GUBERNUR BENGKULU. ke{a dan anggaran bagi satuan kerja perangkat. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6, perlu

Please download to get full document.

View again

of 16
17 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEI{YUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PE.IABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
Document Share
Document Transcript
GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEI{YUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PE.IABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk penyeragaman penjrusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencala pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar pen;rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6, perlu pedoman pen5rusunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana ke{a dan anggaran bagi satuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah; 2 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O 16; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2OO4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pelaporal Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4 l l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 /PMK.O2 2O 15 tentarg Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 ter:tal:;g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32); 5 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O16; 18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O15 Nomor 1); 2O. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2OL2 tenlang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PE 'ABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yalg dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu; 6 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bengkulu. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 1O. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 7 12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 14. Pejabat Pengelo1a Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Keda Pengelola Keuangan Daerah yarrg selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah selaajutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. LT.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Peralgkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 18. Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaljutnya disingkat Koordinator PPIK adalah pejabat pada unit kerja satuan ke{a perangkat daerah yang merupakan atasan langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengkoordinasikan satu atau beberapa kegiatan dari satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya. 8 19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPIK adalah pejabat pada unit kerja satuan ke{a perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah. 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah. 22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah. 23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan keq'a perangkat daerah. 9 24.Unit Keq'a adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 25.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengau keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksalakan kebijakan Gubernur dalam rangka pen5rusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perenc rna daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 2T.Horitas dan plafon anggaran sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Ke{a Perangkat Daerah untuk setiap program sebagzu acuan dalam pen)nrsun rn rencana kerja dan anggararr satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah, 28. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenalgan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, 29. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melalsanakan sebagian tugas darr fungsi SKPD, 3O. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi 10 rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar pen)'usunan APBD, 31. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaks rnaan anggaran oleh pengguna anggarao, 33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuaagan selaku Bendahara Umum Daerah. 34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 35. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetqjui dan menjadi dasar pen5rusunern anggaran tahun berikutnya. 36. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 11 belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 38. Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian objek belanja. 39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 40. Urusan Pemerintahan adalah fungsifungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensej ahterahkan masyarakat. 41. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah. 42. Keg1atan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan ke{a perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. t2 44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 45. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dal digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 47. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 48. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 49. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 5O. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 51. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 52. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 53. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah. 54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 13 anggaran yaxg bersangkutan maupun pada tahun_ tahun anggaran berikutnya. 55. Sisa Lebih perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLpA adalah selisih Iebih realisasi penerimaan dan pengeluaran rnggaran selama satu periode anggaran. 56. pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang menga-kibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 57. piutang Daerah dibayar kepada ;#*#TI#:-J,HJ',.: pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pedanjian atau akibat Iainnya berdasarkaa peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah. 58. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 59. Investasi adalal penggunaan asset untuk ffi::;;tr*::::r:j, :J *T;; Iainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 60. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dar-i penerimaan dan perkiraan arus k ketersediaan oura ' * keluar untuk mengatur peral sanaan u.*, ,,jil;j:::: rffi .mendanai 61. Utang Daerah adal dibayar p.,, ,i,,, h T#'TJTTTi,#,J pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peratul atau berdasa.r ., 'il,fihtffi, perjanjian, t4 62. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 63. Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 64. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 65. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 66. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 67.Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tqjuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 68. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggarar pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendalai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 69. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperlu rn penanganan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rang penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. 7O. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran l5 pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 71. Kerugian Daerah adalah kekurangal uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Perauran Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RKA-SKPD dan RKA-PPKD sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O16. (2) Penyusunan Pedom
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks