Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Please download to get full document.

View again

of 7
176 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Direktori Putusan Mahkamaa P U T U S A N No. 313 K/TUN/ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah
Document Share
Document Transcript
Direktori Putusan Mahkamaa P U T U S A N No. 313 K/TUN/ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. Basani Situmorang, SH., Subroto, SH., Wurdayani, SH., Gumono, SH., Djoko Mursito, SH., Drs. Zafar Sodikin, Bambang Adi Imam Brojo, SH. dan Sandrayana Sangkala, SH. semuanya karyawan Kepaniteraan P4 Pusat, khusus tanggal 16 Maret 1999 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ; m e l a w a n : berdasarkan surat kuasa M U L Y A D I, bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning XII Blok WQ I No.17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mansyur Muh. Saleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perburuhan YYS BINA ANGKATAN KERJA (LK BHP-YABAK), beralamat di Jalan Semanan Raya No.94/28 Rt.006/06, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 1998 ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat di muka persidangan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Pengadilan Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No.1094/852/182-9/X/PHK/ tanggal 24 Agustus 1998 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa ahkamaa (Pengusaha) dengan Sdr. Mulyadi (Pekerja) yang dikeluarkan oleh Tergugat ; Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Nopember 1998, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang- Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 1 Direktori Putusan Mahkamaa Undang No. 5 tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ; Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat dirugikan, sebab : - Bahwa sejak tanggal 13 Maret 1997 Pimpinan PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa (PT. BMTP) beralih Direktur kepada Bapak Kendar Soedarsono, dimana kemudian timbul permasalahan sebagai berikut : * Bahwa mulai bulan Mei 1997 Kendar Soedarsono akan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Pabrik dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 31 Mei 1997 ditawarkan lagi untuk menjadi karyawan kontrak satu tahun, oleh Penggugat ditolak tawaran tersebut, karena sejak dari Direktur lama (Sdr. Hahlan Atmojo) Penggugat sudah menjadi Kepala Pabrik Utama (lebih kurang 7 tahun/bukti P-3), dan ternyata pada tanggal 20 Juni 1997 akan memutuskan hubungan kerja Penggugat, dan akan memberi pesangon 3 bulan gaji, dan Penggugat sejak tanggal 25 Juni 1997 diskors, dan tanggal 26 Juni 1997 tidak diperkenankan lagi masuk kerja ; * Bahwa pada tanggal 24 September 1997 mulai terjadi sengketa perburuhan, dan telah diproses oleh Depnaker Bekasi, kemudian memberikan anjuran yang jauh menyimpang dari ketentuan kesepakatan bersama mengenai upah (P-11), kemudian kasus tersebut diputuskan oleh P4D Bandung, dengan mewajibkan membayar pesangon PHK 2 x PMTK 03/Men/1996 (P- 1), dan oleh PT. BMTP diajukan banding dan diputus oleh Tergugat, tetapi ternyata putusan Tergugat tidak sesuai dengan kenyataan dan bukti yang ada (P-2), yaitu PT. BMTP yang memutuskan hubungan kerja tanpa mempertahankan Undang-Undang No.21 tahun 1959 tentang Perjanjian Kerja (P-9), Undang-Undang No.22 tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan (P-1), Undang-Undang No.12 tahun 1964 tentang Penyelesaian PHK pada perusahaan swasta, dan Permen No.03/MEN/1996 tentang komponen upah untuk perhitungan pembayaran uang pesangon dan uang jasa (P-5), dan pelanggaran-pelanggaran yang dimana dilakukan oleh Bapak Kendar Soedarsono, dimana oleh Tergugat diubah putusan P4D Bandung dari yang sebenarnya diperjanjikan kedua belah pihak sebesar Rp ,- (P-6), tetapi oleh Tergugat dirubah menjadi Rp ,- ; Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang ahkamaa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan : Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 2 Direktori Putusan Mahkamaa a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No.5 tahun 1986) ; b. Secara menyalahgunakan wewenang (Pasal 53 ayat 2b Undang-Undang No.5 tahun 1986) ; c. Secara sewenang-wenang (Pasal 53 ayat 2c Undang-Undang No.5 tahun 1986) ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal/tidak sah putusan P4 Pusat No.1094/852/182-9/X/PHK/8-1998, tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pekerja Mulyadi dengan PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang isinya berbunyi sebagai berikut : a. Memberikan Izin PHK kepada Pengusaha PT. BMTP untuk memutuskan hubungan kerja Mulyadi terhitung sejak tanggal 24 Agustus 1998 ; b. Mewajibkan kepada Pengusaha/Perusahaan PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa untuk membayar pesangon 2 x PMTK-03/Men/1996, jasa, cuti dan hak-hak lainnya ; c. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. BMTP untuk membayar gaji Mulyadi selama tidak bekerja mulai dari bulan Juni 1997 sampai dengan bulan Agustus 1998 pada saat perkara di putus oleh P4 Pusat ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 161/G/1998/PT.TUN.JKT. tanggal 30 September 1999 yang amarnya sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja/Sdr. Mulyadi untuk sebahagian ; Menyatakan batal keputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) No.1094/852/182-9/X/PHK/8-1998, tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha (PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa) dengan Penggugat/Pekerja/Sdr. Mulyadi ; Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ahkamaa Pusat) untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi : Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 3 Direktori Putusan Mahkamaa 1. Memberi izin kepada Pengusaha (PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa) untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat/Pekerja/Sdr. Mulyadi terhitung sejak tanggal 31 Desember 1997 ; 2. Mewajibkan kepada Pengusaha (PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa) untuk membayar secara tunai kepada Penggugat/Pekerja/Sdr. Mulyadi: a. Uang pesangon : 2 x 5 x Rp ,-..Rp ,- b. Uang jasa : 2 x Rp ,- Rp ,- c. Uang ganti pengobatan : Rp ,- 5% x Rp ,-..Rp ,- d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun bulan upah Rp ,- e. Uang proses selama 6 bulan (sejak bulan Juli 1997 sampai dengan bulan Desember 1997) : 6 x 50% x Rp ,-..Rp ,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; Rp ,- Menolak gugatan Penggugat/Pekerja/Sdr. Mulyadi untuk selebihnya ; Menghukum Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ,- (seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Oktober 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.W7.PT.TUN.KAS.2381/1999 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Oktober 1999 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 27 Oktober 1999 ahkamaa telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2000 ; Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 4 Direktori Putusan Mahkamaa Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pemohon Kasasi memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberian uang pesangon dalam Pasal 21 Permennaker No.Per-03/Men/1996 (bukti T.1) ; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerapkan Pasal 24 Permennaker No.Per-03/Men/1996, dimana upah sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian ; 3. Bahwa penetapan dasar upah oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru selama Pekerja masih aktif bekerja menunjukkan ada upah yang dibayarkan sebesar Rp ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut, karena seluruh komponen upah tersebut adalah angka yang maksimal termasuk didalamnya tunjangan yang bersifat tidak tetap ; 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memperhatikan adanya komponen upah yang dapat dipengaruhi oleh kehadiran Pekerja, sehingga upah Pekerja yang diterima bervariasi, misalnya uang harian yang diterima kepada Pekerja/Termohon Kasasi atas dasar aktivitas yang bersangkutan, demikian halnya dengan tunjangan kesehatan dijatahkan oleh Pengusaha dalam satu bulan, apabila Pekerja memerlukan untuk berobat, sedangkan apabila tidak menggunakannya uang tersebut tidak dapat diambil untuk kepentingan lain ; 5. Bahwa untuk tunjangan prestasi dibayarkan apabila Pekerja dapat mencapai target yang ditetapkan menjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka didalam penetapan uang pesangon, komponen-komponen yang berpengaruh dengan kehadiran/prestasi tidak dapat dihitung menjadi komponen upah, dengan demikian besarnya upah Termohon Kasasi yang harus digunakan sebagai dasar menghitung uang pesangon terdiri dari : - upah pokok : Rp ,-/bulan ; - uang makan : Rp ,-/bulan ; - uang transport : Rp ,-/bulan ; ahkamaa - Tunjangan jabatan : Rp ,-/bulan ; upah perbulan : Rp ,-/bulan ; Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 5 Direktori Putusan Mahkamaa Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar Pasal 24 Permennaker No.Per-03/Men/1996 ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ad.1 dan ad.2 : bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum ; mengenai alasan-alasan ad.3, 4 dan ad.5 : bahwa alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I : ahkamaa Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT tersebut ; Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 6 Direktori Putusan Mahkamaa Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp ,- (Seratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 18 Januari 2006 oleh Chairani A. Wani, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.MA. dan Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endria Sutarmin, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ ttd./ Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.MA. Chairani A. Wani, SH.MH. ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Biaya biaya : Panitera-Pengganti : 1. M e t e r a i..rp ,- ttd./ 2. R e d a k s i.rp ,- Endria Sutarmin, SH.MH. 3. Administrasi Kasasi...Rp ,- Jumlah Rp ,- Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara (ASHADI, SH.) Nip ahkamaa Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 313 K/TUN/2000. Kepaniteraan Mahkamaa berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Telp : (ext.318) Halaman 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x