DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Website :

Please download to get full document.

View again

of 21
229 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PEMAIN PERSIP PEKALONGAN DENGAN MANAJEMEN KLUB SEIRING TIDAK BERGULIRNYA KOMPETISI DIVISI UTAMA PASCA DIBEKUKANNYA PSSI (Analisa Kontrak Muslimin Pemain Persip Pekalongan) Muhammad
Document Share
Document Transcript
PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PEMAIN PERSIP PEKALONGAN DENGAN MANAJEMEN KLUB SEIRING TIDAK BERGULIRNYA KOMPETISI DIVISI UTAMA PASCA DIBEKUKANNYA PSSI (Analisa Kontrak Muslimin Pemain Persip Pekalongan) Muhammad Helmy Agung Prakoso*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ABSTRAK PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan sementara oleh Menpora dan FIFA. Hal tersebut berdampak pada keberlanjutan kontrak para pemain sepakbola di Indonesia tak terkecuali para pemain Persip Pekalongan karena semua kompetisi di Indonesia diberhentikan sementara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI dan mengetahui solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara manajemen klub dengan pemain Persip Pekalongan pasca dibekukannya PSSI tidak melanggar ketentuan undang-undang. Semua sudah mengacu pada undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan yang lain. Solusi yang diberikan oleh pihak Persip Pekalongan untuk para pemain juga sudah memuaskan. Pihak Persip Pekalongan memberikan penghargaan kepada para pemain yang merupakan putra asli Pekalongan karena sudah mengharumkan nama Persip Pekalongan dan Kota Pekalongan. Penghargaan tersebut berupa diangkatnya para pemain Persip Pekalongan menjadi pegawai tidak tetap/honorer. Sehingga pemain Persip Pekalongan mendapatkan pekerjaan sampingan ketika PSSI dibekukan. Kata kunci : Kontrak, PSSI, Persip Pekalongan ABSTRACT PSSI which is the parent organization of football Indonesia temporarily suspended by the Sports Minister and FIFA. It has an impact on the sustainability of the contract footballers in Indonesia not to mention the players Persip Pekalongan for all competitions in Indonesia suspended. The purpose of this paper is to investigate the implementation of the contract made between the player Persip Pekalongan with the club management over the passing of the competition is not the main divisions of post frozen by PSSI and know the solutions provided by the club management to the players Persip Pekalongan after not passing of a major division competition after frozen by PSSI. The research methodology used in the writing of this law is a research approach using empirical jurisdiction. Empirical juridical approach that solves the problem of research by examining secondary data is a literature review prior to then proceed to conduct research on primary data in the field. The results showed that the implementation of the contract made between the club management with players suspended Persip Pekalongan post PSSI does not violate the law. All are already referring to the legislation so as not to cause harm between parties to one another. The solution provided by the Persip Pekalongan for the players has also been satisfactory. Party Persip 1 Pekalongan an award to the player who is a native son because it was the name of Pekalongan Pekalongan Persip and Pekalongan. The award in the form of the appointment of the players Persip Pekalongan become temporary employees /honorarium. Pekalongan Persip so players get a second job when the PSSI frozen. Keywords: Contracts, PSSI, Persip Pekalongan I. PENDAHULUAN PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia.Sebagaiorganisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan. 1 Tujuan dari PSSI untuk insan sepakbola indonesia (bukan dai dan untuk kelompok/gang/golongan tertentu). 2 Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya PSSI sering menimbulkan masalah. Pada 18 Februari 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara nomor perkara 290/PDT.P/2014/PN.JKT.PST. Putusan tersebut berisi bahwa PSSI harus membuka semua informasi yang ada di dalam PSSI karena PSSI merupakan badan hukum. Salah satunya masalah keuangan. PSSI diduga ada ketidaktransparansi dalam jual beli hak siar, dan dana APBN yang dipakai oleh PSSI. 3 Kedua, yaitu masalah tata kelola klub di Liga Super Indonesia. PSSI sangat buruk mengelola liga terbesar di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari 1 https://id.wikipedia.org/wiki/persatuan_sep ak_bola_seluruh_indonesia diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul /empat-alasan-pssi-wajibdibekukan diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul banyaknya klub yang telat membayar gaji pegawainya. Dan itu terjadi di klub bola besar dan kecil yang berada di bawah PSSI. 4 Ketiga, masalah pengaturan gol. Pengaturan gol ini sudah terjadi dari pertandingan LSI (Liga Super Indonesia) bahkan sampai pertandingan internasional di mana tim nasional bertanding membawa nama bangsa. 5 Keempat, PSSI diisi oleh orangorang politikus. Sehingga tidak pernah berkembang dan minim prestasi. 6 PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan dan diberhentikan sementara pada pertengahan tahun Awal pembekuan PSSI dilakukan oleh menpora. Dasar pembekuan tersebut mengacu pada tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 oleh PSSI yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015 jam Dengan turunnya surat pembekuan tersebut bisa dikatakan sebagai langkah tegas dari pemerintah. 7 Dalam surat dengan nomor tahun 2015 yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi per tanggal liga-indonesia/15/04/18/nmzpni-ini-alasanpssi dibekukan-oleh kemenpora diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 17 April itu ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan. 8 Diantaranya adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI. Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan. 9 Langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah ada pembekuan adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. 10 Untuk tim sepak bola nasional yang akan menghadapi SEA Games 2015 akan tetap berjalan. Pemerintah, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) telah sepakat pengelolaan akan diserahkan ke SATLAK PRIMA (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas). 11 Melihat konflik antara PSSI dan menpora yang tak kunjung selesai, akhirnya FIFA resmi membekukan sepak bola Indonesia per tanggal 30 Mei 2015 setelah kisruh PSSI dan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) melebihi tenggat waktu yang diberikan yakni 29 Mei. Sanksi berupa larangan bertanding bagi klub atau Timnas Indonesia di bawah kalender AFC dan FIFA jelas berimbas langsung pada pemain. 12 Sebelumya, enam utusan FIFA sengaja datang ke Indonesia untuk mendorong penyelesaian kisruh sepak bola yang tak kunjung usai hingga kini. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Enam orang yang datang itu adalah, Kohzo Tashima, H.R.H Prince Abdullah, James Johnson, Mariano Araneta, Sanjeevan dan John Windsor. 13 Pembekuan PSSI oleh FIFA dikhawatirkan mempengaruhi hajat hidup banyak pemain yang menggantungkan nasibnya dari sepak bola. Untuk itu, Pemerintah Indonesia diminta tak setengah-setengah jika mau mengambil alih olahraga rakyat tersebut. Menpora menyebutkan bahwa pembekuan PSSI yang dilakukan oleh FIFA tersebut merupakan force majeure. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga. 14 Pasca dibekukannya PSSI, kompetisi liga di Indonesia menjadi /pssi-dibekukan-pemerintah-didesakgulirkan-kompetisi diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul /186741/menpora-fifa-terkejutmengetahui-alasan-pembekuan-pssi diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul Purwahid Patrik,1982, Asas-Asas Hukum Perikatan, hlm 22 3 vakum untuk waktu yang belum ditentukan dan tidak ada liga yang bergulir. Hal ini menimbulkan masalah bagi setiap tim peserta liga di Indonesia, baik tim peserta QNB (Qatar National Bank) league maupun tim peserta divisi utama. Salah satunya adalah masalah kontrak antara pemain dengan manajemen klub. Kontrak antara pemain dengan manajemen klub merupakan hal yang vital dalam persepakbolaan. Semua tim peserta liga di Indonesia tak terkecuali Persip Pekalongan mengalami masalah yang sama pasca dibekukannya PSSI yaitu bagaimana keberlanjutan kontrak pemain dengan manajemen klub pasca dibekukannya PSSI. Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI? 2. Bagaimana solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI dan untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI. II. METODE Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. 15 A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. 16 B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu. 17 C. Metode Pengumpulan Data 1. Data Primer 15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1984), hlm, 42 16, hlm J.Supranto, Op.cit, hlm.14 4 Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yang berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi pada suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (bahan kepustakaan),guna mendapatkan landasan teoritik berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para pihak atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketetapan formil maupun naskah resmi yang ada. 19 D. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara dengan responden. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). 20 E. Metode Penyajian Dan Analisis Data 18 J.Supranto, Op.cit, hlm J.Supranto, Op.cit, hlm Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72 Dalam penelitian ini, penyajian data menggunakan metode deskriptif, artinya semua data baik data primer maupun data sekunder yang telah terhimpun, diolah dan dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap berikut : 1. Editing Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali kebenarannya sebelum akhirnya diolah. Datadata yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataannya Analisis Data Merupakan kegiatan mengkaji data yang diperoleh, baik berupa perumusan atau kesimpulankesimpulan, yang selanjutnya disusun secara sistematis. 22 Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya direalisasikan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI Perjanjian batasnya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama suatu orang atau lebih mengikatkan 21, hlm , hlm dirinnya terhadap suatu orang atau lebih. Mengenai pembatasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa batasan atau pengertian atau definisi atau dapat juga disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menunjukkan kekurangan lengkapannya dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu : Menyangkut perjanjian sepihak 2. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan 3. Pengertian perjanjian terlalu luas 4. Tanpa menyebutkan tujuan. Perjanjian antara Muslimin dengan Persip Pekalongan ini merupakan perjanjian kerja. Menurut Subekti beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda dierstverhanding ) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain 24 (buruh). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni : Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan 23 Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata, (Yogyakarta:Pohon Cahaya,2011),hlm Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hal. 63 pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berisi : Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal Dua syarat pertama (satu dan dua), dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orangorangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat kedua (tiga dan empat) dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum 6 yang dilakuakan itu. 25 Akibat tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian batal demi hukum. 26 Dalam pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara Muslimin dengan Persip Pekalongan seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatas, yaitu : 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok yang dari perjanjian yang diadakan itu. 27 Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 28 Dalam perjanjian antara Muslimin dengan Persip Pekalongan, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian, yaitu berupa perjanjian kerja, dimana Muslimin seorang atlet sepakat untuk bekerja di Persip Pekalongan dengan memperoleh haknya berupa upah 25 Purwahid Patrik, Dasar Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-uandang( Bandung : Mandar maju, 1994), hlm Suradi dalam Materi Pembelajaran Kuliah Kontrak,(Semarang : Undip,2013), hlm Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, Op.cit hlm atau gaji dan Persip Pekalongan mendapat haknya berupa jasa keahlian Muslimin dalam bermain sepak bola untuk memperkuat Persip Pekalongan. Kata sepakat tersebut tercantum dalam kontrak yang berbunyi : Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Klub adalah klub sepakbola professional anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ( PSSI ) yang mengikuti kompetisi dan tumanien sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dan atau PT.Liga Indonesia ( Liga ) b. Bahwa Pemain adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan Liga untuk benain di klub sepakbola professional di Indonesia dengan ikatan kerja dalam waku tertentu dan pada saat perjanjian mi ditandatangani tidak sedang terkait ikatan kerja sebagai pemain sepakbola dengan pihak manapun. c. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Klub di kompetisi dan tumamen baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh PSSI, Liga, Asean Football Federation ( AFF ) Asean Football Confederation ( AFC ) dan Federation Internationale de Football Association ( FIFA ) maka klub-klub bermaksud untuk 7 melakukan ikatan kerja dengan Pemain. d. Bahwa pemain dengan ini sepakat untuk bermain di Klub sebagai Pemain professional di seluruh kompetisi dan turnamen yang diikuti oleh Klub baik local maupun internasional. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak telah saling sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu berbuat sendiri persetujuanpersetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang- Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjianperjanjian tertentu. 29 Dalam bagian awal perjanjian disebutkan secara jelas bahwa kedua belah pihak yaitu Muslimin dan Persip Pekalongan secara sah dan cakap sebagai para pihak yang melakukan perjanjian ini. Muslimin dan Sopan Sopianto yang dalam hal ini mewakili Persip Pekalongan dalam
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks