BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU

Please download to get full document.

View again

of 6
16 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1 BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
Document Share
Document Transcript
1 BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan dalam rangka penegakan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah. b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 149 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Penyidik Negeri Sipil. 3 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Wewenang Penyidik Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15), diubah sebagai 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai Pasal 6 (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tentang Kepegawaian dapat diberikan tunjangan. (2) Besarnya tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan paling banyak 1 (satu) bulan gaji pokok yang bersangkutan untuk proses kasus pidana ringan ( Tipiring ) dan paling sedikit 2 (dua) bulan gaji pokok yang bersangkutan untuk proses pidana biasa (3) Tunjangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) diberikan perkasus yang telah diselesaikan sampai ketingkat Pengadilan. (4) Besarnya tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) untuk proses pembinaan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan (Refresif non Yustisial ) diberikan tunjangan paling banyak 1 (satu ) bulan gaji pokok PNS yang bersangkutan. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 4 Pasal 9 Penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai Pasal 10 (1) Kepala Daerah mengusulkan nama calon PPNS kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah : a. serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda ( Golongan III/a) b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S 1) c. ditugaskan dibidang teknis operasional. d. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan. e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut turut dengan nilai rata-rata baik. f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai Pasal 12 (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan Mutasi antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. (3) Pelaksanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM. 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena : a. Berhenti sebagai pegawai b. Atas permintaan sendiri c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan. 5 d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai PPNS e. Meninggal dunia. (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur. (3) Usul Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya. 6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai Pasal 14 Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai Pasal 15 (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kartu Tanda Pengenalnya ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pengeluarannya. (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 8. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai Pasal 16 (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya. (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada SKPD yang ditunjuk atau yang diatur menurut Peraturan Perundang-undangan. (3) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan, masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2). 9. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 6 Pasal 24 (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dibebankan kepada APBD. (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan Pelangaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos Anggaran SKPD yang ditunjuk Kepala Daerah atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Biaya pelaksanaan Pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada APBD dalam hal ini SKPD yang ditunjuk Kepala Daerah atau menurut peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 27 Juni 2014 BUPATI PELALAWAN, dto M.HARRIS Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 27 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dto, TENGKU MUKHLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014 NOMOR 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks