BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG

Please download to get full document.

View again

of 22
229 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN
Document Share
Document Transcript
BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang... 2 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. 7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BAB II... 3 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksana administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : a. Sekretariat; b. Bidang; c. Sub Bagian; d. Seksi; e. Jabatan Fungsional; dan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4... 4 Pasal 4 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Pasal 5 (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. Bidang Pariwisata ; dan b. Bidang Kebudayaan. (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, membawahkan : a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi; b. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ; dan c. Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata. (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahkan : a. Seksi Lembaga Adat dan Tradisi ; b. Seksi Pelestarian dan pengembangan Seni; dan c. Seksi Sejarah Purbakala dan Museum. (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing. Pasal 7 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV... 5 BAB IV RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2 ), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. merumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agar terlaksana dengan efektif dan efisien; c. mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/ pengembangan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan dengan organisasi perangkat daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui sistem pengendalian intern agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan; e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; f. menindaklanjuti dan mepedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan; g. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupaun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan; h. melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; i. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP); j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Bagian... 6 Bagian Kedua Sekretariat Pasal 9 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2 ), mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis dinas; b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan; c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian. (3) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta keuangan sesuai dengan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) dan Renstra agar mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Dinas secara berkesinambungan; b. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan; c. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan dan naskah dinas dibidang tugasnya tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan; d. mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman kerja dan SOP pada Dinas agar pelaksanaan efektif dan efisien; e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penata usahaan keuangan Dinas; f. menyelenggarakan... 7 f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris Dinas; g. melaksanakan penyusunan perencanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan penetapan kinerja Dinas berdasarkan masukan bidangbidang dan persetujuan Kepala Dinas; h. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan; i. mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern; j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; l. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian; m. menyusun laporan hasil kegiatan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum dan kepegawaian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan... 8 c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga; d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas; e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas; i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administarsi pensiun; k. membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; n. mengevaluasi hasil program kerja sub bagian; o. menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 11 (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian; dan d. pelaksanaan... 9 d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian penyusunan program dan keuangan; b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; c. mengendalikan rencana tahunan; d. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; e. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; g. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; i. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran; j. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; k. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; l. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; m. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; n. mengumpulkan dan mengolah data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas; o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas; p. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Renstra, IKU, dan penetapan kinerja; q. menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapai Rencana Aksi Penetapan Kinerja Dinas secara berkala; r. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas; s. melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas; t. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; u. menyelenggarakan... 10 u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; v. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; w. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian; x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Pariwisata Pasal 12 (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas urusan bidang pariwisata. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang; dan e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja bidang pariwisata berdasarkan Renstra Dinas; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien; c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan; d. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata antara lain peningkatan kualitas obyek wisata, pengembangan sarana prasarana dan peningkatan atraksi wisata; e. melaksanakan... 11 e. melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif; f. melaksanakan kegiatan pengendalian usaha dan daya tarik wisata; g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan kepariwisataan; h. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahanpermasalahan cepat dapat tertangani; i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 13 (1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas; b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien; c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan; d. memberikan... 12 d. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku; e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan SOP terkait dengan kegiatan seksi; h. melaksanakan kegiatan pengembangan de
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks