Contoh Penulisan Daftar Pustaka: Fatah R., Eep Saefullah Unjuk Rasa, Gerakan Massa, dan Demokratisasi. Prisma. No. 4 Tahun XII. Hlm

Please download to get full document.

View again

of 7
23 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
P E T U NJ U K U M U M P E N U L I S A N J U R N A L ONLINE S O C I O L O G I E Maksud dan Tujuan: Jurnal SOSIOLOGI Online diterbitkan oleh Jurusan Sosiologi, sebagai media penyebarluasan informasi ilmiah
Document Share
Document Transcript
P E T U NJ U K U M U M P E N U L I S A N J U R N A L ONLINE S O C I O L O G I E Maksud dan Tujuan: Jurnal SOSIOLOGI Online diterbitkan oleh Jurusan Sosiologi, sebagai media penyebarluasan informasi ilmiah yang dapat berupa hasil penelitian, makalah ilmiah, review, resenssi buku, dan obituari tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu sosial yang dilakukan oleh penulis di lingkungan Fisip Unila maupun dari penulis lain. Pedoman Penulisan Naskah Jurnal: 1. Naskah jurnal belum pernah dimuat dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain. 2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman; ukuran fontasi 12 poin; jarak spasi 1; dengan ukuran kertas A4. Panjang naskah minimal 12 halaman dan maksimal 15 halaman (termasuk abstrak dan daftar pustaka) 3. Judul jurnal harus jelas, komunikatif, dan informatif 4. Naskah jurnal harus disertakan biodata penulis, dan abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang ditulis secara naratif. Panjang abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata, dan diketik satu spasi. 5. Naskah jurnal disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Judul b. Penulis c. Abstrak d. Pendahuluan (latar belakang, permasalahan dan tujuan) e. Kajian Pustaka f. Metode g. Pembahasan h. Kesimpulan i. Daftar Pustaka 6. Naskah jurnal ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku. 7. Redaksi berhak melakukan perubahan dalam naskah jurnal tanpa merubah isi atau maksud jurnal Contoh Penulisan Daftar Pustaka: Fatah R., Eep Saefullah Unjuk Rasa, Gerakan Massa, dan Demokratisasi. Prisma. No. 4 Tahun XII. Hlm Rudito, B. dan Famiola, M Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial. Bandung: Rekayasa Sains. Soetrisno, Loekman Transmigrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan. Makalah disampaikan pada Seminar Menyambut 90 tahun Transmigrasi di Indonesia. Bandar Lampung, 5-9 Oktober hlm. STRATEGI BERTAHAN HIDUP PETANI PENGGARAP PASCA PENGGUSURAN (Studi Pada Lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan) Mares Ersan 1 Ikram 2 Abstract Type of research used in this research is descriptive qualitative in-depth interviews. Based on the research and discussion by the author, the strategy undertaken by the tenants after the eviction Who was affluent, has a steady job working the land, they will have to suffer a very difficult psychological pressure was also how they feel. Survival strategies he s do very diverse, from catfish cultivation, labor, selling pecel even to sell the items they have. Most of all informants who work the land Eks-LIPI lost their jobs. It can be concluded reasons sharecroppers Land Eks-LIPI InJatiAgungto switch jobs after the eviction. Economic insistence, to provide for the family, do not have more arable land, less income and do not have a job. In addition, how to work the land sharecroppers Eks-LIPI In JatiAgungafter the eviction carried out by rate commute every day, come home once a week, came home a few weeks, once a month and returned home a few months. As most of the location/work many peasants away or are outside the district/area. The government is expected prior to implementing development programs should be thoroughly reviewing the program carefully so as not to cause adverse effects on society. So also with the community, it should not be too quick to be arrogant that emphasizes emotional moment that could trigger riots, let's think wise, act wisely, increase levels of intellect, in this way is expected to create a harmonious relationship, harmony, secure, peaceful and dignified. Conflicts between people with the government that exists between the existing tenants JatiAgung, Lampung Selatan is one example of conflict caused by arable land confiscation by the government will conduct the Kota Barudevelopment projects Lampung. Which compensation or rope asihnya not comply with community expectations. Hopefully in the future, social conflicts of this kind are no longer appearing in life because it will be detrimental to all parties. The government should really can protect the public and the public must adhere to the government so that harmony can be created. Keywords: Strategy, survival, sharecroppers, post eviction 1. Pendahuluan Tampaknya sulit untuk mengugat pendapat bahwa konflik sering muncul oleh karena kompetisi untuk mendapatkan akses dan atau mengontrol kesempatan serta memperebutkan sumber daya langka. Ini juga berlaku pada level relasi di antara negara dan masyarakat, di antara individu, kelompok, kelas, gender, organisasi, artai politik, etnik, dan di antara 1 Alumni program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung 2 Staf pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung 178 Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Pasca Penggusuran kelompok agama (Jary dan Jary, 1991 dalam Jurnal Sosiologi Fisip-UI, Edisi 13, tahun 2004). Dengan dasar-dasar sosilogis demikian, bisa dijelaskan mengapa sering terjadi konflik dalam masyarakat, khususnya masyarakat transisi, seperti Indonesia. Sebagaimana konflik yang terjadi antara konflik etnik (Iqbal), konflik antar golongan untuk memperebutkan tanah (Robert), konflik antar warga (Aisyah) serta implikasinya bagi dinamika masyarakat Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia, telah muncul kepermukaan konflik sosial atas pengelolaan sumber daya alam dengan eskalasi yang begitu tinggi. Konflik ini antara lain termanifestasi dalam bentuk sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan aparat pemerintah baik militer maupun birokrat Pemerintah Daerah dan atau dengan perusahaan. Manusia sebagai makhluk sosial sudah barang tentu terjadi interaksi antar sesamanya. Dalam interaksi tersebut tidaklah selalu berjalan dengan lancar, pasti ada perbenturan kepentingan. Hal inilah yang menimbulkan konflik antar kita. Konfik yang terjadi tersebut dapat juga terjadi dalam hal pertanahan. Masalah agraria yang paling mendasar adalah kekurangan tanah, dasar dari tiap usaha Petani. (De Vries 1972) menyatakan bahwa terjadinya konflik agraria disebutkan karena kepadatan penduduk yang semakin bertambah dengan ketidak seimbangan lahan pertanian. Selain itu kondisi sosial ekonomi dan regulasi pemerintahan tidak mendukung perkembangan pertanian, sehingga Petani semakin dekat dengan kemiskinan. Penelitian ini mengungkap perihal strategi bertahan hidup petani di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, penggarap pasca penggusuran. 2. Tinjauan Pustaka 2.1. Konsep Strategi Bertahan Hidup Ada beberapa konsep atau pengertian mengenai strategi, yakni yang pertama, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian strategi, adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.kedua, strategi yaitu tatacara yang merupakan alternatif untuk berbagai langkah perundingan, yang bertujuan untuk mengubah batas-batas kekuatan, kerangka teori dan teknik yang memungkinkan ilmu pengetahuan dapat memecahkan persoalan (Wasburn, dalam Ruslie Munthe 2010), ketiga, yakni rencana, metode, atau serangkaian manuver, atau siasat untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu, atau strategi adalah cara terbaik untuk mencapai beberapa sasaran (Fauzi 2006 dalam Ruslie Munthe 2010) Keterkaitan Negara dan Konflik Keterkaitan negara dapat menimbulkan konflik antara negara dengan masyarakat sipil (James Scott, 1993). Pertama adalah karena konsekuensi dari peraturan yang dibuat oleh negara untuk membela kepentingan-nya. Negara membuat aturan-aturan dan memaksakan aturan-aturan tersebut untuk diterima oleh masyarakat sipil dan di berbagai tempat menyingkirkan hukum adat. Penerapan aturan-aturan negara ini ada yang merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat sipil tersebut yang mengakibatkan mereka melawan negara untuk membela haknya (Benda-Beck-mann dan Benda-Beckmann, 1999:6 dan Ruwiyastuti, 1997).konflik antara masyarakat sipil dengan negara akibat cara yang Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 3: dilakukan oleh aparatur negara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, program-programnya atau peranan-peranan-nya. Sebagai contoh, aparatur negara sering mengambil alih secara paksa tanah dari tangan penduduk setempat ketika mereka menjadi panitia pembebasan tanah sebagai proyek pembangunan (Lucas, 1997; Stanley, 1999; Bachriadi dan Lucas, 2001; Hafid, 2001; Nuh & Collins, 2001; Sakai, 2002, Warren, 2002;dan Ngadisah, 2003) Reforma Agraria Konflik agraria yang mencuat kepermukaan sesunguhnya merupakan ekses dari orientasi ekonomi dan kebijakan agraria di masa lalu. Persoalaan ini berurat akar sejak pemerintahan Kolonial, Orde baru dan Hingga kini. Warisan kebijakan tersebut melahirkan ketimpangan penguasaan hingga menyeebabkan konflik. Sektoralisasi undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber-sumber agraria sebagai faktor yang mendorong munculnya konflik-konflik agraria. Lahirnya undangundang, seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan, berimplikasi pada semakin beragamnya aturan tentang pengelolaan sumber-sumber agraria, terutama tanah. Beragamnya aturan yang menyebabkan disharmonisasi hukum yang melahirkan berbagai persoalan hukum dan pastinya berpotensi pada lahirnya konflik-konflik agraria. Data versi KPA menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria di Indonesia, dengan jumlah rakyat yang menjadi korban tewas mencapai 22 orang, 34 orang yang tertembak, 279 orang yang ditahan dan 147 orang yang mengalami penganiayaan. Eskalasi konflik yang terus meningkat tidak dapat dipisahkan dari rangkaina produk kebijakan yang dihasilkan negara disektor agraria, misalnya mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah melalui intervensi negara (land acquisition through state intervention) dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Ketimpangan Agraria Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan ketimpangan struktur agraria akibat konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir orang. BPN menyebutkan Bahwa 0,2% penduduk negeri ini menguasai 56% aset nasional. Hasil sensus pertanian 2003 jumlah Petani gurem dalam 10 tahun terakhir terus meningkat. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah Petani gurem meningkat 2,6%/tahun, dari 10,8 juta tahun 2003.Lewat PP No. 7 Tahun 1990, pemerintah membagi Ha areal hutan tanaman industri kepada 38 perusahaan HTI Pengertian Petani dan Petani penggarap Menurut Eric R. Wolf dalam bukunya Hendry A. Lands Berger dan Y.U.G Alexandrov (1984:9-10) Petani adalah penduduk yang secara eksestensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok-tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarap atau penerima bagi hasil maupun pemilikpenggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. 180 Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Pasca Penggusuran Menurut Lenin (1890 : 19) Petani digabungkan dalam tiga kelompok, yaitu: a. Kaum tani yang kaya (termasuk kulak) yang mungkin mempekerjakan sendiri beberapa buruh upahan tetapi yang jelas bisa menghasilkan sejumlah surplus penting yang bisa dipasarkan. b. Petani menengah, yang merupakan penyewa atau memiliki tanah sendiri yang sempit yang menghasilkan surplus tetapi sedikit hasilnya. c. Petani miskin yaitu yang hidup terutama dari penjual tenaganya dan karenanya merupakan seorang proletar dan bagian dari massa yang membanting tulang. Petani merupakan mereka yang seluruhnya bekerja bercocok tanam, baik yang memiliki lahan maupun tidak memiliki lahan garapan. Menurut Sudarya Soimin (1994:35) bahwa yang disebut dengan manusia tani adalah mereka yang mata pencahariannya (pokok) mengusahakan tanah pertanian. Rumusan mengenai pertanian dalam pasal 1 UU No.2 tahun 1960, pada huruf e disebut Petani ialah orang, baik yang mempunyai ataupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah. Petani adalah penduduk secara esensial terlibat dalam kegiatan cocok tanam dan membantu keputusan otonom tentang proses cocok tanam (Aswab, 2010 dalam Astria Devi : 2012). Petani adalah orang yang mengusahakan atau mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan Petani pemilik atau Petani penggarap. Petani pemilik adalah Petani yang memiliki tanah dan modal usaha, sedangkan petan penggarap adalah Petani yang hanya memiliki modal usaha saja, sedangkan lahan yang diushakan berupa lahan sewa atau kontrak, bebas sewa, bagi hasil dan serobotan Agen Pembebasan Tanah Di Indonesia, menurut undang -undang, negara berkuasa penuh berkenaan dengan pengalokasian tanah. Pasal 18 UUPA/1960 menyatakan: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentinganbangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak - hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti rugi kerugian yang layak dan menuruti cara -cara yang diatur oleh undang-undang. Badan yang hanya boleh mencabut hak -hak atas tanah tersebut adalah negara.hal ini juga mengandung arti, negara menjadi aktor yang bukan saja mengatur orang, melainkan juga mengatur tanah di Indonesia. Dia bukan hanya mengatur tanah miliknya sendiri, melainkan juga mengatur tanah yang dimiliki oleh rakyatnya. Inilah yang disebut sebagai negara menjadi penguasa tertinggi atas tanah di Indonesia. Sebagai wujud dari peran pengatur tanah seperti yang diamanatkan UUPA 1960 itu, negara di Indonesia menempatkan dirinya sebagai agen pembebasan tanah, sebagai agen untuk merubah status kepemilikan tanah dan peruntukkan penggunaan tanah. Pemerintah setempat (diketuai oleh gubernur atau bupati/wali kota dan terdiri dari pejabat dari berbagai instansi) menjadi panitia yang mengorganisasi penyerahan tanah dari komunitas setempat kepada bisnis atau kepada negara itu sendiri (Parlindungan,1993:43-45) Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Persoalan persediaan, penguasaan, dan penggunaan tanah merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Dalam hal ini pemerintah berkepentingan untuk melakukan kontrol dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait,darihasilpenelitian yang dilakukan Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 3: I Gede Sidemen (2012), bahwa terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan terhadap tanah untuk kepentingan pembangunan yaitu: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan; b. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1976 tentang Singkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum; c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal; d. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1988 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 3. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan teknik pengumpulan datawawancara mendalam dan analisis dokumen.alasan menngunakan deskriptif kualitatif ini, karena ditinjau dari sudut cara dan taraf pembahasan masalahnya serta hasil yang akan dicapai. Menurut Jacob Vredenbregt (1980) tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehinga relevansi Sosiologis/ Antropologis tercapai, jadi penelitian deskriptif memanfaatkan maupun menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus pula berfungsidalam mengadakan klasifikasi mengenai gejala-gejala sosial yang dipersoalkan. Penelitian ini dalam menganalisis data akan mengunakan analisis kualitatif. Dalam rangka mendapatkan data kualitatif ini, maka peneliti telah melakukan pemahaman makna (verstehen) seperti yang diungkapkan oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar (2004) bahwa metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Menurut Sumadi Suryabrata (2000: 22) penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 4. Pembahasan Kronologis Konflik Lahan ekslipi Berdasarkan keterangan para informan dan study pustaka serta kajian penelitian dari hasil penelitian yang didapatkan maka dapat diketahui kronologis lahan penggarapan EksLIPI olehpetanibermuladaritahun Pada tahun ini pemerintah mengadakan program transmigrasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. 66/MEN/1986. Tanggal 24 Oktober 1986 tentang pelaksanaan dan pendayagunaan lahan bekas dikelola PT. MITSUGORO dan bekas dikelola PT. HIRMA di Provinsi Lampung. Pada poin 16 dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan rincian peruntukannya, yakni Ha merupakan lahan Gerhan, Ha untuk keperluan Energi (LIPI), 300 Ha untuk perkebunan PTP X, 200 Ha untuk pemukiman Translok, Ha untuk pemukiman 182 Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Pasca Penggusuran penduduk setempat, dan Ha bekas dikelola PT. HIRMA untuk pemukiman penduduk setempat. Lahan LIPI merupakan peralihan izin dari penggunaan lahan yang sebelumnya dikelola oleh PT. Mitsugoro IV sekitar tahun 1970-an. Akan tetapi proyek ini gagal dan pada tahun 1979 PT. Mitsugoro IV mengalami kebangkrutan dan munculah permasalahan antara pihak karyawan dan pihak perusahaan. Akhirnya para karyawan yang menolak Strategi Bertahan Hidup Strategi bertahan hidup yang peneliti temukan di lapangan dari hasil wawancara dengan para informan yang berjumlah 5 (lima) orang informan akan penulis bahas, Dari keterangan yang diperoleh dari informan diatas, jelas menunjukan bahwa dampak pembanguna kota baru ini benar-benar membuat mereka kesulitan. Yang tadinya hidup berkecukupan, memiliki pekerjaan tetap menggarap lahan, kini mereka harus mengalami penderitaan yang sangat sulit, tekanan psikis pun juga mereka rasakan. Strategi bertahan hidup yang ia lakukanpun sangat beragam, dari budidaya ikan lele, menjadi buruh, berjualan pecel bahkan sampai menjual barang-barang yang mereka miliki. Hampir dari keseluruhan informan yang menggarap lahan Eks-LIPI kehilangan pekerjaan. Dapat ditarik kesimpulan alasan petani penggarap Lahan Eks-LIPI Di Kecamatan Jati Agung untuk beralih pekerjaan sesudah penggusuran yakni. Desakan Ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tidak memiliki lahan garapan lagi, tingkat pendapatan kurang dan tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, cara bekerja petani penggarap lahan Eks-LIPI Di Kecamatan Jati Agung sesudah penggusuran dilakukan dengan cara Dilaju/pulang pergi setiap hari, pulang seminggu sekali, pulang beberapa minggu sekali, pulang sebulan sekali dan pulang beberapa bulan sekali. Karena kebanyakan lokasi/tempat bekerja petani penggarap banyak yang jauh atau berada diluar kecamatan/daerah. 5. Daftar Pustaka Asnani Strategi bertahan hidup petani penggarap. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung Hartoyo Praktek gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Lampung Saibatin. Jurnal KOMUNITAS penelitianilmusosialdanbudaya Vol.10, No. 1.ISSN Scott, James c Senjatanya orang-orang yang kalah. Jakarta: Yayasan Indonesia. Obor Suparlan, Parsudi Perubahan lingkungan sosial karena pembangunan. Jakarta: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Volume 1, No.1, Juni Sutopo, H. B Metodologi penelitian kualitatif: dasar teori dan penerapannya dalam penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 3:
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks