DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA

Please download to get full document.

View again

of 17
184 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang a. bahwa organisasi
Document Share
Document Transcript
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang a. bahwa organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; b. bahwa Peraturan Pemerintah N omor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa penetapan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 1 Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor.169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 9, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Leinbaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR. 3 BABI KETENTUAN Pasall UMUM Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Kota adalah Daerah Kota Denpasar; b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar; c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar; e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar; f. Camat adalah kepala Kecamatan se Kota Denpasar; g. Sekretaris Camat yang selanjutnya disebut SEKCAM adalah Nama jabatan pimpinan Sekretariat Kecamatan; h. Kepala Seksi adalah Nama Jabatan pimpinan Seksi dilingkungan Kecamatan dan nama jabatan pimpinan Seksi ; i. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat; j. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan; k. Lurah adalah Kepala Kelurahan se Kota Denpasar; 1. Sekretaris Kelurahan yang selanjutnya disebut SEKLUR adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat Kelurahan; m. Lingkungan / Banjar adalah bagian kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja dan Kepala Lingkungan. BAB II PEMBENTUKAN Pasa12 Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar. 4 c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat; d. pembinaan Kesejahteraan rakyat; e. pembinaanpelayanan Umum; dan f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI Pasa16 Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal2 terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat Kecamatan; 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Vmum dankepegawaian; 3) SubBagianKeuangan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; g. Seksi Pelayanan Vmum ; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 6 BABIV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNANORGANISASlKELU~ Bagian Pentama KEDUDUKAN Pasal7 (1) Kelurahan merupakan wilayah kenja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan sebagai Kepala Kelurahan ; dan (2) Lurah bertanggungjawab kepada Camat. Bagian Kedua TUGASPOKOK Pasal8 Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat. Bagian Ketiga FUNGSI Pasal9 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pasal 4, Kelurahan mempunyai fungsi : a. melakukan koordinasi jalannya tugas umum Kelurahan pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan Masyarakat; 7 b. melakukan usaha dalarn rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan c. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat. Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI Pasall0 Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalarn pasal2 terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretariat Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan, Ketentrarnan dan Ketertiban; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; f. Pelayanan Umum ; dan g. Kelompok Jabatan FungsionaI. BABV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasalll (1) Carnat merupakan Jabatan Eselon IlIa; (2) Sekrertaris Carnat merupakan Jabatan Eselon IIIb; (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecarnatan merupakan Jabatan Eselon IVa; dan (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecarnatan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan Jabatan Eselon IVb. 8 Pasal12 (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; (2) Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dan pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan; (3) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota; (4) Lurah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah ; dan (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahankewenangan oleh Walikota. BABVI JABATAN FUNGSIONAL Pasal13 Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATAKERJA Pasal14 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan pninsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan KeIja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Peinerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasmg; 9 (2) Penjabaran tata kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah; (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (5) Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk kepada bawahan; dan (7) Dalam nangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal15 Pernbiayaan kegiatan Kecarnatan dan Ke1urahan disediakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 10 BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal16 Ketentuan tentang Uraian Tugas Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal17 Susooan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal6 dan pasall 0 dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. BABX KETENTUAN PERALlHAN Pasal18 Sebelum pejabat yang barn ditetapkan berdasankan Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. BABXI PENUTUP Pasal19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahoo 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahoo 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota DenpasaJ Tahun 200 1N omor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 Pasal20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Ditetapkan di Denpasar pada tangga124 Desember 2008 Diundangkan di De pada tanggal24 De SEKRETARIS D . --..~\ LEMBARAN DAERAHKOTADENPASAR TAlillN 2008 NOMOR 9 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR 1. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintab Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang mendasar antara lain : 1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan pula pada sistem kelembagaan. 3. Perubahan dalam sistem kelembagaan mencakup perubahan dalam Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Denpasar. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal122 dan pasal123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata KeIja Kecamatan dan Kelurahan Daerah. 13 Pasal : : CukupJelas TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTADENPASARNOMOR9 15 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAl 24 DESEMBER 2008 NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KElURAHAN KOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KOTA DENPASAR SEKRETARIAT KEPEGAWAIAN JABATAN I II SUB BAGIAN SEKSI SUB BAGIAN UMUM KETEHTRAMAH KESEJAHTERAAH SEKSI RAKYAT SEKSIPELAYANAH KEUAMGAN DAN SEKSIPEME'~TAHAN MASYARAKAT PEIIBERDAYAAN UMUM I L I I I -. CAMAT SEKSI ~. I :,; RA u\mpiran II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL 24 DESEMBER 2008 NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KOTA DENPASAR II I SEKSJPELAYANAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT UMUM SEKSJ KETENTRAMAN PEMERINTAHAN, SEKSI DAN SEKSI... _~~-loo,. ' _ I'.! :,~:.: :. ' : : ' ::: :' : :: ' :; JABATAN LURAH EKRETARIAT I
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks