HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN, SIKAP PEGAWAI DAN KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG TIMUR

Please download to get full document.

View again

of 39
99 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN, SIKAP PEGAWAI DAN KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG TIMUR TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2 Program
Document Share
Document Transcript
HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN, SIKAP PEGAWAI DAN KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG TIMUR TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program studi : Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi: Magister Administrasi Publik Diajukan oleh : AGUSTINUS KUNTJORO D4E PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006 ii Lembar Pengesahan. HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN, SIKAP PEGAWAI DAN KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG TIMUR Dipersiapkan dan disusun oleh: AGUSTINUS KUNTJORO NIM : D4E0404 telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal : 4 Maret 2006 Susunan Tim Penguji Ketua Penguji/Pembimbing I, Anggota Tim Penguji : 1. (Prof.Drs. Y.Warella, MPA, PhD) (Prof.Drs.Hartoyo) Sekretaris Penguji/Pembimbing II 2. (Drs. Slamet Santoso Msi) (Dra.Dyah Hariani,MM) Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sain Tanggal Ketua Program Studi MAP Universitas Diponegoro Semarang (Prof.Drs. Y.Warella, MPA, PhD.) iii ABSTRAK Agustinus Kuntjoro Kata kunci : Hubungan antara kemampuan, sikap pegawai, kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur. : Kinerja pegawai, kemampuan, sikap dan kepemimpinan. Penelitian ini berjudul : Hubungan antara kemampuan, sikap pegawai, kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan koesioner sebagai alat pengumpul data. Analisis data yang digunakan adalah koefisien korelasi Kendall dan koefisien konkordansi Kendall. Pengolahan data menggunakan program komputer SPSS. Dari hasil penelitian dengan menggunakan program komputer SPSS ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan kemampuan pegawai (X1) dengan kinerja pegawai(y) dengan koefisien korelasi 0,175; terdapat hubungan antara sikap pegawai (X2) dengan kinerja pegawai (Y) dengan koefisien korelasi 0,216; terdapat hubungan antara kepemimpinan (X3) dengan kinerja pegawai (Y) dengan koefisien korelasi 0,231. Untuk koefisien determinasi (R2) ditunjukkan pada Koefisien Kendall s W sebesar 0,583. iv ABSTRACT Agustinus Kuntjoro: Correlation between capability, attitude of staff, leadership and the performance of staff at Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur. Key words : Performance of staff, capability, attitude of staff, leadership. The sudy has the tittle of The correlation between capability, attitude of staff, leadership and the performance of staff at Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur. Data used in this study are primarily questionairs as data collection tool. The data are analysed using Kendall coefficient correlation and Kendall concordance correlation. The data are processed by computer using program of SPSS. The study suggest that there are correlation between capability of staff (X1) and performance of staff(y) shows coefficient number 0,175; correlation between attitude of staff (X2) and performance of staff (Y) shows coefficient number 0,216; correlation between leadership (X3) and performance of staff (Y) shows coefficient number 0,231. For the determination coefficient (R2) can be showed at Kendall s W coefficient number 0,583. v PERNYATAAN. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka. Semarang,. Agustinus Kuntjoro NIM : D4E004004 vi KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.Bapak pimpinan Program Pasca Sarjana Studi Magister Ilmu Administrasi Undip yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di MAP. 2.Bapak Prof.Drs. Y.Warella MPA.Phd dan Bapak Drs. Slamet Santoso Msi yang dengan sabar membimbing kami dari awal sampai selesainya penyusunan tesis ini. 3.Bapak Kakanwil Pajak Jawa Bagian Tengah I yang berkedudukan di Semarang, yang telah mendukung kami dengan memberikan izin penelitian di wilayahnya. 4.Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian, wawancara, observasi dan pengumpulan informasi melalui kuesioner. 5.Bapak/Ibu dosen dan tenaga administrasi pada MAP Undip yang telah memberikan materi perkuliahan dan layanan administrasi. 6.Teman-teman mahasiswa MAP Undip, khususnya Kelas Reguler Angkatan XII yang telah memberikan dorongan dalam penyelesaian tesis ini. 7.Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah membantu kami sampai selesainya penyusunan tesis ini. Segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini. vii DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT PERNYATAAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL ii iii iv v vi vii viii-ix BAB I BAB II BAB III : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1 B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 13 C. Tujuan Penelitian 14 D. Kegunaan Penelitian 15 : TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori/Pengkajian Teoritis 16 B. Hipotesis 40 : METODE PENELITIAN A. Rancangan Penelitian 42 B. Ruang Lingkup penelitian 42 C. Lokasi Penelitian 42 D. Variabel Penelitian. 1.Definisi Konseptual 42 2.Definisi Operasional 43 E. Jenis dan Sumber Data 45 F. Instrumen Penelitian 46 G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 46 H. Teknik Pengumpulan Data 47 I. Teknik Analisis Data 49 BAB IV BAB V BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 52 B. Hasil Penelitian 56 C. Analisis Hasil Penelitian 94 : DISKUSI A. Uji hubungan dan landasan teori 103 B. Implikasi hasil uji hipotetis 104 : PENUTUP A. Kesimpulan 110 B. Rekomendasi 112 viii DAFTAR PUSTAKA x-xi LAMPIRAN: 1. Matriks Kuesioner 2. Daftar Pertanyaan 3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak. 4. Data distribusi Jawaban Responden 5. Tabel Frekuensi 6. Uji Rank Kendall dan Konkordansi Kendall s xii ix DAFTAR TABEL Halaman 1. Tabel I.1. Laporan Penerimaan Pajak 5 2. Tabel I.2. Laporan Kepatuhan Wajib pajak 7 3. Tabel I.3. Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana lapangan PPh 8 4. Tabel I.4. Daftar Pendidikan Pegawai 9 5. Tabel I.5. Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai Tabel I.6. Laporan Ketertiban Pegawai Tabel IV.1. Jabatan Tabel IV.2. Jenis Kelamin Tabel IV.3. Umur Tabel IV.4. Pendidikan Terakhir Tabel IV.5. Jabatan/Posisi Tabel IV.6. Pangkat/Golongan Tabel IV.7. Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Tabel IV.8. Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan Tabel IV.9. Tingkat Konsentrasi Terhadap Pekerjaan Tabel IV.10. Tingkat Kesanggupan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Tabel IV.11. Tingkat Motivasi Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Tabel IV.12. Fasilitas Rumah Dinas Tabel IV.13. Fasilitas asrama /mess Tabel IV.14. Fasilitas Kendaraan Dinas Roda Empat Tabel IV.15. Fasilitas Kendaraan Dinas Roda Dua Tabel IV.16. Fasilitas Antar Jemput Kendaraan Tabel IV.17. Fasilitas Komputer Tabel IV.18. Penilaian Variabel Kinerja Pegawai Tabel IV.19. Total Skor Variabel Kinerja Pegawai Tabel IV.20. Kinerja Pegawai Tabel IV.21. Tingkat Pendidikan Formal Tabel IV.22. Pangkat Tabel IV.23. Frekuensi Ujian Dinas Tabel IV.24. Frekuensi Pelatihan Diatas Tigapuluh Hari Tabel IV.25. Lama Bekerja Tabel IV.26. Pengalaman Mutasi Tabel IV.27. Pendidikan Keahlian Khusus Tabel IV.28. Penilaian Variabel Kemampuan Pegawai Tabel IV.29. Total Skor Variabel Kemampuan Pegawai Tabel IV.30. Kemampuan Pegawai Tabel IV.31. Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Tabel IV.32. Tingkat Kesenangan Wajib Pajak Tabel IV.33. Tingkat Keyakinan Perasaan Puas Tabel IV.34. Tingkat Perasaan Senang Pegawai Dalam Melayani WP Tabel IV.35. Tanggapan Terhadap Pelanggan Yang Puas Atas Pelayanan Tabel IV.36. Kemanfaatan Kepuasan Pelanggan Terhadap Tugas Tabel IV.37. Reaksi Terhadap Kepuasan Pelanggan Tabel IV.38. Sikap Perlakuan Pelayanan Tabel IV.39. Penilaian Variabel Sikap Pegawai 83 46. Tabel IV.40. Total Skor Variabel Sikap Pegawai Tabel IV.41. Variabel Sikap Pegawai Tabel IV.42. Keterlibatan Pimpinan Dalam Mengorganisir dan Meman tau Pekerjaan Bawahan Tabel IV.43. Frekuensi Evaluasi Pimpinan Terhadap Hasil Kerja Bawahan Tabel IV.44. Tingkat Kesesuaian Pembagian Tugas Dengan ketentuan Yang Ada Tabel IV.45. Tingkat Keteladanan Pimpinan Dalam Pelaksanaan Tata Tertib Tabel IV.46. Tingkat Kewibawaan Dan Keseganan Pimpinan Tabel IV.47. Pengambilan Keputusan Pimpinan Didasarkan Perencanaan Tabel IV.48. Pengambilan Keputusan Sendiri Oleh Pimpinan Tabel.IV.49. Keterlibatan Bawahan Dalam Pengambilan Keputusan Tabel IV.50. Tingkat Penerimaan Saran Bawahan Dalam Pengambilan Keputusan Tabel IV.51. Frekuensi Pemberian Petunjuk Pimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Tabel IV.52. Frekuensi Pemberian Dorongan Pimpinan Dalam Pelaksanaan Tugas Tabel IV.53. Penilaian Variabel Kepemimpinan Tabel IV.54. Total Skor Variabel Kepemimpinan Tabel IV.55. Kepemimpinan Tabel IV.56. Korelasi Antara Variabel Kemampuan Pegawai Terhadap Variabel Kinerja Pegawai Tabel IV.57. Korelasi Antara Variabel Sikap Pegawai Terhadap Variabel Kinerja Pegawai Tabel IV.58. Korelasi Antara Variabel Kepemimpinan Terhadap Variabel Kinerja Pegawai Tabel IV.59. Korelasi Antara Masing-masing Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent dengan Rumus Kendall Tau Tabel IV.60. Korelasi Secara Bersama-sama Antara Variabel X21,X2,X3, Terhadap Variabel Y dengan Rumus Determinasi 101 x xi DAFTAR GAMBAR Daftar II.1. Bangun Teori. Halaman 39 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah. Dewasa ini sedang terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap masyarakat Indonesia, yaitu proses demokratisasi yang terus bergulir. Baik mereka yang duduk di kalangan eksekutif, legislatif maupun masyarakat pada umumnya merasakan ini suatu hal baru dimana mereka berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Dalam praktek kita ketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih banyak mengalami perubahan dan perbaikan, pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang banyak mengalami hambatan, semua itu merupakan bentuk pembelajaran semua pihak sehingga suatu saat didapatkan bentuk demokrasi yang pas bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain pemberdayaan masyarakat mulai tumbuh dalam berbagai bentuk, yang mencerminkan makin meningkatnya kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang kekuatan lainnya. Upaya menggeser peran pemerintah yang semula sebagai pihak yang melakukan sendiri berbagai hal, mulai beralih kepada masyarakat dan pemerintah cukup sebagai pihak yang mengatur, mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah tidak lagi sebagai penguasa, tetapi lebih pada upaya melayani kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan yang demikian inilah maka sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting peranannya dalam melakukan perubahan. Mereka yang berkarya di kalangan pemerintahan harus menempatkan dirinya sebagai pelayanan masyarakat. Organisasi pegawai negeri KORPRI menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebutan ini sesuai dengan kondisi yang diharapkan, agar dapat melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain peranan pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat, masing-masing juga mempunyai peranan spesifik sesuai tugasnya unit organisasinya. Departemen Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan negara, dari segi penyediaan dana sampai pada penggunaannya. Salah satu unit kerja di bawah Departemen Keuangan yang bertugas untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan keuangan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak. Peran unit kerja ini sangat penting, sebab dalam waktu beberapa tahun terakhir, peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sangat dominan. Kompas tanggal 25 Oktober 2005 memuat data bahwa peranan pajak dalam APBN meningkat empat tahun terakhir. Tahun 2001 peranannya sebesar 61,7%, tahun 2002 sebesar 70,1%, tahun 2003 sebesar 75,6% dan tahun 2004 sebesar 79%. Peranan yang besar ini bukan semata-mata karena tingginya penerimaan pajak, namun sebaliknya justru karena kondisi perekonomian di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Rendahnya investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri mengakibatkan rendahnya produktivitas di sektor riil yang berdampak rendahnya Produk Domestik Bruto maupun pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Di sisi lain rakyat tidak ingin memperberat perekonomian dengan meningkatkan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam APBN. Demikian juga keuntungan dari perusahaan negara yang sangat kecil tidak dapat diharapkan untuk menopang APBN. Oleh karena itu satusatunya sumber pembiayaan yang ada adalah pajak. Kondisi ini menuntut orang-orang yang bertugas di bidang perpajakan untuk meningkatkan kinerjanya dengan hasil berupa dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Sebagaimana terjadi pada instansi-instansi Pemerintah lainnya, maka banyak terjadi kelemahan atau kekurangan dalam pelayanan oleh pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak khususnya, bahkan pada ruang lingkup Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya, yang berakibat rendahnya kinerja. Beberapa contoh yang membuktikan bahwa kinerja Kantor Pelayanan Pajak belum sesuai dengan yang diharapkan, dapat dibaca pada tulisan di harian Kompas berikut ini : Kompas Selasa, 7 Desember 2004 dengan headline Menteri Ekonomi Kritik Kinerja Ditjen Pajak. Dikatakan oleh para kalangan menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dan Dewan Perwakilan Daerah secara terang-terangan mengkritik kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai buruk. Selain penerimaan pajak yang masih mengecewakan, pelayanan yang dilakukan pegawai di kantor pajak yang buruk dianggap menjadi salah satu kendala investasi dan penyebab utama terjadinya ekonomi biaya tinggi di kalangan eksportir. Pada Harian yang sama tanggal 21 Februari 2005 pengamat ekonomi Faisal Basri mempersoalkan perkembangan penerimaan pajak yang masih jauh dari menggembirakan. Tax Ratio yang direncanakan untuk tahun Anggaran 2005 lebih rendah dibanding Tahun 2004, yaitu dari 14,1% turun menjadi 13,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Seharusnya jauh hari Ditjen Pajak telah mengantisipasi fluktuasi penerimaan pajak sektor migas dengan lebih mengintensifkan peningkatan pajak dari sektor non migas. Pada Seminar Perpajakan di Jakarta tanggal 31 Maret 2005 ( harian Kompas 1 April 2005) Faisal Basri mengatakan bahwa penyelewengan dana hasil pungutan pajak pada tahun 2004 diperkirakan mencapai Rp 40 triliun dan diperkirakan akan terulang kembali pada tahun Dana yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas negara itu diduga kuat telah hilang selama proses penagihan pajak oleh oknum aparat pajak terhadap Wajib Pajak. Seharusnya Indonesia mampu mengumpulkan pajak dengan tax ratio 15% dari PDB ( Rp triliun) = Rp 390 triliun. Dengan target pajak Rp 256 triliun, aparat pajak belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Ekspose yang dilakukan oleh Faisal Basri dan juga oleh Kwik Kian Gie ternyata mendapat tanggapan dari Direktur Jenderal Pajak, dengan melayangkan somasi kepada kedua pengamat ekonomi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Sudirman Said, ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sesuai berita harian Kompas Tanggal 8 April Sudirman menyarankan langkah pembuktian terbalik bagi aparat pajak yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar. Daripada melakukan somasi, lebih baik melakukan pembenahan intern Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pembuktian terbalik tersebut. Aparat diminta membuktikan kekayaan tersebut berasal dari mana. Kalau tidak mampu membuktikannya, berarti terjadi KKN, yang harus ditindak lanjuti dengan tindakan tegas, karena hal tersebut merupakan salah satu masalah besar dalam upaya keberhasilan pelayanan suatu instansi pemerintah. Tulisan pembaca Harian yang sama tanggal 31 Maret 2005 memuat judul Petugas Pajak Cari Kesalahan yang disampaikan oleh CH Anwar di Sibolga, Sumatera Utara. Dikatakan bahwa usahanya ber kali-kali diperiksa oleh kantor pajak, dengan berbagai dalih, antara lain untuk penyisiran, uji petik, verifikasi, menguji kepatuhan. Wajib Pajak yang diperiksa selalu di cari-cari kesalahannya. Dan dipaksa untuk membayar uang damai yang cukup besar jumlahnya. Petugas sering menggunakan trik tertentu, misalnya kepada Waib Pajak diperlihatkan tagihan pajak yang sangat besar. Dia sanggup membatalkan tagihan bila Wajib Pajak memberi uang dengan jumlah tertentu. Sangat positif bila KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) mau meneliti Direktorat Jenderal Pajak. Contoh lain dapat dibaca pada Kompas terbitan tanggal 28 Maret 2005 yang memuat berita dengan judul PPh melambung, Peternakan Ayam Terancam Tutup. Diberitakan bahwa ratusan peternak ayam potong skala kecil di wilayah eks Karesidenan Banyumas memutuskan akan menutup usahanya, karena tak kuat membayar tagihan PPh Tahun 2003 yang melangit hingga 40 kali lipat dari tagihan sebelumnya. Tahun 2001 dan 2002 paling mereka harus membayar PPh paling tinggi Rp 75 juta. Tetapi Tahun 2003 tagihan PPh melangit sampai Rp 800 juta. Bahkan seorang peternak ditagih Rp 2 miliar. Kalau seluruh aset mereka dijual pun tidak dapat untuk melunasi tagihan pajak tersebut. Humas Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto menegaskan pembuatan ketetapan tagihan PPh dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan. Harian yang sama terbit tanggal 24 Pebruari 2005 memuat berita KPK akan meneliti KKN yang ada di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Sasarannya adalah menemukan potensi pelanggaran dalam bentuk tawar menawar pajak dengan motif yang tidak jelas untuk memberikan keuntungan bagi aparat pajaknya. BPK menemukan penyimpangan sekitar Rp 2,1 triliun restitusi pajak pada 35 Kantor Pelayanan Pajak dari 171 Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Selain data diatas, ditampilkan juga data khusus Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur, terutama untuk tahun Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur Tahun 2004 adalah sebagai berikut: Tabel I.1. LAPORAN PENERIMAAN PAJAK ( Dalam Jutaan Rupiah) JENIS PAJAK RENCANA 2004 REALISASI 2004 PERBANDINGAN (1) (2) (3) (3 : 2) (%) Pajak Penghasilan , ,33 61,29 PPN danppnbm , ,33 92,46 Pajak lainnya 1.415,37 648,80 45,84 Total , ,46 76,78 Sumber : KPP Semarang Timur, Tahun 2004,diolah. Realisasi penerimaan pajak yang ideal adalah tidak jauh dari rencana penerimaan. Toleransi 5% diatas atau dibawah rencana merupakan realisasi penerimaan yang baik. Dari data diatas nampak bahwa realisasi penerimaan hanya mencapai 76,78% dari rencana. Selain kemungkinan kinerja pegawai kurang baik, realisasi yang rendah ini dapat juga terjadi karena sebab lain. Perlu diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur kurang lebih tiga tahun yang lalu dilakukan reorganisasi dengan dipecah menjadi dua kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah. Potensi ekonomi jauh lebih besar Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah, yang wilayahnya berada ditengah kota Semarang, dan biasanya disebut segitiga emasnya kota Semarang. Sedangkan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur meliputi pinggiran kota Semarang bagian timur. Ada daerah industri di daerah kecamatan Genuk (Terboyo, Kaligawe), namun daerah tersebut termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut dapat dimaklumi kalau realisasi penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur jauh dari rencana, karena perencanaan yang biasanya ditentukan oleh Kanwil /Kantor Pusat terhadap kantor yang baru belum dapat dibuat sesuai potensi yang ada. Selain pengaruh perubahan organisasi sebagaimana dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur, maka faktor lain yang dapat menghambat pencapaian rencana penerimaan adalah: 1. Perkem
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks