BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Please download to get full document.

View again

of 12
163 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PROVKABUPAT BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Document Share
Document Transcript
PROVKABUPAT BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU, Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor (2036); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 ); 9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 28 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 28 ) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 diubah, ditambah angka baru yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 4. Satuan kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pembantu Bupati Kabupaten Rokan Hulu. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun. 12. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang berada di Desa. 13. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa. 14. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa. 15. Desa Swadaya adalah desa yang memiiki dua kaur dua kasi. 16. Desa Swakarya adalah desa yang boleh memiliki tiga kaur tiga kasi 17. Desa Swasembada adalah desa yang memiliki tiga kaur tiga kasi 18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 21. Menteri adalah menteri dalam negeri 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Persyaratan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. c. dihapus. d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengenal adat istiadat setempat b. bagi calon beragama islam pandai membaca alqur an (4) Tim penjaringan dan Penyaringan tidak dapat menambah persyaratan pendaftaran sebagai Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). 3. Ketentuan Pasal 5 huruf j dihapus, ditambahkan huruf o, huruf p dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d antara lain terdiri atas : a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. b. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. c. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang. e. surat permohonan menjadi perangkat Desa kepada kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai h. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian. j. dihapus. k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Dusun bagi calon kepala Dusun di atas kertas bermaterai l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan Swasta (Perusahaan). m. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai n. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai o. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten. p. mengenal adat istiadat setempat yang dibuktikan dari surat keterangan Lembaga Kerapatan Adat ( LKA ) setempat. q. bagi calon yang beragama islam pandai membaca al-qur an yang dibuktikan surat keterangan Kantor Urusan Agama setempat. 4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 6A (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Anggota BPD yang akan mencalonkan diri untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatan BPD sebelum mengikuti penjaringan dan penyaringan. 6. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB III TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan 7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Kepala Desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, golongan profesi, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di desa tersebut. (4) Untuk keperluan administrasi, tim penjaringan dan penyaringan dapat menggunakan cap/stempel tim penjaringan dan penyaringan. (5) tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat Desa; b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan persetujuan Kepala Desa; c. menyusun rancangan anggaran biaya penjaringan dan penyaringan perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa; d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dengan pertimbangan Kepala Desa; e. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon; f. mengumumkan calon perangkat desa baik yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian maupun tidak memenuhi syarat setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat; g. menyusun materi ujian dan melaksanakan ujian; h. melaksanakan penilaian hasil ujian; i. membuat dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan ujian dan berita acara hasil penilaian ujian; j. mengumumkan hasil penilaian ujian kepada peserta calon; k. melaporkan hasil ujian calon kepada Kepala Desa; l. Dalam melaksanakan tugasnya, tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan dan berakhir setelah diumumkannya hasil pelaksanaan ujian perangkat desa yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan dan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. 9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Dalam hal tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa, maka yang bersangkutan sebelum mendaftar harus sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan tim penjaringan dan penyaringan; (2) Dalam hal anggota tim penjaringan dan penyaringan meninggal dunia, mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengganti dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. 10. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; (2) Tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa; (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender; (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat persyaratan calon perangkat desa, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran; 11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dilakukan oleh tim penjaringan dan penyaringan yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa. (2) Tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penyaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil penelitian. 12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Hasil penjaringan bakal calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim penjaringan dan penyaringan sekurang-kurangnya sudah terdapat 2 (dua) orang bakal calon, untuk satu posisi jabatan yang dilamar dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa. (2) Atas dasar laporan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. (5) Rekomendasi persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dalam menetapkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian maupun tidak. (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap seluruh bakal calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa melalui tim penjaringan dan penyaringan melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa. 13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (1) Atas dasar rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), tim penjaringan dan penyaringan menetapkan calon perangkat desa yang berhak untuk mengikuti ujian. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penjaringan dan penyaringan kepada calon perangkat desa melalui surat pemberitahuan. (3) Bakal calon perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh tim penjaringan dan penyaringan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian. 14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1) Tim penjaringan dan penyaringan mempunyai tugas untuk menyusun materi ujian yang meliputi : a. pancasila dan UUD 1945; b. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa; c. pengetahuan agama; d. pengetahuan umum; dan e. administrasi perkantoran. (2) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penjaringan dan penyaringan dapat meminta bantuan berupa masukan dan bahan materi dari lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dinilai mampu dan perlu. (3) Penyusunan materi ujian bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh panitia penjaringan dan penyaringan. (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan ujian penyaringan, seluruh materi ujian harus sudah selesai disusun dan sudah dimasukkan kedalam amplop dan disegel agar tidak dapat dibuka dan diketahui oleh siapapun. (5) Seluruh materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh ketua tim penjaringan dan penyaringan dan bertanggungjawab penuh atas kerahasiaannya. (6) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 50 (lima puluh) soal. 15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Ketua tim penjaringan dan penyaringan membuka pelaksanaan ujian penyaringan dan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian. (2) Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim penjaringan dan penyaringan. (3) Dalam hal terdapat calon perangkat desa datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian dari waktu yang tersisa. (4) Calon perangkat desa yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus. 16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi se
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks