukan Permohonan pengujian Pasa1 9 ayai(ia) dan Pasa1 54 ayat (1) Undarig-Undang Republik kidonesia Nomor 35 Tabun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tabiin2002 Tentang Perlindungan Allak tseianjutriya disebut un Bukti P-11 dan Pasa1 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Iselanjutnya disebut UU 14/2005 Bukti P-21 techadap Undang-Undang Dasar Negara Republik hidonesia Tahun 1945 tselanjuinya disebut UUD 1945 BuktiP-31 Adapun alasan-alasan pengqjuan peruiohonan adalah sebagai berikut: I I IPly ENANGANMAKONSnTUSl Bahwa ketentuan Pasa1 24 ayat (2) Perubahan KGtiga und 1945 manyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan o16h sebuah Mahkamah Agung dan badan eradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan urntim lingl ungan perudilan againa lingkungan ;peradilan mintsr lingkungan peradilan tata usaha negara dan o16h sebuah Mahkamah Konstitusi Banwa SGIanjutnya ketentuan Pasa1 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: mahkamah Konstitusi beryenang mengadili pada tingkat ertama dan teraldiir yang putusannya bersifat final untok menguji undang-undang terhada UUD mornutus sengketa kewenangan 16mbaga negara yang kewenangannya diberikari o16h LitlD memums pembubaran partai pontik dan meroutus perselisihan tentan hasil Pemilihan Urnum Beadasarkan Pasa124 C ayat(i) und 1945 PasallO ayat(i) hurufa Undang-Undan Nomor 24 TallerI 2003 tentang Mahkamah KonstitusitSGIanjutriya disebut un Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003!Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 Bukti P-41 sebagaimana diubah dengan Undang-UndangNomor8 Tahun 2011 tetang Perubahan Aims Undarig-Undang Nomor 24 Tallun 2003 tentang Malll;amah KonstitusitSGIanjutnya disebut un 8120/1 BuktiP- 51 mom salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (seianjutnya disebut Maltcamah) adalah mengujiundang-undangterhadap Undang-UndangDasar Ballwa herdasarkan ketentuan di ams Maincamah meinpunyaiik amu kewenangan untuk meiakukan pangujian undang-undarig (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 2 * \ 5 6 coud) Kewenangan $6rupa ditegaskan di datam ketentuan Pasa1 10 ayat (1) hutuf a UU No 24 Tabun 2003 tentsng Mallkamah Konstitusi seba aimaria toldh diubah dengan UU No 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UU No 24 Tabun 2003 roninri Mahkamah Konstitosi SSTta ketentuan Pasa1 29 ayat(i) hurufa UU No 48 Tabun 2009 tentang KGkuasaan KGhalcimari yang menyebutkan bahwa salah satu kgwenan an konstitusionalailk adalah mengadilipadatingkat pertarna dan terakhir yang urnsann a bersifatfinaluntukmengujiundang-undangterhadap Undang-UndangDasar Bahwa berdasarkan kewenangan Mallcamah sebagaimana diuraikan chatas a abila ada warga negara atau s jumlah warga negara atau badan hukurn/badari hukum privat yan menganggap hat konstitusionalnya dimgikan sebagai akibat pemberlakuan materi inuatan dalam ayat pasal darnatau bagian undang undang bertentangan den an UUD 1945 Mahkamah bemyenang menyatakan materi inuatan ayat asal dan/atau ba 'a Undang-Undang tersebut 'idak meinpunyai kekuatan hukum mengikat seba aimana dintur dalam pasa1 57 ayat(i) un 8120/1 Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas inaka Mahkamah berhak dan bemyenang untuk me Iakukan pengujian konstitusionalitas Pasa1 9 ayat (la) Pasa1 54 ayat(i) UU dan Pasa139 ayat(3) 00 14/2005terhadapUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTaliun I 2* KEDUDUKAN unk{ IM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL FARA PEMOHON Ballwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untilc men ' k permohonan pengujian undang-undang torhadap meni chari salad sani indikator kern4juan dalam kehidupan bechangsa dan beme are Pen 'ia d undarig terhadap menipakan manifestasijaminari konstitusio It h d pelaksanaan hak-hak danar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pa I 24C juncto UUN0 24 Tabun 2003 Mahkamah Konstitusime k b d judicial yangmenjaga halt asasi inariusia sebagaimanifestasiperan the ardian fth constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution ( enafsir tunggal konstitusi) Ballwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang meinpunyai kepentingan hukum s;ja yam oreng yang merasa hak-hakri a dilan o1eh oreng lain yang dapat menga jukari gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan 3 I hukum atau zorider belang geen rochtsingan) Fengertiari asas tersebut adalah bahwa hanya Drang yang meinpunyai kepentingan hukum saia yang dapat meng{jukan gugatan tsunasukjuga peruiohonari Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebuttidak herlatu inutlak berkaitan dengan diakl mya hak orang amu 16mbaga tortsntu untuk mengajukan gugatan Tennasuk juga permohonan dengan mangatasnamakan kepentingan publik yang daiam dokirin hukum universal dikenal dengan organizational standing (legal standing) Ballwa pengakuan hak setiap warga negara hidonesia untok mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan kerntanegaraan yang POSitif; yang merefleksikan adariya kern4juan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum dimaria undang-undang sobagai sobuah produk politik dan DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada 16mbaga yudisial sehingga sistem checks and balances bejalan dengan 61sktif; Bahwa Mahkamah boringsi sobagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara Dengan kesadaran milch Para Pemohon kernudian memumskan untilk meng4jukan permohonan pangujian Pasa19 ayat(ia) dan Pasa154 ayat(i) un dan Pasa1 39 ayat (3) un 14/2005 techadap Undang~Undarig Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Bahwa beadasarkan ketentuan Pasa1 51 ayat (1) UU juncto Pasa1 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 061PlvIK /2005 tentang Pedoman Berocara Dalam Perkara Fengijian Undang-Undang dinyatakan ballwa Pemohon adalah pmak yan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakun a undang-undang* yaitu: a peroranganwarganegaralndonesia; b kesatiian masyarakat hukum adat sepanjang masth hidup dan SOSuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KGsatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c badanhukumpublikatauprivat; d Iembaganegara Ballwa di dalam pel\jelasan Pusa1 51 ayat (1) 00 MK dinyatakan ballwa Yang dimaksud dengan hakkonstitusional adalah halt-hatyartg diatur daiam I 4 \ 7 Banwa beadasarkan Puttisan Mahkamah KonstitusiN0 0061PUU-1/1/2005 dan putusanputtisan Mahkamali Konstitusi'yang hadir born 11n!ya Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai keriigian Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal SI ayat(i) Iru An yakiisebagai balk t a hams ada hak dan/amu kewenangan konstitutionalpemohon yang diberikan o16h UUD 1945; b hak darnatau kewenangari konstitusionaltersebut dianggap ternh dirugikari DIGh berlakunya undang-undang yang dimol!onkan pengujian; c kerugian hat' darnatau kewenangan konstitusionaltersebut bersif;*t spesifik dan aktual setidak-tidakiiya bersif;it potensial yang menurut penalarun yang wajar dapat dipastikan akin tenadi; d ada hubungan sebab atibat verba?id) anima kerugian hak darnatau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e ada kernungkinan bahwa dengaridikabulkannya pennohonan inaka kerugian hak dadatau kewenangan konstitusional yang didamkan tidak akan atau tidak lagi tenadj 8 9 Ballwa selain bina syarat untilk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar yang ditentukan di dalam Putusan Mallkamah No 0221PUU-XII/2014 disebut}:an bahwa warga masyarakat pembayar pt!jak (tax payers) dipandang meminki kepentingan sesuai dengan Pasa1 51 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Halini sesuai dengan adagium o jaya!ton 1/1/17hoz!t particjj?orion dan sebaliknya ?o withoat tax Ditegaskari Mahkarnah bahwa setiap warga'negara pembayar piajak meinpunya i hak konstitusional untilk mempersoalkan setiap Undang-Undang'* Ballwa para Feinohon adalali perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat I UU yang memilkilatar belakarig seba at uru 91 Feinohon lains nama Dasrulmerupakan Guru pada Sekolah Menengah Ke'uruan Negeri 2 Makasar yang mengalami kekerasan dart orang tua siswa dan 'u a dikriminalisasi KGkerasan dan krimirialisasi yang menimpa Pemohon I berinula sant Pemohon linenegurmuridnyayang bemama tvlas karena tidak mengejamn pekeiann rumah Saat ditegur MAS justt'u menggertak Feinohon I dengan katakata kasar Karena ditegur MAS Ialu mengadu kepada ayalinya yang bemama AA* Sang ayah AA kernudian mendatangi sekolah dan meiakukan tmdakari 5 * kekerasari kepada Pemohon I di koridor sekolah Hal tersebut mengakibatkan Pemohon I mengalamiluka memar di penpis dan hidungnya pun mengeluarkan darah Tidak hanya menjadi korban kekerasan Pornohon I kemudianjuga dilaporkan ke polisi o1eh A (ayah MAS) karena dimduh meiakukan bahu inundnya penamparan 92 Pemohon 11 Hama Novianti Pumama adalah seorang guru konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan di SIvlA Pusaka I di Duren Sawit Jakarta Timur Feinohon 11 mengalamiluka parah pada bagian wtjah setelah ditonjok dan dambakmuridnyayang bermisialanf padahari Kamispagitangga127 Oktober 2016 Penstiwa tersebut bermula kerika Feinohon 11 sedang memberikan bimbin an terhadap ANF setelah sebelumnya mendapatkan laporan dan wali kelasn a Iantaran ANF kernp terndur saatjarn pelt!jarari Namori setiap ditegur ANF SGIa!u melawan meinbentak dan justru meinpersilakan pihak sekolah untok meinariggil orengtuanya SGIanjutriya Pemohon n meinariggil orang toa ANF untilk hadir ke seko!ah guna meinbicarakan masalah belqjar ANF Pada saat oralig tua ANF datang menghadap Pemohon 11 ANF menyatakan penyebab in senng techdur pada sant jam pelajaran yakiii karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler toekwondo hingga malam han Mendengar penjelasan tersebut Pemohon U un bermisiatif untok memanggil peng;jar ekstrakurikuler taskwondo Namun ANF keberatan sambil meinheritak dan langsung menonjok wtjah dan menjambak rambut hingga Pemohon 11 tidak dapat instepaskan diri bahkan ketika mendapatkan pertolongan dan rekan guru lainnya Orangtoa ANF yang pada saat iru berada dalam satu rumigari pun tidak dapat berbuat apapun untilk mengendalikan anaimya Sekalipun menjadi korban kekerasan Pemohon 11justru menda at ancaman akari dilaporkan ke polisi karena telah meinpublikasi gainbar kejadian naas tersebut ke akun Facebookmiliknya 93 Penstiwa-penstiwa tersebut menunjukkan tidak adariya perlindungan hukum ba i guru akibat adanya ketentuan pasal a 930 kar6na peserta didik meresa berhak untilk meiakukan tmdakan perlawarian amstindakan pendisiplinan o16h uru Para Pemohon meminkihak konstitusional berdasarkan: 6 I) PasalI ayat (3) UUD 1945 menyatakan; 'Negor Re;pz blik 111doneJi0 hz him 2) Pasa1 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Sei o10ng belhqk gins pengok n joining? peril of zip?gore dan kgpc&snare kaki? ya?38 adj! o11 yang sama at had(!! all infraiit Bahwa sebagai seoruig guru para Pemohon meminki otoritas dalam mengajar mendidik meinbimbing dan mengarahkan siswa dalam menialankan tugas profbsinya dinerbolehkan menentukan metode pengtjaran dalam mendidik siswa SGIama metode yang digunakan relevan berdasarkan kinkulum dan bersifb t manusiawi 11 Bahwa para Feinohon sebagai seorang pendidik ketika sedang meiakukar} penegakan kedisiplinan dengan cara pemberian punishment menjaditidak WE\jar untilk dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia Feinberlakuan paintshmen! memang merupakari metode klasik dalam mendidik siswa Kerika guru menjewer ataupun meinukul siswa Namun sant ini oreng toa bisa jadi atan melaporkannya sebagaisebuah bentok kekerasaii 12 Bahwa berdasarkan uralaritersebut di atas Para Feinohon mengangga hak-hak konstitusionalparapemohon yang diarur dalam UUD 1945 o9/10 yang berupa hat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kernanusiaan hat' untilk meinperoleh kepastian huktim yang adjlserta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untok bekeja sorta mendapatkan jinbalan dan perlakuan yang adjl dan layak dalam hubungan keja seto hak untilk tidak diperlakukan secara diskriminatiftelah dirugikan dengan ketentuan Pusa1 9 ayat (in) Pasa1 54 ayat (1) dan Pasa1 39 ayat (3) UU 14/2005 Pusa! 9 ayat(ia) un menyatakan: Setiqp lingk perlitdunga a disa!waripendiika dan Keker 2017 yang kan o181i peltdidik kc;pendidika pe didit pihakloin Pasa154 ayat(i) UU menyatakan: '!/Inak at datum dq? at lzhgkt gal? unman pendidik;an wqi7b otk:an perldaringo12 dart ti?dak lisik; psikis heldhqta dan k infooton lamp ya yang of Yakitori o1eh pendrdrk tendgo keye didthan sesom parerzo didt do 'algal pihqk torn Pasat 39 ayat(3) 00 14/2005 ritenyatakan: 7 t ~ I Perlda a huh!in dimakst dpad0?o1 (2) mencokt!p perlindz!iignn huh in terhodc!pi dishimi ai: ifr!jinidasi draw perlakz rill ttdak adjl peser!a didik; ora g two orcng IWC didikj bi}okrastqina loin 13 Ballwa Mahkmah diharapkan dapat menguji ketentuan undang-undang dengan nilai keadilan sebagai nilai dasar yang menjiwai und 1945 dan juga memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan adanya ketida!cadilan tersebut Dengan berlakunya Pusa1 9 ayat(ia) Pasa1 54 ayat(i) /2014 dan Pasa1 39 ayat(3) 00 14/2005 telah mangakibatkan ketidakpastian hukum atas persamaan kedudukari didalam hukum dan pemerintahan dan diperlakukan tidak adjl sehingga menjadikari POSisi guru sum untilk menjadiindependen akibat tokanan dan berbagai pihak Salah satoriya terkait penegakan kedisiplinan dengan cam pemberian PI inhme zt menjadi tidak wtjar dilakukan sant ini dengan alasan melanggar hat asasi manusia 00 No tentang Perlindungan Allak senngl:an dijadikari alasan untok menghalangi guru yangberupayamendidik siswa dengan metode pemberian hukuman 14 Berkaitan dengan uraiari pemiohonan a quo para Pemohon meiniliki hak-halt konstitusional sebagaimaria yang diatur daiam UUD 1945 yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap prtbadi warga negara berhak untilk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip perlindungan dan keridakpastian hukum sebagai konsekuensi dart dinyatakannya Negara Republik hidonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatlir daiam Pasall ayat (3) UUD 1945 hat atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adjl Pasa1 280 ayat(i) dan tod 1945 Dengan demikian Para Pemohon daiam pribadiperseorangan warganegaraterrnasukdalarn kategori pihak yang meiniliki kedudukan hukum (legal standing) untok menga'ukan permohonan pengujiart konstitusionalitas UU a 930 terhadap UUD 1945 seba aimana dimaksud Pusa1 51 ayat(i) un nl DALIL-DALILPERMOHONAN I Ballwa Pendidikan bagisuatiimasyarakat bethingsi sebagaisocio! machine an behanggungjawab untok merekayasa masa depannya Seorang pendidik benti as meinbantu meinpersiapkan para peserta didik untilk meminkiihnu pen etahuari an Iuas beratchlak inulia dan bermarifaat bagi kehidujiati masyarakat secara Iuas Na belakangan in1 eksistensi pendidik senngkali dihadapkan dengan realitas yang tidalc 8 mendukung pelaksanaan tugas protsinya seperti adanya pengaduan orarig tua dan masyarakat terhadap hukumari yang diberikan tenaga pendidik tatkala meiaksanakan tugasn ya di sekolah Seorang pendidik guru/dosen meminki otoritas akademik di sekolah untilk menegakkan disip!in guna tercapairiyatujuan pembelajaran itu sendiri 2 Bahwa tatl ala guru memberitcan hatuman terhadap inundnya dalain rangka menegakkan kedisiplinan inaka secara gegabah oreng tua dan masyarakat mengl ategorikannya sebagaitindakan melanggar HAM dan un Fernndungan Anal Mereka kernudian melaporkari tmdakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAl Akibat adanya upaya kriminalisasitersebut telah meinbuktikan guru tidak mendapatkari perlindungan ketika menialarkankan profbsinya sebagai pendidik Alitbat adanya Pasal-Pasa1 o9/10 meinperlihatkan POSisi guru yang menjadi SOSok yang serba salah dan diharuskan menjadipasif Bahwa para Feinohon menyatakan ketentuan Pasa1 9 ayat(i) burnf a Pasa1 54 ayat (1) ITU 35/2014 dan Pasa1 39 ayat (3) 00 14/2005 telah merugikan Para Feinohon sebagai warga negara sebagaimana dimnin daiam Pasall ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan ballwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan datam Pasal 280 ayat (1) yang manyatakan bahwa Senqp Qin g berimk atus pengokz{on I'm indri perldarngm? don kgpostiniz hz kz in yang adjl @12 yellgsomadrhndqponkwh4m Bahwa beberapa tabun belakangan ini semakin banyak guru-guru terniasuk para Pemohon yang tel:jerat ketentuan hukum pidana dalam menialankan profesinya sebagai tenaga pendidikakibat adanya ketentuan dan pasal-pasal a quo Ballwa ketentuan Pasa1 9 ayat(i) hurufa UU yang bethinlyi: Seticz! ringk berh k 373 z di pendidik ?z sets al don yang dilokt kan o1eh pendidik; kgpe?zdidifoan peserta diik; of anta!o3 pihok Dan ketentuan Pasa154 ayat(i) un yangberbunyi: nok di damm don di lingkz?igo?z soil!gillpe}ididifoaiz wayb perli dt zgan dart t!hdak listk psikis seksz al dan kgj'afraidn tommyo yang dilokzrkai o1eh pend!ik kgpendidikq z rescind didi do Menipakan pusal-pasal yang multi tatsir khususnya pada hasa yang di!aka kiri o1ehpe??didik terrago kipendidtkan pada Pusa1 9 ayat (Ia) dan hasa Kekeroso Inst psikis dan 'I} orig d Yaki fun o18hpe d ik; kgpe did :kan 9 51 bahwa fasa foekeroson dimakiiai merebihipemaki'iaari yang diatur daiam ketentuanpasall angka 15 bunifa yang menyatakan: addlah sent!! perb atop jarhadc!p Ariak raring hemkib i kege 88 inari arrow peltderi t $200r fistk psikis $8ksi o1 dan/!all term 251 k one'mon un/irk me!qk kg perbz ajar I oral! perumpqson fumerdekqa?? secarame!aware hat'fin 52 Ballwa multitafsir Pasa1 9 ayat I bumfa dan Pasa1 54 ayat (1) UU telah mengesampingkari prinsip-prinsip tiltimz in reinidit!in keadilan substantif (substa It till'kmce) dalam hukum pidana serta bettabrakan dengan prinsipprinsip urnum pendidikan 53 Ballwa akibat yang dinmbulkan dan ketentuan pasal multitafsir Pasa1 9 ayat (1) huruf a dan Pasa1 54 ayat (1) UU telah tejadi triminalisasi dan tindak KGkerasan terhadap guru boberapa diantaranya adalali a Ballwa Feinohon I sendiri pun mengalami tindakan kekerasari dan kriminalisasi sant Pornohon menegur seorarig inund tetapi inund tersbeut justru memaki dengan ballasa kasar dan kernudian para pornohon meiakukan tindakan pendisiplinan kepada inund tersebut selanjutnya inund tersebut mengadu pada orang manya yang kernudian damng dan melaitukan kekerasari pada Pemohon hingga mengalamiluka-iuka dan patch di ba ian ujung hidung sehingga pemohon cacat seumur hidup karena mengalami pergeseran tularig hidung Tidak cukup sampai disitii Feinohon Juga dilaporkarike polisiatastiiduhan perbuatan tidak menyenangkan b Bahwa selain itu terdapatjugatindakan kriminalisasilainterhadap uru aim yang tejadipada Nunnayariiseorang guru SMP Negeril Bantaeng SUIawesi Selatan yang hams mendekam dalam Rumah Tahanan Klas U Bantann SUIawesi SGIatan setelah mencubitsiswa sebagaihukuman atau pendisi 11nan atas tmdakari siswa yang berlari-lariati sambil menyiranikan air bekas mengepellantaikepada siswa Iainnya c Ballwanestapayang samajugamenimpa GuruAopyaituseoran ru SDN Penjalin Kidul V ME!jalengka (Jabar) KGtika Guru Aop mendisiplinkan Ginpat siswanya yang betombut gondrong dengan mencukur rambut si
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks