Edisi Februari 2017 ISSN: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI

Please download to get full document.

View again

of 60
50 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Edisi Februari 2017 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI ISSN: ISSN: Edisi Februari 2017 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Document Share
Document Transcript
Edisi Februari 2017 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI ISSN: ISSN: Edisi Februari 2017 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI FOKUS UTAMA SUSUNAN REDAKSI Buletin Edisi Februari 2017 Salam Redaksi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI Penanggung Jawab Kepala Badan PPSDM Kesehatan Redaktur Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Penyunting Kepala Bagian HUKORMAS Kepala Bagian Keuangan dan BMN Kepala Bagian Program dan Informasi Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Kepala Sub Bag. Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Desain Grafis Lulus Rusbiyanto Kristian Adi Kusuma Fotografer Dra. Delty Rambi Herlambang SKM, MAP Sigit Widodo Sekretariat M. Nazif, SKM, M.Pd Sunarso, SAP Rezandi Ciptadewa, S.I.Kom Ida Sri Suningsih M. Latif Nia Kurniasih, AMG Hidayat Desiayudha Yusup ALAMAT REDAKSI Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Bagian Hukormas Jalan Hang Jebat III, Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. PO BOX No 6015/JKS.GN Jakarta , ekt perpustakaan.bppsdm.depkes.go.id WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS Presiden Jokowi meluncurkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan Pencanangan Pembangunan 124 Puskesmas di Perbatasan. Perpres Nomor 4 tahun 2017 resmi ditetapkan untuk mengatur Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Perpres ini muncul dengan dasar pertimbangan pemerataan layanan kesehatan dalam hal ini pelayanan kesehatan spesialistik. Kurangnya tenaga dokter baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karenanya penyediaan tenaga dokter spesialis dalam jumlah, jenis, dan bermutu di rumah sakit merupakan keharusan. Data KKI per 31 Desember 2015 menyatakan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang terdaftar STR di KKI sebanyak orang, bila dihitung sesuai dengan rasio spesialis dan jumlah penduduk maka saat ini rasio spesialis adalah 12,7 per penduduk melebihi dari target rasio yang ditetapkan yaitu 10,2 per penduduk. Namun terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi di Indonesia dimana rasio dokter spesialis tertinggi berada di kotakota besar seperti DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Bali sementara rasio terendah yaitu NTT, Sulbar, Maluku Utara. Program WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) adalah jawaban dari kondisi di atas. Program ini selain mampu menekan disparitas rasio keberadaan dokter spesialis yang lebar antar provinsi, juga memungkinkan keterlibatan dokter spesialis dalam upaya menyelesaikan secara bertahap dan berkelanjutan pekerjaan rumah kesehatan yang sulit untuk diselesaikan (unfinished agendas) seperti tingginya Angka Kematian Ibu (359 per kelahiran, SDKI 2012), Angka Kematian Bayi (AKB), dll. WKDS menjadi sebuah program yang mendapat dukungan secara luas dari organisasi Profesi seperti IDI, POGI, PABI, PAPDI, IDAI dan Perdatin serta Kolegium Ahli Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Anak, Ahli Bedah serta Anestesiologi dan Terapi Intensif serta pihak terkait lainnya. Sementara Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam perencanaan WKDS, termasuk melakukan pemetaan kebutuhan dokter spesialis. Selamat Membaca. 2 EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN Daftar Isi FOKUS UTAMA 4-21 Rapat Kerja Kesehatan Tahun 2017 Solusi Pemenuhan Dokter Spesialis Melalui Wkds W K D S (Wajib Kerja Dokter Spesialis) Fasilitas Blu Dalam Peningkatan Kinerja Layanan Rapat Koordinasi Satuan Kerja Dilingkungan Bppsdmk Membangun Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Hadapi Bencana 22 Manajemen SDM Menggeser Dokter Ke Daerah Terpencil Bravo, Perawat Indonesia! BNSP Serahkan Sertifikat Lisensi Tenaga Kesehatan Ke Badan PPSDM Kesehatan Diseminasi Review Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Seputar Institusi Satgas Poltekkes Kemenkes BandungTurut Penanggulangan Bencana Banjir Bandung Selatan Satgas Poltekkes Kemenkes Bandung Dalam Penanggulangan Korban Bencana Tanah Longsor Di Banjarnegara Pengukuhan Pengurus Pamong Dan Pelantikan Anggota Penegak/ Pandega Gugus Depan Pangkalan Bapelkes Cikarang - S A V E G A R U T - Berkolaborasi Menumbuhkan Jiwa Kemanusiaan Pasca Bencana Garut- Sumedang 32 IPTEK Mengulang Kemenangan Sport Science 2013 Mengubah File PDF ke Format File Lain Aplikasi Mudah Untuk Ujian Online Info Seminar Nasional Save Our Children with Sex Education Reuni Akbar Akbid Dehasen Genre Nikah Dini Mencuci Tangan = Mengatasi Flu Opini Dokter Sutomo Masa Kini Melawan Penyakit Langka Dengan Peta 51 EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN 3 FOKUS UTAMA RAPAT KERJA KESEHATAN TAHUN EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN 5 Disebutkan, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan kesehatan menjadi investasiutama bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pembangunan kesehatan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap individu agar dapat berperilaku hidup sehat bagi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk kesadaran akan dinamika dan kompleksitas layanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang, Kementerian Kesehatan RI memandang perlu diadakannya Rapat Kerja Nasional untuk membangun sinergi di antara semua pelaku di sector ini. Pemerintah menginginkan perencanaan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh, yang melibatkan berbagai sector dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya, termasuk keterlibatan dunia usaha. Rapat kerja yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah mulai 26 Februari hingga 1 Maret tersebut akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) terkait pembinaan dan pengawasan pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kesehatan, sedangkan penandatanganan nota kesepahaman Menkes dengan dunia usaha dan mitra strategis terkait kegiatan pertanggungjawaban social perusahaan di bidang kesehatan, serta penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah kabupaten tentang penempatan tenaga dokter spesialis dalam rangka program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Diharapkan Rakerkesnas ini mampu menyatukan kita semua bersama-sama untuk mengadvokasi tiap kementerian lembaga serta pemerintah provinsi dan 6 EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN Diharapkan Rakerkesnas ini mampu menyatukan kita semua bersamasama untuk mengadvokasi tiap kementerian lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota masing-masing untuk berkomitmen memenuhi ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten/kota masingmasing untuk berkomitmen memenuhi ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Kegiatan Rakerkesnas 2017 juga membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), kebijakan anggaran kesehatan, implementasi standard pelayanan minimum bidang kesehatan, pembangunan rumah desa yang sehat. Pada Rapat Kerja Kesehatan tahun 2017 ini dihadiri oleh Presiden Jokowi yang dalam sambutannya beliau mengingatkan perlunya focus dan sinergi dalam menangani masalah kesehatan. Pada Rakerkesnas 2017, Presiden Jokowi meluncurkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan Pencanangan Pembangunan 124 Puskesmas di Perbatasan. Pada tanggal 27 Februari 2017 Menteri Kesehatan RI, Prof.Dr. dr. Nila Farid Moeloek, didampingi para pejabat tinggi madya Kementerian Kesehatan menggunting untaian melati sebagai tanda dibukanya Pameran Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2017 yang bertajuk Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat. Bertempat di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta. Pameran Rakerkesnas 2017 digelar selama tiga hari, Senin s.d Rabu, 27 Februari s.d 1 Maret Konsep Pameran Rakerkesnas 2017 mengangkat dua program prioritas Kementerian Kesehatan, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Keluarga Sehat.Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa permasalahan kesehatan banyak diakibatkan oleh pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Untuk itu, diperlukan upaya promotif dan preventif yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas. Humas/ red/2017 EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN 7 FOKUS UTAMA Solusi Pemenuhan Dokter Spesialis melalui WKDS Salah satu masalah tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia adalah terbatasnya jumlah dokter spesialis di daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang mengatur kewajiban bagi dokter spesialis untuk bekerja di daerah. Apakah pemenuhan spesialis dengan mewajibkan dokter spesialis yang telah lulus pendidikannya ditempatkan di daerah merupakan solusi dari ketiadaan dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah? PengertianWajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peserta wajib kerja dokter spesialis adalah setiap dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis. Peserta Wajib Kerja terdiri atas Peserta mandiri dan peserta penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan.wajib kerja dokter spesialis dilaksanakan di Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah utamanya di RS Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), RS Rujukan Regional, RS Rujukan Provinsi dan RS milik Pemerintah dan Pemda lainnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengukuhkan 21 anggota Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) periode Komite ini memiliki sejumlah fungsi yang bertujuan menunjang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Fungsi-fungsi tersebut antara lain menyusun perencanan pemerataan dokter spesialis, menyiapkan wahana untuk kesiapan WKDS, memberikan masukan dalam menyusun rencana tahunan, membantu pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan WKDS serta melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan WKDS. Keanggotaan KPDS sendiri berasal dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Organisasi Profesi dan Kolegium, Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Perumahsakitan dan Badan Pengawas Rumah Sakit. 8 EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN Dalam Perpres disebutkan bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan WKDS. Komite tersebut bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Sedangkan Pasal 24 Perpres menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi, penempatan peserta WKDS dan pergantian peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis diatur dengan Peraturan Menteri.Pemerintah berharap KPDS dapat melaksanakan tugasnya dalam memeratakan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, pada akhirnya berdampak pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Seiring dengan itu, pelaksanaan WKDS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat pada tingkat pelayanan rujukan khususnya di daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. Untuk tahap awal penempatan wajib kerja dokter spesialis di prioritaskan bagi lulusan pendidikan kedokteran program Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.Masa penempatan dokter spesialis lulusan mandiri selama 1 (satu) tahun sedangkan lulusan spesialis penerima beasiswa dan atau bantuan pendidikan Kemenkes, Kementerian lain dan Pemda masa kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (masa penempatan dalam rangka wajib kerja dokter spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja).perpres tersebut isinya mewajibkan setiap lulusan dokter spesialis untuk bertugas memberikan pelayanan kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Perpres tersebut menyebutkan pemberian insentif juga wajib diberikan oleh pemerintah daerah di tempat dokter spesialis tersebut bekerja.program EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN 9 wajib kerja dokter spesialis ini juga sebagai penguatan pelayanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan di daerah. Namun, perlu diketahui, penempatan tenaga dokter spesialis bahkan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat ditambah dari pemerintah daerah. Perpres tersebut menekankan. Berdasarkan Data Konsil Kedokteran Indonesia per 31 Desember 2015 jika dokter spesialis bertumpu di kota besar seperti di Jakarta dengan rasio 68 per 100 ribu penduduk, dan di Sulsel 16 per 100 ribu penduduk. Sementara daerah yang kekurangan tenaga dokter spesialis kebanyakan di wilayah Indonesia Timur yakni NTT, Sulbar, NTB, Maluku, Papua, Kalbar, Sultra dan masih banyak lagi.program tersebut efektif berlaku bagi dokter spesialis yang lulus setelah ditandatanganinya perpres tanggal 12 Januari Bagi yang lulus sebelum tanggal 12 Januari sifatnya sukarela, tidak wajib. Tapi bagi yang lulus setelah 12 Januari 2017 adalah wajib. Dokter spesialis yang diprioritaskan ikut dalam program ini adalah 4 spesialis ditambah 1 spesialis penunjang yang antara lain Spesialis anak, Spesialis penyakit dalam, Spesialis obstetri dan ginekologi, Spesialis bedah, Serta spesialis anestesi dan terapi intensif. Target dokter yang ditugaskan ke daerah sekitar sampai dokter spesialis. Sebanyak 30 rumah sakit regional kelas C dan D seharusnya menjadi prioritas lokasi WKDS. Para dokter ini akan ditempatkan di 90 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Penugasan angkatan pertama tahun 2017 akan diberangkatkan pada bulan Maret Angkatan I terdiri dari 34 dokter SpPD, 41 dokter bedah, 30 dokter obgyn, 4 dokter anak dan 18 dokter anestesi, tandas drg Usman (Kepala Badan PPSDMK). Masa wajib kerja dokter spesialis berbeda-beda tergantung permintaan daerah dan rekomendasi kolegium. Jika dokter kuliah spesialis dengan biaya mandiri, maka wajib kerja hanya selama 1 tahun. Tapi kalau dokter spesialis kuliahnya beasiswa, itu lain lagi, bisa lebih lama. Apalagi jika beasiswanya diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dokter harus kembali ke daerahnya untuk mengabdi, tutup Usman. Tatacara Pengusulan Kebutuhan Dokter Spesialis Bagi Rumah Sakit Yang Akan Dipenuhi Pusat. Melakukan entry setiap tahun Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, entry dapat dilakukan secara online melalui www. pusrengun.info dan offline dapat diunduh pada web tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membuat surat usulan kebutuhan keberadaan tenaga kesehatan kosong/ kurang dari standar ketenagaan berdasarkan Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit dan Permenkes No 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit (lampiran hasil entry Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dengan menggunakan metode standar ketenagaan minimal di Rumah Sakit). Tersedia sarana prasarana Rumah SakitKab/Kota yang bersedia menyediakan tempat tinggal bagi tenaga dan kendaraan dinas bagi dokter spesialis yang akan ditempatkan. Tahap awal pemenuhan dokter spesialis melalui wajib kerja spesialis utamanya untuk dokter spesialis Obgyin, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah dan 10 EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN spesialis anestesi dan terapi intensif.perencanaan tersebut disusun secara berjenjang mulai dari rumah sakit, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis. Ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis dilakukan melalui pemetaan dokter spesialis. Perencanaan harus memperhatikan jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan, ketersediaan rumah sakit, kemampuan pembiayaan, kondisi geografis dan sosial budaya, dan kebutuhan masyarakat. Setelah usulan kebutuhan masuk ke Pusrengun SDMK maka akan dilakukan visitasi. Adapun tujuan dari Visitasi adalah Memberikan advokasi dan sosialisasi kepada Kadinkes Provinsi, Kadinkes Kab/ Kota dan Direktur RS tentang Program Wajib Kerja Spesialis, melakukan verifikasi usulan kebutuhan dokter spesialis kepada Pemda dan rumah sakit yang telah mengusulkan kepada Kemenkes, melihat kesiapan rumah sakit dari sisi ketenagaan, sarana prasarana serta sumber daya pendukung lainnya, mendapatkan data yang akurat terkait data tenaga kesehatan rumah sakit, sarana prasarana dan kondisi rumah sakit dan sosial ekonomi, mendapatkan informasi terkait permasalah kesehatan utamanya AKI dan AKB diwilayah kerja rumah sakit, memberikan pendampingan bila dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian, kesiapan manajemen rumah sakit dalam hal komitmen, governance, dukungan sarana prasarana rumah sakit seperti ruang pelayanan, ruang operasi, ruang intensif, ruang IGD, Kriteria Penempatan Rumah Sakit ruang tindakan, ruang diagnostik, dukungan Prasarana Listrik 24 jam / genset, UPS, air bersih 24 jam, gas medik, pengelolaan lingkungan, pelayanan penunjang laboratorium, alat kesehatan untuk 4 Spesialis Dasar & Anestesi seperti alat ICU, diagnostik-terapy (USG, endoscopy dsb), set operasi dsb), dan sarana penunjang lainnya. Adapun Pelaksanaannya visitasi tahun 2016 telah dilaksanakan menjadi II tahap. Visitasi didasarkan atas usulan dari pemerintah daerah. Tahap I dilaksanakan tanggal 29 November Desember 2016 sedangkan Tahap II dilaksanakan tanggal 5 10 Desember Visitasi dilakukan di 124 RS di 29 Provinsi dan 114 Kab/Kota yang sudah mengusulkan, dengan rincian 2 RS Perbatasan, 35 RS Rujukan Regional, 81 RS Kelas C, 6 RS Rujukan Provinsi. Disiapkan instrumen pengisian yang harus diisi oleh rumah sakit yang telah mengusulkan yang kemudian akan di tindaklanjuti oleh tim visitasi yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, a. RS daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan b. RS rujukan regional c. RS rujukan provinsi d. RS Pemerintah Daerah lainnya e. RS Pemerintah Pusat lainnya *Sumber Permenkeu Nomor S-190/MK.02/2017. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Organisasi Profesi dan Kolegium, Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Perumahsakitan dan Badan Pengawas Rumah Sakit.Instrumen yang telah disiapkan antara lain Instrumen 1 (Ketenagaan), Instrumen 2 (Sarana dan Prasarana), Instrumen 3 (Validasi Rumah Sakit dan Sosial Ekonomi).Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM), drg Usman Sumantri, MSc, mengatakan Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Dengan terbitnya Perpres ini, setiap dokter spesialis yang lulus setelah Perpres ditandatangani wajib bertugas di daerah yang membutuhkan. Tunjangan oleh pemerintah bagi WKDS telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dengan besaran sebagai berikut: Besaran (Rupiah) , , , , ,- Bagi peserta WKDS yang berstatus PNS dan telah mendapatkan Tunjangan Kinerja, besaran Tunjangan WKDS yang akan diberikan akan diperhitungkan dengan Tunjangan Kinerja yang diterima sesuai jabatannya. Apabila Tunjangan Kinerja yang telah diberikan lebih besar dari Tunjangan WKDS, maka kepada PNS yang bersangkutan diberikan Tunjangan Kinerjanya. Semoga dengan program WKDS ini dapat menjawab permasalahan kekurangan tenaga spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.red/hadi EDISI FEBRUARI 2017 BULETIN SDM KESEHATAN 11 FOKUS UTAMA W K D S (Wajib Kerja Dokter Spesialis) Pengukuhan Anggota KPDS oleh Menkes Menteri Kesehatan Nila F. Moeleok mengukuhkan 21 angota Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) periode , di kantor Kementerian Kesehatan pada hari Senin tanggal 6 Februari Selanjutnya Komite Penempatan
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks