DAFTAR ISI... SAMPUL DALAM... PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM... LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN...

Please download to get full document.

View again

of 24
30 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM... LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... i ii iii iv v
Document Share
Document Transcript
DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM... LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... i ii iii iv v viii x xi BAB. I PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Ruang Lingkup Masalah Tujuan Penulisan a. Tujuan Umum b. Tujuan Khusus Manfaat Penulisan a. Manfaat Teoritis b. Manfaat Praktis Landasan Teoritis Metode Penelitian a. Jenis Penelitian b. Sifat Penelitian... 22 c. Sumber Data d. Teknik Pengumpulan Data e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Jenis-jenis Pajak Pemungutan Pajak Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) BAB III LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)... 54 3.3 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pemerintah Provinsi Bali BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Faktor Yang Menghambat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) BAB V PENUTUP Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA ABSTRAK Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai budgeter diamana fungsi ini terletak pada sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak digunakan sebagi suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris,yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan kemudian dianalisis serta dikaji dengan kenyataan prakteknya di lapangan (masyarakat). Dinas Pendapatan Provinsi Bali dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melakukan upaya-upaya setiap tahunnya baik melalui pemutihan setiap tahunnya,menyediakan samsat corner, sistem pajak online, sistem pajak progresif, dan samsat keliling (samling). Dan tidak ada sumber pemungutan lain selain yang tercantum dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Faktor yang menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) seperti kepemilikan kendaraan bermotor yang masih rancu dimana cara mengatasi permasalahan ini dengan cara memperbaiki database yang ada dan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah Provinsi Bali tentang regulasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan dan Pemungutan Pajak. ABSTRACT Contribution to the state tax (imposed) that are owed by the required payment to them under the legislation, with no get-back achievement, which can directly appointed, and that the point is to finance public expenditures related to the duty of the state to govern. Tax function is divided into two, namely as budgetary diamana this function lies in the public sector and is a tool or resource to include as much money in the state treasury which is then used to finance state expenditures (in Indonesia) is generally used to cover routine expenses. While regulerend function (set) that taxes used as a tool to achieve certain goals that are beyond the field of economics and much aimed at the private sector. Research is Juridical Empirical research, ie research that is based on the laws and regulations that exist, and then analyzed and assessed the practical reality on the ground (the community). Bali Provincial Revenue Service to increase revenue (PAD) to make efforts every year either through bleaching annually, providing Units corner, online tax system, the tax system is progressive, and Units circumference (samling). And there is no other collection sources other than those listed in Law Number 28 of 2009 on Local Taxes and Levies. Factors that inhibit the increase revenue (PAD) of the motor vehicle tax (PKB) such as vehicle ownership are still confused which way to overcome this problem by improving the existing database and lack of socialization of the Bali provincial government regarding the regulation of vehicle tax collection system motor. Keywords: Local Taxes, Income and Tax Collection. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada hakekatnya, negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup untuk mencapai beberapa tujuan berama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsaat) yang berdasarkan pancasila. 1 Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang semenjak Indonesia memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Dasar Begitu pula saat diberlakukannya Undang-undang Dasar 1949 (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), Undang-undang Sementara 1950 dan sampai diberlakukannya kembali Undangundang Dasar Negara hukum tetap menjadi konsep dasar yang dianut Indonesia. 2 Sebagai negara hukum maka segala aktivitas pemerintah dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum menjadi landasan pokok dalam melakukan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam rangka menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Dalam negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : 1. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum; 2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak lainnya; 3. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas); 4. Ada pembagian kekuasaan. 3 1 Sjachran Basah, 1985, Eksistensi Dengan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia, cet. Ke-1, Alumni, Bandung, h Pringgodigdo, 1981, Tiga Undang-Undang Dasar, Pembangunan, Jakarta, h Bagir Manan, 1994, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Makalah ceramahan ilmiah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Angkatan 1994/1995 tanggal 3 September 1994, h. 19 Dari batasan-batasan negara hukum terlihat adanya penyelenggaraan kepentingan umum, berbentuk pembangunan nasional, sebagai tujuan dari negara kesejahteraan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana sebagai biaya penyelenggara aktivitas negara dan dana yang dibutuhkan oleh negara antara lain diperoleh dari pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas ( peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. 4 Menurut PJA Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangundangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 5 Fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu sebagai budgeter diamana fungsi ini terletak pada sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak digunakan sebagi suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta. 6 Macam-macam pungutan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat ada tiga macam yaitu pajak, retribusi dan sumbangan. Pajak sebagai pungutan dapat dibedakan menjadi : 4 Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 4 5 Santoso Brotodihardjo, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, h. 2 6 Ibid, h. 182 1. Pajak subyektif dan pajak obyektif Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan wajib pajak.untuk menentukan wajib pajak haruslah dicarikan alasan-alasan obyektif yang berhubungan dengan keadaan materiilnya yaitu daya pikulnya. Sedangkan pajak obyekif adalah pajak yang pemungutannya pertama-tama melihat kepada obyek pajak baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak. 2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik (berkala) dimana wajib pajak telah dapat ditentukan lebih dulu, sehingga sebelum permulaan tahun pajak telah dapat dibuat lebih dulu daftar-daftar wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut jika suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang-barang tak bergerak, pembuatan akte dan sebagainya. 3. Pajak umum dan pajak daerah Timbulnya pembagian antara pajak umum dan pajak daerah disebabkan adanya kekuasaan pemerintah pusat pada daerah-daerah, sedangkan asas hukum antara pajak umum dan pajak daerah tidak mempunyai perbedaan. Namun pajak daerah mempunyai asas bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang maupun orang dari atau dalam wilayah daerah, perbedaan lain-lainnya ialah bahwa sumber pajak negara (umum) relatif tidak terbatas, sedangkan sumber di daerah relatif lebih terbatas baik jumlah maupun penggunaannya. 7 Pembangunan di berbagai daerah di Indonesia kususnya di Provinsi Bali yang belakangan Marbun & Mahfud M D, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, h. 135- ini dipercaya sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan bertaraf Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus melalui pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah sehingga lebih efisien dan efektif dalam merespon tuntutan masyarakat dalam proses pengembangan karakteristik masing-masing. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (Pemerintah Daerah) diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini dilaksanakan dengan melalui berbagai bentuk produk hukum yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Produk hukum tersebut antara lain mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah merupakan realisasi atau pelaksanaan dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dasar hukum tersebut kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan asas Otonomi Daerah. Pemberian otonomi berimplikasi menimbulkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri. Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pemungutan jenis- jenis pajak daerah didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada Pasal 157 disebutkan bahwa pemerintah dibekali berbagai kewenangan untuk mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: A. Pajak Daerah. B. Hasil retribusi Daerah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. D. Lain-lain PAD yang sah. 2. Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas: A. Dana Bagi Hasil. B. Dana Alokasi Umum. C. Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah. Pada Pasal 2 terdapat jenis-jenis pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah secaa terus-menerus mengadakan pemikiran baru dan kreatif guna meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Diantara sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan yang paling potensial karena jumlah kendaraan bermotor yang terbilang cukup banyak sehingga dapat menunjang pembiayaan daerah. Berdasarkan pada Pasal 1 poin 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang artinya pemilik kendaraan bermotor tersebut lah yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor. Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait di dalam pengelolaannya. Pemungutan pajak yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dimana didalamnya terdapat kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan wewenang dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDDKLLJ). Penerimaan pajak daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seyogyanya mengalami peningkatan. Hal ini selain didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk, juga pertumbuhan atau perkembangan tingkat perekonomian yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika diamati jumlah kendaraan bermotor semakin lama semakin banyak yang berarti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali sehingga dapat berkontribusi untuk memajukan laju pertumbuhan pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 8 APBD adalah satu kesatuan yang teridiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan APBD yang sudah ditetapkan, pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD mempunyai target pendapatan yang harus direalisasikan sehingga tidak mengganggu kelancaran program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah selalu menarik untuk dibahas dikarenakan banyaknya potensi-potensi pendapatan daerah yang bisa digali. 8 Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Sinar Grafika Jakarta, h. 87. Dinas Pendapatan Provinsi Bali melalui UPT SAMSAT yang tersebar di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh bali sebagai pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu jenis pajak daerah selalu berupaya untuk menggali potensi-potensi pendapatan guna memenuhi target yang telah ditetapkan. Salah satu contoh yang terbaru ialah pengenaan Pajak Progresif. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) beban progresif hanya dikenakan untuk kendaraan bermotor roda empat kepemilikan kedua dan seterusnya yang merupakan kendaraan pribadi didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Namun kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bukan berarti tidak ada kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut. Berbagai persoalan bisa saja muncul, seperti bagaimana halnya dengan kendaraan bermotor yang sudah rusak akibat kecelakaan, kendaraan bermotor yang hilang dicuri, dan juga kendaraan bermotor yang sudah dibeli secara kredit tetapi kemudian ditarik kembali oleh pihak pemberi kredit karena yang bersangkutan tidak dapat membayar uang angsurannya. Begitu juga dengan sistem pajak progresif yang menuai banyak pro dan kontra terutama pemilik usaha pribadi seperti, showroom dan rentcar merasa keberatan dengan adanya pajak progresif ini. Tetapi tak sedikit juga yang mendukung program ini tetap berjalan dikarenakan memiliki fungsi sebagai pembatasan pertumbuhan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kemacetan sekaligus meningkatkan pendapatan. Sistem-sistem baru yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem lama pun tak luput dari pelanggaran yang masih saja terus terjadi, baik dari segi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun dari segi aparatur yang salah menetapkan jumlah pajak kendaraan bermotor sehingga berpengaruh terh
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks