BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

Please download to get full document.

View again

of 15
178 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) SERTA PENANGANAN KEGAWATDARURATAN
Document Share
Document Transcript
BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) SERTA PENANGANAN KEGAWATDARURATAN DI KABUPATEN PASURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Menimbang : Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009, tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan perlu mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) serta dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih luas termasuk didalamnya Penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan; b. bahwa kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir memerlukan koordinasi, percepatan penanganan ditempat rujukan baik rumah sakit pemerintah maupun swasta dan belum diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan sehingga Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Sulit Terjangkau dan Sangat Sulit Terjangkau; 2 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standarisasi Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.0203/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu melakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 15); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Pasuruan. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) SERTA PENANGANAN KEGAWATDARURATAN DI KABUPATEN PASURUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan. 7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 8. Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. 9. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 10. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian,pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 11. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 12. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 4 13. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya. 14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas, yaitu : Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare). 15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 17. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa. 18. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap. 19. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. 20. RSU PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates. 21. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan sulit terjangkau. 22. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan. 5 23. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap. 24. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan bayi baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter. 25. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan. 26. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. 27. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten. 28. Lintas sektor adalah OPD atau Instansi yang mempunyai hubungan kerja terkait dengan pelaksanaan KIBBLA. 29. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 30. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. 31. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan. 32. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu wilayah. 33. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. 34. Dukun Bayi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan membantu bidan dalam menolong persalinan dan perawatan bayi. 35. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu pada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa memberikan makanan pendamping lainnya. 6 36. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMO adalah Kemauan yang kuat dari seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah melahirkan. 37. Deteksi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat DDTK adalah pengawasan yang dilakukan pada proses tumbuh kembang anak yang diukur menggunakan instrumen. 38. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu bagi bayi atau balita melalui pemberian vaksin. 39. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya. 40. Kegawatdaruratan adalah situasi serius dan kadang kala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa/nyawa. 41. Gawat darurat obstetri adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian dan kecacatan ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu janin dan bayi baru lahir. 42. Kegawatdaruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis ( usia 28 hari) membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktuwaktu. BAB II PELAYANAN KIBBLA Ruang lingkup KIBBLA meliputi : a. kesehatan wanita usia subur; b. kesehatan ibu hamil; c. kesehatan ibu bersalin; d. kesehatan ibu nifas; e. kesehatan ibu meneteki; f. kesehatan bayi baru lahir; g. kesehatan bayi; dan h. kesehatan anak balita. Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 7 Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA Pasal 3 Penyelenggara pelayanan KIBBLA meliputi : a. Rumah Sakit Umum; b. Rumah Sakit Bersalin; c. Puskesmas; d. Puskesmas Pembantu; e. Ponkesdes/Polindes; f. Posyandu; g. Dokter Praktek Swasta; h. Rumah Bersalin; i. Bidan Praktek Swasta; j. Balai Pengobatan Swasta; dan k. Tim Kesehatan Desa (TKD). Bagian Ketiga Jenis Layanan KIBBLA Pasal 4 Jenis layanan KIBBLA sesuai dengan ruang lingkup KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 5 Pelayanan kesehatan untuk Wanita Usia Subur meliputi : a. penyuluhan kesehatan reproduksi; b. penyuluhan calon pengantin; c. pemberian immunisasi TI pada calon pengantin; dan d. pelayanan KB. Pasal 6 (1) Pelayanan Kesehatan untuk lbu hamil meliputi : a. penyuluhan KIA dengan media buku KIA; b. pemeriksaan lbu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan dengan jenis pemeriksaan : 1) Timbang dan Tinggi badan; 2) Tensi; 3) Tentukan Status Gizi (Ukur Lila) 4) Tinggi Fundus; 5) Tentukan Presentasi Janin; 6) Tentukan Serening Imunisasi TT; 7) Tablet tambah darah; 8) Temuan laboratorium; 9) Tatalaksana kasus; dan 10) Temu wicara. 8 c. penyuluhan IMO; d. pelayanan gizi; e. pelayanan deteksi dini HIV pada ibu hamil dengan PITC (Provider Initiated Testing and Counceling); dan f. pendampingan ibu hamil oleh Kader Asuh. (2) Penanganan Kegawatdaruratan Ibu hamil di Puskesmas PONEO dan Rumah Sakit PONEK. (3) Setiap lbu Hamil harus mendapatkan ANC terpadu minimal sekali oleh dokter trimester II pada resiko tinggi, kehamilan resiko rendah minimal pada trimester III. Pasal 7 (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin meliputi : a. pemeriksaan ibu bersalin; b. persalinan oleh tenaga kesehatan; dan c. pelaksanaan IMO. (2) Penanganan Kegawatdaruratan Ibu bersalin di Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK. Pasal 8 Pelayanan kesehatan untuk ibu nifas meliputi : a. kunjungan pasca melahirkan minimal 3 (tiga) kali selama masa nifas; b. pemeriksaan ibu nifas; c. pemberian vitamin A dosis tinggi; d. penyuluhan perencanaan KB; dan e. pendampingan Ibu Nifas oleh Kader Asuh Pasal 9 Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Meneteki, meliputi : a. penyuluhan ASI Eksklusif; b. penyuluhan gizi; dan c. pelayanan kesehatan. Pasal 10 Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir meliputi : a. pemberian injeksi vitamin K; b. pemberian Salep mata; 9 c. pemberian imunisasi HB uniject; d. perawatan tali pusat; e. observasi bayi baru lahir; f. deteksi dini kelainan kelenjar tiroid/shk (Skreening Hipotyroid Kongenital); dan g. pelayanan lanjutan melalui rujukan untuk yang mengalami kelainan setelah persalinan. Pasal 11 Pelayanan kesehatan untuk bayi meliputi : a. pemeriksaan kesehatan bayi; b. pemberian imunisasi dasar lengkap; c. pemberian vitamin A dosis (seratus ribu) IU; d. penimbangan minimal 8 kali setahun; e. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 4 (empat) kali setahun; f. pelayanan gizi; dan g. MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). Pasal 12 Pelayanan Kesehatan untuk Anak Balita, meliputi : a. pemeriksaan kesehatan anak balita; b. penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun; c. pemberian vitamin A 2 (dua) kali setahun; d. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 2 (dua) kali setahun; e. pelayanan gizi; dan f. MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). Bagian Keempat Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Pasal 13 (1) Dalam keadaan darurat fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. (2) Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (3) Dalam hal tenaga pelayanan KIBBLA tidak berada ditempat, sementara keadaan ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain bisa memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga KIBBLA. (4) Apabila terdapat ibu bersalin dirujuk atau datang tanpa rujukan maka seluruh unit harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur. (5) Setiap tenaga KIBBLA harus mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis. 10 (6) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kegawatdaruratan kepada ibu dan keluarga. BAB III SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN KIBBLA Pasal 14 Sumber Daya Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari : a. sumber daya manusia tenaga kesehatan; dan b. sumber daya manusia dari komponen masyarakat. Pasal 15 (1) Sumber daya manusia tenaga kesehatan meliputi : a. Dokter spesialis anak; b. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan; c. Dokter spesialis anastesi; d. Dokter umum; e. Bidan; f. Perawat; g. Tenaga promosi kesehatan; dan h. Tenaga gizi. (2) Sumber daya manusia dari komponen masyarakat, meliputi : a. Kader kesehatan; b. PKK; dan c. Tokoh masyarakat. BAB IV PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN Pasal 16 (1) Dokter spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan ditempatkan di Rumah Sakit Ponek dan melakukan pembinaan kepada petugas medis di Puskesmas Poned. (2) Dokter spesialis anastesi ditempatkan di Rumah Sakit Ponek. (3) Dokter umum ditempatkan di Rumah Sakit dan Puskesmas. (4) Bidan ditempatkan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. (5) Bidan desa ditempatkan dan bertempat tinggal di desa tempat bertugas. 11 (6) Perawat ditempatkan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes. (7) Tenaga promosi kesehatan dan tenaga gizi ditempatkan di Rumah Sakit dan di Puskesmas. BAB V KEMITRAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI Pasal 17 (1) Dalam upaya pelayanan kesehatan ibu bersalin, bidan desa dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi sete
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks