BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR / 338 /KUM/2017 TENTANG

Please download to get full document.

View again

of 7
59 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR / 338 /KUM/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
Document Share
Document Transcript
BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR / 338 /KUM/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Menimbang : a. BUPATI KOTABARU, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 27 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis usulan Hibah dan Bantuan Sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Evaluasi Terhadap Usulan Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); Menetapkan : 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiah Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); 16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentangtatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 28); 17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 11); MEMUTUSKAN : KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Evaluasi Terhadap Usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. /)' KEDUA NETIGA..TEMPAT. :LIMA ]NAM : IUJUH Pejabat Pelaksana Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Dit tum KESATU bertugas membantu Bupati dalam melalorkan evaluasi atas kelayakan, kewajaran, besararr dana, ada/tidaknya hibah atau bantuan sosial kepada yang bersangkr:tan tahun sebelurnnya, dan dapat tidaknya hibah darr* bantuan sosial diberikan. Evaluasi yang dilakukan terhad.ap usulan hibah d.an bantuan sosial berpedoman dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pend.apatan dan Belanja Daerah. Jo Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2077 tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran.pendapatan dan Belanja Daerah. Dalarn melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Dikfum KESATU dibantu oleh staf dalam lingkungan SKPD. Hasil Evaluasi yang dilakukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan datam bentuk Rekomendasi kepada Bupati melalui rim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi pejabat skpd terkait sesuai dengan prioritas dan kemarnpuan keuangan daerah, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalarn rancangan KUA dan ppas. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 3 Mei 2OlT KOTABARU, -:=rusan disampaikan kepada : : erua DPRD Kabupaten Kotabaru _ di Kotabaru. - S:kretaris Daerah ' Kabupaten Kotabaru i--=;--ltur - di Kotabaru.,{abupa.t n -*lqnl KotabarLl - di Kotabaftt. LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR / 338 /KUM/2017 TANGGAL 3 MEI 2017 TENTANG PENUJUKAN PEJABAT PELAKSANA EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAFTAR PEJABAT PELAKSANA EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH NO JENIS HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SKPD TEKNIS PELAKSANA EVALUASI A. HIBAH 1. Hibah Kepada Pemerintah Kepala Bagian Tata Praja Setda, Kepala Badan Kesbangpol 2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Kepala Bagian Tata Praja Setda 3. Hibah Kepada Perusahaan Daerah Kepala BPKAD 4. Hibah Kepada Masyarakat : diberikan kepada Kelompok Orang yang memiliki kegiatan dalam: 4.1. Bidang Perekonomian Pertanian Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Peternakan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Perkebunan Kepala Dinas Perkebunan Perikanan Kepala Dinas Perikanan Koperasi, UKM & Perindustrian Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Ketahanan Pangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perdagangan Kepala Dinas Perdagangan 4.2. Bidang Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan 4.3. Bidang Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan 4.4. Bidang Keagamaan Kepala Bagian Kesra Setda 4.5. Bidang Kesenian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.6. Bidang Adat Istiadat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.7. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 4.8. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 4.9. Bidang Perumahan Rakya, Permukiman dan Pertanahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepala Dinas Perumahan Rakya, Permukiman dan Pertanahan Kepala Dinas Pemadam Kebakaaran dan Penyelamatan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Bidang Lingkungan Hidup Kepala Dina Lingkungan Hidup Bidang Olah Raga non Profesional Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Bidang Komunikasi dan Informatika Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bidang Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 5. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarkatan 5.1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga 5.2. Organisasi Kemasyarakatan Wanita Kepala Dinas Pemberdayaan I' :.1]iTUAN SOSIAL : =.an S; -a sta._, a.san : Rengeloia '- =::-j Sosial, Masyarakat Lanjut Usia, Orang' -::.antar, Cacat Berat, masyarakat tidak :-*-anpu/miskin dan T\rna Sosial -'-.aral I'lclak MamDu *:'rjangan Kesehatan putra putri pahlawan l.:ak Mampu Kepala Badan Penang'gulangah Be ncana Kepa1a Dinas Pendidikan- Kepala Dinas Sosial 5gp4a Bagian Kesra Setda Kepala Badan Kesbangpol
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks