BUPATI JAYAPURA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Please download to get full document.

View again

of 24
6 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BUPATI JAYAPURA Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA,
Document Share
Document Transcript
BUPATI JAYAPURA Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA, a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura sehingga mengakibatan perubahan terhadap capaian kinerja khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampong yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. bahwa dengan adanya perubahan capaian kierja sesuai perubahan visi dan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk dinas baru, menggabungkan dinas satu rumpun, menghapus dinas, dan menambah tugas dan fungsi pada dinas tertentu; c. bahwa perubahan terhadap organisasi Dinas Daerah Kabupaten Jayapura yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47),Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA 2 Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jayapura. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dinas adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Jayapura. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan yang merupakan satuan kerja dinas tertentu yang terdiri atas aparatur yang melakukan kegiatan teknis dinas daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masingmasing. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah. 9. Satuan Organisasi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-dinas Daerah. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja : 1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Perhubungan dan Komunikasi; 4. Dinas Kehutanan; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; 6. Dinas Kelautan dan Perikanan; 7. Dinas Pertanian; 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 12. Dinas Pertambangan dan Energi; 13. Dinas Pendapatan Daerah; 14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman; dan 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dalam bidang masing-masing dinas. (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Kepala Bidang. (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Kepala Dinas. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Kesehatan Pasal 5 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan 4 daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Dasar; dan 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; dan 2. Seksi Wabah, Bencana dan Kesehatan Lingkungan. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; dan 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Registrasi dan Akreditasi. f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Jaminan Kesehatan; dan 2. Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan dan Kefarmasian. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 5 (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Dinas Pendidikan Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berketuhanan, berprestasi, dan sukses wajib belajar 9 (sembilan) tahun guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berketuhanan, berprestasi, dan sukses wajib belajar 9 (sembilan) tahun guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berketuhanan, berprestasi, dan sejahtera serta sukses wajib belajar 9 (sembilan) tahun guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berketuhanan, berprestasi, dan sejahtera serta sukses wajib belajar 9 (sembilan) tahun guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. 6 b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Sarana Sekolah Dasar; dan 2. Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar. c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Sarana Sekolah Menengah Pertama; dan 2. Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Pertama. d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Sarana Sekolah Menengah; dan 2. Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah. e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri atas: 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan 2. Seksi Kursus, Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat. f. UPTD; h. Kelompok Jabatan fungsional. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Pasal 7 (1) Dinas Perhubungan dan Komonikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan sarana perhubungan dan komunikasi yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Dinas Perhubungan dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan sarana perhubungan dan komunikasi yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan sarana perhubungan dan komunikasi yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. 7 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan sarana perhubungan dan komunikasi yang lancar, layak, dan manusiawi guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan komunikasi. (3) Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2. Seksi Keselamatan, Prasarana dan Teknik Sarana. d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan 2. Seksi Kepelabuhanan. e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari : 1. Seksi Kebandarudaraan dan Penunjang Keselamatan Penerbangan; dan 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi, Pelayanan Informasi dan Komunikasi. f. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Penunjang Keselamatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Dinas Kehutanan Pasal 8 (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan 8 pelestarian hutan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelestarian hutan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelestarian hutan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang kehutanan dalam rangka perlindungan dan pelestarian hutan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kehutanan; (3) Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari : a. kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Potensi Hutan, terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi Hutan; dan 2. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan. d. Bidang Produksi dan Usaha Kehutanan, terdiri dari : 1. Seksi Pengendalian Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan; dan 2. Seksi Tanda Legalitas dan Pungutan Iuran Kehutanan. e. Bidang Pembinaan Hutan, terdiri dari : 1. Seksi Pembenihan dan Persemaian; dan 2. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. f. Bidang Konservasi dan Keamanan Hutan, terdiri dari : 1. Seksi Keamanan Hutan; dan 2. Seksi Konservasi Kawasan Lindung. g. UPTD; dan 9 g. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pasal 9 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan guna mewujudkan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan yang memadai dan memenuhi stándar guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan guna mewujudkan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan yang memadai dan memenuhi stándar guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan guna mewujudkan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan yang memadai dan memenuhi stándar guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang pekerjaan umum dan perumahan guna mewujudkan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan yang memadai dan memenuhi stándar guna
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks