BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG

Please download to get full document.

View again

of 14
72 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KABUPATEN PASURUAN Menimbang BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 51 TAHUN
Document Share
Document Transcript
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KABUPATEN PASURUAN Menimbang BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunann Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KABUPATEN PASURUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan; 3. Bupati adalah Bupati Pasuruan; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan ; 5. Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: a. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Sub Bagian Keuangan. b. Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat membawahi: 1. Kasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat 2. Kasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan; 3. Kasi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan. c. Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan, membawahi : 1. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; 2. Kasi Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan; 3. Kasi Pengembangan Kawasan Perdesaan. d. Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi: 1. Kasi Kelembagaan Pemerintahan Desa; 2. Kasi Administrasi dan Tata Perundangan Desa; 3. Kasi Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa. e. Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa, membawahi : 1. Kasi Aset, Sarana, dan Prasarana Desa; 2. Kasi Fasilitasi Pendampingan Desa; 3. Kasi Pengelolaan Keuangan Desa. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4 (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian kedua Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara; f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data; c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program; d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program; e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program; f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program;dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas; d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas; e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan; b. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai; d. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Ketiga Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Pasal 7 (1) Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang bina pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif; b. pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten; c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan partisipasi masyarakat desa / kelurahan; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat; e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat; b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penguatan kelembagaan; c. menyiapkan bahan pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan; d. menyiapkan bahan fasilitasi pemantauan penguatan kelembagaan masyarakat; e. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat desa dan kelurahan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa dan kelurahan ( Musrenbangdes/kel ); b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis rencana pembangunan jangka menengah desa ( RPJMDes ); c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis rencana kerja pemerintah desa (RKPDes); d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sinkronisasi perencanan pembangunan desa dengan pembangunan Kabupaten; e. melaksanaan pemantauan Musrenbangdes/Kel; dan f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi perencana pembangunan desa dengan pembangunan Kabupaten; g. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif ; b. menyiapkan bahan pelaksana bimbingan teknis kepada lembaga masyarakat dalam proses pembangunan partisipatif ; c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa; d. menyiapkan bahan pelaksanaan motivasi gotong royong, kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu ( Pokjanal Posyandu ); f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia pembangunan dan partisipasi masyarakat Desa / Kelurahan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Desa / Kelurahan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Bagian Keempat Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan Pasal 9 (1) Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pengembangan potensi desa dan kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan; b. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan, sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG); c. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil Desa / Kelurahan; d. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi Desa dan Kelurahan; f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi masyarakat; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi desa; d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UPKu, PPKM, Pasar Desa, SPP Eks PNPM-MPd, Jalin Matra ); e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan potensi desa dan kelurahan; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pemberdayaan sumber daya alam (SDA) dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG); c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya alam (SDA) dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG); d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantapan, monitoring dan evaluasi data profil desa dan kelurahan; e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa ( BUMDesa ); f. menyiapkan bahan melaksanakan fasilitasi program kegiatan DBHCHT; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 3 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pengumpulan dan penyusunan data terkait dengan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar desa serta dengan pihak lain; c. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan desa tertinggal; d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pendirian, revitalisasi kelembagaan dan tata kelola BUMDesa bersama; e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pendirian, revitalisasi kelembagaan dan tata kelola BKAD; f. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan desa tertinggal; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Bina Pemerintahan Desa Pasal 11 (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa. (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : a. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD; b. pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa; c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan tata perundangan desa; d. pelaksanakan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa; dan e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pengangkatan, dan pemberhentian badan permusyawaratan desa (BPD); d. menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan secara koordinatif permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa; e. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan pemerintahan desa; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Administrasi dan Tata Perundangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembuatan produk hukum desa; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan verifikasi produk hukum desa; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pengelolaan administrasi desa; d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi desa; e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa produk perundangan desa; dan f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintahan desa; c. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa; d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa; e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan pelaporan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa Pasal 13 (1) Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa. (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa; b. pelaksanaan koordinasi penerapan pendampingan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa; c. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana desa; d. pelaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa; e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa; f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Seksi Aset, Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelepasan kekayaan desa; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan desa dan sumber pendapatan desa lainnya; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan untuk kegiatan pembangunan/pengembangan aset, sarana dan prasarana desa; d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman inventarisasi sarana dan prasarana pedesaan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana desa; f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait dalam rangka optimalisasi sarana dan prasarana pedesaan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di desa; h. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bida
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks