BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Please download to get full document.

View again

of 6
244 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
Document Share
Document Transcript
BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah menetapkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, sedangkan cadangan pemerintah daerah meliputi cadangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan cadangan pemerintah provinsi ; b. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah dalam mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, maka tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, yang semula menjadi tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap menjadi tugas Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sehingga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu dicabut : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Cilacap ; Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Bupati adalah Bupati Cilacap. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dinas Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. 5. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. 6. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 7. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. 8. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi. 9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 10. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. 11. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus. 12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga; b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. mengelola cadangan pangan Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan /atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan /atau gejolak harga; b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan. BAB III SASARAN Pasal 3 Sasaran pengelolaan cadangan pangan Kabupaten meliputi: a. masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan /atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan / atau gejolak harga; b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan; c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati BAB IV ORGANISASI PELAKSANA Pasal 4 Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. BAB V MEKANISME PENYEDIAAN Pasal 5 Mekanisme penyediaan cadangan pangan Kabupaten meliputi : a. pengadaan; b. pengelolaan; c. penyaluran; Bagian Kesatu Pengadaan Pasal 6 (1) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten berupa Beras atau Gabah Kering Giling. (2) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam bentuk Beras atau Gabah Kering Giling dengan mengutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri. Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 7 Sisa stok cadangan pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut : a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya; b. untuk menjaga cadangan pangan, Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk melakukan pemantauan. Bagian Ketiga Penyaluran Pasal 8 (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut : a. Atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan; b. Usulan dari pihak yang membutuhkan karena terjadinya kerawanan pangan transien dan /atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan / atau gejolak harga (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme: a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan / atau gejolak harga dan rawan pangan kronis karena kemiskinan; b. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dsalam perintah Bupati; c. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan menyiapkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menyalurkannya kepada masyarakat / rumah tangga sasaran penerima; d. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga atau masyarakat sasaran penerima. e. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke sasaran, Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan berkoordinasi dengan pihak terkait. (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme: a. Pihak terkait mengusulkan kepada Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan / atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga; b. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan melakukan verifikasi masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang diusulkan pihak terkait/pihak yang membutuhkan; c. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumahtangga sasaran penerima; d. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Dinas Pangan dan Perkebunan berkoordinasi dengan pihak terkait. (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarkat/rumah tangga berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai kemampuan daerah. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 Pembinaan dan Pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Paraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 40 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB IX KENTNTUAN PENUTUP Pasal 12 Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Diundangkan di Cilacap pada tanggal 19 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP ttd SUTARJO Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 19 Juli 2017 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 70
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks